Arsip Kategori: Korupsi

Korupsi Proyek Pemerintah dan Rekayasa Sejak Perencanaan


 

R. ADHI KUSUMAPUTRA

Dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pada tahun 2017 ini merugikan negara Rp 2,3 triliun dan melibatkan eksekutif, legislatif, BUMN dan swasta. Korupsi di berbagai proyek pemerintah sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1960-an.

Harian Kompas Kamis 14 Oktober 1965 misalnya, mewartakan kasus manipulasi dan penggelapan uang negara hampir satu miliar rupiah dalam Proyek Conefo di Jakarta dan Lembaga Atom.  Pelakunya, Direktur “Trayan Art Association” dan “Nirmala Ltd”, Soediamto Dimjati (35 tahun) ditangkap Reserse Kriminal Komdak VIII Jawa Barat ketika sedang berfoya-foya di sebuah kamar di Hotel Savoy Homann Bandung awal Oktober 1965.

Surat kabar Kompas sejak 1965 memang berulang kali memberitakan kasus-kasus korupsi sejak awal terbit. Berulang kali pula Tajuk Rencana mengupas berbagai kasus korupsi. Termasuk yang dimuat Kompas Jumat 4 Juli 1969. “Korupsi, bahkan kecenderungan untuk korupsi benar-benar menghambat pelaksanaan pembangunan. Maka soal ini tidak bisa dianggap sepi. Kita tidak bisa menerima anggapan, ah korupsi toh sudah begitu umum, untuk apa masih harus diributkan lagi?” tulis Tajuk Rencana berjudul “Penghambat Pembangunan”.

Pencegahan korupsi perlu diusahakan. Salah satu jalan adalah menciptakan suasana yang tidak korup. Memberantas anggapan umum bahwa korupsi asal tidak ketahuan tidaklah mengapa. Memberantas anggapan umum bahwa korupsi kalau dilakukan orang-orang kuat, tak akan diambil tindakan.

Tajuk Kompas menyebutkan pula, “Kita mengetahui  bahwa korupsi tumbuh menjadi semacam lembaga, menjadi perbuatan kolektif. Tetapi semua itu tidak bisa membenarkan terciptanya anggapan umum bahwa ada pilih bulu dalam menindak. Anggapan umum ini amat merugikan.”

Opini Harian Kompas, Kamis 22 Maret 1973 berjudul “Praktik-praktik Pembocoran Uang Negara Sudah Menjurus ke Mumpung-isme” yang ditulis Soegandhi SH mengungkapkan, masih ada kebocoran-kebocoran keuangan negara, yang bersumber dari mentalitas pelaksananya dan prosedur yang masih memungkinkan terjadinya penyelewengan. Sampai sekarang memang sukar untuk menentukan secara pasti berapa persen sebenarnya uang proyek yang benar-benar efektif digunakan untuk keperluan proyek dan berapa yang masuk ke dalam kantong-kantong pribadi pelaksananya.

Tajuk Rencana Harian Kompas Rabu 14 Maret 1979 mengingatkan kembali masalah korupsi. “Sungguh prihatin hati kita apabila kita perhatikan ketujuh tempat rawan itu. Sebab hampir semua segi kehidupan dan pembangunan merupakan tempat rawan korupsi dan penyelewengan sehingga hampir tidak ada lagi tempat tersisa yang masih bersih,” tulis tajuk berjudul “Tujuh Tempat Rawan Sumber Penyelewengan” tersebut.

Ketujuh tempat rawan itu adalah proyek pusat, proyek daerah, bank, apartur negara, pajak dan bea cukai, pemberian layanan umum, dan pos pungutan di pinggir jalan. Bila diperas lagi, maka sumber korupsi dan penyelewengan itu adalah APBN, pelayanan pejabat, dan pungutan liar. Ini merupakan bidang-bidang kehidupan bangsa yang penting.

Jaksa Agung Singgih SH seperti diwartakan Harian Kompas 19 Desember 1992 menyebutkan, lemahnya disiplin dalam ketertiban anggaran, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kurangnya ketertiban dalam pengeluaran anggaran menimbulkan kebocoran dan pemborosan keuangan negara. Padahal pemerintah sudah menyusun dan menerapkan sistem pengawasan berlapis-lapis. Dari pengalaman kejaksaan menangani berbagai kasus pidana menyangkut keuangan negara, khususnya yang terkait penggunaan dana pembangunan, rekayasa sudah dilakukan sejak awal perencanaan, pada tahap pelaksanaan, dan pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan.

SUMBER: TOPIK HARI INI, KOMPAS.ID, 15 MARET 2017

Iklan

Korupsi Wakil Ketua DPR-GR Tahun 1965


Dugaan korupsi yang dilakukan anggota DPR pernah diberitakan harian Kompas, Selasa, 23 November 1965, di halaman 1 dengan judul ”MH Lukman Korupsi 250 Juta Uang Rakyat”.

MH Lukman adalah Menteri/Wakil Ketua DPR-GR dari Partai Komunis Indonesia. Berita ini terkait dengan rumah di lahan seluas 2.000 meter persegi di Jalan Gondangdia Lama di Jakarta Pusat yang digunakan Lukman sebagai rumah pribadinya yang masuk kategori rumah mewah. Rumah itu disebutkan memiliki tujuh kamar tidur, serambi belakang, serambi muka, lapangan tenis, dan kolam renang yang mewah.

MH Lukman 23-11-1965

Berita Kompas itu menyebutkan, ”Rumah sebesar dan semewah itu hanya memperlihatkan feodalisme dan sangat bertentangan dengan ucapan-ucapannya di mana dia selalu menganjurkan agar para pemimpin harus hidup sederhana, hingga perbedaan penghidupan pemimpin dan rakyatnya tidak terlalu mencolok.”

Pembuatan rumah tersebut dan bagaimana sampai uang rakyat sebesar Rp 250 juta digunakan tanpa pertanggungjawaban, semuanya dilakukan di luar pengetahuan pimpinan DPR-GR lainnya. Benar bahwa pimpinan DPR-GR MH Lukman dan Sjaichu akan diberikan rumah jabatan, dalam arti mereka memegang jabatan pimpinan DPR-GR. Sjaichu menggunakan prosedur umum, sebaliknya Lukman bertindak sendiri. Rumah jabatannya akan dijadikannya sebagai rumah pribadinya, dengan merombaknya menjadi rumah mewah, dan menggunakan uang rakyat sebesar Rp 250 juta. Untuk ukuran tahun 1965, jumlah uang itu sangat besar.

MH Lukman bersama 56 anggota DPR-GR lainnya sudah dipecat oleh Menko/Ketua DPR-GR Arudji Kartawinata pada awal November 1965, sesuai keputusan Pangdam V/Jaya guna meningkatkan kewaspadaan dan keamanan menyusul dugaan keterlibatan mereka dalam Gerakan 30 September (Kompas, Rabu, 3 November 1965). (KSP)

SUMBER: TOPIK HARI INI, KOMPAS.ID, KAMIS 9 MARET 2017

Setelah Mantan Pemimpin Eksekutif Hongkong Donald Tsang Didakwa Korupsi


ROBERT ADHI KSP

Mantan pemimpin Hongkong Donald Tsang (70), Senin (5/10), didakwa melakukan korupsi pada saat dia mengelola Hongkong. Tsang yang menjabat Kepala Eksekutif Hongkong selama tujuh tahun sejak 2005 menjadi pejabat tertinggi Hongkong yang menghadapi sidang korupsi.

Tsang mengakhiri masa jabatannya pada Juni 2012 setelah mengakui menerima hadiah dari taipan Hongkong dalam bentuk perjalanan kapal pesiar mewah dan jet pribadi. Namun, Tsang menegaskan bahwa hal itu tak terkait konflik kepentingan.

Sejak saat itu, Tsang diselidiki oleh Komisi Independen Antikorupsi (Independent Commission Against Corruption/ICAC).

Hongkong selama ini dilihat sebagai kota yang dikelola dengan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Namun, kasus-kasus terbaru telah menimbulkan kecurigaan publik terhadap hubungan pemerintah dan pemimpin industri. Publik Hongkong curiga dengan peranan sistem Tiongkok terkait hubungan personal atau guanxi yang cenderung menggemukkan roda bisnis.

Hongkong dari lantai 102 Hotel The Ritz-Carlton Hongkong. Foto diambil pada pertengahan September 2015.
Hongkong dari lantai 102 Hotel The Ritz-Carlton Hongkong. Foto diambil pada pertengahan September 2015.

Deputi Tsang lebih dulu didakwa korupsi

Sebelumnya, tulis The Guardian, mantan deputi pemimpin eksekutif Hongkong Rafael Hui dipenjara karena korupsi setelah dinyatakan bersalah menerima suap dari taipan properti Thomas Kwok dan saudaranya, Raymond Kwok.

Ketika menjabat kepala sekretariat administrasi, Hui adalah deputi Tsang pada periode 2005-2007. Hui dipenjara pada Desember setelah divonis 7,5 tahun atas lima dakwaan korupsi dan hukuman itu membuatnya menjadi pejabat tertinggi di Hongkong pada saat itu yang terbukti menerima suap.

Jaksa mengatakan, Hui menikmati standar hidup tinggi yang boros, yang melampaui gaji resminya. Hui memiliki perempuan simpanan di Shanghai, memberi perempuan itu hadiah berupa tas, arloji, dan properti mewah. Hui didakwa menerima 34 juta dollar Hongkong atau sekitar 4,39 juta dollar AS untuk menjadi “mata dan telinga” taipan Kwok dalam pemerintahan.

Adapun Thomas Kwok divonis lima tahun penjara atas dakwaan penyuapan terhadap Hui, sedangkan saudaranya, Raymond Kok, dinyatakan bersih.

Menanggapi vonis terhadap Hui, Tsang kemudian menulis surat kepada pengadilan, memohon keringanan hukuman untuk Hui.

Siapa Donald Tsang

Siapa Donald Tsang? Ketika Donald Tsang Yam-kuen ikut dalam pemilihan pemimpin eksekutif Hongkong satu dekade yang lalu, Tsang menjanjikan layanan publik yang bersih dan efisien. “Apakah ini Hongkong yang kita ketahui? Apakah ini Hongkong yang kita banggakan?” demikian kata-kata Tsang yang menyihir publik Hongkong saat itu seperti diungkap South China Morning Post.

Lanjutkan membaca Setelah Mantan Pemimpin Eksekutif Hongkong Donald Tsang Didakwa Korupsi

Hasil Pemilu Nigeria dan Pekerjaan Rumah Buhari


ROBERT ADHI KSP

Nigeria sukses menggelar pemilihan umum pada 28 Maret 2015. Muhammadu Buhari (72), mantan pejabat militer, terpilih sebagai presiden baru mengalahkan calon petahana Goodluck Jonathan. Kemenangan Buhari dengan margin lebih dari 2 juta suara memberi sinyal datangnya era baru dalam demokrasi dan rekonsiliasi di negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Afrika itu.

Pemilu di Nigeria yang berjalan damai menjadi peristiwa penting sejak negara itu merdeka dari Inggris pada 1960 setelah bertahun-tahun pemerintahan Nigeria dipimpin rezim militer. Pemilu 2015 merupakan pemilu kedelapan sejak Nigeria merdeka atau pemilu kelima sejak demokrasi dijalankan pada 1999. Buhari yang menyebut diri sudah menjadi seorang sipil dan demokrat kalah dalam pemilu 2003, 2007, dan 2011 sebelumnya akhirnya menang dalam pemilu 2015 ini.

Nigeria

Menyambut hasil pemilu yang damai, pasar saham Nigeria naik 8 persen sebagai tanda dukungan dari para investor. Nilai obligasi juga naik. Mata uang Nigeria, naira, yang telah kehilangan 20 persen nilainya dalam dua devaluasi sejak November lalu juga naik 0,5 persen.

Dalam pidatonya, Rabu lalu, Buhari memuji Goodluck Jonathan dan mengajak rakyat Nigeria memberi selamat kepada Jonathan atas “kenegarawanannya” mengakui hasil pemilu presiden. “Saya mengulurkan tangan persahabatan kepada dia. Saya akan bertemu dengan Jonathan sesegera mungkin dan kami merencanakan transisi kekuasaan dengan damai,” kata Buhari.

Kepada rakyat Nigeria yang menggunakan hak pilih, Buhari dalam Twitter-nya @ThisIsBuhari mengatakan, “Kalian sudah memilih untuk Nigeria, bukan sebagai seorang dari wilayah utara atau wilayah selatan, bukan sebagai seorang Kristen atau seorang Muslim, tetapi sebagai seorang Nigeria. Pemerintahan ini adalah pemerintahan kalian dan setiap keputusan yang kami ambil akan memberikan kalian masa depan yang positif.”

Buhari juga mengimbau rakyat Nigeria, “Sekarang bukan saatnya berkonfrontasi. Ini merupakan momen bagi kita untuk menyembuhkan luka-luka dan bekerja bersama demi masa depan yang lebih baik.”

Lanjutkan membaca Hasil Pemilu Nigeria dan Pekerjaan Rumah Buhari

Demo Brasil dan Skandal Petrobras


ROBERT ADHI KSP
Brasil diguncang demonstrasi besar-besaran, Minggu (15/3). Sekitar 1 juta pengunjuk rasa di 22 negara bagian di negeri itu menuntut Presiden Brasil Dilma Rousseff dimakzulkan. Pemerintahan Rousseff menghadapi krisis ekonomi dan skandal korupsi masif yang melibatkan perusahaan minyak negara Petrobras.

Pengunjuk rasa di Sao Paulo dalam aksi demonstrasi besar-besaran, Minggu (15/3), menuntut Presiden Brasil Dilma Rousseff dimakzulkan. Hal itu dilakukan menyusul terbongkarnya skandal suap dan korupsi di Petrobras, perusahaan minyak negara itu.

Demo Brasil

Brasil dengan ekonomi ketujuh terbesar di dunia pada 2013 kini masuk dalam kondisi resesi pada 2015. Hal itu terutama sebagai dampak dari inflasi tinggi dan merosotnya nilai mata uang Brasil yang mencapai titik terendah dalam 12 tahun terakhir.

Padahal, Brasil, anggota BRIC (Brasil, Rusia, India, Tiongkok), sempat diprediksi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia sebagai salah satu dari lima negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Pendapatan per kapita Brasil pada 2013 tercatat 11.173 dollar AS atau berada di posisi ke-60 (menurut IMF).

Demo besar-besaran di seluruh Brasil yang didukung partai politik oposisi ini terutama dipicu skandal Petrobras yang bergaung keras sejak akhir 2014. Para penyelidik Brasil menemukan bukti adanya pencucian uang dalam jumlah besar di Petrobras. Belasan politisi, sebagian dari partai politik berkuasa pendukung Rousseff, terlibat dalam penyuapan itu.

Presiden Rousseff tidak ikut diselidiki, tetapi Rousseff merupakan Menteri Energi Brasil dan juga Chairwoman Petrobras selama kasus penyuapan dan korupsi terjadi di Petrobras. Sebelum menjadi perempuan presiden pertama di Brasil pada 2011, Rousseff yang berasal dari Partai Pekerja merupakan Kepala Staf Presiden Lula da Silva. Dia memenangi pemilihan umum pada Oktober 2010, salah satu pemilu paling ketat di Brasil.

Lanjutkan membaca Demo Brasil dan Skandal Petrobras

Boko Haram dan Kekerasan di Nigeria


Boko Haram dan Kekerasan di Nigeria

ROBERT ADHI KSP

SERANGAN simultan Boko Haram ke berbagai kota di Nigeria beberapa tahun terakhir ini mencerminkan kegagalan pemerintahan Nigeria pimpinan Presiden Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan melepaskan negeri itu dari kekacauan. Amnesti Internasional menyatakan, ratusan ribu warga sipil di Nigeria kini dalam bahaya.

Boko Haram, kelompok militan yang dicap sebagai organisasi teroris oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyerang Maiduguri, salah satu kota penting di Nigeria, Minggu (25/1).

Maiduguri adalah ibu kota Negara Bagian Borno. Kota itu menjadi pusat kendali operasi militer untuk menghadapi kelompok militan di tiga negara bagian, yaitu Adamawa, Borno, dan Yobe di timur laut Nigeria. Operasi militer dilancarkan menyusul pengumuman negara dalam keadaan darurat oleh Presiden Nigeria pada Mei 2013 selama enam bulan dan diperpanjang lagi pada 15 November untuk enam bulan berikutnya. Namun, yang terjadi, kekerasan semakin menjadi-jadi. Ironisnya, pada Januari 2015, kota Maiduguri jatuh ke tangan Boko Haram.

Belum lama, kelompok militan ini menyerang kota Monguno dan membakar ratusan rumah di wilayah itu. Monguno, kota berpenduduk 100.000 orang di timur laut Nigeria, berjarak sekitar 135 km dari Maiduguri yang berpenduduk 600.000 jiwa. Kedua kota itu terselip di sudut negara, dekat perbatasan Chad dan Kamerun (Strategic city falls in Nigeria’s battle against Boko Haram, CNN, 25 Januari 2015).

Kelompok militan memobilisasi lebih banyak orang dan kembali dengan kekuatan penuh sehingga pasukan pemerintah kewalahan.

Serangan ini merupakan rangkaian serangan yang dilakukan secara simultan oleh kelompok militan ini. Hingga kini, Boko Haram mengendalikan beberapa kota di wilayah timur laut Nigeria, yaitu kota-kota Baga, Marte, Ngala, Dikwa, Bama, Banki, Gwoza, Madagali, Gulak, Michika, Chibok, Buni Yadi, Monguno dan Maiduguri.

Boko Haram belum lama ini juga menyerang negara tetangga, Kamerun. Pada Mei 2014, sejumlah negara di Afrika, yaitu Benin, Chad, Kamerun, dan Niger, bergabung dengan Nigeria, bersama-sama menghadapi Boko Haram, menyusul penculikan yang dilakukan kelompok militan itu terhadap 276 pelajar sekolah di Chibok di Negara Bagian Borno, April 2014.

Presiden Nigeria Goodluck Jonathan menyebutkan, serangan Boko Haram di berbagai wilayah di negeri itu menyebabkan sedikitnya 12.000 orang tewas dan 8.000 orang lumpuh. Sampai saat ini, sebanyak 1,5 juta orang mengungsi dari zona konflik.

Lanjutkan membaca Boko Haram dan Kekerasan di Nigeria

Pekerjaan Rumah Kapolri Baru pada Era Revolusi Mental


Kapolri Baru

ROBERT ADHI KSP

Pergantian jabatan kepala Polri sebenarnya merupakan hal yang biasa. Namun, yang menjadi berbeda kali ini adalah pergantian kepala Polri dilaksanakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menggaungkan revolusi mental. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan kepala Polri baru pada era revolusi mental.

Publik berharap sosok kepala Polri betul-betul sosok yang dapat membawa institusi Polri disegani dan dihormati. Kapolri yang baru adalah sosok yang bersih dari masalah korupsi dan suap sehingga dapat menjadikan lembaga Polri bersih dari korupsi. Jangan sampai kasus yang memalukan Polri, yaitu kasus mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Djoko Susilo, terulang lagi.

Djoko Susilo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi pengadaan simulator kemudi roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas pada 2010-2011. Jenderal polisi berbintang dua itu juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dalam periode 2003-2010 dan 2010-2012. Djoko Susilo divonis pidana 18 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta yang menolak banding, dan diperkuat Mahkamah Agung yang menolak kasasinya. Selain diwajibkan membayar denda, hak memilih dan dipilih jabatan publiknya dicabut.

Pelayanan publik

Salah satu roh revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo adalah pelayanan publik. Dalam konteks ini, publik berharap Polri meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini, pencari keadilan dan hukum yang berhubungan dengan polisi acap kali tidak dilayani dengan baik.

Sebuah survei pada Oktober 2012, yang melibatkan 10.000 keluarga di 33 provinsi, yang dikutip Wall Street Journal, menyebutkan, satu dari tiga orang Indonesia menganggap menyuap polisi sebagai hal normal dan wajar. Memberi uang lebih kepada polisi agar urusan lancar. Persoalan ini terjadi bertahun-tahun. (”Many in Indonesia See Bribing Police as Normal”, Wall Street Journal, 2 Januari 2013).

Anekdot yang hingga sampai saat ini masih sering terucap, ”lapor kehilangan ayam malah kehilangan kambing”. Artinya, masih banyak yang enggan melaporkan kejahatan yang dialami kepada polisi karena si pelapor khawatir harus kehilangan banyak uang lagi untuk ”membantu” polisi mengejar penjahat.

Lanjutkan membaca Pekerjaan Rumah Kapolri Baru pada Era Revolusi Mental

Merdeka dari Korupsi


MerdekadariKorupsi

ROBERT ADHI KSP

Hari Ulang Tahun Ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia diperingati dengan meriah di seluruh Indonesia. Di media sosial, rakyat Indonesia berbondong-bondong mengucapkan selamat ulang tahun sambil mengungkapkan kebanggaan menjadi warga negara Indonesia dan berharap Indonesia akan lebih baik di bawah kepemimpinan presiden terpilih Joko Widodo. Salah satu harapan yang mengemuka adalah agar Indonesia ”merdeka dari korupsi”.

Korupsi di Indonesia ini memang sudah menjadi-jadi dan merusak negeri, dari korupsi kecil-kecilan di kelurahan sampai megakorupsi triliunan. Ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya.

Pegawai negeri sipil, polisi, tentara, petinggi, dan pengurus partai politik yang seharusnya mengabdi kepada negeri ini melakukan korupsi tiada henti. Berkolusi dengan pengusaha hitam, mereka menikmati uang rakyat, yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran negeri dan kesejahteraan rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung menangkap ratusan pejabat dan pengusaha yang kongkalikong merampok duit rakyat.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akhir Juli lalu mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Katanya, 86,22 persen kepala daerah di Indonesia tersangkut kasus korupsi (330 orang dari 524 kepala daerah daerah dan wakil kepala daerah). Salah satu penyebab utama adalah lemahnya sistem pemilihan kepala daerah yang berbiaya mahal. Dia mengusulkan agar pemilu kepala daerah dilakukan serentak bersamaan dengan pemilu presiden untuk menekan biaya.

Sejak pilkada langsung digelar sampai Januari 2014, tercatat 318 dari 524 kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Kasus terakhir melibatkan Bupati Karawang (Jawa Barat) dan istrinya, Wali Kota Palembang dan istrinya, Bupati Biak, Bupati Bogor, dan Wali Kota Makassar.

Lanjutkan membaca Merdeka dari Korupsi

Mendambakan Polri yang Dicintai Rakyat


Gambar

ROBERT ADHI KSP

Sejak tahun 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri berada di bawah Presiden, setelah bertahun-tahun lamanya di bawah kendali Angkatan Bersenjata RI. Setelah 14 tahun, bagaimana wajah Polri? Apakah harapan agar Polri makin profesional dan melayani rakyat dengan tulus sudah terwujud?

Pasca Reformasi, Polri memang terus berbenah diri. Setiap tahun, pimpinan Polri mengumumkan jumlah anggota yang dipecat sebagai bukti keseriusan Polri membersihkan institusi ini. Langkah itu tentu saja belum cukup untuk membuat Polri dicintai rakyat.

Pada 2013, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman menyebutkan, sebanyak 144 anggota Polri dipecat. Jumlah ini berkurang dibandingkan dengan jumlah polisi yang dipecat tahun 2012 yang tercatat 595 orang. Sebagian di antaranya terlibat kasus narkoba dan pungli.

Kapolri Sutarman mencatat, pada 2013 sebanyak 4.315 anggota Polri melakukan berbagai pelanggaran. Jumlah ini naik dibandingkan jumlah anggota Polri yang melakukan pelanggaran pada 2012 sebanyak 3.416.

Memecat anggota Polri yang bermasalah sudah menjadi kewajiban pimpinan Polri. Namun, mengapa citra Polri tak juga berubah? Kasus yang menimpa jenderal polisi berbintang dua, Djoko Susilo, beberapa waktu lalu, merupakan salah satu bukti nyata bagaimana korupsi di tubuh Polri merajalela. Mata rakyat terbelalak. Jenderal yang lama bertugas di bidang lalu lintas ini dihukum 18 tahun penjara. Puluhan asetnya berupa rumah dan tanah di sejumlah lokasi disita.

Lanjutkan membaca Mendambakan Polri yang Dicintai Rakyat