Arsip Kategori: Perkotaan

“Shopping Street”


ROBERT ADHI KSP

Survei yang dilakukan Universitas Stanford, Amerika Serikat, belum lama ini menyebut orang Indonesia paling malas berjalan kaki, ”hanya” 3.513 langkah per hari. Adapun orang Hongkong paling rajin berjalan kaki dengan rata-rata 6.880 langkah per hari. Para peneliti pun mengecek data menit per menit dari 700.000 orang yang menggunakan aplikasi pemantau aktivitas, Argus, di telepon seluler.

Di Jakarta, melihat kondisi sebagian besar kawasan pedestrian, survei Universitas Stanford itu bisa jadi benar adanya. Bagaimana berharap warga Jakarta rajin berjalan kaki jika kondisi trotoar di Ibu Kota tak nyaman dilalui? Banyak trotoar berubah fungsi, diokupasi pihak tertentu. Bertahun-tahun pengawasan pemerintah lemah dan terkesan dibiarkan. Agustus ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melancarkan kampanye Bulan Tertib Trotoar.

Selain itu, Jakarta juga memang tidak memberi ruang bagi warga untuk berjalan kaki, apakah sekadar untuk menikmati kuliner atau berbelanja. Belum terdengar rencana pemerintah membangun shopping street, kawasan belanja yang nyaman bagi pejalan kaki, yang menjadi ikon kota.

Sejumlah kota besar di mancanegara, sebut saja Singapura memiliki Orchard, Barcelona (La Rambla), Budapest (Vaci Utca), Vienna (Karntner Strasse), Paris (Champs-Elysees), Berlin (Kurfurstendamm), New York (Fifth Avenue), Shanghai (Nanjing Road dan The Bund), dan Milan (Vittorio Emanuele II).

 

IMG_9784
Vaci utsa, Budapest, Hungaria. FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KSP

 

Di kota-kota itu, warga kota bersama wisatawan mancanegara dapat berjalan kaki di trotoar lebar, berbelanja sambil menikmati pemandangan gedung-gedung tua bersejarah. Selain dapat menjadi ikon kota, shopping street juga membantu warga Jakarta lebih aktif berjalan kaki.

Jika kendalanya cuaca dan polusi udara, sebenarnya ada cara lain yang bisa membuat orang Jakarta senang berjalan kaki dengan nyaman. Manfaatkan stasiun-stasiun bawah tanah mass rapid transit (MRT) Jakarta yang sedang dibangun dengan membuat lorong-lorong bawah tanah terkoneksi dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran seperti yang terlihat di sejumlah kota di dunia, salah satunya Tenjin (Fukuoka, Jepang).

Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Thamrin City, misalnya, dapat saling terhubung melalui lorong-lorong bawah tanah yang menyambung dengan stasiun bawah tanah MRT. Demikian juga Pacific Place dan kawasan SCBD terhubung dengan kawasan Senayan (Plaza Senayan, Hotel Fairmont, Senayan City, Senayan Square, fX Sudirman, Ratu Plaza) melalui kawasan pejalan kaki di bawah tanah, yang tentu saja menyambung dengan stasiun MRT terdekat. Bahkan, idealnya kawasan bawah tanah itu juga terkoneksi dengan stasiun-stasiun KRL terdekat. Stasiun MRT Senayan, misalnya, terkoneksi dengan Stasiun KRL Palmerah.

Mengajak warga Jakarta senang berjalan kaki memang tidaklah cukup dengan kata-kata. Pemerintah perlu menyediakan shopping street di permukaan tanah ataupun di bawah tanah yang terhubung dengan stasiun MRT dan KRL. Ini sekaligus mengajak warga menggunakan transportasi umum massal. Mari dimulai dengan mengembalikan trotoar sesuai fungsinya.

SUMBER: KATA KOTA, HARIAN KOMPAS, 6 AGUSTUS 2017

Digital Hub BSD Dirancang Menjadi ”Silicon Valley” Indonesia


R. ADHI KUSUMAPUTRA

Digital Hub BSD, kawasan cerdas terintegrasi pertama di Indonesia, dirancang menjadi ”Silicon Valley” Indonesia, menjadi ”rumah” yang nyaman bagi berbagai perusahaan teknologi dan digital, mulai dari usaha rintisan (startup), perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan digital, sampai lembaga pendidikan di bidang teknologi informasi.

Digital Hub BSD mulai dibangun pada Kamis (18/5), ditandai dengan acara groundbreaking oleh CEO Sinarmas Land Michael Widjaja; Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf; Sekjen Kementerian Ristek dan Dikti Ainun Na’im; Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawiriawan; Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Lis Sutjiati; Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar; Managing Director President Office Sinarmas Land Dhony Rahajoe; Manajer Senior Sinarmas Land Saleh Husin; serta Project Officer Digital Hub BSD Irawan Harahap. 

IMG_0922 (1).jpg

Michael Widjaja mengungkapkan, kehidupan orang saat ini berubah secara dramatis akibat pengaruh perkembangan teknologi yang begitu cepat. ”Ini berdampak pada berubahnya standar hidup, cara hidup, dan kebiasaan hidup kita sehari-hari,” kata Michael. ”Termasuk kebiasaan saya menonton. Kini saya lakukan dalam genggaman tangan lewat ponsel cerdas,” lanjutnya.

Michael juga memberi contoh lain, yaitu kebiasaan generasi milenial membeli tiket secara daring dan membeli barang melalui toko daring. Perubahan ini telah menghidupkan sektor e-commerce (e-dagang).

Perubahan ini, ujar Michael, menuntut dirinya sebagai orang yang membangun kawasan perkotaan untuk juga berubah. Tidak lagi sekadar membangun rumah dan ruko, tetapi juga membangun kawasan digital cerdas terintegrasi yang menjadi ”rumah” bagi perusahaan-perusahaan teknologi dan digital.

DigiHub1 KSP.jpg

Digital Hub yang dibangun di lahan seluas 25,86 hektar, di sisi selatan Green Office Park BSD, merupakan wujud dari komitmennya mengembangkan ”Silicon Valley” Indonesia serta memajukan dunia teknologi dan digital di Tanah Air.

Beberapa mitra di Digital Hub BSD adalah Apple Inc yang membangun pusat riset dan pengembangan, Purwadhika (sekolah startup dan coding), GeeksFarm (tech talent), Universitas Amikom Yogyakarta (membangun pusat animasi), Huawei, Dimension Data, Unilever, Smartfren, My Republic, serta beberapa startup, yaitu Sale Stock, Orami, Qlue, dan EV Hive.

DigiHub3

Masuknya Apple ke Digital Hub BSD membuat kami lega. Selanjutnya, dua universitas ternama dari dalam negeri dan luar negeri segera bergabung,” kata Michael Widjaja.

Triawan Munaf menambahkan, institusinya harus mendekatkan diri dengan komunitas dan ekosistem ekonomi kreatif. ”Tampaknya Bekraf harus pindah ke BSD,” ucapnya setengah bercanda. 

Lis Sutjiati mengatakan bahagia dengan perkembangan ini. Ia yakin, mimpi Michael sebagai anak bangsa untuk mewujudkan Digital Hub sebagai Silicon Valley dengan cita rasa Indonesia dapat terwujud. 

SUMBER: KOMPAS.ID, JUMAT 19 MEI 2017

Pusat Kendali dan Aplikasi Digital Permudah Warga


Di ruangan pusat kendali (command center) di salah satu gedung di kawasan BSD, Tangerang, Banten, terpasang delapan layar televisi. Tiga orang yang bertugas Sabtu (15/4) malam mengamati layar- layar yang terhubung dengan 44 kamera pemantau (CCTV) yang dipasang di sejumlah titik di kawasan kota baru tersebut. Sampai tiga tahun ke depan akan dipasang 300 CCTV di seluruh wilayah yang dibangun pengembang properti ini.

 

michael
Michael Widjaja (kiri) memperhatikan layar CCTV “command center” yang dipusatkan di salah satu gedung di kawasan BSD City, Sabtu (15/4/2017). FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

 

“Pusat kendali ini mengatur lalu lintas, keamanan, dan transportasi bus yang beroperasi di wilayah kami,” kata CEO Sinarmas Land (SML) Michael Widjaja dalam percakapan dengan Kompas, Sabtu lalu. Saat ini jumlah penghuni BSD sekitar 32.000 jiwa. Perkembangan wilayah Serpong yang begitu pesat membuat pengembang swasta ini berpikir perlu membantu pemerintah dan aparat keamanan.

Awalnya saat pelaksanaan Gaikindo Indonesia International Auto Show 2015 digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), wilayah BSD mengalami kemacetan yang luar biasa.

“Sejak itu kami berpikir lalu lintas di wilayah ini perlu diatur dengan bantuan teknologi digital,” kata Michael.

Pada 2016, muncul inisiatif untuk mengembangkan digital hub di BSD. Kebutuhan akan pusat kendali dan inisiatif digital datang pada waktu hampir bersamaan. Command center punterealisasi dalam waktu singkat.

Namun, pengaturan lalu lintas dan keamanan yang terhubung dengan kantor polisi setempat ini belum mencapai seluruh wilayah BSD, baru di wilayah barat BSD.

“Seharusnya wilayah timur BSD, dari Kencana Loka, Sevilla, De Latinos, Griya Loka, Nusa Loka, Anggrek Loka, sampai Giri Loka, dan Puspita Loka juga dijangkau. Toh, mereka juga penghuni BSD,” kata seorang warga BSD. Michael berjanji pada tahap berikutnya wilayah timur juga dijangkau CCTV agar lalu lintas dan keamanan dapat selalu dipantau.

Command center ini merupakan bagian dari rencana digital hub, kawasan komunitas digital seluas 26 hektar di BSD,” kata cucu taipan Eka Tjipta Widjaja ini. Kawasan komunitas digital ini diproyeksikan menjadi semacam “Silicon Valley” Indonesia.

Digital hub yang dibangun dengan dana Rp 5 triliun itu dilengkapi dengan ruang rapat interaktif, gaming room, VR room, dan lainnya, yang menunjang operasional perusahaan teknologi dan digital, mulai dari usaha rintisan (start up) sampai industri kreatif.

Perusahaan asal Amerika Serikat, Apple Inc, mulai membangun pusat riset di BSD, September mendatang, dan ini akan menjadi pusat riset ketiga di dunia yang dibangun di luar AS.

Kerja sama dengan Qlue

Terkait inisiatif digital, SML bekerja sama dengan Qlue, yang berpengalaman membangun sistem layanan publik digital di seluruh wilayah DKI Jakarta. Lewat aplikasi Qlue, warga Jakarta dapat melaporkan berbagai peristiwa di Ibu Kota, mulai dari kemacetan lalu lintas, banjir, kebakaran, pohon tumbang, sampai aksi kriminal, dan lainnya.

Laporan dan komplain warga langsung direspons pemerintah untuk ditindaklanjuti. Qlue merupakan bagian dari program Jakarta Smart City yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 15 Desember 2015.

SML lalu menggandeng Qlue dan meluncurkan aplikasi One Smile bagi pengguna ponsel dengan sistem operasi Android dan iOS. Melalui aplikasi ini, semua penghuni BSD dan pekerja yang berkantor di kawasan ini mendapatkan informasi tentang transportasi, mulai dari jadwal feeder bus BSD-Jakarta (dengan rute ke Ratu Plaza, Mangga Dua, dan Pasar Baru); BSD City Shuttle (dengan rute ke halte bus Trans-BSD, Icon Centro, kluster De Park, The Breeze, Aeon, ICE); rute bus transjakarta BSD City yang mangkal di samping Giant/Lembur Kuring ke Grogol lewat tol Tangerang- Tomang; sampai jadwal KRL Commuter Line.

Lewat aplikasi One Smile, warga juga dapat membayar iuran pengelolaan lingkungan, tagihan air dan listrik, pembelian voucer kartu prabayar dan pascabayar, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan, serta multifinance. Warga juga dapat memesan makanan lewat Grab- Food dan Go-Food. Pengguna aplikasi ini juga dapat memesan tiket secara daring (online), mulai tiket masuk wahana Ocean Park dan BSD Xtreme Park, sampai tiket acara-acara yang digelar di ICE.

Yang terpenting, warga dapat melaporkan dan menyampaikan komplain ke pengembang SML lewat aplikasi One Smile lewat chat (percakapan online), surat elektronik (e-mail), dan telepon. Pada hari kerja, respons hanya 1-2 menit. Pada akhir pekan, respons ditindaklanjuti pada awal pekan.

Sebenarnya yang paling tepat tampil di depan membangun infrastruktur digital ini adalah pemerintah daerah karena ini menyangkut layanan publik. Inisiatif pengembang swasta SML membangun command center, aplikasi One Smile, dan kawasan komunitas digital (digital hub) perlu diapresiasi.

SML tidak hanya membangun rumah, rumah toko, dan fasilitas pelengkap seperti yang dilakukan pengembang properti umumnya, tetapi juga membuat kawasan ini memiliki “roh dan jiwa”, bukan sekadar deretan bangunan. (ROBERT ADHI KSP)

SUMBER: HARIAN KOMPAS, SENIN 17 APRIL 2017 HALAMAN METROPOLITAN

Serpong, dari Hutan Menjadi Kota Baru


ROBERT ADHI KSP
Sebelum tahun 1989, Serpong hanya semak belukar dan hamparan hutan karet yang tidak produktif lagi. Nama Serpong disebut jika ada peringatan Pertempuran Lengkong setiap Januari dan pada saat Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) diresmikan tahun 1984.

Tahun 1986, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat (saat itu) Dr Ateng Syafrudin menyatakan, Serpong akan dikembangkan menjadi kawasan permukiman dan kota baru untuk menyangga beban Jakarta yang makin padat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk konsorsium real estat yang diketuai Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat

Sebelas real estat yang bergabung dalam Bumi Serpong Damai membuat perencanaan bersama mengembangkan 6.000 hektar tanah menjadi permukiman baru, juga mengatasi masalah tak tersambungnya perencanaan antarpengembang dalam pembangunan jalan dan drainase.

Serpong sebelum 1989 merupakan hamparan hutan karet yang sangat luas. Kebun karet seluas 1.131 hektar yang tak produktif lagi milik PTP XI di wilayah ini lalu “dikorbankan” demi pembangunan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai (BSD). Selain itu, semak belukar yang tak produktif di Kecamatan Serpong dan Legok, Kabupaten Tangerang, juga akan digunakan untuk kepentingan kota baru Serpong.

Pembangunan Bumi Serpong Damai dilakukan konsorsium PT BSD terdiri atas 11 perusahaan swasta dengan investasi Rp 3,2 triliun. PT BSD didirikan pada 16 Januari 1984 oleh konsorsium yang terdiri atas beberapa perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Sinar Mas, Salim, Metropolitan, dan Pembangunan Jaya.

Pada 16 Januari 1989, Menteri Dalam Negeri Rudini meresmikan dimulainya pembangunan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai. Saat itu Direksi PT BSD Eric Samola SH mengungkapkan, Kota Mandiri Bumi Serpong Damai dibangun di atas areal 6.000 hektar dengan fasilitas lengkap dan memenuhi kebutuhan warganya. Pada tahap pertama (1989-1996), dibangun 29.565 rumah terdiri dari 15.000 rumah kecil, 11.000 rumah menengah, dan sisanya rumah besar.

Perumahan pertama yang diresmikan awalnya rumah-rumah yang dibangun di Sektor 1 atau Griya Loka di Kelurahan Rawabuntu, Serpong. Rumah-rumah itu rumah tipe BTN dengan tipe paling kecil 21/60 seharga Rp 4,9 juta. Tipe di atasnya 27/90, tipe 36/120, dan tipe 45/145.

Saat itu banyak konsumen membatalkan pembelian karena tak percaya promosi BSD sebagai Kota Mandiri setelah melihat lokasi rumah yang dianggap “jauh ke mana-mana”.
Warga yang akan ke bank pada awal BSD dibangun harus ke Kota Tangerang yang jaraknya 18 kilometer dari BSD.

Pada tahun itu, hanya ada satu jalan tol, yaitu Tol Kebon Jeruk- Merak yang menghubungkan BSD melalui Jalan Raya Serpong ke kawasan barat Jakarta. Juga ada satu jalur kereta dan stasiun- stasiun kecil. Akses utama lainnya menghubungkan BSD dengan kawasan selatan Jakarta melalui Lebak Bulus, Pondok Cabe, Pamulang, Serpong. Jalan Raya Serpong masih dua jalur dan sangat sepi.

“Waktu tempuh dari BSD ke pintu tol di Kebon Nanas yang berjarak 8 kilometer hanya 5-10 menit. Di atas pukul 17.00, hanya satu-dua kendaraan melintasi Jalan Raya Serpong,” ujar Dhony Rahajoe, warga Serpong, yang juga Managing Director President Office Sinar Mas Land.

Setelah krisis moneter 1998, Sinar Mas membeli saham-saham lainnya dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan menjadi pemilik mayoritas. Setelah itu, PT BSD menjadi perusahaan Tbk dan hingga saat ini sebagian sahamnya dimiliki masyarakat.

Saat ini, ada dua akses jalan tol, selain Tol Jakarta-Merak, juga Tol BSD-Ulujami-Lingkar Luar (JORR) yang menghubungkan BSD dengan sejumlah kawasan di Jakarta. Jalur kereta saat ini sudah jalur ganda dengan kondisi stasiun (Rawabuntu dan Serpong) yang sudah lebih baik. Jalan-jalan penghubung antara BSD dan Jakarta hidup 24 jam. Lalu lintas KRL Commuterline meningkat pesat. Saat ini akses di BSD sudah saling terkoneksi dilengkapi pedestrian dan halte- halte transportasi publik. Sinar Mas Land membangun stasiun intermoda di Cisauk.

Pada 1988-1990, jika warga mencari makanan, biasanya ke restoran padang atau warteg di pinggir Jalan Raya Serpong juga di pelosok kampung.

Saat ini, Serpong jadi “surga” makanan, mulai dari makanan kaki lima sampai “bintang lima”.
Kawasan BSD Green Office Park tahun 2017. FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KUSUMAPUTRA

Lanjutkan membaca Serpong, dari Hutan Menjadi Kota Baru

Disemprot Dandim


Tahun 1989. Waktu itu baru satu tahun saya bertugas di Tangerang. Suatu hari pada pertengahan bulan Mei, saya menulis berita berjudul  “Tersangka Penjahat Dibakar oleh Massa” yang dimuat di halaman 1 Harian Kompas 15 Mei 1989. Dalam berita itu disebutkan, Kam (25) dihakimi dan dibakar massa setelah kepergok mencuri di rumah H Samid, penduduk Kampung Selon, Desa Kaliasin, Kecamatan Balaraja, Tangerang.

 

15051989.jpg
Berita berjudul “Tersangka Penjahat Dibakar oleh Massa” dimuat di halaman 1 Harian Kompas, Senin 15 Mei 1989

Sore harinya, saya menerima telepon dari Redaktur Desk Kota, Purnama Kusumaningrat, yang juga Wakil Redaktur Pelaksana. Mas Pur, panggilan akrabnya, meminta saya menemui Komandan Kodim (Dandim) 0506 Tangerang di rumahnya.

Saya pikir ada apa gerangan? Mengapa saya harus menemui Pak Dandim malam itu juga? Dari sisi jurnalistik, berita itu tidak ada kesalahan.  Mas Pur menjelaskan, Pak Dandim Tangerang  keberatan dengan berita halaman 1 hari itu. Saya diminta menemui Dandim.

Lanjutkan membaca Disemprot Dandim

Kepemimpinan dan Kota Cerdas


Kepemimpinan seseorang memengaruhi kemampuan membangun sebuah kota menjadi kota yang cerdas. Kepemimpinan seorang wali kota atau bupati sebagai kepala daerah dapat dilihat dari kedisiplinan tinggi yang diterapkan.

Persoalannya, dari sedikitnya 500 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, berapa persen pemimpin daerah yang menonjol dalam kepemimpinan sehingga mampu membawa kota dan kabupaten menjadi kota yang cerdas, kota yang hijau, kota yang layak huni?

Kota Cerdas

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara peluncuran Indeks Kota Cerdas Indonesia 2015 di Jakarta Convention Center, Selasa (24/3), menyindir kepala daerah yang terlalu mudah memberi izin kepada investor sehingga tata ruang kota semrawut. Tak tersisa ruang terbuka hijau yang menjadi paru-paru kota.

“Mungkin ini salah satu penyebab Indonesia jarang menjadi juara sepak bola. Di mana tempat anak-anak Indonesia bisa berlari bermain bola? Banyak lapangan bola digusur untuk kepentingan bisnis,” ujar Kalla.

Pemimpin kota tak cukup membawa kotanya menjadi cerdas dalam urusan teknologi, tetapi juga bagaimana membawa warga kotanya memiliki disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum mendisiplinkan warga kota, pemimpin di sebuah kota harus mampu mendisiplinkan diri sendiri lebih dahulu. Bukan sekadar soal waktu, melainkan disiplin dalam menegakkan peraturan.

Bagaimana mengajak warga tidak membuang sampah sembarangan? Bagaimana menyadarkan warga untuk tidak membuang sampah ke sungai dan mengingatkan warga untuk memfungsikan gorong-gorong sebagai saluran air?

Disiplin warga kota di jalan raya juga penting ditegakkan. Bagaimana bisa pengendara motor dibiarkan melawan arus tanpa ditindak polisi lalu lintas? Bagaimana pengendara tanpa mengantongi surat izin mengemudi yang masih berlaku dapat seenaknya lalu lalang?

Pemandangan ini terlihat sehari-hari di Jakarta dan kota-kota di Bodetabek. Mengapa hal-hal semacam ini dibiarkan selama bertahun-tahun? Gubernur atau wali kota baru selalu mendapat “warisan” dari kepala daerah sebelumnya.

Membangun disiplin warga kota memang bukan perkara mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Salah satu contoh nyata adalah kota-negara Singapura. Di bawah kepemimpinan yang kuat dari seorang Lee Kuan Yew, Singapura dalam waktu setengah abad berhasil mengubah diri dari kampung nelayan yang kumuh pada tahun 1960-an menjadi salah satu pusat jasa, keuangan, dan perdagangan dunia yang modern.

Lanjutkan membaca Kepemimpinan dan Kota Cerdas

Kota yang Ramah bagi Pejalan Kaki


ROBERT ADHI KSP

Mengapa Jakarta dan kota-kota di Indonesia tidak ramah bagi pejalan kaki? Pertanyaan ini dilontarkan sejak bertahun-tahun silam. Anehnya, banyak pejabat daerah seakan tidak peduli dengan kebutuhan mendasar warga kota tersebut.

Kota yang Ramah bagi Pejalan Kaki

Banyak kota besar di Indonesia melupakan membangun kawasan pejalan kaki. Jakarta, misalnya. Meski kawasan pedestrian sudah tersedia di beberapa lokasi di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan Sudirman, itu belum cukup membuat Jakarta dapat dijuluki sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki.

Jakarta hanya memberi tempat bagi pejalan kaki di jalan utama yang menjadi etalase kota. Namun, banyak sudut kota ini yang tidak ramah untuk pejalan kaki. Seolah pejalan kaki bukan warga negara yang perlu dihargai. Kota ini hanya memberi tempat untuk kendaraan bermotor roda empat dan roda dua.

Pejalan kaki belum mendapat tempat terhormat di kota ini. Lihatlah, misalnya, ketika para pengguna kereta rel listrik commuter line keluar dari stasiun-stasiun. Apakah mereka dapat berjalan kaki dengan leluasa atau harus bersusah payah mencapai halte atau berjalan kaki di trotoar yang sudah diokupasi pedagang kaki lima ataupun menjadi tempat tidur tunawisma?

Jakarta mungkin sudah pernah membangun trotoar bagi pejalan kaki. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, banyak trotoar berubah fungsi menjadi tempat bagi pedagang kaki lima. Kawasan pedestrian pun dengan cepat berubah fungsi. Pengawasan pemerintah lemah. Siapa yang bertanggung jawab?

Lanjutkan membaca Kota yang Ramah bagi Pejalan Kaki

Momentum Berbenah


ROBERT ADHI KSP

Sebagian wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya terendam lagi pada Senin (9/2) dan Selasa ini. Selain akibat curah hujan yang tinggi, banjir kali ini juga disumbang oleh kondisi alam, yakni pasang laut atau rob.

Tidak hanya terjebak banjir, warga  juga mengalami kemacetan lalu lintas yang menggila. Maka, lengkaplah penderitaan warga; terjebak banjir dan kemacetan. Di media sosial, banyak pengguna media sosial mempertanyakan kinerja   jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Banjir adalah persoalan kronis Jakarta. Bahkan, sejak zaman kolonial Belanda, ketika masih bernama Batavia, Jakarta sudah kebanjiran, yaitu pada 1621, 1654, 1873, dan 1918. Pada beberapa dekade terakhir, banjir besar kerap terjadi, di antaranya pada 1979, 1996, 1999, 2002, 2007, dan 2012.

Momentum BerbenahApakah banjir pada awal 2015 termasuk besar? Besar atau tidak, relatif. Meski banjir kali ini bukanlah banjir kiriman dari Bogor, dampaknya tetap besar. Wilayah permukiman di Jakarta Utara cukup banyak, termasuk perumahan elite yang dihuni warga kelas menengah dan pembayar pajak.

Apa yang telah dikerjakan Gubernur  dan jajarannya untuk mengurangi dampak banjir? Tentu tidak cukup hanya dengan mengimbau warga agar tidak membuang sampah ke sungai ataupun menyeret mereka ke pengadilan untuk membayar denda. Juga tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa Jakarta sudah kebanjiran sejak zaman Belanda.

Perlu ada upaya nyata mengurangi dampak banjir. Perbaikan dan pembersihan saluran/gorong-gorong dan pemeriksaan pompa air  perlu  dilakukan setiap waktu, bukan hanya menjelang musim hujan. Selain itu, perlu kebijakan menyeluruh terkait tata ruang Jakarta. Janganlah semua lahan kosong  dijadikan hutan beton! Jakarta juga perlu hutan bakau di pantura,  hutan kota, taman, dan danau!

Publik juga bertanya, bagaimana koordinasi dengan PLN terkait pemadaman listrik yang berdampak pada tidak berfungsinya pompa air sehingga kawasan Istana kemasukan air? Dalam kasus banjir, Gubernur DKI Jakarta  harus tampil sebagai pengendali utama Ibu Kota. Begitu membaca tanda-tanda alam Jakarta bakal kebanjiran, sebaiknya Gubernur  langsung menggelar rapat koordinasi  lintas sektoral.

Dua masalah kronis Jakarta adalah banjir dan kemacetan, ”warisan”  yang belum terpecahkan hingga saat ini.   Gubernur Basuki sebaiknya memfokuskan diri menyelesaikan dua persoalan ini dengan serius. Jangan menganggap banjir dan kemacetan hanya persoalan biasa sehingga hanya ditangani dengan cara yang biasa.

Rakyat Jakarta tentu tidak pernah puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski sudah membayar berbagai pajak kepada pemerintah, warga  belum mendapatkan layanan yang memuaskan. Apalagi jika dikaitkan dengan rencana gaji tinggi yang akan diterima PNS Jakarta.

Gubernur Basuki sebaiknya memberikan target kepada PNS di jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan dua persoalan klasik itu melalui penilaian kinerja yang ketat. Apa yang sudah dilakukan lurah, camat, kepala dinas, wali kota untuk membantu mengurangi banjir dan kemacetan di Ibu Kota? Jika tak ada satu pun yang mampu menyelesaikan ”pekerjaan rumah” itu,  untuk apa PNS digaji tinggi?

Banjir pada awal Februari ini momentum yang baik bagi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan jajarannya untuk berbenah, berubah, dan membuktikan diri bahwa pegawai negeri sipil Jakarta layak mendapat gaji tinggi.   Jangan pernah menganggap banjir dan kemacetan hanya persoalan biasa!

robert.adhiksp@kompas.com

Seputar Gaji Tinggi PNS Jakarta


ROBERT ADHI KSP

KENAIKAN gaji pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengejutkan banyak pihak karena angkanya cukup fantastis dan melampaui gaji PNS instansi pemerintah lainnya. Apakah gaji tinggi PNS DKI Jakarta akan meningkatkan kualitas pelayanan publik?

PNS pelaksana tugas fungsional, seperti pelayanan dan administrasi, akan memperoleh pendapatan mulai dari Rp 9,5 juta sampai Rp 22,6 juta per bulan. Adapun pejabat struktural, seperti lurah, camat, kepala biro, dan kepala badan, akan menerima pendapatan antara Rp 33,7 juta dan Rp 78,7 juta per bulan. Gaji baru PNS DKI Jakarta akan diterima mulai Maret 2015 (Kompas, 3/2/2015).

Gaji baru (take home pay) PNS Jakarta ini angkanya menjadi besar setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerapkan tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis. Kinerja semua PNS akan dinilai dari berbagai aspek. Basuki meyakini PNS Jakarta akan berlomba-lomba bekerja dengan baik dan meraih nilai maksimal tunjangan.

Menurut Basuki, penerapan TKD dinamis bukan pemborosan karena sebelumnya TKD dinamis merupakan anggaran honorarium yang kemudian dialihkan. Selama ini, honorarium untuk pekerjaan teknis dan proyek menghabiskan sampai 40 persen dari total APBD DKI Jakarta. Nilai APBD Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 73 triliun. Setelah dialihkan menjadi TKD dinamis, jumlah dana yang akan dikeluarkan apabila semua kinerja PNS tercapai adalah 24 persen dari total APBD. Dengan demikian, Basuki menyebut TKD dinamis sesungguhnya lebih hemat dibandingkan dengan anggaran honorarium.

Gaji Tinggi PNS DKIKenaikan gaji ini disertai larangan melakukan pungutan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Selama ini masyarakat mengeluhkan pelayanan publik pemerintah, mulai dari lurah, camat, hingga kepala dinas. Lalu, bagaimana pengawasan terhadap kinerja PNS Jakarta? Semua PNS harus mengisi kinerja setiap hari. Laporan itu diserahkan ke atasan masing-masing. Tidak hanya itu. Basuki juga akan mendengarkan laporan dari masyarakat.

Apakah kenaikan pendapatan PNS Jakarta berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik? Inilah yang kita tunggu jawabannya. Mampukah lurah dan camat mengatasi persoalan sampah dan banjir di wilayahnya? Mampukah mereka ikut memantau dan meredam kejahatan di wilayahnya? Mampukah lurah dan camat menihilkan praktik pungutan liar? Mampukah pejabat-pejabat DKI Jakarta menyelesaikan dengan cepat urusan perizinan? Apakah PNS Jakarta akan lebih berdisiplin dan tidak bermalas-malasan lagi?

Meskipun menaikkan penghasilan PNS adalah wewenang gubernur, kebijakan ini menimbulkan implikasi luas, di antaranya bisa menimbulkan kecemburuan nasional PNS di daerah terhadap PNS Jakarta.

Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan ini bisa menjadi cara Gubernur Basuki membuat PNS Jakarta bekerja lebih profesional. Basuki ingin mengubah pandangan negatif publik terhadap PNS, yakni malas, korup, dan lambat. Kita berharap citra PNS DKI Jakarta ke depan menjadi lebih baik. Bekerja dengan disiplin tinggi, tidak menerima pungutan liar dan suap, serta bekerja lebih cepat melayani masyarakat. Namun, apabila tak ada perubahan dalam pola dan sikap kerja PNS, publik tentu wajib menggugat kebijakan ini.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, 3 FEBRUARI 2015

Writing is the Painting of the Voice

%d blogger menyukai ini: