Buku “Membangun Indonesia Melalui Industri Properti”

Buku “Membangun Indonesia Melalui Industri Properti” (2023) merupakan buku ke-19 yang ditulis Robert Adhi Ksp. Buku setebal 320 halaman yang dicetak penuh warna (full colour) dan hard cover ini salah satu buku properti paling lengkap yang mengupas dan mengulas seluk-beluk industri properti di Indonesia. 

Pesan buku “Membangun Indonesia Melalui Industri Properti” di Google Book

Buku ini digagas sejak sebelum masa pandemi Covid-19, dan baru dapat diwujudkan setelah perekonomian Indonesia mulai bertumbuh kembali. Buku ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang berkaitan dengan industri properti. 

Buku ini diluncurkan dalam acara di Menara Kompas Jakarta, Senin 10 April 2023. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto memberi pengantar melalui video, sedangkan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Kepala BPKPT Kadin Budiarsa Sastrawinata hadir dan membuka acara yang menampilkan pula Kajian LPEM FEB UI tentang Kontribusi Properti bagi Perekonomian Indonesia (oleh Uka Wikarya), serta dialog properti yang menampilkan Adrianto P Adhi (Wakil Kepala BPKPT Kadin Bidang Permukiman) dan Setyo Maharso (Ketua Komite Kajian BPKPT Kadin) yang dipandu Wapemred “Kontan” Titis Nurdiana.

Buku “Membangun Indonesia Melalui Industri Properti” ditulis sebagai salah satu referensi tentang industri properti di Indonesia, diterbitkan pada momen yang tepat, pada saat perekonomian Indonesia mulai bertumbuh dan bangkit kembali pasca-pandemi Covid-19.

Salah satu benang merah buku ini adalah kontribusi industri properti dalam perekonomian Indonesia yang signifikan. Selain menciptakan lapangan kerja sampai 30 juta orang (jika dihitung dengan 175 industri ikutannya), industri properti di Indonesia salah satu penyumbang pajak terbesar secara nasional, yang juga menggerakkan perekonomian daerah — yang semuanya tertuang lengkap dalam buku ini. Juga sudah dideskripsikan secara lengkap oleh Pak Airlangga, Pak Arsjad Rasjid, Pak Budiarsa, Pak Adrianto, Pak Maharso, dan Pak Uka.

Buku ini menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapi industri properti yang harus dipecahkan bersama dan membutuhkan dukungan pemerintah. Salah satunya tentang pajak-pajak properti yang memberatkan -salah satu penyebab harga rumah makin tak terjangkau generasi milenial (menurut Pak Siswono Yudohusodo, pajak properti Indonesia tertinggi di dunia). Pak Michael Widjaja menyarankan agar pembeli rumah pertama tidak direcoki pajak-pajak tinggi, dan meminta perbankan mendukung dengan memberi bunga tetap selama 10 tahun bagi pembeli rumah pertama.

Selain itu, buku ini juga mengupas tuntas ihwal persoalan tentang regulasi apartemen yang rumit, dan perlunya sertifikasi broker untuk perlindungan konsumen.

Selain menyampaikan persoalan, buku ini juga mengulas tentang peluang: membangun kawasan Sumatera (yang memanfaatkan Jalan Tol Trans Sumatera yang dibangun siang-malam oleh Pemerintahan Presiden Pak Joko Widodo). Bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan Sumatera bila tol Aceh sampai Lampung sudah tersambung, pariwisata alam dibenahi, dan industri properti bertumbuh pesat dengan tata ruang lebih terencana, mengingat luas Pulau Sumatera 3,6 kali lipat (473.481 m2) dari luas Pulau Jawa (128.297 m2). Juga peluang membangun kawasan IKN Nusantara, dan peluang membangun Kota Bandara dan Kota Pelabuhan.

Tampilnya generasi penerus yang energik dan berwawasan luas, yaitu Pak Michael Widjaja, Pak Herman Nagaria, Pak Soegianto Nagaria, Pak Nararya Ciputra Sastrawinata, Pak Sutedja Darmono, Pak Eiffel Tedja, yang penuh aura optimistis dalam buku ini menunjukkan regenerasi telah dipersiapkan matang oleh para pemilik dan pendiri perusahaan pengembang properti.

Saya mengutip pepatah Latin: “Verba volant, scripta manent (yang terucap akan hilang, yang tertulis tetap abadi), dan kata-kata novelis Inggris Oliver Goldsmith, “Without words, without writing, without books, there would be no history. Tanpa kata-kata, tanpa tulisan, tanpa buku, tak ada sejarah”.

Saat ini media sosial di mana-mana. Ingat dulu ada Friendster, Flickr, Yahoo Messenger, MySpace, Snapchat, Foursquare yang pernah nge-tren dan sekarang lenyap. Siapa yang menjamin WhatsApp, Telegram, Facebook-Meta, Twitter, Instagram bisa hidup lama berabad-abad, seperti buku?

Jadi percayalah, buku tidak akan dapat tergantikan oleh media sosial, dan tetap menjadi monumen dan catatan sejarah paling penting dalam peradaban manusia — sejak Johann Gutenberg menciptakan mesin cetak pada abad ke-15. Dan buku “Membangun Indonesia Melalui Industri Properti” adalah bagian sejarah perjalanan industri properti di Indonesia.

(sebagian kutipan Robert Adhi Kusumaputra dalam peluncuran buku, 10 April 2023)

Diberi Pengantar, Prolog dan Epilog oleh Tokoh-tokoh Properti Terkemuka

Buku ini diberi Pengantar oleh Budiarsa Sastrawinata, Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu Kadin 2021-2026, yang juga Presiden FIABCI Dunia 2023-2024 menyajikan pemikiran sejumlah tokoh properti: Siswono Yudohusodo, Mohammad S Hidayat, Enggartiasto Lukita, Sofyan Djalil, Eddy Hussy, Setyo Maharso, Theresia Rustandi, Soelaeman Soemawinata. 

Dalam Pengantarnya, Budiarsa Sastrawinata menegaskan bahwa industri properti selain membantu pemerintah menyediakan perumahan masyarakat dan menampung lebih dari 30 juta pekerja, juga memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang sangat besar, memberi kontribusi pajak pusat dan daerah, serta menggerakkan perekonomian daerah. Jika industri bergerak, roda ekonomi domestik akan berputar karena sedikitnya terdapat 175 industri ikutan dan 350 UKM di dalamnya —termasuk yang menggunakan komponen material lokal. 

Siswono Yudohusodo, Ketua Umum DPP REI 1983-1986 dan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI 1988-1993 mengungkapkan, saat ini pajak properti di Indonesia yang beraneka ragam paling tinggi di dunia. Oleh pengembang, sebagian pajak tersebut dibebankan kepada konsumen sehingga harga rumah selalu tinggi. Siswono berharap persoalan itu dicarikan solusi, dan meminta para wakil rakyat di DPR memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pengembang. “Harap diingat, rumah adalah simbol kesejahteraan masyarakat,” kata Siswono.

Mohammad S Hidayat, Ketua Umum DPP REI 1989-1992 dan Menteri Perindustrian RI 2009-2014 mengatakan, delapan puluh persen investasi di IKN adalah investasi di sektor properti, mulai dari fasilitas hunian, kawasan perkantoran dan jasa, komersial niaga, rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, sampai mixed-use yang mendukung kawasan IKN. Hidayat berharap Pemerintah fleksibel menerapkan peraturan agar investor properti berbondong-bondong membangun IKN, mewujudkan mimpi Indonesia Emas 2045, dan merealisasikan IKN sebagai simbol Indonesia baru dan magnet ekonomi baru. 

Enggartiasto Lukita, Ketua Umum DPP REI 1992-1995 dan Menteri Perdagangan RI 2016-2019 menegaskan, untuk mengatasi masalah backlog perumahan, dibutuhkan perubahan mendasar dengan mempertimbangkan keterjangkauan dan sesuai kebutuhan hunian yang ramah lingkungan, sekaligus menjaga lumbung pangan. Enggartiasto berpendapat, pemerintah perlu memperbanyak pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan menggalakkan transportasi massal karena ini kebutuhan nyata sekarang dan di masa depan. 

Adapun Sofyan Djalil, Menteri ATR/BPN 2016-2022 mengingatkan kota-kota yang baik selama ini adalah kota-kota yang mendapat sentuhan perusahaan pengembang properti yang besar. Djalil minta pemerintah daerah melihat peran industri properti dari sisi ini. 

Delapan Pengembang

Buku ini menampilkan Trihatma Kusuma Haliman (Agung Podomoro), Haryanto Tirtohadiguno (Alam Sutera), Budiarsa Sastrawinata dan Nararya Ciputra Sastrawinata (Ciputra Group), Hendro S Gondokusumo (Intiland), Sutedja Darmono (Jababeka), Eiffel Tedja (Pakuwon), Michael Widjaja (Sinar Mas Land), Soegianto Nagaria dan Herman Nagaria (Summarecon). 

Trihatma Kusuma Haliman, Founder Agung Podomoro Group mengatakan, “Sebagai pengusaha, kami memang harus mencari untung, apalagi bila bisa mendapatkan margin yang tinggi. Namun sebagai bagian dari warga negara yang baik, Agung Podomoro juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sesuai usaha kami di bidang properti, kami merasa memiliki kewajiban untuk menyediakan rumah rakyat.”

Haryanto Tirtohadiguno, Founder dan Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk mengatakan, “Visi Alam Sutera menciptakan kawasan hunian terbaik. Makna terbaik ini sangat luas, yaitu mengembangkan kawasan mandiri tempat berkumpul komunitas yang merindukan kehidupan berkualitas dengan tetap memadukan kearifan lokal dengan kriteria terbaik kelas dunia.”

Budiarsa Sastrawinata, Managing Director Ciputra Group menyebutkan, “Integrity, Professionalism, Entrepreneurship, tiga nilai warisan Pak Ciputra harus tetap dipegang teguh. Tanpa integritas, perusahaan tak bisa langgeng. Tanpa profesionalisme, perusahaan tak bisa berkembang. Tanpa entrepreneurship, perusahaan tak bisa survive. Ini ditanamkan Pak Ci sejak dulu dan dilakukan secara konsisten.”

Nararya Ciputra Sastrawinata, Director Ciputra Group menambahkan, tahun 2023, Grup Ciputra memfokuskan diri membangun rumah tapak (landed house) di sejumlah lokasi di Bogor dan Tangerang. “Saya melihat tren permintaan pasar pasca-pandemi Covid-19, calon konsumen lebih mencari rumah tapak dibandingkan apartemen — yang cenderung kelebihan pasokan,” kata Nararya. 

Hendro S Gondokusumo, Presiden Direktur PT Intiland Development Tbk mengatakan, bisnis properti bisnis saling melengkapi.  “Menghadapi persoalan yang sama dan harus dipecahkan bersama, pengembang harus bisa sama-sama hidup, sama-sama sukses, atau pilihannya: sama-sama mati. Pengembang harus berani sharing, memiliki jiwa besar, dan saling mendukung,” kata Hendro.

Michael Widjaja, Group CEO Sinar Mas Land berpendapat, “Rumah pertama sebaiknya tak usah dipajaki. First come buyers tak perlu dibuat pusing dengan pajak-pajak. Kalau mereka membeli rumah kedua, ketiga, ya silakan pajaki karena sudah lebih mapan. Perbankan sebaiknya memberi kemudahan bunga tetap dalam 10 tahun pertama. Perlu aturan yang memudahkan generasi milenial mampu membeli rumah pertama.”

Soegianto Nagaria, Direktur PT Summarecon Agung Tbk mengungkapkan, pada masa pandemi Covid-19, semua tenant mal dalam kondisi susah. “Tenant kecil, kami bantu dengan lebih banyak diskon sewa agar bisa bertahan. Jika situasi sudah pulih, kami kurangi diskonnya. Prinsip kami adalah maju bersama tenant. Tanpa tenant, kami tak bisa survive,” kata Soegianto memberi kiatnya mengatasi pandemi. 

Adapun Herman Nagaria berpendapat, kiat paling penting mempertahankan perusahaan properti adalah menjaga, memegang, dan melaksanakan komitmen untuk memenuhi janji kepada pembeli. “Properti adalah bisnis kepercayaan. Kami tidak mau bermain-main. Intinya, kepercayaan tetap harus dijaga. Jadi komitmen salah satu kunci, selain memberikan “service” yang memuaskan bagi pembeli,” kata Herman, Direktur PT Summarecon Agung Tbk.

Eiffel Tedja, Direktur PT Pakuwon Group menyebutkan, “Pengalaman krisis 1998 memberikan kami pelajaran penting tentang pentingnya pengelolaan perusahaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik dalam perencanaan maupun eksekusi setiap strategi yang dijalankan perusahaan.” 

Sutedja Darmono, Direktur PT Jababeka Tbk melihat ekosistem Jababeka perlu ditingkatkan dari saat ini masih 3.0 (bersifat manual) menjadi 4.0. Bahkan sebagian dunia mulai bergerak masuk ke 5.0. “Demikian pula society yang mulai masuk ke 5.0. Ini semua harus dapat diterapkan dalam industri properti,” katanya.

Profesional Properti

Buku ini juga menampilkan para profesional properti: Adrianto P. Adhi (Summarecon), Stefanus Ridwan & Ivy Wong (Pakuwon), Archied Noto Pradono (Intiland),  Bacelius Ruru & Agung Wirajaya (Agung Podomoro Land). 

Adrianto P. Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk optimistis industri properti di Indonesia akan semakin bertumbuh pada 2023. Keyakinan ini mengacu pada situasi terakhir kondisi Industri properti yang semakin baik dan juga pengalaman Summarecon selama 2,5 tahun masa pandemi Covid-19 yang tetap mampu menjual produk properti di pangsa pasar kelas menengah dan menengah atas. 

Alexander Stefanus Ridwan, Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk mengatakan, Blok M Plaza —yang sebelumnya sempati mati suri — setelah terhubung dengan stasiun MRT, menjadi hidup kembali. “Saya melihat pengguna MRT itu kelas menengah. Dukungan kami tidak sia-sia. Kehadiran Stasiun MRT yang terhubung dengan Blok M Plaza membawa dampak positif. Jumlah pengunjung naik 20 persen, dan berasal dari penumpang MRT,” kata Ridwan. 

Bacelius Ruru, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land mengingatkan, “Berinvestasi di sektor properti tak pernah rugi karena nilai properti selalu naik. Properti sebagai aset investasi memiliki karakteristik unik dan spesial. Selain fisik barangnya ada, kebutuhan masyarakat terhadap properti semakin besar. Mencermati besarnya kebutuhan rumah yang cenderung naik, properti salah satu investasi paling aman.” 

Archied Notopradono, Direktur Manajemen Modal dan Investasi PT Intiland Development Tbk berpendapat, prospek usaha pada 2023 cukup menantang. Tingkat suku bunga diproyeksikan naik, namun masih relatif normal. Risiko kenaikan masih bisa terkelola dengan baik. Likuiditas kas dan kenaikan suku bunga kredit, khususnya KPR diproyeksikan masih dapat dikelola dan diterima secara bisnis. 

“Intiland optimistis mampu mengelola corporate lending dengan baik, meski angka inflasi cenderung naik. Paling penting setiap risiko sudah dapat diproyeksikan dan dikelola dengan baik serta tidak ada perubahan-perubahan yang berpotensi menjadi kejutan. Ibaratnya, pada tahun 2023 sudah terlihat ada awan, tetapi pilot sudah siap lepas landas. Seharusnya tidak menjadi masalah. Bagi pengembang, selama suku bunga masih terkontrol, pasar properti biasanya tetap oke. Jika pertumbuhan ekonomi nasional cukup baik, gerbong properti biasanya juga berjalan dengan lancar,” kata Archied memberi analogi.

Ivy Wong, Direktur Pengembangan Bisnis PT Pakuwon Jati Tbk mengungkapkan, saat ini Pakuwon sudah tumbuh menjadi sangat besar. Untuk mengikuti tuntutan global, Pakuwon mulai menyesuaikan diri dengan menerapkan green property, di antaranya dengan membangun gedung berstandar internasional yang hemat energi dan ramah lingkungan. Selain itu, mengubah dari family business menjadi perusahaan yang lebih profesional. 

“Model bisnis Pakuwon agak berbeda dari perusahaan pengembang umumnya karena Pakuwon lebih fokus pada recurring income. Ketika bisnis global berteriak resesi, kondisi keuangan Pakuwon masih sehat. Memang dampak situasi bisnis global ada, tetapi kami melihatnya secara positif. Kami merasa inilah saat yang tepat untuk membeli lahan yang lokasinya bagus,” ungkap Ivy.

Agung Wirajaya, Direktur Pemasaran PT Agung Podomoro Land mengatakan, dalam situasi yang sulit dan tidak biasa, Agung Podomoro mengambil keputusan besar untuk membangun kota mandiri. Kota Podomoro Tenjo diharapkan dapat menjadi magnet ekonomi dan berdampak luas, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru di lingkungan sekitarnya. 

“Kami menyadari pengembang properti harus selalu di depan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberanian Agung Podomoro mengambil risiko ditopang strategi yang terukur dan eksekusi yang solid. Properti merupakan ujung tombak ekonomi dan sektor strategis yang harus dirawat dan dijaga bersama karena industri properti menaungi 175 industri turunannya yang ikut bertumbuh bersama,” kata Agung.

Irawan Harahap, CEO Digital Tech Ecosystem & Development Sinar Mas Land menceritakan, Sinar Mas Land akan membangun urban forest, kawasan outdoor seluas 1,2 hektar, tempat berkumpulnya milenial untuk bisa berkolaborasi, menggelar rapat di ruang terbuka hijau dengan berbagai fasilitas di antaranya gerai kopi, teater, tempat yoga, arena olahraga, dan area penghijauan. 

Peluang dan Tantangan Industri Properti

Buku ini juga mengupas peluang dan tantangan industri properti di antaranya mengembangkan daerah di Sumatera — yang memanfaatkan Jalan Tol Trans Sumatera, membangun kawasan IKN di Kalimantan, kota bandara dan kota pelabuhan, serta kawasan TOD. 

Selain itu, tantangan industri properti di antaranya perlunya Urban Renewal Authority, regulasi komprehensif yang mengatur berbagai persoalan kompleks tentang rumah susun, jaminan pemerintah membangun infrastruktur industri, regulasi perhotelan dan MICE, kepastian hukum kawasan TOD, sampai pentingnya sertifikasi broker untuk melindungi konsumen properti.

Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian PUPR mengatakan, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) akan menggerakkan roda perekonomian di Sumatera, termasuk mendorong berkembangnya industri properti di sekitar kawasan-kawasan yang sudah direncanakan. Untuk itu, dibutuhkan integrasi antara rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan.

Setyo Maharso, Ketua Komite Kajian BPKPT Kadin berharap kebijakan yang diambil Pemerintah, termasuk berdasarkan studi dari negara lain, dapat dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan ekosistem di negara tersebut. Tanpa perbaikan ekosistem, suatu peraturan akan sulit sekali terlaksana secara efektif meski tujuan penyusunan peraturan tersebut baik dan positif. 

Adrianto P. Adhi, Wakil Kepala BPKPT Kadin Bidang Permukiman mengingatkan, rencana induk (master plan) dalam pengembangan kawasan (township) dibutuhkan karena ini merupakan gambaran menyeluruh sekaligus kepastian hukum bagi pengembang kawasan. 

Eddy Hussy, Wakil Kepala BPKPT Kadin Bidang Peremajaan Kota dan Kota Baru melihat pentingnya mengembangkan kota-kota yang sudah “menua” dan perlunya membentuk Urban Renewal Authority (URA) atau Badan Otorita Perencanaan Urban Nasional yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Kebijakan ini sudah dilakukan Pemerintah Singapura, Hong Kong, Pittsburgh, dan lainnya.

Alexander Stefanus Ridwan, Wakil Kepala BPKPT Kadin Bidang Kawasan Komersial mengingatkan, Indonesia membutuhkan regulasi yang komprehensif untuk mengatur berbagai persoalan yang kompleks tentang rumah susun. Regulasi tersebut juga harus mampu mengantisipasi perkembangan zaman sesuai kebutuhan masa kini. Ekosistem rantai pasok yang terintegrasi diyakini akan dapat mengatasi kompleksitas persoalan rumah susun. 

Adhi Indrawan, Wakil Kepala BPKPT Kadin Bidang Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Export Processing Zone mengungkapkan, berbagai persoalan masih dihadapi Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk meningkatkan daya saing industri di Indonesia antara lain pemberian hak atas tanah yang pendek dan ancaman penetapan tanah terlantar, terbatasnya kapasitas infrastruktur (terutama akses jalan) ke KI dan KEK dan pelabuhan, kesulitan mengakses sumber daya air, serta belum terstrukturnya penyiapan kompetensi tenaga kerja di daerah sesuai kebutuhan industri. 

“BPKPT mengusulkan agar Pemerintah menjamin dan berkomitmen merealisasikan isi UU No. 3/2014 tentang Perindustrian dan PP No. 142/2015 tentang Kawasan Industri,” kata Indrawan.

Haryanto Tirtohadiguno, Wakil Kepala BPKPT Kadin Bidang Pariwisata dan Ecotourism mengatakan, salah satu bidang yang masuk dalam BPKPT Kadin adalah pariwisata. Sejumlah pengembang properti membangun hotel berikut fasilitasnya sekaligus mengembangkan kawasan pariwisata terpadu. “Salah satu usul BPKPT adalah agar pemerintah menghidupkan kembali Badan Promosi Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Promotion Board (ITPB) serta mengaktifkan wakil BPPI di luar negeri dalam struktur Kedutaan Besar RI sebagai Atase Pariwisata,” katanya.

Faik Fahmi, Wakil Kepala BPKPT Kadin Bidang TOD, Airport City, dan Harbour City berpendapat, banyak pihak perlu dilibatkan dalam pengembangan TOD, terutama pemilik lahan yang strategis. Lahan-lahan strategis ini tidak terbatas yang dimiliki pihak swasta, tetapi juga lahan-lahan yang dimiliki BUMN, kementerian, lembaga yang bergerak di bidang properti, perkebunan, pertanian, kehutanan, dan di bidang transportasi. 

“Untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut dalam jangka panjang, peran pemerintah sangat dibutuhkan, terutama memastikan proses perizinan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, juga memastikan investor mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Selain itu, belum adanya komunikasi dan koordinasi yang baik terkait rencana pembangunan kawasan TOD, menjadi catatan khusus yang patut diperhatikan. Padahal komunikasi dan koordinasi ini sangat dibutuhkan untuk mempertemukan pemilik lahan dan calon investor,” kata Faik, yang juga Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero).

Simon Subiyanto, Wakil Kepala BPKPT Kadin Bidang Jasa Keuangan Properti berharap para pemangku kepentingan (pengembang dan investor) lebih mengenal REITs karena bagi pengembang, pembiayaan REITs relatif lebih murah dibandingkan pembiayaan perbankan. “Administrasi pembuatan REITs tidak membutuhkan waktu lama dan dapat saling menguntungkan. Investor perlu diyakinkan bahwa produk ini dapat diandalkan dan mudah didapat,” katanya.

Adapun Darmadi Darmawangsa, Wakil Kepala BPKPT Kadin Bidang Jasa Penunjang Properti berharap Pemerintah menerapkan kembali kebijakan sertifikasi profesi broker properti. “Selain untuk memberi standar kualitas pelayanan yang profesional dan perlindungan terhadap konsumen, sertifikasi ini penting untuk mencegah aksi mafia tanah berkedok broker,” kata Darmadi yang juga Presiden Direktur ERA Indonesia.

Theresia Rustandi, Sekretaris BPKPT Kadin mengingatkan, industri properti harus peduli pada pembangunan berkelanjutan. “Pengembangan suatu wilayah menghabiskan waktu puluhan tahun. Ini berarti seluruh ekosistem industri properti harus mampu berjalan seiring, selaras saat mengeluarkan kebijakan, pembangunan, dan pengembangan yang terintegrasi dalam wilayah tersebut,” kata Theresia, yang juga Wakil Ketua Umum DPP REI 2019-2022. 

Setyo Maharso, Ketua Umum DPP REI 2010-2013 menyatakan, selama pemerintah pro pada industri properti, kesenjangan angka backlog mengecil. “Selama ada cinta, industri properti tak akan mati,” katanya.

Eddy Hussy, Ketua Umum DPP REI 2013-2016 mengatakan, sektor properti salah satu pilar utama dan lokomotif perekonomian daerah. “Umumnya yang lebih dulu menjangkau dan membangun daerah adalah pengembang properti, yang kemudian mengubah wajah daerah. Jika sektor properti bangkit, roda perekonomian di daerah akan bergerak dan pada gilirannya menghidupkan ekonomi setempat,” kata Eddy yang juga Sekretaris Umum APINDO 2018-2023.

Soelaeman Soemawinata, Ketua Umum DPP REI 2016-2019 menyebutkan tujuh bidang yang perlu diperbaiki oleh pemerintah dan swasta dari sisi regulasi dan implementasi yaitu pertanahan, tata ruang, regulasi properti, perizinan, pembiayaan, perpajakan, dan infrastruktur. “Bila tujuh bidang ini diperbaiki dan diselaraskan, industri properti akan menjadi pilar yang sangat kuat bagi perekonomian Indonesia,” kata Soelaeman.