Arsip Kategori: Arsip Kompas

Richard Nixon, Presiden Pertama AS yang Mundur karena Skandal


Jumat, 9 Agustus 1974. Richard Milhous Nixon (saat itu berusia 61 tahun) mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden ke-37 Amerika Serikat. Nixon merupakan presiden pertama AS yang mengundurkan diri dalam sejarah 185 tahun lembaga kepresidenan AS.

Berita mundurnya Nixon menjadi berita utama harian Kompas, Sabtu, 10 Agustus 1974, dengan judul ”Nixon Mundur – Gerald Ford Dilantik jadi Presiden ke-38 AS”.

Halaman muka Harian Kompas Sabtu 10 Agustus 1974
Halaman muka Harian Kompas Sabtu 10 Agustus 1974. ARSIP HARIAN KOMPAS

Richard Nixon lahir di Yorba Linda, California, 9 Januari 1913, menyelesaikan pendidikan hukum di Duke University School of Law pada 1937. Nixon memulai karier politiknya sejak tahun 1946 di Califonia ketika dia merebut kursi Kongres dari Jerry Voorhis. Generasi tahun 1940-an melihat dia sebagai tokoh Republik yang sangat antikomunis.

Anak-anak dari generasi tersebut memberikan suara mereka yang pertama dalam pemilihan Presiden Dwight D Eisenhower, saat itu Richard Nixon sebagai wakil presiden. Richard Nixon menjabat wapres pada 20 Januari 1953 hingga 20 Januari 1961, selama dua periode, satu paket dengan Dwight D Eisenhower, yang terpilih lagi sebagai presiden untuk empat tahun kedua.  

Generasi 1960-an melihat Nixon kalah tipis dari John F Kennedy yang terpilih sebagai Presiden AS. Setelah itu, tahun 1962, Nixon kalah lagi dalam perebutan kursi Gubernur California, tempat asal Nixon. 

Kekalahan demi kekalahan yang dialaminya tidak membuat Nixon patah semangat. Akhirnya dalam pemilihan presiden tahun 1968, Richard Nixon menang tipis atas Hubert Humphrey. Nixon menjadi presiden ke-37 AS, menggantikan Lyndon B Johnson. Wakil presiden bagi Richard Nixon pada periode 1969-1973 adalah Spiro Agnew, sedangkan pada periode kedua (sampai 1974) adalah Gerald Ford. 

Dalam masa jabatan pertamanya, Richard Nixon berhasil mengakhiri Perang Vietnam, mengatasi konflik-konflik rasial, dan pergolakan mahasiswa di dalam negeri, serta mengekang inflasi. Nixon berkunjung ke Moskwa dan Peking (Beijing) untuk membuka era baru hubungan Timur dan Barat.

Dalam pemilihan presiden berikutnya tahun 1972, Richard Nixon terpilih kembali sebagai Presiden AS dengan kemenangan mutlak, merebut kemenangan di 49 negara bagian dari 50 negara bagian di AS.

Lanjutkan membaca Richard Nixon, Presiden Pertama AS yang Mundur karena Skandal

Iklan

Selasa Siang Berdarah di Hotel JW Marriott


Masih Menyala
Ledakan bom di Hotel JW Mariott dan Plaza Mutiara, Jakarta Selatan, 5 Agustus 2003. KOMPAS/ROBERT ADHI KSP

 

ROBERT ADHI KSP

Selasa, 5 Agustus 2003. Restoran Sailendra, restoran buffet di Hotel JW Marriott, setiap jam makan selalu ramai. Pada jam makan siang, banyak kalangan eksekutif yang suka makan di restoran yang menyajikan aneka hidangan lokal dan internasional itu. Bagi kalangan ekspatriat, makan siang di restoran hotel bintang lima itu relatif ”murah” dibandingkan dengan di negeri mereka. Sebab, hanya dengan 15 dollar AS (sekitar Rp 125.000, harga pada tahun 2003) per orang, mereka sudah bisa makan enak dengan pilihan beragam. Restoran ini disukai karena dari balik kaca transparan, pengunjung dapat melihat view lapangan hijau di kawasan Mega Kuningan dengan latar belakang gedung-gedung jangkung.

Sejak dibuka resmi pada September 2001, Hotel JW Marriott, Jakarta, waralaba jaringan hotel pengusaha Amerika, yang dimiliki pengusaha Indonesia, Tan Kian, itu langsung menjadi salah satu primadona bagi kalangan ekspatriat, pebisnis, dan pejabat Indonesia, terutama karena lokasinya strategis, di kawasan segitiga emas Kuningan, Jakarta Selatan.

Beberapa perusahaan asing multinasional yang sebelumnya bekerja sama dengan hotel lain langsung beralih ke Hotel JW Marriott. Hotel ini menawarkan tarif kamar relatif lebih murah dengan tambahan fasilitas antar jemput ke bandara dan ke kantor mereka di sekitar Kuningan. Tak heran jika banyak rapat penting dan pertemuan bisnis digelar di hotel ini. Pada masa normal, tingkat hunian hotel ini 70- 80 persen, sebagian besar ekspatriat dan orang Indonesia yang bekerja di perusahaan asing.

JW Marriott selama ini sering dianggap sebagai hotelnya orang-orang Amerika Serikat. Selain karena waralaba jaringan hotel itu memang milik pengusaha Amerika, juga karena banyak perusahaan Amerika dan perusahaan multinasional memilih hotel ini sebagai basis. Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, 4 Juli, misalnya, dirayakan di hotel ini.

Pada hari itu, pegawai restoran cukup sibuk melayani sekitar 200 tamu yang akan menikmati makan siang di restoran yang sejuk dan lapang itu. Di luar hotel, matahari terik menyengat Jakarta. Tak banyak tamu yang lalu lalang di jalan masuk ke lobi yang bentuknya setengah lingkaran itu. Di ujung jalan dekat Plaza Mutiara–yang bersebelahan dengan bangunan Hotel JW Marriott–tampak berderet taksi Silver Bird menunggu penumpang.

Saat itu jam menunjukkan pukul 12.44.10. Suara gelegar disertai guncangan keras membuat orang-orang di dalam hotel itu kaget dan shock. Lampu di Restoran Sailendra berjatuhan. Dinding kaca rontok. Tetamu pun panik, berlarian ke luar. Busy lunch di Sailendra pun berubah menjadi bloody lunch. Sebab, di tempat ini banyak korban yang mengalami cedera berat dan ringan.

Getaran yang keras membuat kaca-kaca kamar di hotel itu hancur berantakan. Kantor Java Musikindo di lantai dua Plaza Mutiara termasuk yang hancur. Adri Subono, pemilik Java Musikindo yang biasanya ada di dalam kantornya, lolos dari maut karena saat ledakan terjadi dia sedang ke kamar kecil.

Kaca-kaca di gedung Menara Rajawali yang juga bersebelahan dengan hotel itu tampak pecah meski tak separah Hotel JW Marriott dan Plaza Mutiara. Di gedung itu sejumlah kedutaan besar asing berkantor, seperti Peru, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Finlandia.

Dari sembilan korban (kemudian menjadi 10) yang tewas yang masuk kamar jenazah RSCM dan sudah diidentifikasi, delapan di antaranya ”orang-orang kecil”. Mereka tidak tahu-menahu dengan urusan politik, tetapi harus terkena dampaknya.

Hanya satu korban tewas yang berkebangsaan asing, yaitu Hans Winkelmolen, bankir warga negara Belanda, mantan Presiden Direktur Rabobank Indonesia, yang pada hari naas itu sedang makan siang bersama penggantinya, Antonio Costa, warga negara Kanada.

Makan siang Winkelmolen dan Antonio Costa itu sebetulnya diagendakan bersama Miranda Goeltom, mantan petinggi Bank Indonesia. Namun, karena mobil Miranda terjebak macet di depan Mal Ambassador, di seberang Hotel JW Marriott, Miranda akhirnya lolos dari maut.

 

Periksa Nama
Seorang warga negara asing memeriksa nama-nama korban pasca ledakan bom di Hotel JW Marriott Jakarta Selatan, 5 Agustus 2003. KOMPAS/ROBERT ADHI KSP

 

Lanjutkan membaca Selasa Siang Berdarah di Hotel JW Marriott

Satu Windu Setelah Bom Guncang Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta


 

Ritz KSP1
Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan pasca-ledakan bom, 17 Juli 2009. FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KSP

 

ROBERT ADHI KSP

Jumat, 17 Juli 2009. Ruang pertemuan Hotel JW Marriott di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan tampak ramai. Para CEO dan pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, energi, sumber daya alam, ketenagalistrikan mengadakan breakfast meeting Indonesia Country Programme (ICP) yang digelar CastleAsia. 

CastleAsia adalah penyedia jasa intelijen bisnis. Perusahaan tersebut memberikan informasi dan laporan tentang isu-isu terkini di bidang politik dan ekonomi yang akan dihadapi para pebisnis. Topik yang dikupas hari Jumat itu adalah tentang industri pertambangan dan industri berat. 

Harian Kompas, Sabtu 18 Juli 2009 mewartakan, dalam daftar eksekutif yang hadir dalam breakfast meeting di Hotel JW Marriott terdapat nama Timothy David Mackay, Presiden Direktur Holcim Indonesia, yang termasuk dalam korban tewas; David Potter, Direktur Eksplorasi PT Freeport Indonesia; Adrianto Machribie, Komisaris PT Freeport Indonesia; Kevin Moore, Presiden Direktur Husky Energy; Gary Ford, Presiden Direktur Anadarko Oil; Edward Thiessen dan Pedro Sole, Chief Executive Officer (CEO) Alstom Power; Patrick Foo, CEO AEL Indonesia; Noke Kiroyan, Managing Partner pada Kantor Pengacara Kiroyan and Partners; dan James Castle, CEO CastleAsia.

Adrianto Machribie, salah seorang warga negara Indonesia yang hadir dalam breakfast meeting tersebut dan saat itu menjabat Komisaris dan Senior Adviser untuk Chairman Freeport Mcmoran Copper & Gold. Selebihnya para pimpinan perusahaan dari berbagai kebangsaan, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Belanda, Jerman, Kanada, India, Jepang sampai Norwegia.

Adrie duduk di kursi nomor tiga di meja panjang yang berkapasitas maksimal 24 orang itu. “Saya sengaja memilih tempat duduk di dekat pilar,” kata Adrie dalam percakapan dengan Kompas, beberapa waktu lalu.  Dia mengaku merasa terlindungi bila duduk di dekat tiang atau pilar bila terjadi gempa ataupun ledakan yang menyebabkan gedung runtuh.

Lanjutkan membaca Satu Windu Setelah Bom Guncang Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta

Korupsi Proyek Pemerintah dan Rekayasa Sejak Perencanaan


 

R. ADHI KUSUMAPUTRA

Dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pada tahun 2017 ini merugikan negara Rp 2,3 triliun dan melibatkan eksekutif, legislatif, BUMN dan swasta. Korupsi di berbagai proyek pemerintah sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1960-an.

Harian Kompas Kamis 14 Oktober 1965 misalnya, mewartakan kasus manipulasi dan penggelapan uang negara hampir satu miliar rupiah dalam Proyek Conefo di Jakarta dan Lembaga Atom.  Pelakunya, Direktur “Trayan Art Association” dan “Nirmala Ltd”, Soediamto Dimjati (35 tahun) ditangkap Reserse Kriminal Komdak VIII Jawa Barat ketika sedang berfoya-foya di sebuah kamar di Hotel Savoy Homann Bandung awal Oktober 1965.

Surat kabar Kompas sejak 1965 memang berulang kali memberitakan kasus-kasus korupsi sejak awal terbit. Berulang kali pula Tajuk Rencana mengupas berbagai kasus korupsi. Termasuk yang dimuat Kompas Jumat 4 Juli 1969. “Korupsi, bahkan kecenderungan untuk korupsi benar-benar menghambat pelaksanaan pembangunan. Maka soal ini tidak bisa dianggap sepi. Kita tidak bisa menerima anggapan, ah korupsi toh sudah begitu umum, untuk apa masih harus diributkan lagi?” tulis Tajuk Rencana berjudul “Penghambat Pembangunan”.

Pencegahan korupsi perlu diusahakan. Salah satu jalan adalah menciptakan suasana yang tidak korup. Memberantas anggapan umum bahwa korupsi asal tidak ketahuan tidaklah mengapa. Memberantas anggapan umum bahwa korupsi kalau dilakukan orang-orang kuat, tak akan diambil tindakan.

Tajuk Kompas menyebutkan pula, “Kita mengetahui  bahwa korupsi tumbuh menjadi semacam lembaga, menjadi perbuatan kolektif. Tetapi semua itu tidak bisa membenarkan terciptanya anggapan umum bahwa ada pilih bulu dalam menindak. Anggapan umum ini amat merugikan.”

Opini Harian Kompas, Kamis 22 Maret 1973 berjudul “Praktik-praktik Pembocoran Uang Negara Sudah Menjurus ke Mumpung-isme” yang ditulis Soegandhi SH mengungkapkan, masih ada kebocoran-kebocoran keuangan negara, yang bersumber dari mentalitas pelaksananya dan prosedur yang masih memungkinkan terjadinya penyelewengan. Sampai sekarang memang sukar untuk menentukan secara pasti berapa persen sebenarnya uang proyek yang benar-benar efektif digunakan untuk keperluan proyek dan berapa yang masuk ke dalam kantong-kantong pribadi pelaksananya.

Tajuk Rencana Harian Kompas Rabu 14 Maret 1979 mengingatkan kembali masalah korupsi. “Sungguh prihatin hati kita apabila kita perhatikan ketujuh tempat rawan itu. Sebab hampir semua segi kehidupan dan pembangunan merupakan tempat rawan korupsi dan penyelewengan sehingga hampir tidak ada lagi tempat tersisa yang masih bersih,” tulis tajuk berjudul “Tujuh Tempat Rawan Sumber Penyelewengan” tersebut.

Ketujuh tempat rawan itu adalah proyek pusat, proyek daerah, bank, apartur negara, pajak dan bea cukai, pemberian layanan umum, dan pos pungutan di pinggir jalan. Bila diperas lagi, maka sumber korupsi dan penyelewengan itu adalah APBN, pelayanan pejabat, dan pungutan liar. Ini merupakan bidang-bidang kehidupan bangsa yang penting.

Jaksa Agung Singgih SH seperti diwartakan Harian Kompas 19 Desember 1992 menyebutkan, lemahnya disiplin dalam ketertiban anggaran, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kurangnya ketertiban dalam pengeluaran anggaran menimbulkan kebocoran dan pemborosan keuangan negara. Padahal pemerintah sudah menyusun dan menerapkan sistem pengawasan berlapis-lapis. Dari pengalaman kejaksaan menangani berbagai kasus pidana menyangkut keuangan negara, khususnya yang terkait penggunaan dana pembangunan, rekayasa sudah dilakukan sejak awal perencanaan, pada tahap pelaksanaan, dan pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan.

SUMBER: TOPIK HARI INI, KOMPAS.ID, 15 MARET 2017

Pembelian Mobil Anggota DPR-GR di Antara Jeritan Rakyat


Tahun 1967, perekonomian Indonesia masih morat-marit. Inflasi masih tinggi, dan rakyat menjerit karena terpaksa antre sejak pukul tiga pagi untuk mendapatkan 3 liter beras kualitas rendah. Namun, para wakil rakyat di DPR-GR berebutan memesan mobil Holden.

Harian Kompas pada Kamis, 12 Oktober 1967, mengutip kantor berita Antara, mewartakan, DPR-GR telah memesan 380 mobil Holden 1967 melalui sebuah perusahaan swasta di Singapura. Prosedur pembelian dilakukan atas dasar kerja sama antara perusahaan swasta Indonesia dan perusahaan swasta Singapura yang membuka L/C-nya.

Sebelumnya Kepala Rumah Tangga DPR-GR mengumumkan kepada para anggota DPR-GR untuk membeli tiga jenis mobil, yaitu Fiat tipe 1100, Mercedes Benz tipe 250 S, dan Holden 1967. Setelah muncul reaksi keras masyarakat yang tak setuju devisa negara keluar untuk membeli mobil-mobil tersebut, DPR-GR kemudian membantah keras pembelian mobil menggunakan devisa negara. Sumber Antara malah menyebutkan, pemesanan mobil Holden dibiayai Pemerintah Indonesia.

Agen General Motor di Singapura membantah keras berita yang menyebutkan Parlemen Indonesia telah memesan 380 mobil Holden buatan Australia melalui Singapura, seperti dikutip Harian Kompas, Senin, 16 Oktober 1967.

Namun, Panitia Rumah Tangga DPR-GR, seperti diberitakan Harian Kompas, Kamis, 19 Oktober 1967, akhirnya membenarkan berita tentang pemesanan/pembelian mobil Holden untuk anggota DPR-GR. Harga satu mobil Holden itu Rp 335.000 per unit dan melalui PT Pamos. Sampai 2 Oktober 1967, sudah 148 anggota DPR-GR yang mendaftarkan diri membeli, sebagian membayar uang muka, sebagian membayar lunas.

Jika dibeli dalam dollar AS, harganya paling tinggi 2.000 dollar AS. Jika 1 dollar AS setara dengan Rp 140, harga satu mobil Holden 1967 menjadi Rp 280.000 per unit. Apabila ditambah dengan biaya gudang dan sebagainya, harganya menjadi Rp 335.000 di tangan pemesan.

Tuntutan mahasiswa

Kelompok mahasiswa mengajukan surat terbuka kepada pimpinan DPR-GR agar membatalkan pembelian mobil oleh DPR-GR karena persoalan ini menimbulkan reaksi yang menurunkan wibawa DPR-GR. Surat terbuka itu ditandatangani Koordinator Kelompok Mahasiswa Mari’e Muhammad, seperti diberitakan Harian Kompas, Rabu 25 Oktober 1967.

Lanjutkan membaca Pembelian Mobil Anggota DPR-GR di Antara Jeritan Rakyat

Korupsi Wakil Ketua DPR-GR Tahun 1965


Dugaan korupsi yang dilakukan anggota DPR pernah diberitakan harian Kompas, Selasa, 23 November 1965, di halaman 1 dengan judul ”MH Lukman Korupsi 250 Juta Uang Rakyat”.

MH Lukman adalah Menteri/Wakil Ketua DPR-GR dari Partai Komunis Indonesia. Berita ini terkait dengan rumah di lahan seluas 2.000 meter persegi di Jalan Gondangdia Lama di Jakarta Pusat yang digunakan Lukman sebagai rumah pribadinya yang masuk kategori rumah mewah. Rumah itu disebutkan memiliki tujuh kamar tidur, serambi belakang, serambi muka, lapangan tenis, dan kolam renang yang mewah.

MH Lukman 23-11-1965

Berita Kompas itu menyebutkan, ”Rumah sebesar dan semewah itu hanya memperlihatkan feodalisme dan sangat bertentangan dengan ucapan-ucapannya di mana dia selalu menganjurkan agar para pemimpin harus hidup sederhana, hingga perbedaan penghidupan pemimpin dan rakyatnya tidak terlalu mencolok.”

Pembuatan rumah tersebut dan bagaimana sampai uang rakyat sebesar Rp 250 juta digunakan tanpa pertanggungjawaban, semuanya dilakukan di luar pengetahuan pimpinan DPR-GR lainnya. Benar bahwa pimpinan DPR-GR MH Lukman dan Sjaichu akan diberikan rumah jabatan, dalam arti mereka memegang jabatan pimpinan DPR-GR. Sjaichu menggunakan prosedur umum, sebaliknya Lukman bertindak sendiri. Rumah jabatannya akan dijadikannya sebagai rumah pribadinya, dengan merombaknya menjadi rumah mewah, dan menggunakan uang rakyat sebesar Rp 250 juta. Untuk ukuran tahun 1965, jumlah uang itu sangat besar.

MH Lukman bersama 56 anggota DPR-GR lainnya sudah dipecat oleh Menko/Ketua DPR-GR Arudji Kartawinata pada awal November 1965, sesuai keputusan Pangdam V/Jaya guna meningkatkan kewaspadaan dan keamanan menyusul dugaan keterlibatan mereka dalam Gerakan 30 September (Kompas, Rabu, 3 November 1965). (KSP)

SUMBER: TOPIK HARI INI, KOMPAS.ID, KAMIS 9 MARET 2017

Raja Arab Saudi Faisal Bertamu ke Indonesia pada Juni 1970


Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al-Saud ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017 menarik perhatian khalayak. Ini merupakan kali kedua Raja Arab Saudi berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya, pada 10-12 Juni 1970 atau 47 tahun yang lalu, Raja Arab Saudi Faisal bin Abdul Aziz pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

 

11-06-1970-raja-arab
Berita Harian “Kompas” Kamis 11 Juni 1970 berjudul “Raja Faisal Tiba di Jakarta”

 

Harian Kompas, Senin, 8 Juni 1970, mengabarkan, Raja Faisal kelahiran Riyadh yang berusia 65 tahun itu juga menjabat menteri luar negeri. Faisal diangkat ayahnya, Raja Arab (saat itu) Abdul Aziz, pada 1929 ketika mengubah direktorat urusan luar negeri menjadi kementerian luar negeri. Beberapa kali Faisal memimpin misi ke luar negeri, menghadiri konferensi dan pertemuan internasional. Faisal ke Bahrain dan kota-kota di Eropa sebagai Utusan Raja Abdul Azis. Faisal ikut dalam proses pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menandatangani pernyataan bersama untuk membentuk PBB di San Francisco (Amerika Serikat) pada 1945, serta hadir dalam sidang yang membahas rencana Piagam PBB.

Faisal mengunjungi AS pada 1937 atas undangan Presiden AS Franklin Delano Roosevelt, menghadiri Konferensi Menteri-menteri Luar Negeri Negara-negara Arab yang diselenggarakan di Kairo, Mesir.

Kunjungan Raja Arab Faisal ke Indonesia pada Juni 1970 untuk memperat hubungan persahabatan kedua negara. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, seperti dikutip harian Kompas, Rabu, 10 Juni 1970, mengatakan, Raja Faisal membicarakan masalah Arab-Israel, hubungan ekonomi-perdagangan Indonesia-Arab Saudi, dan masalah haji. Menurut Adam Malik, kunjungan Raja Faisal tidak dapat dipisahkan dari hasil Konferensi Islam di Jeddah sebelumnya.

Lanjutkan membaca Raja Arab Saudi Faisal Bertamu ke Indonesia pada Juni 1970

Berkunjung ke Markas Besar Interpol di Lyon


Tahun 2016 ini, Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Umum Interpol pada saat Kepala Kepolisian RI dijabat oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian. Tapi jangan lupa, Mayjen (sekarang Irjen) Purnawirawan I Gusti Made Putera Astaman sejak tahun 1990-an sudah memperjuangkan agar Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Interpol. 

LYON. Kota di timur Perancis ini berada di antara Paris dan Marseille, 470 km dari Paris dan 320 km dari Marseille. Kota ini menjadi tujuan kami sepulang mengikuti  Sidang Umum Interpol di Dakar, Senegal, November 1992. Dari Stasiun Gare de Lyon di Paris, kami naik TGV, kereta api tercepat di dunia saat itu, menuju Lyon. TGV, Train a Grande Vitesse atau kereta api supercepat itu melayani rute Paris-Lyon sudah sejak tahun 1981 dengan kecepatan 320 km per jam. 

1992: Kunjungan ke Markas Besar ICPO-Interpol di Lyon, Perancis, dipimpin Deops Kapolri Mayjen Pol IGM Putera Astaman. FOTO DOK KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

Di kota Lyon inilah, ICPO-Interpol mengendalikan semua aktivitas yang berkaitan dengan kejahatan internasional dan lintas batas. Semua daftar pencarian orang atau DPO di berbagai negara dikirim ke markas besar Interpol di Lyon. Kunjungan ke Markas Besar Interpol di Lyon merupakan ide Pak Putera Astaman, yang memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang Umum ICPO-Interpol di Dakar, Senegal. Sebelumnya Pak Putera Astaman sudah berkomunikasi dengan Sekjen Interpol Raymond E Kendall dan staf Sekretariat Jenderal Interpol, M Chomorro. Markas besar Interpol seluas 14.500 meter persegi yang berlokasi di daerah Quai Achille Lignon itu mulai dibangun Juli 1987 dan diresmikan Presiden Perancis Francois Mitterand pada 27 November 1989. Sebelumnya markas Interpol berada di Saint Cloud, Paris, yang ditempati sejak 1966. Pembangunan gedung baru itu menelan biaya 29.978.724 franc Swiss.

Sebelumnya, markas besar Interpol berlokasi di Vienna, Austria. Kongres kedua International Criminal Police Congress yang digelar di Vienna tahun 1923, menetapkan ibu kota Austria itu sebagai markas besar ICPC. Kemudian pada masa Perang Dunia II, tahun 1946, Paris ditetapkan sebagai markas besar ICPC dan akronim Interpol mulai digunakan. Tahun 1956, ICPC berubah menjadi ICPO (International Criminal Police Organization) hingga sekarang.

1992: Markas Besar ICPO-Interpol di Lyon, Perancis. FOTO: DOKUMENTASI KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

Lanjutkan membaca Berkunjung ke Markas Besar Interpol di Lyon

Meliput Sidang Interpol di Senegal


Tahun 1992 merupakan tahun yang penuh pengalaman luar biasa bagi saya. Meliput tiga konferensi internasional, mulai dari Konferensi ASEANAPOL di Brunei Darussalam bulan Agustus, meliput Konferensi Gerakan Non-Blok di Jakarta bulan September, hingga meliput Sidang Umum ICPO-Interpol di Dakar, Senegal, Afrika Barat, 4-10 November 1992.

Kali ini saya menulis laporan dari Senegal, yang menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-61 ICPO-Interpol. Senegal, bekas koloni Perancis, adalah sebuah negara di Afrika Barat. Luasnya 196.722 km persegi, berbatasan dengan Samudera Atlantik di sebelah barat, Mauritania di sebelah utara, Mali di sebelah timur, Guinea-Bissau di sebelah selatan. Nama Senegal diambil dari Sungai Senegal yang mengalir di perbatasan timur ke utara.

Senegal pada abad ke-9 merupakan bagian dari Kerajaan Takrur dan pada abad ke-13 dan 14 menjadi wilayah Kerajaan Djolof. Pada pertengahan abad ke-15, Portugis mendarat di pantai Senegal, disusul Perancis. Pengaruh Perancis terasa sangat kuat, bahkan setelah negeri ini merdeka tahun 1960.

Dakar, ibu kota Senegal, berada di semenanjung Cap-Vert di tepi Samudera Atlantik. Luas kota hanya 82,38km persegi, namun digabung dengan kawasan sekitarnya, luasnya menjadi 574 km2 (kurang sedikit dari luas Kota Jakarta).  Dakar merupakan pusat pertemuan dua peradaban Afrika dan Eropa, titik pertemuan budaya tradisional dan modern. Pada abad ke-17 dan 18, kota ini menjadi pusat perdagangan. Pedagang dari sejumlah kerajaan penjajah datang dan membangun pos di sepanjang pantai yang menghadap Samudera Atlantik.  

Di kota yang berabad-abad lalu sibuk dengan perbudakan inilah, Sidang Umum Interpol digelar.  Pada waktu itu peserta Sidang Umum ke-61 Interpol menginap di Hotel Le Meridien President (sekarang hotel bintang lima yang memiliki pemandangan luas ke Samudera Atlantik itu berubah nama menjadi Hotel King Fahd Palace).   Jika ditilik dari namanya, hotel itu dulu milik jaringan Perancis Le Meridien, sekarang tampaknya sudah berubah milik Arab Saudi.

1992: Delegasi Indonesia dalam Sidang Umum Interpol di Dakar, Senegal, November 1992. Foto di depan KBRI di Dakar, Senegal. Dari kiri ke kanan Drs M, Chariri (Kasubdit Intel Ditjen Bea dan Cukai), Kolonel Drs Ismet Ibrahim (Sekretaris Direktorat Reserse Polri), Mayjen Drs Aji Komaruddin (Kapolda Jawa Tengah), Duta Besar RI untuk Senegal, ketua delegasi Mayjen Drs IGM Putera Astaman (Deputi Kapolri bidang Operasi),  Sutardi SH (pejabat Biro Hukum Bank Indonesia),   Kolonel Drs Suharyono (Kepala Sekretariat NCB-Interpol) dan saya wartawan Kompas Robert Adhi Ksp, paling kanan. FOTO: DOKUMENTASI KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

Lanjutkan membaca Meliput Sidang Interpol di Senegal

Warisan Putera Astaman: Dari Samsat sampai Patroli Keamanan Sekolah


Di tengah ramainya pembahasan mengatasi perkelahian pelajar akhir-akhir ini, sebenarnya sudah solusi ampuh yang dilakukan oleh Polri. Salah satu putra terbaik Polri, Mayor Jenderal Polisi Purnawirawan I Gusti Made Putera Astaman, pada tahun 1970-an sudah menggagas dan menerapkan Patroli Keamanan Sekolah di Jakarta dan kemudian diikuti sejumlah daerah.

Ketika menjabat Kepala Direktorat Lalu Lintas (Kaditlantas) Polda Metro Jaya tahun 1973-1978, Putera Astaman memperkenalkan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) sekaligus memassalkannya. Waktu itu Astaman berpendapat, polisi tak bisa selamanya nongkrong terus-menerus di sekolah, untuk mencegah perkelahian pelajar. 

Karena itu para siswa perlu dilatih secara swakarsa mengamankan lingkungan sekitarnya. Jika setiap sekolah memiliki 30 orang siswa yang berdisiplin tinggi dan memiliki visi kamtibmas ke depan, maka setidaknya mereka harus dapat mempengaruhi teman-teman lainnya. Konsep ini ternyata merambah ke daerah- daerah lainnya. Bahkan di Jakarta sendiri, Patroli Keamanan Sekolah berkembang dan didukung Pemprov DKI Jakarta. 

Bagaimana nasib Patroli Keamanan Sekolah saat ini? Mengapa Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI tidak mencoba menerapkan lagi Patroli Keamanan Sekolah yang pernah digagas Pak Putera Astaman? 

Pak Putera Astaman seorang polisi yang enerjik dan memiliki visi memajukan Polri. Putera Astaman terakhir menjabat Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops)  — dahulu jabatan ini jabatan strategis, orang nomor dua di bawah Kapolri, yang mengendalikan bidang operasi Polri selain Deputi Bidang Administrasi (Demin). 

Saya punya kenangan manis bersama Pak Putera Astaman ketika meliput Sidang Interpol di Dakar, Senegal tahun 1992 silam. Bersama Pak Putera Astaman pula, kami melanjutkan perjalanan, mengunjungi Markas Besar Interpol di Lyon, Perancis dan Markas Besar Scotland Yard di London, Inggris. Sungguh kenangan tak terlupakan.

Bertahun-tahun kemudian, saya bertemu lagi dengan Pak Putera Astaman tahun 2011 lalu. Saat itu ia masih tampak sehat untuk orang berusia 73 tahun. Meski sudah pensiun dari Polri, Pak Putera masih mencintai Polri. Ini terlihat dari masih banyaknya gagasan yang disampaikan untuk memajukan Polri.  Entah bagaimana respon petinggi Polri saat ini atas gagasan Pak Putera tersebut.

***

                                  Mayjen Pol (Purn) IGM Putera Astaman

                 KONSEPTOR SAMSAT DAN PATROLI KEAMANAN SEKOLAH

JAUH hari sebelum deregulasi didengung-dengungkan, penyederhanaan prosedur pengurusan kendaraan bermotor sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1973 dengan berdirinya Kantor Samsat (Sistem Manunggal Satu Atap). Dan selama 20 tahun, Kantor Samsat melayani masyarakat pemilik kendaraan bermotor dengan lancar.

Namun ketika pertengahan tahun 1993 pengurusan STNK diumumkan berlaku kembali 5 tahun sekali, maka orang yang paling sedih adalah Mayor Jenderal Polisi (Purnawirawan) I Gusti Made Putera Astaman (56), konseptor Kantor Bersama Samsat. “Ini betul-betul suatu kemunduran. Mengapa orang tidak melihat aspek historisnya?” ujarnya.

 

Putera Astaman301293
Tulisan tentang sosok Mayjen Pol Purn Putera Astaman dimuat di Harian Kompas, Kamis 30 Desember 1993.

 

Sebelum konsep Samsat diperkenalkan, situasi pengurusan surat- surat kendaraan pada tahun 1970-an boleh dibilang semrawut. Penggelapan pajak kendaraan merajalela. Masyarakat yang ingin memperpanjang STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Mereka yang hendak membayar pajak harus datang ke kantor pajak, menunggu dipanggil dan menghabiskan satu hari.

Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja. Dan mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK.

Bayangkan, waktu tersita tiga hari untuk mengurus perpanjangan kendaraan bermotor. Oleh karena itulah muncul gagasan Samsat untuk menyederhanakan semua urusan itu menjadi satu hari.

Putera Astaman yang pada waktu itu (tahun 1971) menjabat Kepala Bagian Operasi Ditlantas Polda Metro Jaya mencetuskan ide ini dan diterima oleh Kapolda (saat itu) Mayjen Widodo Budidarmo dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Pelaksanaannya dimulai tahun 1973.

Lanjutkan membaca Warisan Putera Astaman: Dari Samsat sampai Patroli Keamanan Sekolah