Arsip Kategori: Arsip Kompas

Korupsi Proyek Pemerintah dan Rekayasa Sejak Perencanaan


 

R. ADHI KUSUMAPUTRA

Dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pada tahun 2017 ini merugikan negara Rp 2,3 triliun dan melibatkan eksekutif, legislatif, BUMN dan swasta. Korupsi di berbagai proyek pemerintah sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1960-an.

Harian Kompas Kamis 14 Oktober 1965 misalnya, mewartakan kasus manipulasi dan penggelapan uang negara hampir satu miliar rupiah dalam Proyek Conefo di Jakarta dan Lembaga Atom.  Pelakunya, Direktur “Trayan Art Association” dan “Nirmala Ltd”, Soediamto Dimjati (35 tahun) ditangkap Reserse Kriminal Komdak VIII Jawa Barat ketika sedang berfoya-foya di sebuah kamar di Hotel Savoy Homann Bandung awal Oktober 1965.

Surat kabar Kompas sejak 1965 memang berulang kali memberitakan kasus-kasus korupsi sejak awal terbit. Berulang kali pula Tajuk Rencana mengupas berbagai kasus korupsi. Termasuk yang dimuat Kompas Jumat 4 Juli 1969. “Korupsi, bahkan kecenderungan untuk korupsi benar-benar menghambat pelaksanaan pembangunan. Maka soal ini tidak bisa dianggap sepi. Kita tidak bisa menerima anggapan, ah korupsi toh sudah begitu umum, untuk apa masih harus diributkan lagi?” tulis Tajuk Rencana berjudul “Penghambat Pembangunan”.

Pencegahan korupsi perlu diusahakan. Salah satu jalan adalah menciptakan suasana yang tidak korup. Memberantas anggapan umum bahwa korupsi asal tidak ketahuan tidaklah mengapa. Memberantas anggapan umum bahwa korupsi kalau dilakukan orang-orang kuat, tak akan diambil tindakan.

Tajuk Kompas menyebutkan pula, “Kita mengetahui  bahwa korupsi tumbuh menjadi semacam lembaga, menjadi perbuatan kolektif. Tetapi semua itu tidak bisa membenarkan terciptanya anggapan umum bahwa ada pilih bulu dalam menindak. Anggapan umum ini amat merugikan.”

Opini Harian Kompas, Kamis 22 Maret 1973 berjudul “Praktik-praktik Pembocoran Uang Negara Sudah Menjurus ke Mumpung-isme” yang ditulis Soegandhi SH mengungkapkan, masih ada kebocoran-kebocoran keuangan negara, yang bersumber dari mentalitas pelaksananya dan prosedur yang masih memungkinkan terjadinya penyelewengan. Sampai sekarang memang sukar untuk menentukan secara pasti berapa persen sebenarnya uang proyek yang benar-benar efektif digunakan untuk keperluan proyek dan berapa yang masuk ke dalam kantong-kantong pribadi pelaksananya.

Tajuk Rencana Harian Kompas Rabu 14 Maret 1979 mengingatkan kembali masalah korupsi. “Sungguh prihatin hati kita apabila kita perhatikan ketujuh tempat rawan itu. Sebab hampir semua segi kehidupan dan pembangunan merupakan tempat rawan korupsi dan penyelewengan sehingga hampir tidak ada lagi tempat tersisa yang masih bersih,” tulis tajuk berjudul “Tujuh Tempat Rawan Sumber Penyelewengan” tersebut.

Ketujuh tempat rawan itu adalah proyek pusat, proyek daerah, bank, apartur negara, pajak dan bea cukai, pemberian layanan umum, dan pos pungutan di pinggir jalan. Bila diperas lagi, maka sumber korupsi dan penyelewengan itu adalah APBN, pelayanan pejabat, dan pungutan liar. Ini merupakan bidang-bidang kehidupan bangsa yang penting.

Jaksa Agung Singgih SH seperti diwartakan Harian Kompas 19 Desember 1992 menyebutkan, lemahnya disiplin dalam ketertiban anggaran, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kurangnya ketertiban dalam pengeluaran anggaran menimbulkan kebocoran dan pemborosan keuangan negara. Padahal pemerintah sudah menyusun dan menerapkan sistem pengawasan berlapis-lapis. Dari pengalaman kejaksaan menangani berbagai kasus pidana menyangkut keuangan negara, khususnya yang terkait penggunaan dana pembangunan, rekayasa sudah dilakukan sejak awal perencanaan, pada tahap pelaksanaan, dan pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan.

SUMBER: TOPIK HARI INI, KOMPAS.ID, 15 MARET 2017

Pembelian Mobil Anggota DPR-GR di Antara Jeritan Rakyat


Tahun 1967, perekonomian Indonesia masih morat-marit. Inflasi masih tinggi, dan rakyat menjerit karena terpaksa antre sejak pukul tiga pagi untuk mendapatkan 3 liter beras kualitas rendah. Namun, para wakil rakyat di DPR-GR berebutan memesan mobil Holden.

Harian Kompas pada Kamis, 12 Oktober 1967, mengutip kantor berita Antara, mewartakan, DPR-GR telah memesan 380 mobil Holden 1967 melalui sebuah perusahaan swasta di Singapura. Prosedur pembelian dilakukan atas dasar kerja sama antara perusahaan swasta Indonesia dan perusahaan swasta Singapura yang membuka L/C-nya.

Sebelumnya Kepala Rumah Tangga DPR-GR mengumumkan kepada para anggota DPR-GR untuk membeli tiga jenis mobil, yaitu Fiat tipe 1100, Mercedes Benz tipe 250 S, dan Holden 1967. Setelah muncul reaksi keras masyarakat yang tak setuju devisa negara keluar untuk membeli mobil-mobil tersebut, DPR-GR kemudian membantah keras pembelian mobil menggunakan devisa negara. Sumber Antara malah menyebutkan, pemesanan mobil Holden dibiayai Pemerintah Indonesia.

Agen General Motor di Singapura membantah keras berita yang menyebutkan Parlemen Indonesia telah memesan 380 mobil Holden buatan Australia melalui Singapura, seperti dikutip Harian Kompas, Senin, 16 Oktober 1967.

Namun, Panitia Rumah Tangga DPR-GR, seperti diberitakan Harian Kompas, Kamis, 19 Oktober 1967, akhirnya membenarkan berita tentang pemesanan/pembelian mobil Holden untuk anggota DPR-GR. Harga satu mobil Holden itu Rp 335.000 per unit dan melalui PT Pamos. Sampai 2 Oktober 1967, sudah 148 anggota DPR-GR yang mendaftarkan diri membeli, sebagian membayar uang muka, sebagian membayar lunas.

Jika dibeli dalam dollar AS, harganya paling tinggi 2.000 dollar AS. Jika 1 dollar AS setara dengan Rp 140, harga satu mobil Holden 1967 menjadi Rp 280.000 per unit. Apabila ditambah dengan biaya gudang dan sebagainya, harganya menjadi Rp 335.000 di tangan pemesan.

Tuntutan mahasiswa

Kelompok mahasiswa mengajukan surat terbuka kepada pimpinan DPR-GR agar membatalkan pembelian mobil oleh DPR-GR karena persoalan ini menimbulkan reaksi yang menurunkan wibawa DPR-GR. Surat terbuka itu ditandatangani Koordinator Kelompok Mahasiswa Mari’e Muhammad, seperti diberitakan Harian Kompas, Rabu 25 Oktober 1967.

Lanjutkan membaca Pembelian Mobil Anggota DPR-GR di Antara Jeritan Rakyat

Korupsi Wakil Ketua DPR-GR Tahun 1965


Dugaan korupsi yang dilakukan anggota DPR pernah diberitakan harian Kompas, Selasa, 23 November 1965, di halaman 1 dengan judul ”MH Lukman Korupsi 250 Juta Uang Rakyat”.

MH Lukman adalah Menteri/Wakil Ketua DPR-GR dari Partai Komunis Indonesia. Berita ini terkait dengan rumah di lahan seluas 2.000 meter persegi di Jalan Gondangdia Lama di Jakarta Pusat yang digunakan Lukman sebagai rumah pribadinya yang masuk kategori rumah mewah. Rumah itu disebutkan memiliki tujuh kamar tidur, serambi belakang, serambi muka, lapangan tenis, dan kolam renang yang mewah.

MH Lukman 23-11-1965

Berita Kompas itu menyebutkan, ”Rumah sebesar dan semewah itu hanya memperlihatkan feodalisme dan sangat bertentangan dengan ucapan-ucapannya di mana dia selalu menganjurkan agar para pemimpin harus hidup sederhana, hingga perbedaan penghidupan pemimpin dan rakyatnya tidak terlalu mencolok.”

Pembuatan rumah tersebut dan bagaimana sampai uang rakyat sebesar Rp 250 juta digunakan tanpa pertanggungjawaban, semuanya dilakukan di luar pengetahuan pimpinan DPR-GR lainnya. Benar bahwa pimpinan DPR-GR MH Lukman dan Sjaichu akan diberikan rumah jabatan, dalam arti mereka memegang jabatan pimpinan DPR-GR. Sjaichu menggunakan prosedur umum, sebaliknya Lukman bertindak sendiri. Rumah jabatannya akan dijadikannya sebagai rumah pribadinya, dengan merombaknya menjadi rumah mewah, dan menggunakan uang rakyat sebesar Rp 250 juta. Untuk ukuran tahun 1965, jumlah uang itu sangat besar.

MH Lukman bersama 56 anggota DPR-GR lainnya sudah dipecat oleh Menko/Ketua DPR-GR Arudji Kartawinata pada awal November 1965, sesuai keputusan Pangdam V/Jaya guna meningkatkan kewaspadaan dan keamanan menyusul dugaan keterlibatan mereka dalam Gerakan 30 September (Kompas, Rabu, 3 November 1965). (KSP)

SUMBER: TOPIK HARI INI, KOMPAS.ID, KAMIS 9 MARET 2017

Raja Arab Saudi Faisal Bertamu ke Indonesia pada Juni 1970


Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al-Saud ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017 menarik perhatian khalayak. Ini merupakan kali kedua Raja Arab Saudi berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya, pada 10-12 Juni 1970 atau 47 tahun yang lalu, Raja Arab Saudi Faisal bin Abdul Aziz pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

 

11-06-1970-raja-arab
Berita Harian “Kompas” Kamis 11 Juni 1970 berjudul “Raja Faisal Tiba di Jakarta”

 

Harian Kompas, Senin, 8 Juni 1970, mengabarkan, Raja Faisal kelahiran Riyadh yang berusia 65 tahun itu juga menjabat menteri luar negeri. Faisal diangkat ayahnya, Raja Arab (saat itu) Abdul Aziz, pada 1929 ketika mengubah direktorat urusan luar negeri menjadi kementerian luar negeri. Beberapa kali Faisal memimpin misi ke luar negeri, menghadiri konferensi dan pertemuan internasional. Faisal ke Bahrain dan kota-kota di Eropa sebagai Utusan Raja Abdul Azis. Faisal ikut dalam proses pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menandatangani pernyataan bersama untuk membentuk PBB di San Francisco (Amerika Serikat) pada 1945, serta hadir dalam sidang yang membahas rencana Piagam PBB.

Faisal mengunjungi AS pada 1937 atas undangan Presiden AS Franklin Delano Roosevelt, menghadiri Konferensi Menteri-menteri Luar Negeri Negara-negara Arab yang diselenggarakan di Kairo, Mesir.

Kunjungan Raja Arab Faisal ke Indonesia pada Juni 1970 untuk memperat hubungan persahabatan kedua negara. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, seperti dikutip harian Kompas, Rabu, 10 Juni 1970, mengatakan, Raja Faisal membicarakan masalah Arab-Israel, hubungan ekonomi-perdagangan Indonesia-Arab Saudi, dan masalah haji. Menurut Adam Malik, kunjungan Raja Faisal tidak dapat dipisahkan dari hasil Konferensi Islam di Jeddah sebelumnya.

Lanjutkan membaca Raja Arab Saudi Faisal Bertamu ke Indonesia pada Juni 1970

Berkunjung ke Markas Besar Interpol di Lyon


Tahun 2016 ini, Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Umum Interpol pada saat Kepala Kepolisian RI dijabat oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian. Tapi jangan lupa, Mayjen (sekarang Irjen) Purnawirawan I Gusti Made Putera Astaman sejak tahun 1990-an sudah memperjuangkan agar Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Interpol. 

LYON. Kota di timur Perancis ini berada di antara Paris dan Marseille, 470 km dari Paris dan 320 km dari Marseille. Kota ini menjadi tujuan kami sepulang mengikuti  Sidang Umum Interpol di Dakar, Senegal, November 1992. Dari Stasiun Gare de Lyon di Paris, kami naik TGV, kereta api tercepat di dunia saat itu, menuju Lyon. TGV, Train a Grande Vitesse atau kereta api supercepat itu melayani rute Paris-Lyon sudah sejak tahun 1981 dengan kecepatan 320 km per jam. 

1992: Kunjungan ke Markas Besar ICPO-Interpol di Lyon, Perancis, dipimpin Deops Kapolri Mayjen Pol IGM Putera Astaman. FOTO DOK KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

Di kota Lyon inilah, ICPO-Interpol mengendalikan semua aktivitas yang berkaitan dengan kejahatan internasional dan lintas batas. Semua daftar pencarian orang atau DPO di berbagai negara dikirim ke markas besar Interpol di Lyon. Kunjungan ke Markas Besar Interpol di Lyon merupakan ide Pak Putera Astaman, yang memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang Umum ICPO-Interpol di Dakar, Senegal. Sebelumnya Pak Putera Astaman sudah berkomunikasi dengan Sekjen Interpol Raymond E Kendall dan staf Sekretariat Jenderal Interpol, M Chomorro. Markas besar Interpol seluas 14.500 meter persegi yang berlokasi di daerah Quai Achille Lignon itu mulai dibangun Juli 1987 dan diresmikan Presiden Perancis Francois Mitterand pada 27 November 1989. Sebelumnya markas Interpol berada di Saint Cloud, Paris, yang ditempati sejak 1966. Pembangunan gedung baru itu menelan biaya 29.978.724 franc Swiss.

Sebelumnya, markas besar Interpol berlokasi di Vienna, Austria. Kongres kedua International Criminal Police Congress yang digelar di Vienna tahun 1923, menetapkan ibu kota Austria itu sebagai markas besar ICPC. Kemudian pada masa Perang Dunia II, tahun 1946, Paris ditetapkan sebagai markas besar ICPC dan akronim Interpol mulai digunakan. Tahun 1956, ICPC berubah menjadi ICPO (International Criminal Police Organization) hingga sekarang.

1992: Markas Besar ICPO-Interpol di Lyon, Perancis. FOTO: DOKUMENTASI KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

Lanjutkan membaca Berkunjung ke Markas Besar Interpol di Lyon

Meliput Sidang Interpol di Senegal


Tahun 1992 merupakan tahun yang penuh pengalaman luar biasa bagi saya. Meliput tiga konferensi internasional, mulai dari Konferensi ASEANAPOL di Brunei Darussalam bulan Agustus, meliput Konferensi Gerakan Non-Blok di Jakarta bulan September, hingga meliput Sidang Umum ICPO-Interpol di Dakar, Senegal, Afrika Barat, 4-10 November 1992.

Kali ini saya menulis laporan dari Senegal, yang menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-61 ICPO-Interpol. Senegal, bekas koloni Perancis, adalah sebuah negara di Afrika Barat. Luasnya 196.722 km persegi, berbatasan dengan Samudera Atlantik di sebelah barat, Mauritania di sebelah utara, Mali di sebelah timur, Guinea-Bissau di sebelah selatan. Nama Senegal diambil dari Sungai Senegal yang mengalir di perbatasan timur ke utara.

Senegal pada abad ke-9 merupakan bagian dari Kerajaan Takrur dan pada abad ke-13 dan 14 menjadi wilayah Kerajaan Djolof. Pada pertengahan abad ke-15, Portugis mendarat di pantai Senegal, disusul Perancis. Pengaruh Perancis terasa sangat kuat, bahkan setelah negeri ini merdeka tahun 1960.

Dakar, ibu kota Senegal, berada di semenanjung Cap-Vert di tepi Samudera Atlantik. Luas kota hanya 82,38km persegi, namun digabung dengan kawasan sekitarnya, luasnya menjadi 574 km2 (kurang sedikit dari luas Kota Jakarta).  Dakar merupakan pusat pertemuan dua peradaban Afrika dan Eropa, titik pertemuan budaya tradisional dan modern. Pada abad ke-17 dan 18, kota ini menjadi pusat perdagangan. Pedagang dari sejumlah kerajaan penjajah datang dan membangun pos di sepanjang pantai yang menghadap Samudera Atlantik.  

Di kota yang berabad-abad lalu sibuk dengan perbudakan inilah, Sidang Umum Interpol digelar.  Pada waktu itu peserta Sidang Umum ke-61 Interpol menginap di Hotel Le Meridien President (sekarang hotel bintang lima yang memiliki pemandangan luas ke Samudera Atlantik itu berubah nama menjadi Hotel King Fahd Palace).   Jika ditilik dari namanya, hotel itu dulu milik jaringan Perancis Le Meridien, sekarang tampaknya sudah berubah milik Arab Saudi.

1992: Delegasi Indonesia dalam Sidang Umum Interpol di Dakar, Senegal, November 1992. Foto di depan KBRI di Dakar, Senegal. Dari kiri ke kanan Drs M, Chariri (Kasubdit Intel Ditjen Bea dan Cukai), Kolonel Drs Ismet Ibrahim (Sekretaris Direktorat Reserse Polri), Mayjen Drs Aji Komaruddin (Kapolda Jawa Tengah), Duta Besar RI untuk Senegal, ketua delegasi Mayjen Drs IGM Putera Astaman (Deputi Kapolri bidang Operasi),  Sutardi SH (pejabat Biro Hukum Bank Indonesia),   Kolonel Drs Suharyono (Kepala Sekretariat NCB-Interpol) dan saya wartawan Kompas Robert Adhi Ksp, paling kanan. FOTO: DOKUMENTASI KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

Lanjutkan membaca Meliput Sidang Interpol di Senegal

Warisan Putera Astaman: Dari Samsat sampai Patroli Keamanan Sekolah


Di tengah ramainya pembahasan mengatasi perkelahian pelajar akhir-akhir ini, sebenarnya sudah solusi ampuh yang dilakukan oleh Polri. Salah satu putra terbaik Polri, Mayor Jenderal Polisi Purnawirawan I Gusti Made Putera Astaman, pada tahun 1970-an sudah menggagas dan menerapkan Patroli Keamanan Sekolah di Jakarta dan kemudian diikuti sejumlah daerah.

Ketika menjabat Kepala Direktorat Lalu Lintas (Kaditlantas) Polda Metro Jaya tahun 1973-1978, Putera Astaman memperkenalkan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) sekaligus memassalkannya. Waktu itu Astaman berpendapat, polisi tak bisa selamanya nongkrong terus-menerus di sekolah, untuk mencegah perkelahian pelajar. 

Karena itu para siswa perlu dilatih secara swakarsa mengamankan lingkungan sekitarnya. Jika setiap sekolah memiliki 30 orang siswa yang berdisiplin tinggi dan memiliki visi kamtibmas ke depan, maka setidaknya mereka harus dapat mempengaruhi teman-teman lainnya. Konsep ini ternyata merambah ke daerah- daerah lainnya. Bahkan di Jakarta sendiri, Patroli Keamanan Sekolah berkembang dan didukung Pemprov DKI Jakarta. 

Bagaimana nasib Patroli Keamanan Sekolah saat ini? Mengapa Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI tidak mencoba menerapkan lagi Patroli Keamanan Sekolah yang pernah digagas Pak Putera Astaman? 

Pak Putera Astaman seorang polisi yang enerjik dan memiliki visi memajukan Polri. Putera Astaman terakhir menjabat Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops)  — dahulu jabatan ini jabatan strategis, orang nomor dua di bawah Kapolri, yang mengendalikan bidang operasi Polri selain Deputi Bidang Administrasi (Demin). 

Saya punya kenangan manis bersama Pak Putera Astaman ketika meliput Sidang Interpol di Dakar, Senegal tahun 1992 silam. Bersama Pak Putera Astaman pula, kami melanjutkan perjalanan, mengunjungi Markas Besar Interpol di Lyon, Perancis dan Markas Besar Scotland Yard di London, Inggris. Sungguh kenangan tak terlupakan.

Bertahun-tahun kemudian, saya bertemu lagi dengan Pak Putera Astaman tahun 2011 lalu. Saat itu ia masih tampak sehat untuk orang berusia 73 tahun. Meski sudah pensiun dari Polri, Pak Putera masih mencintai Polri. Ini terlihat dari masih banyaknya gagasan yang disampaikan untuk memajukan Polri.  Entah bagaimana respon petinggi Polri saat ini atas gagasan Pak Putera tersebut.

***

                                  Mayjen Pol (Purn) IGM Putera Astaman

                 KONSEPTOR SAMSAT DAN PATROLI KEAMANAN SEKOLAH

JAUH hari sebelum deregulasi didengung-dengungkan, penyederhanaan prosedur pengurusan kendaraan bermotor sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1973 dengan berdirinya Kantor Samsat (Sistem Manunggal Satu Atap). Dan selama 20 tahun, Kantor Samsat melayani masyarakat pemilik kendaraan bermotor dengan lancar.

Namun ketika pertengahan tahun 1993 pengurusan STNK diumumkan berlaku kembali 5 tahun sekali, maka orang yang paling sedih adalah Mayor Jenderal Polisi (Purnawirawan) I Gusti Made Putera Astaman (56), konseptor Kantor Bersama Samsat. “Ini betul-betul suatu kemunduran. Mengapa orang tidak melihat aspek historisnya?” ujarnya.

 

Putera Astaman301293
Tulisan tentang sosok Mayjen Pol Purn Putera Astaman dimuat di Harian Kompas, Kamis 30 Desember 1993.

 

Sebelum konsep Samsat diperkenalkan, situasi pengurusan surat- surat kendaraan pada tahun 1970-an boleh dibilang semrawut. Penggelapan pajak kendaraan merajalela. Masyarakat yang ingin memperpanjang STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Mereka yang hendak membayar pajak harus datang ke kantor pajak, menunggu dipanggil dan menghabiskan satu hari.

Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja. Dan mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK.

Bayangkan, waktu tersita tiga hari untuk mengurus perpanjangan kendaraan bermotor. Oleh karena itulah muncul gagasan Samsat untuk menyederhanakan semua urusan itu menjadi satu hari.

Putera Astaman yang pada waktu itu (tahun 1971) menjabat Kepala Bagian Operasi Ditlantas Polda Metro Jaya mencetuskan ide ini dan diterima oleh Kapolda (saat itu) Mayjen Widodo Budidarmo dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Pelaksanaannya dimulai tahun 1973.

Lanjutkan membaca Warisan Putera Astaman: Dari Samsat sampai Patroli Keamanan Sekolah

Catatan dari Sisilia, Pulau Asal Mafia


Di sela-sela liputan sidang Interpol di Roma, Italia tahun 1994, saya menyempatkan diri berkunjung ke Pulau Sisilia (diindonesiakan menjadi Sisilia) yang berlokasi di selatan Italia. Tujuan saya jelas: menulis tentang Sisilia dan hubungannya dengan mafia. Saya memesan tiket pesawat Alitalia p.p Roma-Palermo dan melakukan perjalanan jurnalistik.

Saya ditemani seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, dan staf KBRI ini memperkenalkan saya kepada  wartawan Harian “Giornale di Sicilia” Marco Romano. Marco bercerita banyak tentang sepak terjang mafia yang (pada waktu itu) belum lama membunuh dua hakim antimafia, Giovanni Falcone dan Paulo Borselinno.

Marco Romano mengatakan senang berjumpa dengan wartawan asing yang menanyakan soal mafia di tempat kelahirannya dan bisa menjelaskan soal itu. Menurut Romano, banyak pemuda Palermo yang malu jika berjumpa dengan orang asing yang menanyakan soal mafia.

Laporan perjalanan ke Sisilia, Italia itu dimuat bersambung di halaman 1 Harian Kompas, 31 Oktober dan 1 November 1994.

=========================================

                                Catatan dari Sisilia, Pulau Asal Mafia (1)

                                  “Sisilia Bukan Semuanya Mafia…”

Pengantar Redaksi

Sisilia, nama sebuah pulau di selatan Italia. Namun pulau yang terletak di Laut Tengah ini lebih dikenal sebagai daerah asal kelompok mafia, gangster yang merajalela di kota-kota besar di Amerika Serikat dan Eropa sejak awal abad ini. Wartawan Kompas Robert Adhi Kusumaputra pada akhir September 1994 lalu mengunjungi Pulau Sisilia menyajikan pengalamannya dalam dua tulisan.

PESAWAT Alitalia lepas landas dari Bandara Leonardo da Vinci di Fiumicino Roma menuju Bandara Punta Raisi di Palermo, ibu kota Sisilia. Cuaca pagi itu sangat cerah.

Selama perjalanan selama satu jam di pesawat, terbayang bagaimana rupa Pulau Sisilia, yang sangat terkenal sejak awal abad ini akibat ulah mafia asal Sisilia. Nama-nama seperti Lucky Luciano, pimpinan “Cosa Nostra” New York, gangster terkemuka di Amerika; dan Vito Genevese, bos dari semua bos Mafia di Amerika yang menguasai pasaran narkotika, sampai sekarang masih melegenda. Muncul pertanyaan di benak, benarkah kelompok Mafia sudah tinggal legenda di tempat asalnya di Sisilia?

Sicilia1
Laporan perjalanan dari Sisilia, Italia, dimuat bersambung di halaman 1 Harian Kompas,  Senin 31 Oktober 1994 dan Selasa 1 November 1994.

 

Begitu tiba di Bandara Palermo, yang “menyambut” penumpang adalah seekor anjing herder yang mendengus-denguskan hidungnya di pintu masuk bandara, dikawal oleh pawangnya -seorang polisi bersenjata. Mungkin sang herder sedang melacak barang-barang haram yang dibawa ke Sisilia.

Selain di gerbang bandara, tidak tampak tentara atau polisi bersenjata lengkap dalam jumlah banyak. Yang terlihat malah rombongan turis yang berusia lanjut, sebagian dari Perancis. Kelihatannya Sisilia aman-aman saja. Soalnya, wajah turis-turis itu tampak ceria. Mereka baru saja turun dari bus wisata yang diparkir di halaman bandara dan hendak terbang lagi. Tak tampak perasaan takut sedikit pun di raut wajah para turis. Mereka rupanya sudah menikmati Sisilia yang bercuaca cerah dan menawarkan keindahan pantai, gunung dan bangunan tua.

Lanjutkan membaca Catatan dari Sisilia, Pulau Asal Mafia

Pemikiran Awaloedin Djamin tentang Polri Masih Relevan


Menjelang peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 1992 silam, saya bersama Mas Indrawan Sasongko M (alm) mewawancarai mantan Kapolri Jenderal Pol Purn Prof Dr Awaloedin Djamin MPA. Ini kali pertama saya mewawancarai seorang tokoh nasional dan mantan Kapolri secara khusus dan panjang lebar.

Kami mewawancarai Pak Awaloedin Djamin yang enerjik dan penuh semangat itu di kantornya di Gedung Jamsostek di Jalan Gatot Subroto.

 

Awaloedin Djamin
Wawancara dengan mantan Kapolri Prof Dr Awaloedin Djamin MPA dimuat di Harian Kompas, Minggu 28 Juni 1992. 

 

Di Indonesia baru ada satu polisi yang bisa meraih gelar doktor (PhD) dan kemudian diangkat menjadi profesor dalam ilmu administrasi negara. Keberuntungan dan koinsidensi sejarah menyebabkan dirinya memegang jabatan penting di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Menjadi Kepala Polisi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Administrasi Negara, Menteri Tenaga Kerja, Duta Besar Indonesia untuk Republik Federasi Jerman, anggota DPR-GR, MPRS dan DPA dan berbagai jabatan lainnya.

Kesempatan-kesempatan yang diperoleh Awaloedin membuat dirinya menjadi ahli tidak saja dalam soal kepolisian, tetapi juga administrasi negara dan sumber daya manusia.

Dalam wawancara selama lebih tiga jam, Jenderal Polisi Purnawirawan Awaloedin Djamin kelahiran Padang 26 September 1927 itu, memang banyak berbicara tentang berbagai masalah, termasuk masalah administrasi negara dan sumber daya manusia. Tetapi penulisan lebih difokuskan kepada masalah kepolisian. Pada masa itu, Kepolisian RI masih bergabung dengan ABRI, belum terpisah seperti sekarang.

Pak Awaloedin berpendapat, polisi masa depan bergerak di tengah-tengah kemajuan dan tidak boleh seperti katak di bawah tempurung. Polisi yang bertugas, harus bisa menguasai wilayahnya, kebiasaannya, suku bangsanya, keadaan ekonominya, wataknya.

“Lulusan PTIK itu harus jadi police middle manager. Dia tidak hanya jadi pemimpin anggotanya, ia juga harus berusaha meningkatkan diri menjadi pemimpin masyarakat lingkungannya. Jadi harus keluar. Kapolres misalnya, selain jadi pemimpin anak buahnya, juga harus jadi pemimpin masyarakat luas di lingkungannya. Mengembangkan diri jadi pemimpin, tidak gampang. Masyarakat sekarang adalah masyarakat yang kompleks. Kalau Polri saja tidak bisa mengantisipasi ini, ya susah. Kita bertugas di tengah-tengah mereka,” demikian pendapat Pak Awaloedin Djamin yang disampaikan dalam wawancara tersebut.

Lanjutkan membaca Pemikiran Awaloedin Djamin tentang Polri Masih Relevan

Mabuk Laut Selama 28 Jam di Kapal Patroli Polisi


Menertawakan diri sendiri itu sesekali memang perlu. Saya selalu tertawa geli jika mengingat pengalaman memalukan pada tahun 1991 ketika saya mengalami mabuk laut selama 28 jam di atas kapal patroli polisi. Mabuk laut kok sampai 28 jam ? Asyik sih asyik, tapi pengalaman yang satu ini asyik dalam kondisi tersiksa.

Bulan Juli 1991, saya mendapat tugas dari kantor untuk ikut dalam kapal patroli polisi dari Jakarta menuju Batam. Kapal itu menjadi salah satu peserta Latihan Bersama Aman Malindo ke-10 antara Kepolisian RI dan Polis Di Raja Malaysia (PDRM).

Kapal patroli polisi itu hanya berkapasitas 17 orang. Saya merupakan salah satu penumpangnya. Selebihnya ya anggota Polisi Perairan. Tak ada wartawan lain yang ikut.

Perompakan1991

Laporan tentang Aman Malindo ke-10 dimuat di Harian Kompas, Sabtu  14 September 1991 halaman 8

Berbekal semangat tinggi dan ingin mencoba sesuatu yang baru, saya putuskan ikut kapal patroli polisi itu. Kalau sebelumnya saya sudah ikut mobil patroli kota, kali ini saya mencoba naik kapal patroli polisi.

Dua jam pertama, saya masih bisa bercanda dan tertawa dengan anggota Polri. Saya menikmati desiran angin laut yang bersih. Tetapi setelah itu, saya merasakan kepala mulai pusing. Perut terasa mual. Mau muntah tapi kok tak ada yang dikeluarkan. Aduh, saya mengalami mabuk laut.

“Ini belum seberapa,” kata seorang polisi. “Nanti kalau kita lewat daerah Bangka, gelombangnya bisa lebih tinggi,” lanjutnya.

Ucapan polisi itu bikin saya stres. Astaga. Gelombang yang tidak tinggi saja sudah bikin kepala saya pusing tujuh keliling, apalagi terkena gelombang tinggi.

Saya bertanya kepada polisi-polisi itu, apa obat mengatasi mabuk laut. “Obatnya tidak ada Mas. Obatnya cuma tidur,” kata mereka.

Alhasil, perjalanan dari Jakarta ke Batam selama 28 jam itu benar-benar menyiksa saya.  Bolak-balik saya membalikkan badan, tetap saja saya tak bisa tidur.

“Paksakan tidur saja Mas, coba memikirkan yang enak-enak,” kata salah satu anggota Polisi Perairan. Saya mencoba memejamkam mata, memikirkan yang enak-enak, tetapi tetap saja tak bisa tidur. Guncangan kapal terlalu keras akibat dihantam ombak. Bagaimana bisa memikirkan yang enak-enak dalam kondisi seperti itu?

Lanjutkan membaca Mabuk Laut Selama 28 Jam di Kapal Patroli Polisi