Arsip Kategori: Kepolisian

Pak IGM Putera Astaman yang Energik dan Positif


KSP SCOTLAND YARD

OLEH ROBERT ADHI KSP

Saya mengenal Pak I Gusti Made Putera Astaman ketika saya bertugas sebagai wartawan Harian Kompas yang ngepos di bidang kepolisian. Pada tahun 1990-an, Pak Putera Astaman adalah Deputi Kapori bidang Operasi (Deops) Kapolri. Jabatan Deops pada masa itu merupakan jabatan orang nomor dua setelah Kapolri karena belum ada jabatan Wakil Kapolri seperti sekarang.

Suatu hari pada bulan November 1992, saya mendapat tugas dari kantor tempat saya bekerja (Harian Kompas) untuk meliput Sidang Interpol di Dakar, Senegal di kawasan barat Afrika atas biaya Kompas.

Delegasi Polri dalam Sidang Interpol 1992 itu dipimpin Pak Putera Astaman, didampingi Mayjen Pol Aji Komaruddin (Kapolda Jawa Tengah), Kolonel Pol Ismet Ibrahim (Sekretaris Direktorat Reserse Polri), Kolonel Pol Suharyono (Kepala Sekretariat NCB-Interpol Indonesia), Sutardi (pejabat Biro Hukum Bank Indonesia), dan M. Chariri (Kasubdit Intel Ditjen Bea dan Cukai). Saya satu-satunya wartawan yang masuk dalam daftar resmi delegasi Indonesia.

Saya sangat beruntung karena Pak Putera Astaman mengizinkan saya terlibat langsung, mendengarkan isi Sidang Umum Interpol dari lokasi. Saya dianggap bagian dari delegasi Indonesia. Sungguh pengalaman yang sangat berkesan dalam perjalanan jurnalistik saya.

Lanjutkan membaca Pak IGM Putera Astaman yang Energik dan Positif

Iklan

Berkunjung ke Markas Besar Interpol di Lyon


Tahun 2016 ini, Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Umum Interpol pada saat Kepala Kepolisian RI dijabat oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian. Tapi jangan lupa, Mayjen (sekarang Irjen) Purnawirawan I Gusti Made Putera Astaman sejak tahun 1990-an sudah memperjuangkan agar Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Interpol. 

LYON. Kota di timur Perancis ini berada di antara Paris dan Marseille, 470 km dari Paris dan 320 km dari Marseille. Kota ini menjadi tujuan kami sepulang mengikuti  Sidang Umum Interpol di Dakar, Senegal, November 1992. Dari Stasiun Gare de Lyon di Paris, kami naik TGV, kereta api tercepat di dunia saat itu, menuju Lyon. TGV, Train a Grande Vitesse atau kereta api supercepat itu melayani rute Paris-Lyon sudah sejak tahun 1981 dengan kecepatan 320 km per jam. 

1992: Kunjungan ke Markas Besar ICPO-Interpol di Lyon, Perancis, dipimpin Deops Kapolri Mayjen Pol IGM Putera Astaman. FOTO DOK KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

Di kota Lyon inilah, ICPO-Interpol mengendalikan semua aktivitas yang berkaitan dengan kejahatan internasional dan lintas batas. Semua daftar pencarian orang atau DPO di berbagai negara dikirim ke markas besar Interpol di Lyon. Kunjungan ke Markas Besar Interpol di Lyon merupakan ide Pak Putera Astaman, yang memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang Umum ICPO-Interpol di Dakar, Senegal. Sebelumnya Pak Putera Astaman sudah berkomunikasi dengan Sekjen Interpol Raymond E Kendall dan staf Sekretariat Jenderal Interpol, M Chomorro. Markas besar Interpol seluas 14.500 meter persegi yang berlokasi di daerah Quai Achille Lignon itu mulai dibangun Juli 1987 dan diresmikan Presiden Perancis Francois Mitterand pada 27 November 1989. Sebelumnya markas Interpol berada di Saint Cloud, Paris, yang ditempati sejak 1966. Pembangunan gedung baru itu menelan biaya 29.978.724 franc Swiss.

Sebelumnya, markas besar Interpol berlokasi di Vienna, Austria. Kongres kedua International Criminal Police Congress yang digelar di Vienna tahun 1923, menetapkan ibu kota Austria itu sebagai markas besar ICPC. Kemudian pada masa Perang Dunia II, tahun 1946, Paris ditetapkan sebagai markas besar ICPC dan akronim Interpol mulai digunakan. Tahun 1956, ICPC berubah menjadi ICPO (International Criminal Police Organization) hingga sekarang.

1992: Markas Besar ICPO-Interpol di Lyon, Perancis. FOTO: DOKUMENTASI KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

Lanjutkan membaca Berkunjung ke Markas Besar Interpol di Lyon

Meliput Sidang Interpol di Senegal


Tahun 1992 merupakan tahun yang penuh pengalaman luar biasa bagi saya. Meliput tiga konferensi internasional, mulai dari Konferensi ASEANAPOL di Brunei Darussalam bulan Agustus, meliput Konferensi Gerakan Non-Blok di Jakarta bulan September, hingga meliput Sidang Umum ICPO-Interpol di Dakar, Senegal, Afrika Barat, 4-10 November 1992.

Kali ini saya menulis laporan dari Senegal, yang menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-61 ICPO-Interpol. Senegal, bekas koloni Perancis, adalah sebuah negara di Afrika Barat. Luasnya 196.722 km persegi, berbatasan dengan Samudera Atlantik di sebelah barat, Mauritania di sebelah utara, Mali di sebelah timur, Guinea-Bissau di sebelah selatan. Nama Senegal diambil dari Sungai Senegal yang mengalir di perbatasan timur ke utara.

Senegal pada abad ke-9 merupakan bagian dari Kerajaan Takrur dan pada abad ke-13 dan 14 menjadi wilayah Kerajaan Djolof. Pada pertengahan abad ke-15, Portugis mendarat di pantai Senegal, disusul Perancis. Pengaruh Perancis terasa sangat kuat, bahkan setelah negeri ini merdeka tahun 1960.

Dakar, ibu kota Senegal, berada di semenanjung Cap-Vert di tepi Samudera Atlantik. Luas kota hanya 82,38km persegi, namun digabung dengan kawasan sekitarnya, luasnya menjadi 574 km2 (kurang sedikit dari luas Kota Jakarta).  Dakar merupakan pusat pertemuan dua peradaban Afrika dan Eropa, titik pertemuan budaya tradisional dan modern. Pada abad ke-17 dan 18, kota ini menjadi pusat perdagangan. Pedagang dari sejumlah kerajaan penjajah datang dan membangun pos di sepanjang pantai yang menghadap Samudera Atlantik.  

Di kota yang berabad-abad lalu sibuk dengan perbudakan inilah, Sidang Umum Interpol digelar.  Pada waktu itu peserta Sidang Umum ke-61 Interpol menginap di Hotel Le Meridien President (sekarang hotel bintang lima yang memiliki pemandangan luas ke Samudera Atlantik itu berubah nama menjadi Hotel King Fahd Palace).   Jika ditilik dari namanya, hotel itu dulu milik jaringan Perancis Le Meridien, sekarang tampaknya sudah berubah milik Arab Saudi.

1992: Delegasi Indonesia dalam Sidang Umum Interpol di Dakar, Senegal, November 1992. Foto di depan KBRI di Dakar, Senegal. Dari kiri ke kanan Drs M, Chariri (Kasubdit Intel Ditjen Bea dan Cukai), Kolonel Drs Ismet Ibrahim (Sekretaris Direktorat Reserse Polri), Mayjen Drs Aji Komaruddin (Kapolda Jawa Tengah), Duta Besar RI untuk Senegal, ketua delegasi Mayjen Drs IGM Putera Astaman (Deputi Kapolri bidang Operasi),  Sutardi SH (pejabat Biro Hukum Bank Indonesia),   Kolonel Drs Suharyono (Kepala Sekretariat NCB-Interpol) dan saya wartawan Kompas Robert Adhi Ksp, paling kanan. FOTO: DOKUMENTASI KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

Lanjutkan membaca Meliput Sidang Interpol di Senegal

Tito Karnavian, Kombinasi Polisi Lapangan dan Polisi Intelektual


ROBERT ADHI KSP

Komisaris Jenderal   Tito Karnavian (51) diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tito akan menggantikan Jenderal (Pol) Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun akhir Juli 2016.

Pilihan Presiden Joko Widodo pada Tito Karnavian sangat tepat. Tito yang saat ini menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah kombinasi antara polisi yang menguasai lapangan dan polisi intelektual. Tito Karnavian adalah penerima bintang Adhi Makayasa (lulusan Akpol terbaik tahun 1987) dan menerima Bintang Cendekiawan sebagai lulusan terbaik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta tahun 1996.

Bila dilihat dari usia dan angkatannya, Tito memang relatif lebih muda. Jenderal (Pol) Badrodin Haiti penerima Adhi Makayasa, lulusan terbaik 1982, sedangkan Tito Karnavian lulusan terbaik 1987. Dia melompati lima angkatan. Tapi, seperti yang terjadi di banyak organisasi lain, memilih pimpinan sesungguhnya tak perlu urut kacang. Siapa yang terbaik, yang mampu dan punya kompetensi, meski usianya lebih muda, dia layak dipilih.

Bukan Kapolri termuda

Apakah Tito Karnavian Kapolri termuda? Mari kita telusuri satu persatu. Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo ketika menjabat Kepala Kepolisian Negara pertama pada 29 September 1945 usianya 37 tahun. Raden Soekarno Djojonegoro saat menjabat Kepala Kepolisian Negara ke-2 pada 15 Desember 1959 berusia 51 tahun. Soetjipto Danoekoesoemo Kepala Kepolisian Negara ke-3 berusia 41 tahun saat dilantik 30 Desember 1963. Sedangkan Soetjipto Joedodihardjo Kepala Kepolisian Negara ke-4 berusia 48 tahun saat mulai bertugas 9 Mei 1965.

Hoegeng Imam Santoso yang menjabat Kepala Kepolisian Negara ke-5 berusia 47 tahun saat bertugas 9 Mei 1968. Demikian juga Mohamad Hasan, Kapolri ke-6, berusia 51 tahun saat menjabat 3 Oktober 1971. Widodo Budidarmo, Kapolri ke-7 berusia 47 tahun saat memulai tugas 26 Juni 1974. Awaloedin Djamin, Kapolri ke-8, berusia 51 tahun saat menjabat 27 September 1978.

Kunarto ketika dilantik Presiden Soeharto menjadi Kapolri ke-11 pada 29 Februari 1991 berusia 50 tahun. Demikian juga Moch Sanoesi ketika dipilih sebagai Kapolri ke-10 pada 7 Juni 1986 berusia 51 tahun. Dibyo Widodo ketika menjabat Kapolri ke-13 pada 15 Maret 1996 berusia 49 tahun menjelang 50 tahun. Da’i Bahctiar ketika menjabat Kapolri ke-17 pada 29 November 2001 berusia 51 tahun.

Selebihnya mereka yang dipilih menjadi Kapolri berusia 52 tahun atau lebih. Bahkan Badrodin Haiti berusia 57 tahun ketika dilantik menjadi Kapolri ke-22.

Dipilihnya Tito yang berusia 51 tahun, menjelang 52 tahun, mengembalikan kebiasaan bahwa usia Kapolri selayaknya tidak lebih dari 52 tahun saat menjabat. Ini penting agar Kapolri memiliki waktu yang cukup untuk membenahi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.

Tito Karnavian menjadi putra Palembang kedua yang menduduki jabatan nomor satu di Kepolisian RI. Sebelumnya Mohamad Hasan kelahiran Palembang 20 Maret 1920 menjadi Kapolri ke-6 periode 1971-1974.

Tiga kali naik pangkat istimewa

Mengapa Tito Karnavian layak dan tepat dipilih sebagai Kapolri ke-23? Kemampuan Tito mengungkap berbagai kasus kriminal dan terorisme tidak diragukan lagi. Salah satu ukurannya adalah Tito  mendapat kenaikan pangkat istimewa sampai tiga kali karena berhasil mengungkap kasus-kasus besar di masa lalu.

Tito langsung terjun ke lapangan untuk mengungkap berbagai kasus besar,  dari bom di Kedubes Filipina (2000), bom Bursa Efek Jakarta (2001), bom malam Natal Jakarta (2001), bom di Plaza Atrium Senen Jakarta (2001), pembunuhan hakim agung Syaifuddin Kartasasmita di Jakarta (2001), bom di Bandara Soekarno-Hatta (2003), bom di Hotel JW Marriott Jakarta (2003), pembunuhan Direktur PT Asaba (2004), bom Cimanggis Depok (2004), bom Kedubes Australia (2004), bom Bali II (2005), mutilasi tiga siswi di Poso (2006), bom di Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott Jakarta (2009), sampai pada  operasi pengungkapan perampokan bersenjata Bank CIMB Niaga Medan (2010) dan bom buku (2011).

Menangkap Tommy Soeharto
Nama, karier, dan pangkatnya melesat pada 2001 ketika Tito yang saat itu Kepala Satuan Reserse Umum Polda Metro Jaya memimpin Tim Kobra menangkap Hutomo Mandala Putra atau yang dikenal dengan Tommy Soeharto. Atas penangkapan tersebut, Tito dan 24 anggota tim menerima kenaikan pangkat satu tingkat.  Tito  mendapat promosi dari pangkat komisaris ke ajun komisaris besar.

Setelah satu tahun 24 hari menjadi buronan, Tommy Soeharto ditangkap Polda Metro Jaya di sebuah rumah di Jalan Maleo II No 9 Sektor IX Bintaro Jaya, Tangerang, Rabu, 28 November 2001, pukul 16.05. Penangkapan putra mantan Presiden Soeharto itu terkait kasus tukar guling tanah Bulog ke PT Goro Batara Sakti. Presiden (waktu itu) Megawati Soekarnoputri memerintahkan polisi untuk menangkap Tommy.

Kapolda Metro Jaya (waktu itu) Irjen Sofjan Jacoeb menjelaskan, Tommy  tidak melawan ketika disergap tim khusus yang dipimpin Kepala Satuan Reserse Polda Metro Jaya  Tito Karnavian. Polisi sudah menerima informasi sejak 6 Agustus 2001. Sejak itu polisi melakukan survei, menyadap telepon, dan mengawasi orang-orang yang diduga memiliki hubungan dengan Tommy, serta membuntuti dari Menteng, Pejaten, hingga ke Bintaro (Kompas, Kamis, 29 November 2001).

 

Melumpuhkan Dr Azahari dan Noordin M Top
Tito  juga sangat menguasai masalah terorisme, tidak sekadar paham teori, tetapi juga menguasai persoalan di lapangan. Sejak pengeboman Hotel JW Marriott di Jakarta tahun 2003 dan serangan bom Bali II pada 1 Oktober 2005, nama Dr Azahari dan Noordin Mohammad Top sering disebut-sebut sebagai otak peledakan bom.

Lanjutkan membaca Tito Karnavian, Kombinasi Polisi Lapangan dan Polisi Intelektual

Warisan Putera Astaman: Dari Samsat sampai Patroli Keamanan Sekolah


Di tengah ramainya pembahasan mengatasi perkelahian pelajar akhir-akhir ini, sebenarnya sudah solusi ampuh yang dilakukan oleh Polri. Salah satu putra terbaik Polri, Mayor Jenderal Polisi Purnawirawan I Gusti Made Putera Astaman, pada tahun 1970-an sudah menggagas dan menerapkan Patroli Keamanan Sekolah di Jakarta dan kemudian diikuti sejumlah daerah.

Ketika menjabat Kepala Direktorat Lalu Lintas (Kaditlantas) Polda Metro Jaya tahun 1973-1978, Putera Astaman memperkenalkan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) sekaligus memassalkannya. Waktu itu Astaman berpendapat, polisi tak bisa selamanya nongkrong terus-menerus di sekolah, untuk mencegah perkelahian pelajar. 

Karena itu para siswa perlu dilatih secara swakarsa mengamankan lingkungan sekitarnya. Jika setiap sekolah memiliki 30 orang siswa yang berdisiplin tinggi dan memiliki visi kamtibmas ke depan, maka setidaknya mereka harus dapat mempengaruhi teman-teman lainnya. Konsep ini ternyata merambah ke daerah- daerah lainnya. Bahkan di Jakarta sendiri, Patroli Keamanan Sekolah berkembang dan didukung Pemprov DKI Jakarta. 

Bagaimana nasib Patroli Keamanan Sekolah saat ini? Mengapa Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI tidak mencoba menerapkan lagi Patroli Keamanan Sekolah yang pernah digagas Pak Putera Astaman? 

Pak Putera Astaman seorang polisi yang enerjik dan memiliki visi memajukan Polri. Putera Astaman terakhir menjabat Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops)  — dahulu jabatan ini jabatan strategis, orang nomor dua di bawah Kapolri, yang mengendalikan bidang operasi Polri selain Deputi Bidang Administrasi (Demin). 

Saya punya kenangan manis bersama Pak Putera Astaman ketika meliput Sidang Interpol di Dakar, Senegal tahun 1992 silam. Bersama Pak Putera Astaman pula, kami melanjutkan perjalanan, mengunjungi Markas Besar Interpol di Lyon, Perancis dan Markas Besar Scotland Yard di London, Inggris. Sungguh kenangan tak terlupakan.

Bertahun-tahun kemudian, saya bertemu lagi dengan Pak Putera Astaman tahun 2011 lalu. Saat itu ia masih tampak sehat untuk orang berusia 73 tahun. Meski sudah pensiun dari Polri, Pak Putera masih mencintai Polri. Ini terlihat dari masih banyaknya gagasan yang disampaikan untuk memajukan Polri.  Entah bagaimana respon petinggi Polri saat ini atas gagasan Pak Putera tersebut.

***

                                  Mayjen Pol (Purn) IGM Putera Astaman

                 KONSEPTOR SAMSAT DAN PATROLI KEAMANAN SEKOLAH

JAUH hari sebelum deregulasi didengung-dengungkan, penyederhanaan prosedur pengurusan kendaraan bermotor sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1973 dengan berdirinya Kantor Samsat (Sistem Manunggal Satu Atap). Dan selama 20 tahun, Kantor Samsat melayani masyarakat pemilik kendaraan bermotor dengan lancar.

Namun ketika pertengahan tahun 1993 pengurusan STNK diumumkan berlaku kembali 5 tahun sekali, maka orang yang paling sedih adalah Mayor Jenderal Polisi (Purnawirawan) I Gusti Made Putera Astaman (56), konseptor Kantor Bersama Samsat. “Ini betul-betul suatu kemunduran. Mengapa orang tidak melihat aspek historisnya?” ujarnya.

 

Putera Astaman301293
Tulisan tentang sosok Mayjen Pol Purn Putera Astaman dimuat di Harian Kompas, Kamis 30 Desember 1993.

 

Sebelum konsep Samsat diperkenalkan, situasi pengurusan surat- surat kendaraan pada tahun 1970-an boleh dibilang semrawut. Penggelapan pajak kendaraan merajalela. Masyarakat yang ingin memperpanjang STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Mereka yang hendak membayar pajak harus datang ke kantor pajak, menunggu dipanggil dan menghabiskan satu hari.

Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja. Dan mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK.

Bayangkan, waktu tersita tiga hari untuk mengurus perpanjangan kendaraan bermotor. Oleh karena itulah muncul gagasan Samsat untuk menyederhanakan semua urusan itu menjadi satu hari.

Putera Astaman yang pada waktu itu (tahun 1971) menjabat Kepala Bagian Operasi Ditlantas Polda Metro Jaya mencetuskan ide ini dan diterima oleh Kapolda (saat itu) Mayjen Widodo Budidarmo dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Pelaksanaannya dimulai tahun 1973.

Lanjutkan membaca Warisan Putera Astaman: Dari Samsat sampai Patroli Keamanan Sekolah

Pemikiran Awaloedin Djamin tentang Polri Masih Relevan


Menjelang peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 1992 silam, saya bersama Mas Indrawan Sasongko M (alm) mewawancarai mantan Kapolri Jenderal Pol Purn Prof Dr Awaloedin Djamin MPA. Ini kali pertama saya mewawancarai seorang tokoh nasional dan mantan Kapolri secara khusus dan panjang lebar.

Kami mewawancarai Pak Awaloedin Djamin yang enerjik dan penuh semangat itu di kantornya di Gedung Jamsostek di Jalan Gatot Subroto.

 

Awaloedin Djamin
Wawancara dengan mantan Kapolri Prof Dr Awaloedin Djamin MPA dimuat di Harian Kompas, Minggu 28 Juni 1992. 

 

Di Indonesia baru ada satu polisi yang bisa meraih gelar doktor (PhD) dan kemudian diangkat menjadi profesor dalam ilmu administrasi negara. Keberuntungan dan koinsidensi sejarah menyebabkan dirinya memegang jabatan penting di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Menjadi Kepala Polisi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Administrasi Negara, Menteri Tenaga Kerja, Duta Besar Indonesia untuk Republik Federasi Jerman, anggota DPR-GR, MPRS dan DPA dan berbagai jabatan lainnya.

Kesempatan-kesempatan yang diperoleh Awaloedin membuat dirinya menjadi ahli tidak saja dalam soal kepolisian, tetapi juga administrasi negara dan sumber daya manusia.

Dalam wawancara selama lebih tiga jam, Jenderal Polisi Purnawirawan Awaloedin Djamin kelahiran Padang 26 September 1927 itu, memang banyak berbicara tentang berbagai masalah, termasuk masalah administrasi negara dan sumber daya manusia. Tetapi penulisan lebih difokuskan kepada masalah kepolisian. Pada masa itu, Kepolisian RI masih bergabung dengan ABRI, belum terpisah seperti sekarang.

Pak Awaloedin berpendapat, polisi masa depan bergerak di tengah-tengah kemajuan dan tidak boleh seperti katak di bawah tempurung. Polisi yang bertugas, harus bisa menguasai wilayahnya, kebiasaannya, suku bangsanya, keadaan ekonominya, wataknya.

“Lulusan PTIK itu harus jadi police middle manager. Dia tidak hanya jadi pemimpin anggotanya, ia juga harus berusaha meningkatkan diri menjadi pemimpin masyarakat lingkungannya. Jadi harus keluar. Kapolres misalnya, selain jadi pemimpin anak buahnya, juga harus jadi pemimpin masyarakat luas di lingkungannya. Mengembangkan diri jadi pemimpin, tidak gampang. Masyarakat sekarang adalah masyarakat yang kompleks. Kalau Polri saja tidak bisa mengantisipasi ini, ya susah. Kita bertugas di tengah-tengah mereka,” demikian pendapat Pak Awaloedin Djamin yang disampaikan dalam wawancara tersebut.

Lanjutkan membaca Pemikiran Awaloedin Djamin tentang Polri Masih Relevan

Mabuk Laut Selama 28 Jam di Kapal Patroli Polisi


Menertawakan diri sendiri itu sesekali memang perlu. Saya selalu tertawa geli jika mengingat pengalaman memalukan pada tahun 1991 ketika saya mengalami mabuk laut selama 28 jam di atas kapal patroli polisi. Mabuk laut kok sampai 28 jam ? Asyik sih asyik, tapi pengalaman yang satu ini asyik dalam kondisi tersiksa.

Bulan Juli 1991, saya mendapat tugas dari kantor untuk ikut dalam kapal patroli polisi dari Jakarta menuju Batam. Kapal itu menjadi salah satu peserta Latihan Bersama Aman Malindo ke-10 antara Kepolisian RI dan Polis Di Raja Malaysia (PDRM).

Kapal patroli polisi itu hanya berkapasitas 17 orang. Saya merupakan salah satu penumpangnya. Selebihnya ya anggota Polisi Perairan. Tak ada wartawan lain yang ikut.

Perompakan1991

Laporan tentang Aman Malindo ke-10 dimuat di Harian Kompas, Sabtu  14 September 1991 halaman 8

Berbekal semangat tinggi dan ingin mencoba sesuatu yang baru, saya putuskan ikut kapal patroli polisi itu. Kalau sebelumnya saya sudah ikut mobil patroli kota, kali ini saya mencoba naik kapal patroli polisi.

Dua jam pertama, saya masih bisa bercanda dan tertawa dengan anggota Polri. Saya menikmati desiran angin laut yang bersih. Tetapi setelah itu, saya merasakan kepala mulai pusing. Perut terasa mual. Mau muntah tapi kok tak ada yang dikeluarkan. Aduh, saya mengalami mabuk laut.

“Ini belum seberapa,” kata seorang polisi. “Nanti kalau kita lewat daerah Bangka, gelombangnya bisa lebih tinggi,” lanjutnya.

Ucapan polisi itu bikin saya stres. Astaga. Gelombang yang tidak tinggi saja sudah bikin kepala saya pusing tujuh keliling, apalagi terkena gelombang tinggi.

Saya bertanya kepada polisi-polisi itu, apa obat mengatasi mabuk laut. “Obatnya tidak ada Mas. Obatnya cuma tidur,” kata mereka.

Alhasil, perjalanan dari Jakarta ke Batam selama 28 jam itu benar-benar menyiksa saya.  Bolak-balik saya membalikkan badan, tetap saja saya tak bisa tidur.

“Paksakan tidur saja Mas, coba memikirkan yang enak-enak,” kata salah satu anggota Polisi Perairan. Saya mencoba memejamkam mata, memikirkan yang enak-enak, tetapi tetap saja tak bisa tidur. Guncangan kapal terlalu keras akibat dihantam ombak. Bagaimana bisa memikirkan yang enak-enak dalam kondisi seperti itu?

Lanjutkan membaca Mabuk Laut Selama 28 Jam di Kapal Patroli Polisi

Bermalam di Ladang Ganja Aceh


Bulan Mei 1990, saya mendapat tugas Kompas ke Aceh, memenuhi undangan Mabes Polri terkait Operasi Nila. Waktu itu Polri gencar menggelar operasi pemberantasan ganja di Aceh Tenggara, Aceh Besar, dan Aceh Timur.

Aceh merupakan daerah pertama di luar Jawa yang saya datangi dalam kaitan tugas jurnalistik di luar kota. Sebelumnya, dari tahun 1987 sampai April 1990, tugas jurnalistik saya hanya seputar Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Bandung, dan Tangerang. Tugas di Jakarta baru dimulai bulan Juli 1990.

 

Operasi Ganja di Aceh
Bersama anggota Gegana Polri, saya menginap di ladang ganja di Aceh, Mei 1990.

Ini kali kedua saya ditugaskan meliput acara di Aceh. Beberapa bulan sebelumnya, awal tahun 1990, saya meliput acara Menteri Perumahan Rakyat Siswono Yudohusodo meresmikan perumahan karyawan PT Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe.
.
Meski dinas luar kota ke Aceh hanya beberapa hari, bagi saya tugas ini mengasyikkan. Pagi-pagi sekali saya ke Bandar Udara Kemayoran. Ada tiga media nasional yang diundang. Dua lagi, kalau tak salah ingat, dari majalah Tempo (Robin) dan majalah Editor (Dadi). Dari Dispen Polri, ada Kapten Anton Tabah.

Lanjutkan membaca Bermalam di Ladang Ganja Aceh

Badrodin Haiti dan Tantangan Polri Profesional


ROBERT ADHI KSP

Komisaris Jenderal Badrodin Haiti (56) menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR. Dari sejumlah perwira tinggi berbintang tiga, Badrodin Haiti memiliki pengalaman yang relatif lengkap di berbagai bidang.

Badrodin Haiti yang lahir di Jember, Jawa Timur, 24 Juli 1958, adalah lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1982 dan meraih penghargaan Adhi Makayasa. Haiti juga lulusan terbaik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1989 dan meraih Adhi Wira, lulusan Sekolah Staf Pimpinan (Sespim) Angkatan XXXIII tahun 1998, dan lulusan terbaik di Lemhannas KRA ke-36 tahun 2003 dengan meraih Wibawa Seroja Nugraha.

Badrodin Haiti

Di kewilayahan, Badrodin pernah menjabat sebagai Kepala Polres Probolinggo (1999), Kepala Poltabes Medan (2000), Kepala Polwiltabes Semarang (2004). Dia pernah bertugas di bidang reserse, yaitu sebagai Direktur Reserse Kriminal Polda Jatim (2003) dan Direktur I Keamanan dan Transnasional Badan Reserse Kriminal (2008-2009); di bidang hukum sebagai Kepala Divisi Hukum (2010); serta di bidang pendidikan sebagai Sekretaris Lembaga Pendidikan dan Latihan (2005).

Haiti pernah menjabat sebagai Kepala Polda Banten (2004), Kapolda Sulawesi Tengah (2006), Kapolda Sumatera Utara (2009-2010), dan Kapolda Jawa Timur (2010-2011). Badrodin juga pernah menjadi Asisten Operasi (2011-2013), Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Baharkam (2013-2014), dan Wakil Kapolri (2014-sekarang), sebelum ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kapolri sejak 16 Januari 2015.

Nama Badrodin pernah disebut-sebut tersangkut kasus rekening gendut sejumlah perwira tinggi Polri pada 2010, tetapi Badrodin dengan tegas membantah informasi itu. Sesuai data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 2 Mei 2014, harta Badrodin senilai Rp 8,2 miliar dan 4.000 dollar AS. Kekayaannya meliputi tanah dan bangunan di Jabodetabek, sejumlah mobil, dan logam mulia.

Dari sisi sumber daya manusia yang ada di Polri, Badrodin Haiti dianggap sebagai sosok yang terbaik saat ini dan yang paling pantas menduduki jabatan Kapolri. Badrodin akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Ketua DPR Setya Novanto menyebutkan, nasib Badrodin ditentukan paling lambat 11 April 2015.

Melihat pengalamannya yang beragam di Kepolisian RI, publik tidak meragukan kemampuan dan kepemimpinan Badrodin Haiti menjabat orang nomor satu di institusi Polri. Apabila DPR menyetujuinya, Badrodin akan menjabat Kapolri ke-22 sejak Indonesia merdeka.

Lanjutkan membaca Badrodin Haiti dan Tantangan Polri Profesional

Pekerjaan Rumah Kapolri Baru pada Era Revolusi Mental


Kapolri Baru

ROBERT ADHI KSP

Pergantian jabatan kepala Polri sebenarnya merupakan hal yang biasa. Namun, yang menjadi berbeda kali ini adalah pergantian kepala Polri dilaksanakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menggaungkan revolusi mental. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan kepala Polri baru pada era revolusi mental.

Publik berharap sosok kepala Polri betul-betul sosok yang dapat membawa institusi Polri disegani dan dihormati. Kapolri yang baru adalah sosok yang bersih dari masalah korupsi dan suap sehingga dapat menjadikan lembaga Polri bersih dari korupsi. Jangan sampai kasus yang memalukan Polri, yaitu kasus mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Djoko Susilo, terulang lagi.

Djoko Susilo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi pengadaan simulator kemudi roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas pada 2010-2011. Jenderal polisi berbintang dua itu juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dalam periode 2003-2010 dan 2010-2012. Djoko Susilo divonis pidana 18 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta yang menolak banding, dan diperkuat Mahkamah Agung yang menolak kasasinya. Selain diwajibkan membayar denda, hak memilih dan dipilih jabatan publiknya dicabut.

Pelayanan publik

Salah satu roh revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo adalah pelayanan publik. Dalam konteks ini, publik berharap Polri meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini, pencari keadilan dan hukum yang berhubungan dengan polisi acap kali tidak dilayani dengan baik.

Sebuah survei pada Oktober 2012, yang melibatkan 10.000 keluarga di 33 provinsi, yang dikutip Wall Street Journal, menyebutkan, satu dari tiga orang Indonesia menganggap menyuap polisi sebagai hal normal dan wajar. Memberi uang lebih kepada polisi agar urusan lancar. Persoalan ini terjadi bertahun-tahun. (”Many in Indonesia See Bribing Police as Normal”, Wall Street Journal, 2 Januari 2013).

Anekdot yang hingga sampai saat ini masih sering terucap, ”lapor kehilangan ayam malah kehilangan kambing”. Artinya, masih banyak yang enggan melaporkan kejahatan yang dialami kepada polisi karena si pelapor khawatir harus kehilangan banyak uang lagi untuk ”membantu” polisi mengejar penjahat.

Lanjutkan membaca Pekerjaan Rumah Kapolri Baru pada Era Revolusi Mental