Arsip Kategori: Infrastruktur

Infrastruktur, Perkotaan, Teknologi Informasi

Pusat Kendali dan Aplikasi Digital Permudah Warga

25 April 2017 Robert Adhi Ksp

Di ruangan pusat kendali (command center) di salah satu gedung di kawasan BSD, Tangerang, Banten, terpasang delapan layar televisi. Tiga orang yang bertugas Sabtu (15/4) malam mengamati layar- layar yang terhubung dengan 44 kamera pemantau (CCTV) yang dipasang di sejumlah titik di kawasan kota baru tersebut. Sampai tiga tahun ke depan akan dipasang 300 CCTV di seluruh wilayah yang dibangun pengembang properti ini.

“Pusat kendali ini mengatur lalu lintas, keamanan, dan transportasi bus yang beroperasi di wilayah kami,” kata CEO Sinarmas Land (SML) Michael Widjaja dalam percakapan dengan Kompas, Sabtu lalu. Saat ini jumlah penghuni BSD sekitar 32.000 jiwa. Perkembangan wilayah Serpong yang begitu pesat membuat pengembang swasta ini berpikir perlu membantu pemerintah dan aparat keamanan.

Awalnya saat pelaksanaan Gaikindo Indonesia International Auto Show 2015 digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), wilayah BSD mengalami kemacetan yang luar biasa.

“Sejak itu kami berpikir lalu lintas di wilayah ini perlu diatur dengan bantuan teknologi digital,” kata Michael.

Pada 2016, muncul inisiatif untuk mengembangkan digital hub di BSD. Kebutuhan akan pusat kendali dan inisiatif digital datang pada waktu hampir bersamaan. Command center punterealisasi dalam waktu singkat.

Namun, pengaturan lalu lintas dan keamanan yang terhubung dengan kantor polisi setempat ini belum mencapai seluruh wilayah BSD, baru di wilayah barat BSD.

“Seharusnya wilayah timur BSD, dari Kencana Loka, Sevilla, De Latinos, Griya Loka, Nusa Loka, Anggrek Loka, sampai Giri Loka, dan Puspita Loka juga dijangkau. Toh, mereka juga penghuni BSD,” kata seorang warga BSD. Michael berjanji pada tahap berikutnya wilayah timur juga dijangkau CCTV agar lalu lintas dan keamanan dapat selalu dipantau.

“Command center ini merupakan bagian dari rencana digital hub, kawasan komunitas digital seluas 26 hektar di BSD,” kata cucu taipan Eka Tjipta Widjaja ini. Kawasan komunitas digital ini diproyeksikan menjadi semacam “Silicon Valley” Indonesia.

Digital hub yang dibangun dengan dana Rp 5 triliun itu dilengkapi dengan ruang rapat interaktif, gaming room, VR room, dan lainnya, yang menunjang operasional perusahaan teknologi dan digital, mulai dari usaha rintisan (start up) sampai industri kreatif.

Perusahaan asal Amerika Serikat, Apple Inc, mulai membangun pusat riset di BSD, September mendatang, dan ini akan menjadi pusat riset ketiga di dunia yang dibangun di luar AS.

Kerja sama dengan Qlue

Terkait inisiatif digital, SML bekerja sama dengan Qlue, yang berpengalaman membangun sistem layanan publik digital di seluruh wilayah DKI Jakarta. Lewat aplikasi Qlue, warga Jakarta dapat melaporkan berbagai peristiwa di Ibu Kota, mulai dari kemacetan lalu lintas, banjir, kebakaran, pohon tumbang, sampai aksi kriminal, dan lainnya.

Laporan dan komplain warga langsung direspons pemerintah untuk ditindaklanjuti. Qlue merupakan bagian dari program Jakarta Smart City yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 15 Desember 2015.

SML lalu menggandeng Qlue dan meluncurkan aplikasi One Smile bagi pengguna ponsel dengan sistem operasi Android dan iOS. Melalui aplikasi ini, semua penghuni BSD dan pekerja yang berkantor di kawasan ini mendapatkan informasi tentang transportasi, mulai dari jadwal feeder bus BSD-Jakarta (dengan rute ke Ratu Plaza, Mangga Dua, dan Pasar Baru); BSD City Shuttle (dengan rute ke halte bus Trans-BSD, Icon Centro, kluster De Park, The Breeze, Aeon, ICE); rute bus transjakarta BSD City yang mangkal di samping Giant/Lembur Kuring ke Grogol lewat tol Tangerang- Tomang; sampai jadwal KRL Commuter Line.

Lewat aplikasi One Smile, warga juga dapat membayar iuran pengelolaan lingkungan, tagihan air dan listrik, pembelian voucer kartu prabayar dan pascabayar, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan, serta multifinance. Warga juga dapat memesan makanan lewat Grab- Food dan Go-Food. Pengguna aplikasi ini juga dapat memesan tiket secara daring (online), mulai tiket masuk wahana Ocean Park dan BSD Xtreme Park, sampai tiket acara-acara yang digelar di ICE.

Yang terpenting, warga dapat melaporkan dan menyampaikan komplain ke pengembang SML lewat aplikasi One Smile lewat chat (percakapan online), surat elektronik (e-mail), dan telepon. Pada hari kerja, respons hanya 1-2 menit. Pada akhir pekan, respons ditindaklanjuti pada awal pekan.

Sebenarnya yang paling tepat tampil di depan membangun infrastruktur digital ini adalah pemerintah daerah karena ini menyangkut layanan publik. Inisiatif pengembang swasta SML membangun command center, aplikasi One Smile, dan kawasan komunitas digital (digital hub) perlu diapresiasi.

SML tidak hanya membangun rumah, rumah toko, dan fasilitas pelengkap seperti yang dilakukan pengembang properti umumnya, tetapi juga membuat kawasan ini memiliki “roh dan jiwa”, bukan sekadar deretan bangunan. (ROBERT ADHI KSP)

SUMBER: HARIAN KOMPAS, SENIN 17 APRIL 2017 HALAMAN METROPOLITAN

Infrastruktur, Transportasi

Jalan Lintas Sumatera sejak Dulu Rawan Kejahatan dan Pungli

28 Februari 2017 Robert Adhi Ksp

R. ADHI KUSUMAPUTRA

Jalan Lintas Sumatera diputuskan untuk dibangun tahun 1965 pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Sebenarnya produsen mobil asal Amerika Serikat, Ford, pernah menawarkan Pemerintah Indonesia untuk membangun jalan raya Lintas Sumatera dengan imbalan hanya mobil merek Ford yang boleh beredar di Pulau Sumatera. Namun, tawaran itu ditolak Bung Karno dan Bung Hatta. Andaikan kedua pemimpin negara itu menerima tawaran Ford, Jalan Lintas Sumatera sudah dibangun tahun 1952.

Berita Harian Kompas 24 Juli 1965 berjudul “Jalan Raya Lintas Sumatera Segera Dikerjakan” – ARSIP HARIAN KOMPAS

Menteri Urusan Jalan Raya Lintas Sumatera Ir Bratanata seperti dimuat dalam berita Kompas, Sabtu, 24 Juli 1965, mengatakan, pembangunan Jalan Lintas Sumatera yang dianggap sebagai proyek nasional maharaksasa pada masa itu dilaksanakan sepanjang 2.400 kilometer dan dibagi dalam delapan proyek serta rampung dalam waktu 10 tahun.

Di Lampung, Gubernur Kusno Dhanupojo mengungkapkan, pembangunan jalan lintas Sumatera di wilayahnya sepanjang 240 kilometer. Di sebelah kiri jalan didirikan industri besar, seperti tekstil, dengan perkebunan kapas, penggergajian kayu, pabrik dan sebagainya. Adapun di sebelah kanan jalan dibangun kawasan transmigrasi modern dengan persawahan dan perkampungan modern.

Pembangunan Jalan Lintas Sumatera di Lampung yang diberi sandi ”Operasi Rajabasa” tersebut membuka jalan sepanjang 5 km di kawasan pegunungan, seperti diberitakan Kompas, Selasa, 11 Januari 1966.

Rawan kecelakaan, kejahatan, dan pungli

Bertahun-tahun setelah itu, pada 1979 Kapolri Letjen (Pol) Awaloedin Djamin menyatakan Jalan Lintas Sumatera makin rawan kecelakaan lalu lintas sehingga membutuhkan rambu rambu lalu lintas. Awaloedin, seperti dimuat dalam berita harian Kompas, Senin, 17 September 1979, mengatakan, Jalan Lintas Sumatera tidak sama dengan autobaan di Eropa yang bebas dari permukiman penduduk di kiri kanannya. Di Jalan Lintas Sumatera, setiap jarak tertentu terdapat kampung sehingga diperlukan kehati-hatian para pengemudi di jalan.

Kapolda (dulu disebut Kadapol-II) Sumatera Utara Brigjen Pol JFR Montolalu mengingatkan polisi sudah harus dipersiapkan sejak dini untuk menghadapi tuntutan masyarakat setelah Jalan Lintas Sumatera (Trans-Sumatera Highway) rampung tahun 1983. Montolalu, seperti dikutip Kompas, Sabtu, 21 Maret 1981, menilai, Lintas Sumatera yang membelah Pulau Sumatera dan menghubungkan Aceh sampai Sumatera Selatan-Lampung membuka peluang bagi penjahat “bergerak cepat”. Artinya, dari daerah operasi, mereka dengan cepat bisa melarikan diri ke daerah persembunyian.

Berita tentang pungutan liar di Jalan Lintas Sumatera dari Medan ke Sumatera Selatan-Lampung dimuat di Kompas, Sabtu, 11 Agustus 1984. Pungli yang dilakukan petugas terhadap sopir-sopir bus dan truk merajalela di lokasi tertentu di sepanjang jalan raya Medan-Jakarta. Pungli sering terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung.

SUMBER: KOMPAS.ID SELASA 28 FEBRUARI 2017

Infrastruktur, Pariwisata, Properti

ICE, Rumah Baru bagi Musisi, Pekerja Seni, Pekerja Kreatif

10 Agustus 2015 Robert Adhi Ksp

ROBERT ADHI KSP

Indonesia Convention Exhibition, gedung konvensi dan ekshibisi terbesar di Asia Tenggara, yang berlokasi di BSD City, Tangerang, Banten, menjadi ikon baru dan menjadi “rumah” bagi pekerja seni dan musisi Indonesia.

Dalam bulan Agustus 2015, Indonesia Convention Exhibition (ICE) menampilkan acara-acara seni, mulai dari Teater Koma yang memainkan lakon “Sampek Engtay” yang legendaris, acara musik yang menghadirkan duet Afgan dan Raisa, sampai pada penampilan Magenta Orchestra pimpinan Andi Rianto dengan bintang-bintang musik: Harvey Malaiholo, Ruth Sahanaya, Rossa, Ari Lasso, Judika, Maudy Ayunda, Kunto Aji, dan Zahra Damariva.

Magentra Orchestra pimpinan Andi Rianto (kiri) membawakan karya para komposer Indonesia dengan musisi (dari kiri) Harvey Malaiholo, Ruth Sahanaya, Ari Lasso, Judika, Zahra Damariva, Maudy Ayunda, dan Kunto Aji. Tidak tampak adalah Rossa. Pertunjukan musik digelar di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (9/8/2015) malam. KOMPAS/ROBERT ADHI KSP

Sampek Engtay Teater Koma

Kompas yang menonton pertunjukan “Sampek Engtay” oleh Teater Koma pada Minggu (2/8) siang melihat antusiasme penonton yang memenuhi kursi-kursi di Hall 1 ICE. Selama tiga hari Teater Koma menghibur penonton dengan cerita yang disadur dari legenda Tiongkok tentang kegagalan cinta sepasang kekasih.

Lakon “Sampek Engtay” yang dimainkan Teater Koma di ICE BSD City, awal Agustus lalu, merupakan produksi ke-140 teater pimpinan Ratna Riantiarno itu. Menurut Ratna, lakon “Sampek Engtay”, kisah cinta klasik Tiongkok, tetap menarik penonton meski sudah dipentaskan lebih dari 100 kali sejak 1988.

“Penonton Teater Koma yang berdomisili di Tangerang dan di wilayah selatan Jakarta kini bisa lebih nyaman menjangkau pentas di ICE BSD. Sungguh hal yang membahagiakan karena mereka yang tak sempat menonton pentas-pentas Teater Koma kini punya peluang besar menyaksikan pentas kami di ICE BSD City karena lokasi yang relatif dekat,” ujar Ratna Riantiarno dalam buku panduan.

Dalam lakon “Sampek Engtay” di ICE BSD, yang berperan sebagai Engtay adalah Tuti Hartati, sedangkan yang berperan sebagai Sampek adalah Ade Firman Hakim. Lakon yang dimainkan lebih dari empat jam itu tetap memikat penonton.

Seorang pencinta teater yang tinggal di Serpong, Elfrida, mengatakan, ia senang sekali dapat menyaksikan pentas Teater Koma di ICE BSD. “Sekarang tak perlu bermacet-macet ke Jakarta untuk menikmati seni pertunjukan yang berkualitas. Saya berharap ICE terus menampilkan pertunjukan teater berkualitas,” katanya.

Para pemain Teater Koma memainkan lakon “Sampek Engtay” di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Minggu (2/8) lalu.
KOMPAS/ROBERT ADHI KSP

Lanjutkan membaca ICE, Rumah Baru bagi Musisi, Pekerja Seni, Pekerja Kreatif →

Infrastruktur, Kolom, Properti, Sudut Pandang

ICE dan Gairah MICE di Indonesia

29 Juli 2015 Robert Adhi Ksp

ROBERT ADHI KSP

Indonesia Convention Exhibition, gedung konvensi dan ekshibisi yang dibangun di lahan seluas 22 hektar di kawasan BSD City, Tangerang, Banten, akan menggairahkan industri MICE (meeting, incentive, conference, and exhibition) di Indonesia.

Indonesia Convention Exhibition (ICE) yang kini memiliki luas 117.257 meter persegi dan kelak akan memiliki luas sampai 200.000 meter persegi merupakan gedung konvensi dan ekshibisi terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Jika ICE diperluas hingga 200.000 meter persegi, gedung konvensi dan ekshibisi itu akan berada di posisi dua besar di Asia, di bawah China Import and Export Fair Complex di Guangzhou, Tiongkok (338.167 meter persegi).

Indonesia Convention Exhibition (ICE) merupakan gedung MICE terbesar di Asia Tenggara. Dibangun di lahan seluas 22 hektar di BSD City, Tangerang, Banten, ICE menjadi ikon MICE dan kebanggaan Indonesia. FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KSP — Indonesia Convention Exhibition (ICE) merupakan gedung MICE terbesar di Asia Tenggara. Dibangun di lahan seluas 22 hektar di BSD City, Tangerang, Banten, ICE menjadi ikon MICE dan kebanggaan Indonesia.
FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KSP

Saat ini ICE memiliki luas 117.257 meter persegi dan menjadi gedung konvensi dan ekshibisi terbesar dan terluas di Asia Tenggara, serta salah satu yang terbesar di Asia. ICE di atas Singapore Expo (SGExpo) seluas 92.000 meter persegi, Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre (82.000 meter persegi), Jakarta International Expo (JIExpo) yang memiliki luas 74.171 meter persegi, Hongkong Convention and Exhibition Center (HKCEC) seluas 72.991 meter persegi, dan Jakarta Convention Center (JCC) seluas 35.000 meter persegi.

Jika luasnya sudah 200.000 meter persegi, posisi ICE akan berada di atas Shanghai New International Expo Centre di Shanghai, Tiongkok (199.741 meter persegi), IMPACT Exhibition and Convention Center di Nonthaburi, Thailand (140.283 meter persegi), Guangdong Modern International Exhibition Center di Dongguan, Tiongkok (116.128 meter persegi), KINTEX di Goyang-si, Korea Selatan (108.696 meter persegi), China International Exhibition Center di Beijing, Tiongkok (106.838 meter persegi), Shenzhen Convention & Exhibition Center di Shenzhen, Tiongkok (104.980 meter persegi), Singapore Expo Convention Center (100.335 meter persegi), Tokyo Big Sight di Tokyo, Jepang (80.825 meter persegi), dan Cotai Expo di Makau (75.251 meter persegi).

Namun, berapa pun posisi ICE di Asia, yang pasti kehadiran ICE di BSD City bakal menggairahkan industri MICE di Indonesia dan Asia. ICE dioperasikan oleh Deutsche Messe, perusahaan operator global asal Jerman yang diakui dunia. Deutsche Messe adalah organizer pameran dagang terkemuka, di antaranya Hannover Messe, CeBIT, CeMAT, Domotex, dan LIGNA. Deutsche Messe juga operator Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), venue paling sukses di Asia.

Saat ini ICE memiliki sepuluh ruangan dengan luas total 50.000 meter persegi; ruang konvensi seluas 4.000 meter persegi, berkapasitas 10.000 orang; 33 ruang rapat berbagai ukuran; area outdoor seluas 50.000 meter persegi; dan area selasar seluas 12.000 meter persegi.

Indonesia Convention Exhibition (ICE) memiliki ruang konvensi (grand ballroom) seluas 4.000 meter persegi. FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KSP — Indonesia Convention Exhibition (ICE) memiliki ruang konvensi (grand ballroom) seluas 4.000 meter persegi.
FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KSP

Lanjutkan membaca ICE dan Gairah MICE di Indonesia →

Infrastruktur, Kolom, Sudut Pandang, Transportasi

Menunggu Janji MRT dan LRT Terwujud

14 April 2015 Robert Adhi Ksp

ROBERT ADHI KSP

Wajah transportasi Jakarta akan berubah menjelang penyelenggaraan Asian Games 2018 mendatang. Transportasi massal cepat (MRT) jurusan Lebak Bulus-Bundaran HI diharapkan sudah terwujud. Light rail transit rute Cibubur-Cawang-Grogol yang dibangun konsorsium BUMN juga ditargetkan rampung pada 2018.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mendukung rencana pembangunan kereta api ringan (LRT) di Jakarta. Dari tujuh rute yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dua rute diprioritaskan dan ditargetkan rampung sebelum Asian Games 2018. Dua rute LRT itu adalah Kebayoran Lama-Kelapa Gading dan Kelapa Gading-Kemayoran-Pesing-Bandara Soekarno-Hatta.

Kabar ini menggembirakan dan membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi massal berbasis rel menjadi perhatian serius pemerintahan Jokowi. Presiden meminta agar pembangunan MRT dan LRT dilanjutkan ke rute Cikarang-Balaraja (timur-barat) sehingga wilayah Jabodetabek saling terhubung dengan moda transportasi massal secara mudah dan cepat.

Publik tentu berharap pembangunan MRT dan LRT di Jakarta betul-betul terwujud nyata karena publik sudah bosan dengan wacana dan janji yang disampaikan para pemimpin negeri ini.

Pembangunan infrastruktur MRT dan LRT memang sudah menjadi kebutuhan kota Jakarta. Pembangunan moda transportasi massal sebenarnya sudah direncanakan sejak lebih dari seperempat abad silam, sejak pemerintahan Presiden Soeharto.

Lanjutkan membaca Menunggu Janji MRT dan LRT Terwujud →

Duduk Perkara, Infrastruktur, Pariwisata

KEK Tanjung Lesung dan Pariwisata Banten

23 Februari 2015 Robert Adhi Ksp

ROBERT ADHI KSP

Hari Senin (23/2), Presiden Joko Widodo meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung di Provinsi Banten. Pemerintah berkeinginan kawasan Tanjung Lesung menjadi salah satu pusat wisata berkelas internasional yang berbasis maritim.

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK) Tanjung Lesung meliputi kawasan seluas 1.500 hektar dan memiliki garis pantai sepanjang 13 kilometer, menyimpan keindahan panorama wisata alam mulai dari Pantai Anyer dan Pantai Carita di utara, Tanjung Lesung, hingga Taman Nasional Ujung Kulon di selatan, juga Gunung Anak Krakatau dan Pulau Umang. Menurut rencana, di kawasan ini akan dibangun hotel, sekolah pariwisata, dan sarana pendukung lainnya.

Kawasan wisata yang relatif sudah ”jadi” adalah kawasan pariwisata Tanjung Lesung, yang dikembangkan konsorsium PT Banten West Java, anak perusahaan Jababeka. Tempat wisata yang terletak di sebuah semenanjung kecil di deretan selatan kawasan pantai barat Selat Sunda ini mudah ditempuh setelah jalan menuju ke lokasi ini diperbaiki.

Tanjung Lesung memang ibarat perawan cantik yang setelah didandani rapi, mulai dilirik banyak lelaki. Berlokasi di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, kawasan wisata terpadu Tanjung Lesung dapat ditempuh dalam waktu antara 2,5 jam dan 3 jam dari Jakarta melalui Tol Jakarta-Merak dengan jarak tempuh sekitar 160 kilometer.

Burung camar bergembira menyambut matahari terbit di Tanjung Lesung.
FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KSP

Tidak mulus

Namun, yang menjadi persoalan adalah infrastruktur jalan tidak selamanya mulus. Apabila musim hujan tiba, jalan rusak dan hancur. Waktu tempuh bisa lebih panjang. Sudah waktunya dibangun jalan bebas hambatan yang memudahkan wisatawan menuju lokasi.

Menikmati matahari terbit di Tanjung Lesung. FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KSP — Menikmati matahari terbit di Tanjung Lesung.
FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KSP

Lanjutkan membaca KEK Tanjung Lesung dan Pariwisata Banten →

Infrastruktur, Kepemimpinan, Pariwisata, Sudut Pandang

Pariwisata Sektor Unggulan Nasional

17 Februari 2015 Robert Adhi Ksp

ROBERT ADHI KSP

Presiden Joko Widodo menetapkan sektor pariwisata sebagai bisnis unggulan nasional, menargetkan 12 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang tahun 2015 dengan penerimaan devisa negara sebanyak 12 miliar dollar AS.

Dalam rapat kabinet terbatas bidang pariwisata di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2), Presiden Joko Widodo menyampaikan keyakinannya bahwa sektor pariwisata mampu menjadi sektor unggulan yang memacu pertumbuhan ekonomi. Presiden mewajibkan semua kementerian mendukung kebijakannya.

Untuk itu, pemerintah menaikkan anggaran promosi pariwisata secara drastis empat kali lipat, dari Rp 300 miliar per tahun menjadi Rp 1,2 triliun per tahun. Angka itu menunjukkan komitmen Presiden yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan sektor pariwisata dan menjadikan sektor ini primadona. Indonesia yang memiliki beragam budaya dan keindahan alam dari Sabang sampai Merauke harus menjadi daya tarik wisatawan.

Data Kementerian Pariwisata menunjukkan, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia melalui 19 pintu utama dan pintu lainnya sepanjang 2014 tercatat 9.435.411 orang, atau naik 7,19 persen dibandingkan dengan jumlah wisman yang datang sepanjang 2013 (sebanyak 8.802.129 orang). Wisman terbanyak yang datang ke Indonesia pada 2014 berasal dari Singapura (1,51 juta), diikuti Malaysia (1,27 juta), Australia (1,098 juta), dan Tiongkok (959.231 orang).

Semua daerah di Indonesia, menyimpan keindahan alam tiada tara, mulai dari pegunungan, hutan, pantai biru, sampai biota di bawah laut. Bahkan, masih banyak keindahan tersembunyi. Keindahan alam dari ujung barat hingga ujung timur itu sesungguhnya merupakan anugerah Tuhan untuk bangsa Indonesia. Apabila dikelola dengan baik, keindahan alam Indonesia ini berpotensi besar untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

Kebijakan Presiden Joko Widodo menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan harus didukung penuh, terutama agar Indonesia makin cepat lepas landas. Semua sektor harus dikerahkan untuk mempromosikan keindahan Indonesia sehingga makin banyak orang asing tahu bahwa Indonesia benar-benar the truly Asia, yang memiliki destinasi wisata paling lengkap di dunia. Semuanya ada!

Pemerintah juga harus memanfaatkan pertumbuhan kelas menengah Indonesia, yang makin sering melakukan perjalanan ke beberapa tempat wisata. Prakiraan McKinsey Global Institute, jumlah kelas menengah Indonesia 145 juta pada 2030. Angka ini betul-betul berkah bagi Indonesia dan potensi itu harus dimanfaatkan secara maksimal.

Target Presiden menjadikan sektor pariwisata sektor unggulan bukan hal berlebihan. Pada 2014, sektor pariwisata di posisi keempat penyumbang devisa negara (10,054 juta dollar AS), di bawah migas, batubara, dan minyak sawit. Tahun 2015, posisinya tidak jauh berbeda. Namun, tidak salahnya apabila pada tahun-tahun mendatang sektor pariwisata melesat ke tiga besar penyumbang devisa negara.

Untuk mewujudkan itu, pemerintah harus bekerja keras. Selama bertahun-tahun lamanya, Indonesia masih menghadapi persoalan klasik, yaitu keterbatasan infrastruktur. Agar dapat bersaing dengan negara-negara lain yang juga mengandalkan sektor pariwisata, Indonesia harus membangun berbagai infrastruktur pendukung, mulai dari bandara, pelabuhan, jalan, akomodasi, hingga lainnya. Segera wujudkan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah. Bukan saatnya lagi berwacana!

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 17 FEBRUARI 2015

Infrastruktur, Perkotaan, Sudut Pandang, Transportasi

Pembangunan LRT dan Kemacetan di Ibu Kota

27 Januari 2015 Robert Adhi Ksp

ROBERT ADHI KSP

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana membangun kereta ringan (light rail transit) sebagai salah satu moda transportasi massal di Ibu Kota. Pembangunan LRT itu tidak akan menggunakan dana APBD DKI Jakarta, tetapi dari dana para pengembang yang memiliki proyek properti di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pekan lalu menggelar rapat dengan para pengembang yang akan menyandang dana pembangunan kereta ringan (LRT) tersebut. (Kompas.com, 22/1/2015). LRT dipilih karena tidak banyak membebaskan lahan dan dapat dibangun di atas jalan-jalan yang sudah ada. LRT juga lebih fleksibel karena dapat dibangun di antara gedung-gedung jangkung. Kapasitas daya angkut LRT juga lebih besar dibandingkan dengan monorel dan bustransjakarta.

Menurut rencana, akan ada tujuh rute LRT, yaitu Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21.6 kilometer), Tanah Abang-Pulomas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Internasional Soekarno-Hatta (18,5 km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

Pengembang yang akan terlibat dalam pembangunan LRT Jakarta adalah Agung Sedayu Group, Agung Podomoro Group, JIExpo, PT Intiland, Lippo Group, Panin Group, Summarecon Agung, dan Pakuwon Group. Dua BUMD DKI Jakarta yang terlibat adalah PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Para pengembang ini memiliki berbagai proyek properti di Jakarta. Masuk akal apabila para pengembang itu ramai-ramai sepakat membangun LRT yang akan melintasi lokasi properti mereka. Selain akan membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta, kehadiran LRT akan memberi nilai tambah bagi properti itu.

LRT yang akan melintasi gedung perkantoran, apartemen, dan pusat perbelanjaan yang dibangun dan dioperasikan para pengembang itu diharapkan dapat mengurangi penggunaan mobil dan motor di Jakarta. Bagaimanapun, kehadiran mal-mal di seputar Jakarta ikut memberi kontribusi pada kemacetan lalu lintas.

Upaya Pemprov DKI Jakarta dan para pengembang properti itu layak didukung. Apalagi pembangunan LRT ini salah satu upaya menyambut Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 2018 (bersama Palembang di Sumatera Selatan).

Publik berharap pembangunan LRT bersinergi dengan transportasi massal cepat (MRT), KRL Commuter Line Jabodetabek, dan bus transjakarta. Masyarakat sudah lama mendambakan transportasi publik yang nyaman, aman, manusiawi, dan saling terhubung di Ibu Kota.

Sudah saatnya Jakarta memiliki sistem transportasi massal berkualitas internasional yang sama baiknya dengan kota-kota di dunia. Pemerintah harus memberi alternatif bagi warganya untuk melakukan mobilitas dan aktivitas. Kalau tidak naik mobil atau motor, warga harus menggunakan alternatif apa? Pemerintah tidak cukup dengan melarang kendaraan melintasi jalan tertentu, menaikkan pajak kendaraan, atau menerapkan jalan berbayar, tetapi juga wajib menyediakan transportasi massal yang baik. Publik berharap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dapat mewujudkan harapan tersebut.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 27 JANUARI 2015

Infrastruktur, Kepemimpinan, Perkotaan, Sudut Pandang, Transportasi

Menyoal Pembatasan Usia Kendaraan

20 Januari 2015 Robert Adhi Ksp 1 Komentar

ROBERT ADHI KSP

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana membatasi usia kendaraan bermotor di Jakarta maksimal 10 tahun.

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sesungguhnya bukanlah solusi yang bijak. Mengapa? Pemerintah tidak punya hak melarang warga negara memiliki kendaraan, berapa pun usianya. Mobil tua yang usianya lebih dari 10 tahun, kalau dirawat dengan baik, tentu masih bisa berfungsi. Jadi, apa masalahnya?

Pemprov Jakarta tidak boleh semena-mena dengan beranggapan semua warga Ibu Kota memiliki daya beli yang kuat. Harus diingat, tidak semua orang mampu membeli mobil baru. Masih banyak warga yang, karena keterbatasan dana, terpaksa membeli mobil bekas. Mereka dipaksa keadaan untuk membeli mobil karena pemerintah belum mampu menyediakan transportasi publik yang memadai.

Pemerintah sebaiknya fokus menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman lebih dahulu. Apakah layanan bus transjakarta sudah dibenahi? Apakah bus-bus yang berumur tua, reyot, dan alat pendingin tak berfungsi maksimal sudah diganti dengan bus yang baru? Apakah jangkauan layanan bus transjakarta sudah diperluas hingga ke jantung wilayah permukiman di Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi? Pada kenyataannya, layanan bus transjakarta masih belum maksimal. Masih banyak keluhan pengguna bus transjakarta, mulai dari kondisi bus sampai waktu tunggu yang terlalu lama.

Pemprov Jakarta juga harus mendukung penuh PT Kereta Api Indonesia Jabodetabek yang mengoperasikan commuter line di wilayah Jabodetabek. Dukungan itu bisa dalam bentuk kemudahan akses dari dan ke stasiun-stasiun. Penumpang kereta rel listrik (KRL) yang baru turun dari stasiun KRL dengan mudah mencari angkutan umum ke tempat kerja. Pemerintah daerah juga wajib membangun trotoar di seputar stasiun agar penumpang dengan mudah berjalan kaki dari dan ke stasiun. Sejauh ini, fasilitas bagi pejalan kaki masih sangat kurang! Kalaupun ada, fungsinya berubah menjadi lokasi pedagang kaki lima. Sungguh memprihatinkan!

Dukungan yang sama harus diberikan pemda di Bodetabek. Selain memperluas lahan parkir di dekat stasiun agar konsep park and ride diterapkan, pemda juga wajib memperlebar akses ke stasiun dan menyediakan angkutan umum. Intinya, stasiun-stasiun KRL di Jabodetabek dipercantik dan ramah bagi penggunanya.

Pemprov DKI Jakarta sebaiknya mempercepat penyelesaian pembangunan transportasi massal cepat (MRT) agar dapat digunakan warga. Selesaikan semua persoalan yang menghambat agar MRT dapat beroperasi tepat waktu. Pemprov sebaiknya juga segera menerapkan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Pajak progresif bagi pemilik kendaraan yang memiliki kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya juga lebih logis. Pemprov perlu merealisasikan jalur khusus sepeda yang aman di wilayah Ibu Kota untuk mendorong lebih banyak orang beralih naik sepeda. Pengendara motor yang memasuki jalur sepeda harus ditilang!

Banyak solusi lain yang lebih pas untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. Publik berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikap bijak dan manusiawi dalam mengeluarkan kebijakan. Apabila layanan transportasi publik sudah aman dan nyaman di seluruh Jabodetabek, tentu otomatis akan banyak warga yang beralih ke transportasi publik.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 20 JANUARI 2015

Infrastruktur, Perkotaan, Sudut Pandang

Saatnya Memberi Tempat bagi Pejalan Kaki

6 Januari 2015 Robert Adhi Ksp

ROBERT ADHI KSP

Sudah saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah kota-kabupaten di sekitar Jakarta memberi fasilitas bagi pejalan kaki. Hingga saat ini, Jakarta dan kota-kota penyangganya sangat tidak ramah pada pejalan kaki.

Di kota-kota besar di dunia, pejalan kaki mendapat tempat terhormat. Singapura, misalnya, menyediakan kawasan pejalan kaki yang lebar sehingga orang leluasa berjalan kaki tanpa khawatir disenggol kendaraan. Di Shanghai, Tiongkok, kawasan belanja Nanjing Road menyediakan tempat bagi pejalan kaki. Demikian pula kota-kota di Eropa, seperti Paris, Amsterdam, dan London. Kota-kota yang memiliki sistem tranpsortasi massal yang terintegrasi menyediakan tempat yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki.

Namun, bagaimana dengan Jakarta dan kota-kota penyangganya? Masih banyak trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki malah dibiarkan diokupasi pedagang kaki lima atau pihak lain.

Ketika banyak pekerja komuter menggunakan kereta api sebagai angkutan menuju tempat kerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengabaikan penyediaan tempat bagi pejalan kaki yang nyaman dari dan ke stasiun-stasiun kereta. Ambil contoh Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat. Mereka yang akan ke stasiun atau baru keluar dari stasiun kesulitan berjalan kaki dengan perasaan aman karena cemas sewaktu-waktu dapat disenggol kendaraan yang melaju kencang. Trotoarnya sempit. Itu pun masih terganggu dengan kehadiran bangunan posko dan warung kaki lima. Ini hanya salah satu contoh.

Pemerintah kota dan kabupaten di pinggiran Jakarta juga harus menyediakan tempat bagi pejalan kaki agar mereka yang akan ke dan dari stasiun kereta dan terminal merasa nyaman.

Bukan hanya trotoar di sekitar stasiun dan terminal yang perlu disediakan pemerintah, tetapi juga di kawasan-kawasan belanja. Apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membangun trotoar di kawasan-kawasan belanja? Pusat perbelanjaan yang berdekatan, seperti Mal Taman Anggrek dan Central Park, seharusnya saling terhubung dan dapat diakses melalui trotoar pejalan kaki. Demikian juga Plaza Indonesia, Grand Indonesia, dan Thamrin City yang berdekatan sebaiknya dapat diakses pejalan kaki melalui trotoar yang nyaman.

Fasilitas bagi pejalan kaki juga bisa disediakan melalui terowongan bawah tanah. Di Fukuoka, Jepang, misalnya, antara satu pusat perbelanjaan dan lainnya bisa terhubung satu sama lain melalui kawasan pejalan kaki bawah tanah. Demikian pula di Singapura dan kota-kota lainnya di mancanegara. Di Jakarta, kawasan belanja Senayan, misalnya, sebaiknya terhubung satu sama lain dan bisa diakses pejalan kaki melalui terowongan bawah tanah. Plaza Senayan, Senayan City, Senayan Trade Center, dan fX Sudirman, bahkan sampai ke Pacific Place di SCBD.

Kita berharap fasilitas pejalan kaki ini disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bekerja sama dengan para pengembang. Apalagi bila MRT dan kereta bandara sudah beroperasi, kebutuhan fasilitas bagi pejalan kaki harus menjadi prioritas.

Publik mengharapkan keberpihakan pemerintah pada pejalan kaki. Kini sudah waktunya, pemerintah memberi tempat terhormat bagi pejalan kaki!

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 6 JANUARI 2015

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Sukai ini:

Bagikan ini:

Sukai ini:

Bagikan ini:

Sukai ini:

Bagikan ini:

Sukai ini:

Bagikan ini:

Sukai ini:

Bagikan ini:

Sukai ini:

Writing is the Painting of the Voice