Arsip Kategori: Pemerintahan

Duduk Perkara, Internasional, Kepemimpinan, Korupsi, Pemerintahan

Hasil Pemilu Nigeria dan Pekerjaan Rumah Buhari


ROBERT ADHI KSP

Nigeria sukses menggelar pemilihan umum pada 28 Maret 2015. Muhammadu Buhari (72), mantan pejabat militer, terpilih sebagai presiden baru mengalahkan calon petahana Goodluck Jonathan. Kemenangan Buhari dengan margin lebih dari 2 juta suara memberi sinyal datangnya era baru dalam demokrasi dan rekonsiliasi di negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Afrika itu.

Pemilu di Nigeria yang berjalan damai menjadi peristiwa penting sejak negara itu merdeka dari Inggris pada 1960 setelah bertahun-tahun pemerintahan Nigeria dipimpin rezim militer. Pemilu 2015 merupakan pemilu kedelapan sejak Nigeria merdeka atau pemilu kelima sejak demokrasi dijalankan pada 1999. Buhari yang menyebut diri sudah menjadi seorang sipil dan demokrat kalah dalam pemilu 2003, 2007, dan 2011 sebelumnya akhirnya menang dalam pemilu 2015 ini.

Nigeria

Menyambut hasil pemilu yang damai, pasar saham Nigeria naik 8 persen sebagai tanda dukungan dari para investor. Nilai obligasi juga naik. Mata uang Nigeria, naira, yang telah kehilangan 20 persen nilainya dalam dua devaluasi sejak November lalu juga naik 0,5 persen.

Dalam pidatonya, Rabu lalu, Buhari memuji Goodluck Jonathan dan mengajak rakyat Nigeria memberi selamat kepada Jonathan atas “kenegarawanannya” mengakui hasil pemilu presiden. “Saya mengulurkan tangan persahabatan kepada dia. Saya akan bertemu dengan Jonathan sesegera mungkin dan kami merencanakan transisi kekuasaan dengan damai,” kata Buhari.

Kepada rakyat Nigeria yang menggunakan hak pilih, Buhari dalam Twitter-nya @ThisIsBuhari mengatakan, “Kalian sudah memilih untuk Nigeria, bukan sebagai seorang dari wilayah utara atau wilayah selatan, bukan sebagai seorang Kristen atau seorang Muslim, tetapi sebagai seorang Nigeria. Pemerintahan ini adalah pemerintahan kalian dan setiap keputusan yang kami ambil akan memberikan kalian masa depan yang positif.”

Buhari juga mengimbau rakyat Nigeria, “Sekarang bukan saatnya berkonfrontasi. Ini merupakan momen bagi kita untuk menyembuhkan luka-luka dan bekerja bersama demi masa depan yang lebih baik.”

Lanjutkan membaca Hasil Pemilu Nigeria dan Pekerjaan Rumah Buhari →

Kepemimpinan, Pemerintahan, Perkotaan, Sudut Pandang

Seputar Gaji Tinggi PNS Jakarta


ROBERT ADHI KSP

KENAIKAN gaji pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengejutkan banyak pihak karena angkanya cukup fantastis dan melampaui gaji PNS instansi pemerintah lainnya. Apakah gaji tinggi PNS DKI Jakarta akan meningkatkan kualitas pelayanan publik?

PNS pelaksana tugas fungsional, seperti pelayanan dan administrasi, akan memperoleh pendapatan mulai dari Rp 9,5 juta sampai Rp 22,6 juta per bulan. Adapun pejabat struktural, seperti lurah, camat, kepala biro, dan kepala badan, akan menerima pendapatan antara Rp 33,7 juta dan Rp 78,7 juta per bulan. Gaji baru PNS DKI Jakarta akan diterima mulai Maret 2015 (Kompas, 3/2/2015).

Gaji baru (take home pay) PNS Jakarta ini angkanya menjadi besar setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerapkan tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis. Kinerja semua PNS akan dinilai dari berbagai aspek. Basuki meyakini PNS Jakarta akan berlomba-lomba bekerja dengan baik dan meraih nilai maksimal tunjangan.

Menurut Basuki, penerapan TKD dinamis bukan pemborosan karena sebelumnya TKD dinamis merupakan anggaran honorarium yang kemudian dialihkan. Selama ini, honorarium untuk pekerjaan teknis dan proyek menghabiskan sampai 40 persen dari total APBD DKI Jakarta. Nilai APBD Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 73 triliun. Setelah dialihkan menjadi TKD dinamis, jumlah dana yang akan dikeluarkan apabila semua kinerja PNS tercapai adalah 24 persen dari total APBD. Dengan demikian, Basuki menyebut TKD dinamis sesungguhnya lebih hemat dibandingkan dengan anggaran honorarium.

Gaji Tinggi PNS DKIKenaikan gaji ini disertai larangan melakukan pungutan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Selama ini masyarakat mengeluhkan pelayanan publik pemerintah, mulai dari lurah, camat, hingga kepala dinas. Lalu, bagaimana pengawasan terhadap kinerja PNS Jakarta? Semua PNS harus mengisi kinerja setiap hari. Laporan itu diserahkan ke atasan masing-masing. Tidak hanya itu. Basuki juga akan mendengarkan laporan dari masyarakat.

Apakah kenaikan pendapatan PNS Jakarta berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik? Inilah yang kita tunggu jawabannya. Mampukah lurah dan camat mengatasi persoalan sampah dan banjir di wilayahnya? Mampukah mereka ikut memantau dan meredam kejahatan di wilayahnya? Mampukah lurah dan camat menihilkan praktik pungutan liar? Mampukah pejabat-pejabat DKI Jakarta menyelesaikan dengan cepat urusan perizinan? Apakah PNS Jakarta akan lebih berdisiplin dan tidak bermalas-malasan lagi?

Meskipun menaikkan penghasilan PNS adalah wewenang gubernur, kebijakan ini menimbulkan implikasi luas, di antaranya bisa menimbulkan kecemburuan nasional PNS di daerah terhadap PNS Jakarta.

Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan ini bisa menjadi cara Gubernur Basuki membuat PNS Jakarta bekerja lebih profesional. Basuki ingin mengubah pandangan negatif publik terhadap PNS, yakni malas, korup, dan lambat. Kita berharap citra PNS DKI Jakarta ke depan menjadi lebih baik. Bekerja dengan disiplin tinggi, tidak menerima pungutan liar dan suap, serta bekerja lebih cepat melayani masyarakat. Namun, apabila tak ada perubahan dalam pola dan sikap kerja PNS, publik tentu wajib menggugat kebijakan ini.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, 3 FEBRUARI 2015

Kepemimpinan, Pembangunan Daerah, Pemerintahan, Sudut Pandang

Saatnya Sejahterakan Rakyat di Daerah


ROBERT ADHI KSP

Pemerintah akan membangun jalan trans dan jalur kereta api di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Inilah janji Presiden Joko Widodo yang akan memprioritaskan percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah di luar Jawa.

Presiden menyampaikan hal ini dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Wilayah Kalimantan di Tarakan yang dihadiri gubernur, bupati, dan wali kota se-Kalimantan, Senin (15/12) malam. Pembangunan infrastruktur transportasi itu membutuhkan banyak dana, tetapi Joko Widodo berjanji mencarikan dana dari APBN, swasta, ataupun kombinasi APBN dan swasta.

Sudut KSP 16 12 2014Kita garis bawahi janji Joko Widodo ini. Sudah sejak lama, masyarakat di luar Jawa berharap daerah mereka disentuh pembangunan. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memang sangat luas dan menyimpan banyak potensi. Namun, persoalan utama yang dihadapi banyak daerah adalah infrastruktur transportasi.

Global Competitiveness Report 2013-2014 menyebutkan, infrastruktur Indonesia berada di peringkat ke-61 dari 144 negara. Indonesia di bawah Thailand di posisi ke-47 dan Malaysia di peringkat ke-29.

Selama 69 tahun Indonesia merdeka, panjang jalan di Indonesia yang sudah dibangun, menurut data Biro Pusat Statistik (1987-2013), adalah 508.000 kilometer, terdiri dari 287.926 km jalan beraspal dan 220.074 km jalan tidak beraspal. Sungguh belum sebanding dengan luas daratan Indonesia 1,9 juta kilometer. Panjang tol di Indonesia sejak 1978 ketika Tol Jagorawi dioperasikan hingga 2014 tercatat 918 kilometer. Bandingkan dengan panjang tol di negeri tetangga, Malaysia, yang memiliki tol sepanjang 3.000 kilometer.

Saat ini, wilayah-wilayah di luar Jawa membutuhkan akses transportasi yang memadai dan saling terhubungkan. Dengan demikian, akan makin banyak daerah yang selama ini menyimpan potensi sumber daya alam dan pariwisata tapi terisolasi akan mudah diakses. Pada gilirannya, ekonomi daerah akan bergerak dan rakyat di daerah akan menikmati hasilnya.

Berapa banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata? Dari Sabang sampai Merauke, semuanya menyimpan potensi pariwisata yang eksotis. Sayangnya, belum ada akses transportasi yang memadai ke daerah-daerah tersebut. Bayangkan jika infrastruktur jalan trans dan rel kereta api menghubungkan daerah-daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pembangunan akan bergerak cepat. Rakyat setempat diharapkan menikmati ”kue” pembangunan.

Tentu bukan hanya sektor pariwisata yang bisa dikembangkan. Banyak daerah di luar Jawa yang menyimpan kekayaan sumber daya alam. Untuk memasarkannya dibutuhkan akses transportasi yang cepat dan mudah. Karena itu, tak ada jalan lain, pembangunan infrastruktur transportasi seperti yang dijanjikan Joko Widodo harus didukung penuh! Sudah saatnya pemerintah membangun daerah-daerah di luar Jawa dengan serius dan menyejahterakan rakyat di daerah.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 16 DESEMBER 2014

Kepemimpinan, Pemerintahan, Pencurian ikan, Sudut Pandang

Bangkitkan Nasionalisme di Laut


ROBERT ADHI KSP

PRESIDEN Joko Widodo menebar ancaman keras: menembak kapal-kapal asing yang mengeruk kekayaan laut Indonesia. Presiden meminta TNI dan Polri menindak tegas kapal-kapal nelayan asing yang beroperasi secara ilegal.

Presiden mengisyaratkan agar aparat keamanan Indonesia tidak segan-segan menangkap dan menyita kapal nelayan asing yang berkeliaran bebas di perairan Indonesia.

Sejak awal dilantik menjadi presiden ketujuh Republik Indonesia, Jokowi sudah mengatakan, Indonesia adalah negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Menurut Jokowi, sudah terlalu lama kita memunggungi laut, samudra, selat dan teluk. Inilah saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga semboyan ”Jalesveva Jayamahe” yang bermakna ”di laut justru kita jaya” bisa kembali bergema.

Ketika berbicara dalam Kompas100 CEO Forum pada November lalu, Jokowi membeberkan fakta betapa kapal-kapal nelayan asing secara ilegal mengambil ikan di perairan Indonesia dengan bebas. ”Datang saja ke perairan Maluku. Pada malam hari, di tengah laut, suasana sudah seperti pasar malam,” kata Jokowi.

Sedikitnya ada 5.400 kapal asing tidak berizin yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Angka ini sungguh mengejutkan kita. Pertanyaannya, mengapa selama ini, bertahun-tahun lamanya, pencurian ikan di perairan Indonesia dibiarkan aparat keamanan yang bertugas menjaga kedaulatan Republik Indonesia?

Lanjutkan membaca Bangkitkan Nasionalisme di Laut →

Duduk Perkara, Kepemimpinan, Pemerintahan

Kebijakan Hidup Sederhana di Era Jokowi


Hidup Sederhana

ROBERT ADHI KSP

Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui berbagai kebijakannya mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil semua lapisan untuk hidup sederhana dan tidak bermewah-mewah. Mulai dari larangan terhadap direksi di perusahaan BUMN menggunakan kelas bisnis sampai larangan terhadap aparatur negara menggelar rapat di hotel-hotel.  

Presiden Joko Widodo sendiri sudah memberi contoh ketika mengunjungi acara wisuda putranya, Kaesang Pangarep, di Singapura, dia naik pesawat di kelas ekonomi pesawat komersial. Jokowi tidak menggunakan pesawat kepresidenan. Jokowi juga tidak menggunakan kelas bisnis dengan fasilitas berlimpah.

”Saya datang ke Singapura untuk urusan keluarga, bukan urusan kenegaraan. Jadi, saya tidak menggunakan fasilitas kenegaraan,” kata Jokowi. Media-media asing langsung memberitakan hidup sederhana ala Jokowi itu. BBC, misalnya, menulis, Indonesian president flies economy to son’s graduation (BBC, 22 November 2014).

Ini bukan kali pertama Jokowi naik pesawat di kelas ekonomi. Berulang kali Jokowi ketika menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta memilih kelas ekonomi. Pemimpin, kata Jokowi, harus bersentuhan dengan rakyat.

Apa yang dilakukan  Jokowi bukan pencitraan, melainkan sudah menjadi karakter Jokowi sejak dulu. Seorang pemimpin yang sederhana tidak hanya sekadar mengumbar kata-kata, tetapi juga mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Butuh teladan
Rakyat butuh pemimpin yang memberikan contoh dan teladan. Selama bertahun-tahun, banyak pejabat pemerintah mempertunjukkan hidup glamor. Kini,  Jokowi berupaya mengubahnya dengan melakukan revolusi mental. Dia memulainya dari diri sendiri.

 

Lanjutkan membaca Kebijakan Hidup Sederhana di Era Jokowi →

Duduk Perkara, internet, Media Sosial, Pemerintahan

Komunikasi Pemimpin Negara di Media Sosial


Komunikasi Pemimpin Negara di Media Sosial

ROBERT ADHI KSP

Di era digital, cukup banyak kepala negara dan kepala pemerintahan di sejumlah negara memanfaatkan media sosial sebagai salah satu alat komunikasi. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, memanfaatkan Facebook, Twitter, dan Youtube sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pendapat tentang isu-isu terkini.

Sebelum media sosial populer, para pemimpin negara lebih sering memanfaatkan televisi dan radio. Namun, kini media sosial menyediakan semuanya, tidak hanya dalam bentuk teks, tetapi juga dalam bentuk foto dan video. Ini lompatan jauh dunia komunikasi sesuai zamannya.

Presiden Yudhoyono sedang berada di luar negeri ketika Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disahkan DPR melalui voting. Menanggapi banyaknya kritik rakyat pengguna media sosial yang membuat hashtag #ShameOnYouSBY dan #ShamedByYou di Twitter, Yudhoyono kemudian menjelaskan melalui Youtube tentang sikapnya terhadap UU Pilkada.

Dalam video selama 15 menit 24 detik yang diunggah ketika masih dalam perjalanan ke luar negeri, Presiden Yudhoyono menegaskan sikapnya untuk memastikan hak pilih rakyat tidak dihilangkan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sikap serupa ia sampaikan melalui Facebook dan Twitter.

Pelanggan video Yudhoyono di Youtube sampai awal Oktober 2014 tercatat 8.267. Komentar Yudhoyono di video ini dikutip oleh media-media mainstream, termasuk media online. Yudhoyono juga memiliki akun resmi Twitter dengan jumlah pengikut (follower) sebanyak 5,62 juta. Fan page Presiden Yudhoyono yang dikelola staf khusus presiden di-”like” 3.657.118. Jika SBY sendiri yang mem-posting pendapat-pendapatnya, di belakangnya tertera *SBY*.

Yudhoyono sebenarnya belum lama membuat akun-akun media sosial tersebut. Namun, popularitas media sosial di Indonesia yang sangat tinggi tampaknya membuat Yudhoyono harus berkomunikasi dengan rakyatnya yang sebagian besar pengguna media sosial.

Yang menarik, ketika ribuan orang mem-bully Yudhoyono di Twitter terkait UU Pilkada, Presiden tidak menunjukkan reaksi negatif. Bahkan, terkesan dia menerima hal itu sebagai konsekuensi atas aktifnya dia sebagai pengguna media sosial. Selain mengemukakan pendapat merupakan bagian dari proses demokrasi, SBY tampaknya juga memahami sifat media sosial yang spontan dan langsung.

Obama dan lain-lain
Tidak hanya Presiden Yudhoyono yang memiliki akun-akun media sosial. Presiden Amerika Serikat Barack Obama sudah memilikinya sejak awal, bahkan ketika media-media sosial yang diciptakan orang-orang Amerika Serikat itu baru mulai dirilis kali pertama. Pelanggan Youtube Barack Obama sampai awal Oktober ini tercatat 536.361, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Youtube Yudhoyono. Pengikut akun Twitter Barack Obama tercatat 47,7 juta dan jumlah yang me-like fan page Obama tercatat 42.940.006.

Obama memanfaatkan betul media sosial untuk alat komunikasi dengan rakyat Amerika Serikat. Jumlah yang me-like satu posting Obama bisa mencapai ratusan ribu orang. Topiknya macam-macam, dari isu lapangan kerja, kenaikan upah, kesehatan, pendidikan, sampai masalah perubahan iklim. Obama juga memberi ruang bagi rakyatnya untuk berkomentar. Pedas atau manis, itulah esensi demokrasi.

Lanjutkan membaca Komunikasi Pemimpin Negara di Media Sosial →

internet, Media Sosial, Pemerintahan, Teknologi

Media Sosial: Menggugah Keterlibatan Warga


APMF2014

ROBERT ADHI KSP dan AMIR SODIKIN

MEMBANGUN kota dengan bantuan media sosial. Itulah kreativitas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Hampir setiap hari dia berkicau, menyapa warga kota, mengajak mereka berperan dan membangun kota dengan berbagai cara positif. Melalui Twitter dan Facebook, Ridwan Kamil mengajak warga kota membuang sampah di tempatnya, memberikan informasi tentang penyediaan bus gratis Damri untuk pelajar, mengajak warga kota berbahasa Sunda setiap hari Rabu, berbahasa Inggris setiap hari Kamis, dan naik sepeda setiap hari Jumat.

Ridwan Kamil yang memimpin kota seluas 167,67 kilometer persegi dan berpenduduk 2,5 juta jiwa ini percaya, 60 persen warga Kota Bandung berasal dari kalangan berpendidikan, membaca kicauannya dan menanggapinya dengan positif pula. ”Saya seorang pengguna Twitter yang menjadi Wali Kota Bandung,” kata Ridwan. Jumlah followers (pengikut) Ridwan Kamil di Twitter sudah lebih dari 714.000 dan setiap hari selalu bertambah.

Ridwan tidak hanya menyapa warga kota, tetapi juga mewajibkan semua kepala dinas, camat, dan lurah di jajaran Pemerintah Kota Bandung memiliki akun Twitter. Sebelumnya, 80 persen pejabat di Pemerintah Kota Bandung tidak paham Twitter.

Salah satu tujuan Ridwan, agar pejabat Pemerintah Kota Bandung menyerap aspirasi warga kota. Apabila ada warga menyampaikan keluhan tentang layanan publik, Ridwan langsung meminta jajarannya menanggapi dan melakukan aksi. ”Sebelum warga kota menyampaikan terima kasih, saya anggap persoalan belum beres,” cerita Ridwan Kamil dalam Asia Pacific Media Forum (APMF) 2014 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (20/9) pekan lalu. APMF yang bertema ”Connect Deeper” menghadirkan para pembicara pakar dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan era digital.

Ridwan Kamil ingin mewujudkan Bandung menjadi kota pintar (smart city). Dia mengajak PT Telkom menyediakan akses Wi-Fi gratis untuk warga kota karena dia tahu banyak warganya yang ”fakir kuota”. Berkat Wi-Fi gratis yang disediakan Wali Kota Bandung, ada mahasiswa yang menyampaikan terima kasih karena bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu.

”Jika lima tahun lagi datang ke Bandung, insya Allah, Silicon Valley Indonesia sudah terwujud,” kata Ridwan yang tampil di panggung bersama pelaku industri kreatif Yoris Sebastian dan rapper JFlow (Joshua Matulessy). Peserta APMF yang datang dari mancanegara memberikan apresiasi tinggi.

Ridwan menantang warga Bandung membuat aplikasi yang memuat beragam informasi kota itu agar dapat diakses melalui perangkat bergerak. Tantangan itu ditanggapi positif. Tiga bulan ke depan, berbagai aplikasi tentang Bandung dapat diunduh lewat gadget bersistem operasi Android, iOS, dan lainnya.

Apa yang dilakukan Ridwan Kamil membuatnya sangat populer di mata masyarakat Kota Bandung. Warga merasa tak punya jarak dengan pemimpinnya. Warga juga dapat menjalin komunikasi langsung dengan wali kotanya melalui Twitter.

Kreativitas Ridwan Kamil memanfaatkan media sosial dalam mengelola kota menjadi contoh positif bagaimana media sosial dimanfaatkan dengan tepat dan untuk kepentingan bersama yang lebih luas.

Pemimpin kota dan relatif berusia muda seperti Ridwan Kamil mulai bermunculan. Selain Joko Widodo, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, ada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Bupati Bogor Bima Arya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. ”Kami berkomunikasi dalam grup Blackberry Messenger,” kata Ridwan. ”Kami adalah buah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung.”

Lanjutkan membaca Media Sosial: Menggugah Keterlibatan Warga →

Duduk Perkara, internet, Media Sosial, Pemerintahan

Mendengar Suara Rakyat


Mendengar Suara Rakyat

ROBERT ADHI KSP

Indonesia membutuhkan sosok pemimpin daerah yang mau melayani rakyatnya. Kehadiran pemimpin daerah seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Ridwan Kamil, yang mau mendengar suara rakyat, menanggapi, dan melakukan aksi, merupakan angin segar bagi Indonesia baru. Indonesia sudah lama merindukan ini.

Pelayanan publik memang menjadi persoalan utama bagi masyarakat. Mulai dari urusan kependudukan (akta lahir, kartu tanda penduduk,) sampai urusan perizinan (izin mendirikan bangunan, izin usaha, dan lainnya), warga harus berhadapan dengan pegawai pemerintah. Di banyak kota di Indonesia, layanan publik justru paling sering dikeluhkan. Sudah berbelit-belit, panjang dan lama, urusan ini membuat warga harus mengeluarkan biaya tambahan. Jarang ada yang beres.

Berubah

Namun, Indonesia mulai berubah setelah muncul sosok para pemimpin muda yang mengelola sejumlah kota. Joko Widodo ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta menyerap aspirasi rakyat dengan cara melakukan blusukan ke berbagai wilayah di Jakarta. Dia bertemu dengan masyarakat, menyerap aspirasi warga, memetakan persoalan, dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membagi-bagikan kartu namanya yang memuat tiga nomor telepon selulernya kepada masyarakat Ibu Kota. Basuki mengajak warga Jakarta melaporkan persoalan mereka dengan cara mengirimkan pesan singkat ke tiga nomor ponselnya, 0811 944 728, 0819 27666 999, dan 0858 112 919 66. Dia mempersilakan warga Ibu Kota menghubunginya kapan saja apabila menemukan persoalan, dan dia akan menanggapi dan berupaya menyelesaikannya.

 

Lanjutkan membaca Mendengar Suara Rakyat →

Duduk Perkara, Pemberantasan Korupsi, Pemerintahan

Ajakan Mengawal Pemerintahan Baru


MengawalJokowi
ROBERT ADHI KSP

PRESIDEN terpilih Joko Widodo bergerak cepat. Sehari setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sidang sengketa pemilihan presiden, Joko Widodo mengajak semua sukarelawan yang mendukungnya mengawal pemerintahan baru. Sukarelawan diminta tidak membubarkan diri, tetapi tetap mengawasi roda pemerintahan baru termasuk pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menginginkan laporan yang disampaikan sukarelawan bukan laporan asal bapak senang (ABS). Jokowi justru mengharapkan laporan yang disampaikan kepadanya laporan yang ”jelek-jelek” agar dia dapat segera membereskan dan memperbaikinya.

Pernyataan presiden terpilih Jokowi itu bermakna bahwa dia mengajak rakyat berperan serta dalam pemerintahannya. Jokowi tahu banyak persoalan di negeri ini yang harus diselesaikan dengan cepat. Selama ini, banyak masalah yang dihadapi rakyat di daerah, tetapi banyak pemimpin daerah seolah tidak mendengar dan melihatnya. Jokowi tidak ingin itu terjadi dalam masa pemerintahannya.

Apabila ada kantor-kantor pemerintah yang melakukan pungutan liar (pungli), memeras rakyat, Jokowi menegaskan tidak segan-segan mencopot pejabat dan pegawai pelakunya. Ini sinyal yang benderang dari presiden terpilih kepada jajaran pemerintahannya.

Selama ini, penyakit kronis dalam birokrasi pemerintahan, antara lain, pungli di semua sektor dan layanan publik yang lamban yang merugikan rakyat, serta perizinan usaha yang berbelit- belit, yang membuat investor berpikir ulang menanamkan modalnya di daerah.

Bukan rahasia umum, selama ini rakyat ”diperas” di kelurahan, kecamatan, kantor wali kota dan bupati, kantor gubernur, kantor imigrasi, kantor polisi, kantor Samsat, kantor Bea dan Cukai, dinas perhubungan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga dan institusi pemerintah lainnya.

Pegawai pemerintah masih beranggapan, ”Apabila bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?” Perizinan sengaja dipersulit dan berbelit-belit. Kemudian, ujung-ujungnya, rakyat harus mengeluarkan uang tambahan agar urusan cepat selesai. Inilah ”penyakit” birokrasi di Indonesia yang tidak kunjung sembuh.

Ombudsman Republik Indonesia tahun 2013 melakukan survei kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Survei yang dilakukan di 23 pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan, umumnya dinas- dinas yang menyelenggarakan pelayanan publik belum mematuhi standar.

Tahun 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan survei integritas publik dan menemukan terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan biaya resmi pada unit layanan pengadaan barang dan jasa.

Ketua KPK Abraham Samad prihatin melihat kenyataan bahwa Indeks Prestasi Korupsi Indonesia masih terpuruk. Salah satu indikatornya adalah pelayanan publik yang buruk. Masih banyak terjadi pemberian uang pelicin, uang suap, dan gratifikasi yang merusak pelayanan publik.

Sebenarnya beberapa institusi pemerintah sudah memperbaiki layanan publik. Layanan di kelurahan-kelurahan di wilayah Jakarta, misalnya, kini membaik setelah Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Tahun 2014 ini, Direktorat Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan pembuatan paspor secara online sehingga layanan ini lebih mudah, lebih cepat, dan tidak dihadang calo.

Tahun lalu, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya memberlakukan sistem pengesahan surat tanda nomor kendaraan secara online yang melibatkan tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pelayanan publik secara online dan terintegrasi ini untuk memudahkan masyarakat membayar kewajiban pajak kendaraan.

Lanjutkan membaca Ajakan Mengawal Pemerintahan Baru →

Writing is the Painting of the Voice

%d blogger menyukai ini: