Arsip Kategori: Pengalaman Menjadi Wartawan

Berkunjung ke Markas Besar Interpol di Lyon


Tahun 2016 ini, Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Umum Interpol pada saat Kepala Kepolisian RI dijabat oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian. Tapi jangan lupa, Mayjen (sekarang Irjen) Purnawirawan I Gusti Made Putera Astaman sejak tahun 1990-an sudah memperjuangkan agar Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Interpol. 

LYON. Kota di timur Perancis ini berada di antara Paris dan Marseille, 470 km dari Paris dan 320 km dari Marseille. Kota ini menjadi tujuan kami sepulang mengikuti  Sidang Umum Interpol di Dakar, Senegal, November 1992. Dari Stasiun Gare de Lyon di Paris, kami naik TGV, kereta api tercepat di dunia saat itu, menuju Lyon. TGV, Train a Grande Vitesse atau kereta api supercepat itu melayani rute Paris-Lyon sudah sejak tahun 1981 dengan kecepatan 320 km per jam. 

1992: Kunjungan ke Markas Besar ICPO-Interpol di Lyon, Perancis, dipimpin Deops Kapolri Mayjen Pol IGM Putera Astaman. FOTO DOK KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

Di kota Lyon inilah, ICPO-Interpol mengendalikan semua aktivitas yang berkaitan dengan kejahatan internasional dan lintas batas. Semua daftar pencarian orang atau DPO di berbagai negara dikirim ke markas besar Interpol di Lyon. Kunjungan ke Markas Besar Interpol di Lyon merupakan ide Pak Putera Astaman, yang memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang Umum ICPO-Interpol di Dakar, Senegal. Sebelumnya Pak Putera Astaman sudah berkomunikasi dengan Sekjen Interpol Raymond E Kendall dan staf Sekretariat Jenderal Interpol, M Chomorro. Markas besar Interpol seluas 14.500 meter persegi yang berlokasi di daerah Quai Achille Lignon itu mulai dibangun Juli 1987 dan diresmikan Presiden Perancis Francois Mitterand pada 27 November 1989. Sebelumnya markas Interpol berada di Saint Cloud, Paris, yang ditempati sejak 1966. Pembangunan gedung baru itu menelan biaya 29.978.724 franc Swiss.

Sebelumnya, markas besar Interpol berlokasi di Vienna, Austria. Kongres kedua International Criminal Police Congress yang digelar di Vienna tahun 1923, menetapkan ibu kota Austria itu sebagai markas besar ICPC. Kemudian pada masa Perang Dunia II, tahun 1946, Paris ditetapkan sebagai markas besar ICPC dan akronim Interpol mulai digunakan. Tahun 1956, ICPC berubah menjadi ICPO (International Criminal Police Organization) hingga sekarang.

1992: Markas Besar ICPO-Interpol di Lyon, Perancis. FOTO: DOKUMENTASI KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

Lanjutkan membaca Berkunjung ke Markas Besar Interpol di Lyon

Meliput Sidang Interpol di Senegal


Tahun 1992 merupakan tahun yang penuh pengalaman luar biasa bagi saya. Meliput tiga konferensi internasional, mulai dari Konferensi ASEANAPOL di Brunei Darussalam bulan Agustus, meliput Konferensi Gerakan Non-Blok di Jakarta bulan September, hingga meliput Sidang Umum ICPO-Interpol di Dakar, Senegal, Afrika Barat, 4-10 November 1992.

Kali ini saya menulis laporan dari Senegal, yang menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-61 ICPO-Interpol. Senegal, bekas koloni Perancis, adalah sebuah negara di Afrika Barat. Luasnya 196.722 km persegi, berbatasan dengan Samudera Atlantik di sebelah barat, Mauritania di sebelah utara, Mali di sebelah timur, Guinea-Bissau di sebelah selatan. Nama Senegal diambil dari Sungai Senegal yang mengalir di perbatasan timur ke utara.

Senegal pada abad ke-9 merupakan bagian dari Kerajaan Takrur dan pada abad ke-13 dan 14 menjadi wilayah Kerajaan Djolof. Pada pertengahan abad ke-15, Portugis mendarat di pantai Senegal, disusul Perancis. Pengaruh Perancis terasa sangat kuat, bahkan setelah negeri ini merdeka tahun 1960.

Dakar, ibu kota Senegal, berada di semenanjung Cap-Vert di tepi Samudera Atlantik. Luas kota hanya 82,38km persegi, namun digabung dengan kawasan sekitarnya, luasnya menjadi 574 km2 (kurang sedikit dari luas Kota Jakarta).  Dakar merupakan pusat pertemuan dua peradaban Afrika dan Eropa, titik pertemuan budaya tradisional dan modern. Pada abad ke-17 dan 18, kota ini menjadi pusat perdagangan. Pedagang dari sejumlah kerajaan penjajah datang dan membangun pos di sepanjang pantai yang menghadap Samudera Atlantik.  

Di kota yang berabad-abad lalu sibuk dengan perbudakan inilah, Sidang Umum Interpol digelar.  Pada waktu itu peserta Sidang Umum ke-61 Interpol menginap di Hotel Le Meridien President (sekarang hotel bintang lima yang memiliki pemandangan luas ke Samudera Atlantik itu berubah nama menjadi Hotel King Fahd Palace).   Jika ditilik dari namanya, hotel itu dulu milik jaringan Perancis Le Meridien, sekarang tampaknya sudah berubah milik Arab Saudi.

1992: Delegasi Indonesia dalam Sidang Umum Interpol di Dakar, Senegal, November 1992. Foto di depan KBRI di Dakar, Senegal. Dari kiri ke kanan Drs M, Chariri (Kasubdit Intel Ditjen Bea dan Cukai), Kolonel Drs Ismet Ibrahim (Sekretaris Direktorat Reserse Polri), Mayjen Drs Aji Komaruddin (Kapolda Jawa Tengah), Duta Besar RI untuk Senegal, ketua delegasi Mayjen Drs IGM Putera Astaman (Deputi Kapolri bidang Operasi),  Sutardi SH (pejabat Biro Hukum Bank Indonesia),   Kolonel Drs Suharyono (Kepala Sekretariat NCB-Interpol) dan saya wartawan Kompas Robert Adhi Ksp, paling kanan. FOTO: DOKUMENTASI KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

Lanjutkan membaca Meliput Sidang Interpol di Senegal

Warisan Putera Astaman: Dari Samsat sampai Patroli Keamanan Sekolah


Di tengah ramainya pembahasan mengatasi perkelahian pelajar akhir-akhir ini, sebenarnya sudah solusi ampuh yang dilakukan oleh Polri. Salah satu putra terbaik Polri, Mayor Jenderal Polisi Purnawirawan I Gusti Made Putera Astaman, pada tahun 1970-an sudah menggagas dan menerapkan Patroli Keamanan Sekolah di Jakarta dan kemudian diikuti sejumlah daerah.

Ketika menjabat Kepala Direktorat Lalu Lintas (Kaditlantas) Polda Metro Jaya tahun 1973-1978, Putera Astaman memperkenalkan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) sekaligus memassalkannya. Waktu itu Astaman berpendapat, polisi tak bisa selamanya nongkrong terus-menerus di sekolah, untuk mencegah perkelahian pelajar. 

Karena itu para siswa perlu dilatih secara swakarsa mengamankan lingkungan sekitarnya. Jika setiap sekolah memiliki 30 orang siswa yang berdisiplin tinggi dan memiliki visi kamtibmas ke depan, maka setidaknya mereka harus dapat mempengaruhi teman-teman lainnya. Konsep ini ternyata merambah ke daerah- daerah lainnya. Bahkan di Jakarta sendiri, Patroli Keamanan Sekolah berkembang dan didukung Pemprov DKI Jakarta. 

Bagaimana nasib Patroli Keamanan Sekolah saat ini? Mengapa Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI tidak mencoba menerapkan lagi Patroli Keamanan Sekolah yang pernah digagas Pak Putera Astaman? 

Pak Putera Astaman seorang polisi yang enerjik dan memiliki visi memajukan Polri. Putera Astaman terakhir menjabat Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops)  — dahulu jabatan ini jabatan strategis, orang nomor dua di bawah Kapolri, yang mengendalikan bidang operasi Polri selain Deputi Bidang Administrasi (Demin). 

Saya punya kenangan manis bersama Pak Putera Astaman ketika meliput Sidang Interpol di Dakar, Senegal tahun 1992 silam. Bersama Pak Putera Astaman pula, kami melanjutkan perjalanan, mengunjungi Markas Besar Interpol di Lyon, Perancis dan Markas Besar Scotland Yard di London, Inggris. Sungguh kenangan tak terlupakan.

Bertahun-tahun kemudian, saya bertemu lagi dengan Pak Putera Astaman tahun 2011 lalu. Saat itu ia masih tampak sehat untuk orang berusia 73 tahun. Meski sudah pensiun dari Polri, Pak Putera masih mencintai Polri. Ini terlihat dari masih banyaknya gagasan yang disampaikan untuk memajukan Polri.  Entah bagaimana respon petinggi Polri saat ini atas gagasan Pak Putera tersebut.

***

                                  Mayjen Pol (Purn) IGM Putera Astaman

                 KONSEPTOR SAMSAT DAN PATROLI KEAMANAN SEKOLAH

JAUH hari sebelum deregulasi didengung-dengungkan, penyederhanaan prosedur pengurusan kendaraan bermotor sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1973 dengan berdirinya Kantor Samsat (Sistem Manunggal Satu Atap). Dan selama 20 tahun, Kantor Samsat melayani masyarakat pemilik kendaraan bermotor dengan lancar.

Namun ketika pertengahan tahun 1993 pengurusan STNK diumumkan berlaku kembali 5 tahun sekali, maka orang yang paling sedih adalah Mayor Jenderal Polisi (Purnawirawan) I Gusti Made Putera Astaman (56), konseptor Kantor Bersama Samsat. “Ini betul-betul suatu kemunduran. Mengapa orang tidak melihat aspek historisnya?” ujarnya.

 

Putera Astaman301293
Tulisan tentang sosok Mayjen Pol Purn Putera Astaman dimuat di Harian Kompas, Kamis 30 Desember 1993.

 

Sebelum konsep Samsat diperkenalkan, situasi pengurusan surat- surat kendaraan pada tahun 1970-an boleh dibilang semrawut. Penggelapan pajak kendaraan merajalela. Masyarakat yang ingin memperpanjang STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Mereka yang hendak membayar pajak harus datang ke kantor pajak, menunggu dipanggil dan menghabiskan satu hari.

Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja. Dan mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK.

Bayangkan, waktu tersita tiga hari untuk mengurus perpanjangan kendaraan bermotor. Oleh karena itulah muncul gagasan Samsat untuk menyederhanakan semua urusan itu menjadi satu hari.

Putera Astaman yang pada waktu itu (tahun 1971) menjabat Kepala Bagian Operasi Ditlantas Polda Metro Jaya mencetuskan ide ini dan diterima oleh Kapolda (saat itu) Mayjen Widodo Budidarmo dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Pelaksanaannya dimulai tahun 1973.

Lanjutkan membaca Warisan Putera Astaman: Dari Samsat sampai Patroli Keamanan Sekolah

Catatan dari Sisilia, Pulau Asal Mafia


Di sela-sela liputan sidang Interpol di Roma, Italia tahun 1994, saya menyempatkan diri berkunjung ke Pulau Sisilia (diindonesiakan menjadi Sisilia) yang berlokasi di selatan Italia. Tujuan saya jelas: menulis tentang Sisilia dan hubungannya dengan mafia. Saya memesan tiket pesawat Alitalia p.p Roma-Palermo dan melakukan perjalanan jurnalistik.

Saya ditemani seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, dan staf KBRI ini memperkenalkan saya kepada  wartawan Harian “Giornale di Sicilia” Marco Romano. Marco bercerita banyak tentang sepak terjang mafia yang (pada waktu itu) belum lama membunuh dua hakim antimafia, Giovanni Falcone dan Paulo Borselinno.

Marco Romano mengatakan senang berjumpa dengan wartawan asing yang menanyakan soal mafia di tempat kelahirannya dan bisa menjelaskan soal itu. Menurut Romano, banyak pemuda Palermo yang malu jika berjumpa dengan orang asing yang menanyakan soal mafia.

Laporan perjalanan ke Sisilia, Italia itu dimuat bersambung di halaman 1 Harian Kompas, 31 Oktober dan 1 November 1994.

=========================================

                                Catatan dari Sisilia, Pulau Asal Mafia (1)

                                  “Sisilia Bukan Semuanya Mafia…”

Pengantar Redaksi

Sisilia, nama sebuah pulau di selatan Italia. Namun pulau yang terletak di Laut Tengah ini lebih dikenal sebagai daerah asal kelompok mafia, gangster yang merajalela di kota-kota besar di Amerika Serikat dan Eropa sejak awal abad ini. Wartawan Kompas Robert Adhi Kusumaputra pada akhir September 1994 lalu mengunjungi Pulau Sisilia menyajikan pengalamannya dalam dua tulisan.

PESAWAT Alitalia lepas landas dari Bandara Leonardo da Vinci di Fiumicino Roma menuju Bandara Punta Raisi di Palermo, ibu kota Sisilia. Cuaca pagi itu sangat cerah.

Selama perjalanan selama satu jam di pesawat, terbayang bagaimana rupa Pulau Sisilia, yang sangat terkenal sejak awal abad ini akibat ulah mafia asal Sisilia. Nama-nama seperti Lucky Luciano, pimpinan “Cosa Nostra” New York, gangster terkemuka di Amerika; dan Vito Genevese, bos dari semua bos Mafia di Amerika yang menguasai pasaran narkotika, sampai sekarang masih melegenda. Muncul pertanyaan di benak, benarkah kelompok Mafia sudah tinggal legenda di tempat asalnya di Sisilia?

Sicilia1
Laporan perjalanan dari Sisilia, Italia, dimuat bersambung di halaman 1 Harian Kompas,  Senin 31 Oktober 1994 dan Selasa 1 November 1994.

 

Begitu tiba di Bandara Palermo, yang “menyambut” penumpang adalah seekor anjing herder yang mendengus-denguskan hidungnya di pintu masuk bandara, dikawal oleh pawangnya -seorang polisi bersenjata. Mungkin sang herder sedang melacak barang-barang haram yang dibawa ke Sisilia.

Selain di gerbang bandara, tidak tampak tentara atau polisi bersenjata lengkap dalam jumlah banyak. Yang terlihat malah rombongan turis yang berusia lanjut, sebagian dari Perancis. Kelihatannya Sisilia aman-aman saja. Soalnya, wajah turis-turis itu tampak ceria. Mereka baru saja turun dari bus wisata yang diparkir di halaman bandara dan hendak terbang lagi. Tak tampak perasaan takut sedikit pun di raut wajah para turis. Mereka rupanya sudah menikmati Sisilia yang bercuaca cerah dan menawarkan keindahan pantai, gunung dan bangunan tua.

Lanjutkan membaca Catatan dari Sisilia, Pulau Asal Mafia

Pemikiran Awaloedin Djamin tentang Polri Masih Relevan


Menjelang peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 1992 silam, saya bersama Mas Indrawan Sasongko M (alm) mewawancarai mantan Kapolri Jenderal Pol Purn Prof Dr Awaloedin Djamin MPA. Ini kali pertama saya mewawancarai seorang tokoh nasional dan mantan Kapolri secara khusus dan panjang lebar.

Kami mewawancarai Pak Awaloedin Djamin yang enerjik dan penuh semangat itu di kantornya di Gedung Jamsostek di Jalan Gatot Subroto.

 

Awaloedin Djamin
Wawancara dengan mantan Kapolri Prof Dr Awaloedin Djamin MPA dimuat di Harian Kompas, Minggu 28 Juni 1992. 

 

Di Indonesia baru ada satu polisi yang bisa meraih gelar doktor (PhD) dan kemudian diangkat menjadi profesor dalam ilmu administrasi negara. Keberuntungan dan koinsidensi sejarah menyebabkan dirinya memegang jabatan penting di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Menjadi Kepala Polisi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Administrasi Negara, Menteri Tenaga Kerja, Duta Besar Indonesia untuk Republik Federasi Jerman, anggota DPR-GR, MPRS dan DPA dan berbagai jabatan lainnya.

Kesempatan-kesempatan yang diperoleh Awaloedin membuat dirinya menjadi ahli tidak saja dalam soal kepolisian, tetapi juga administrasi negara dan sumber daya manusia.

Dalam wawancara selama lebih tiga jam, Jenderal Polisi Purnawirawan Awaloedin Djamin kelahiran Padang 26 September 1927 itu, memang banyak berbicara tentang berbagai masalah, termasuk masalah administrasi negara dan sumber daya manusia. Tetapi penulisan lebih difokuskan kepada masalah kepolisian. Pada masa itu, Kepolisian RI masih bergabung dengan ABRI, belum terpisah seperti sekarang.

Pak Awaloedin berpendapat, polisi masa depan bergerak di tengah-tengah kemajuan dan tidak boleh seperti katak di bawah tempurung. Polisi yang bertugas, harus bisa menguasai wilayahnya, kebiasaannya, suku bangsanya, keadaan ekonominya, wataknya.

“Lulusan PTIK itu harus jadi police middle manager. Dia tidak hanya jadi pemimpin anggotanya, ia juga harus berusaha meningkatkan diri menjadi pemimpin masyarakat lingkungannya. Jadi harus keluar. Kapolres misalnya, selain jadi pemimpin anak buahnya, juga harus jadi pemimpin masyarakat luas di lingkungannya. Mengembangkan diri jadi pemimpin, tidak gampang. Masyarakat sekarang adalah masyarakat yang kompleks. Kalau Polri saja tidak bisa mengantisipasi ini, ya susah. Kita bertugas di tengah-tengah mereka,” demikian pendapat Pak Awaloedin Djamin yang disampaikan dalam wawancara tersebut.

Lanjutkan membaca Pemikiran Awaloedin Djamin tentang Polri Masih Relevan

Mabuk Laut Selama 28 Jam di Kapal Patroli Polisi


Menertawakan diri sendiri itu sesekali memang perlu. Saya selalu tertawa geli jika mengingat pengalaman memalukan pada tahun 1991 ketika saya mengalami mabuk laut selama 28 jam di atas kapal patroli polisi. Mabuk laut kok sampai 28 jam ? Asyik sih asyik, tapi pengalaman yang satu ini asyik dalam kondisi tersiksa.

Bulan Juli 1991, saya mendapat tugas dari kantor untuk ikut dalam kapal patroli polisi dari Jakarta menuju Batam. Kapal itu menjadi salah satu peserta Latihan Bersama Aman Malindo ke-10 antara Kepolisian RI dan Polis Di Raja Malaysia (PDRM).

Kapal patroli polisi itu hanya berkapasitas 17 orang. Saya merupakan salah satu penumpangnya. Selebihnya ya anggota Polisi Perairan. Tak ada wartawan lain yang ikut.

Perompakan1991

Laporan tentang Aman Malindo ke-10 dimuat di Harian Kompas, Sabtu  14 September 1991 halaman 8

Berbekal semangat tinggi dan ingin mencoba sesuatu yang baru, saya putuskan ikut kapal patroli polisi itu. Kalau sebelumnya saya sudah ikut mobil patroli kota, kali ini saya mencoba naik kapal patroli polisi.

Dua jam pertama, saya masih bisa bercanda dan tertawa dengan anggota Polri. Saya menikmati desiran angin laut yang bersih. Tetapi setelah itu, saya merasakan kepala mulai pusing. Perut terasa mual. Mau muntah tapi kok tak ada yang dikeluarkan. Aduh, saya mengalami mabuk laut.

“Ini belum seberapa,” kata seorang polisi. “Nanti kalau kita lewat daerah Bangka, gelombangnya bisa lebih tinggi,” lanjutnya.

Ucapan polisi itu bikin saya stres. Astaga. Gelombang yang tidak tinggi saja sudah bikin kepala saya pusing tujuh keliling, apalagi terkena gelombang tinggi.

Saya bertanya kepada polisi-polisi itu, apa obat mengatasi mabuk laut. “Obatnya tidak ada Mas. Obatnya cuma tidur,” kata mereka.

Alhasil, perjalanan dari Jakarta ke Batam selama 28 jam itu benar-benar menyiksa saya.  Bolak-balik saya membalikkan badan, tetap saja saya tak bisa tidur.

“Paksakan tidur saja Mas, coba memikirkan yang enak-enak,” kata salah satu anggota Polisi Perairan. Saya mencoba memejamkam mata, memikirkan yang enak-enak, tetapi tetap saja tak bisa tidur. Guncangan kapal terlalu keras akibat dihantam ombak. Bagaimana bisa memikirkan yang enak-enak dalam kondisi seperti itu?

Lanjutkan membaca Mabuk Laut Selama 28 Jam di Kapal Patroli Polisi

Bermalam di Ladang Ganja Aceh


Bulan Mei 1990, saya mendapat tugas Kompas ke Aceh, memenuhi undangan Mabes Polri terkait Operasi Nila. Waktu itu Polri gencar menggelar operasi pemberantasan ganja di Aceh Tenggara, Aceh Besar, dan Aceh Timur.

Aceh merupakan daerah pertama di luar Jawa yang saya datangi dalam kaitan tugas jurnalistik di luar kota. Sebelumnya, dari tahun 1987 sampai April 1990, tugas jurnalistik saya hanya seputar Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Bandung, dan Tangerang. Tugas di Jakarta baru dimulai bulan Juli 1990.

 

Operasi Ganja di Aceh
Bersama anggota Gegana Polri, saya menginap di ladang ganja di Aceh, Mei 1990.

Ini kali kedua saya ditugaskan meliput acara di Aceh. Beberapa bulan sebelumnya, awal tahun 1990, saya meliput acara Menteri Perumahan Rakyat Siswono Yudohusodo meresmikan perumahan karyawan PT Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe.
.
Meski dinas luar kota ke Aceh hanya beberapa hari, bagi saya tugas ini mengasyikkan. Pagi-pagi sekali saya ke Bandar Udara Kemayoran. Ada tiga media nasional yang diundang. Dua lagi, kalau tak salah ingat, dari majalah Tempo (Robin) dan majalah Editor (Dadi). Dari Dispen Polri, ada Kapten Anton Tabah.

Lanjutkan membaca Bermalam di Ladang Ganja Aceh

Disemprot Dandim


Tahun 1989. Waktu itu baru satu tahun saya bertugas di Tangerang. Suatu hari pada pertengahan bulan Mei, saya menulis berita berjudul  “Tersangka Penjahat Dibakar oleh Massa” yang dimuat di halaman 1 Harian Kompas 15 Mei 1989. Dalam berita itu disebutkan, Kam (25) dihakimi dan dibakar massa setelah kepergok mencuri di rumah H Samid, penduduk Kampung Selon, Desa Kaliasin, Kecamatan Balaraja, Tangerang.

 

15051989.jpg
Berita berjudul “Tersangka Penjahat Dibakar oleh Massa” dimuat di halaman 1 Harian Kompas, Senin 15 Mei 1989

Sore harinya, saya menerima telepon dari Redaktur Desk Kota, Purnama Kusumaningrat, yang juga Wakil Redaktur Pelaksana. Mas Pur, panggilan akrabnya, meminta saya menemui Komandan Kodim (Dandim) 0506 Tangerang di rumahnya.

Saya pikir ada apa gerangan? Mengapa saya harus menemui Pak Dandim malam itu juga? Dari sisi jurnalistik, berita itu tidak ada kesalahan.  Mas Pur menjelaskan, Pak Dandim Tangerang  keberatan dengan berita halaman 1 hari itu. Saya diminta menemui Dandim.

Lanjutkan membaca Disemprot Dandim

Ketika Melintasi Hutan Karet Serpong


Setiap kali melintasi kawasan BSD yang gemerlap, saya selalu ingat kawasan ini pernah merupakan hamparan hutan karet.  Setiap kali memandang gedung-gedung tinggi yang makin banyak bermunculan di BSD dan rumah-rumah baru yang dijual miliaran rupiah, saya teringat saya pernah meliput peresmian Kota Mandiri  Bumi Serpong Damai di daerah Serpong, Kabupaten Tangerang, pada 16 Januari 1989.

Pada hari Senin yang cerah itu, Menteri Dalam Negeri (waktu itu) Rudini datang bersama Menteri Perumahan Rakyat Siswono Yudohusodo, Menteri Pekerjaan Umum Radinal Mochtar, Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara, Menteri Perhubungan Azwar Anas, Gubernur Jawa Barat Yogie S Memet dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Surjadi Soedirdja.

BSD.jpg

Menteri Dalam Negeri Rudini ketika meresmikan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai 16 Januari 1989. FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

 

Lanjutkan membaca Ketika Melintasi Hutan Karet Serpong

Terjeblos Masuk ke Tanah Longsor di Tasikmalaya


Suatu hari pada tahun 2012, saya rindu masakan sunda. Kebetulan di dekat tempat tinggal saya, di BSD, ada rumah makan “Bumbu Desa”. Sambil menikmati sayur asem dan ikan asin jambal, sayup-sayup saya mendengar suara penyanyi pop sunda Nining Meida yang membawakan lagu-lagu “Kalangkang”, “Kang Haji”, “Potret Manehna”, “Anjeun”, “Borondong Garing”. “Ka Bulan”, “Tisaprak”, “Ngalamun” dan lainnya. (Sayangnya “Bumbu Desa” BSD sudah tutup untuk kali kedua)

Pikiran saya langsung melayang ke tahun 1987. Saya ingat lagu-lagu inilah yang selalu diputar di angkutan kota di Tasikmalaya pada saat itu.  Ketika itu saya mendapat tugas sebagai calon koresponden Kompas di wilayah Priangan Timur (Tasikmalaya, Ciamis, dan Garut). Ketiga daerah itu wilayah penugasan saya yang pertama di luar Bandung.

Saya mangkal di Tasikmalaya dan nge-kos di rumah warga. Kemana-mana, saya naik angkot. Setiap kali saya naik angkot di Tasikmalaya, sopirnya selalu memutar lagu yang sama, “Kalangkang”, “Kang Haji”, “Potret Manehna” yang dinyanyikan Nining Meida. Karena naik angkot setiap hari, saya pun akhirnya hapal melantunkan lagu-lagu pop sunda bernuansa cinta itu.

TANAH LONGSOR DI TASIKMALAYA4-05

Longsor di Desa Cikuya, Kecamatan Bantarkalong, Kemantren Culamega, Tasikmalaya, Jawa Barat, sekitar 82 km dari Kota Tasikmalaya, awal Desember 1987. Foto yang saya ambil di lokasi longsor ini dimuat di Harian Kompas, 6 Desember 1987. KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

 

Lanjutkan membaca Terjeblos Masuk ke Tanah Longsor di Tasikmalaya