Arsip Kategori: Transportasi

Jalan Lintas Sumatera sejak Dulu Rawan Kejahatan dan Pungli


R. ADHI KUSUMAPUTRA

Berita Harian Kompas 24 Juli 1965 berjudul “Jalan Raya Lintas Sumatera Segera Dikerjakan” – ARSIP HARIAN KOMPAS

Menteri Urusan Jalan Raya Lintas Sumatera Ir Bratanata seperti dimuat dalam berita Kompas, Sabtu, 24 Juli 1965, mengatakan, pembangunan Jalan Lintas Sumatera yang dianggap sebagai proyek nasional maharaksasa pada masa itu dilaksanakan sepanjang 2.400 kilometer dan dibagi dalam delapan proyek serta rampung dalam waktu 10 tahun.

Di Lampung, Gubernur Kusno Dhanupojo mengungkapkan, pembangunan jalan lintas Sumatera di wilayahnya sepanjang 240 kilometer. Di sebelah kiri jalan didirikan industri besar, seperti tekstil, dengan perkebunan kapas, penggergajian kayu, pabrik dan sebagainya. Adapun di sebelah kanan jalan dibangun kawasan transmigrasi modern dengan persawahan dan perkampungan modern.

Pembangunan Jalan Lintas Sumatera di Lampung yang diberi sandi ”Operasi Rajabasa” tersebut membuka jalan sepanjang 5 km di kawasan pegunungan, seperti diberitakan Kompas, Selasa, 11 Januari 1966.

Rawan kecelakaan, kejahatan, dan pungli

Bertahun-tahun setelah itu, pada 1979 Kapolri Letjen (Pol) Awaloedin Djamin menyatakan Jalan Lintas Sumatera makin rawan kecelakaan lalu lintas sehingga membutuhkan rambu rambu lalu lintas. Awaloedin, seperti dimuat dalam berita harian Kompas, Senin, 17 September 1979, mengatakan, Jalan Lintas Sumatera tidak sama dengan autobaan di Eropa yang bebas dari permukiman penduduk di kiri kanannya. Di Jalan Lintas Sumatera, setiap jarak tertentu terdapat kampung sehingga diperlukan kehati-hatian para pengemudi di jalan.

Kapolda (dulu disebut Kadapol-II) Sumatera Utara Brigjen Pol JFR Montolalu mengingatkan polisi sudah harus dipersiapkan sejak dini untuk menghadapi tuntutan masyarakat setelah Jalan Lintas Sumatera (Trans-Sumatera Highway) rampung tahun 1983. Montolalu, seperti dikutip Kompas, Sabtu, 21 Maret 1981, menilai, Lintas Sumatera yang membelah Pulau Sumatera dan menghubungkan Aceh sampai Sumatera Selatan-Lampung membuka peluang bagi penjahat “bergerak cepat”. Artinya, dari daerah operasi, mereka dengan cepat bisa melarikan diri ke daerah persembunyian.

Berita tentang pungutan liar di Jalan Lintas Sumatera dari Medan ke Sumatera Selatan-Lampung dimuat di Kompas, Sabtu, 11 Agustus 1984. Pungli yang dilakukan petugas terhadap sopir-sopir bus dan truk merajalela di lokasi tertentu di sepanjang jalan raya Medan-Jakarta. Pungli sering terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung.

 

 

 

Pengalaman Kompas yang ikut menumpang bus Medan-Jakarta akhir Juli-awal Agustus 1984 menunjukkan, pungli terjadi di wilayah Kotabumi dan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Para petugas terang-terangan meminta uang. Sopir juga menyiapkan uang saat bus dan truk melintas di pos Tebingtinggi-Medan.

Aksi kriminal di Jalan Lintas Sumatera terus terjadi, bahkan hingga 2017. Pungli dan kejahatan semacam ”bajing loncat” dan aksi premanisme tetap merajalela.

 

SUMBER: KOMPAS.ID SELASA 28 FEBRUARI 2017

Iklan

Menunggu Janji MRT dan LRT Terwujud


ROBERT ADHI KSP

Wajah transportasi Jakarta akan berubah menjelang penyelenggaraan Asian Games 2018 mendatang. Transportasi massal cepat (MRT) jurusan Lebak Bulus-Bundaran HI diharapkan sudah terwujud. Light rail transit rute Cibubur-Cawang-Grogol yang dibangun konsorsium BUMN juga ditargetkan rampung pada 2018.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mendukung rencana pembangunan kereta api ringan (LRT) di Jakarta. Dari tujuh rute yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dua rute diprioritaskan dan ditargetkan rampung sebelum Asian Games 2018. Dua rute LRT itu adalah Kebayoran Lama-Kelapa Gading dan Kelapa Gading-Kemayoran-Pesing-Bandara Soekarno-Hatta.

MRTLRTJKT

Kabar ini menggembirakan dan membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi massal berbasis rel menjadi perhatian serius pemerintahan Jokowi. Presiden meminta agar pembangunan MRT dan LRT dilanjutkan ke rute Cikarang-Balaraja (timur-barat) sehingga wilayah Jabodetabek saling terhubung dengan moda transportasi massal secara mudah dan cepat.

Publik tentu berharap pembangunan MRT dan LRT di Jakarta betul-betul terwujud nyata karena publik sudah bosan dengan wacana dan janji yang disampaikan para pemimpin negeri ini.

Pembangunan infrastruktur MRT dan LRT memang sudah menjadi kebutuhan kota Jakarta. Pembangunan moda transportasi massal sebenarnya sudah direncanakan sejak lebih dari seperempat abad silam, sejak pemerintahan Presiden Soeharto.

Lanjutkan membaca Menunggu Janji MRT dan LRT Terwujud

Pembangunan LRT dan Kemacetan di Ibu Kota


ROBERT ADHI KSP
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana membangun kereta ringan (light rail transit) sebagai salah satu moda transportasi massal di Ibu Kota. Pembangunan LRT itu tidak akan menggunakan dana APBD DKI Jakarta, tetapi dari dana para pengembang yang memiliki proyek properti di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pekan lalu menggelar rapat dengan para pengembang yang akan menyandang dana pembangunan kereta ringan (LRT) tersebut. (Kompas.com, 22/1/2015).  LRT dipilih karena tidak banyak membebaskan lahan dan dapat dibangun di atas jalan-jalan yang sudah ada. LRT juga lebih fleksibel karena dapat dibangun di antara gedung-gedung jangkung. Kapasitas daya angkut LRT juga lebih besar dibandingkan dengan monorel dan bustransjakarta.

LRT

Menurut rencana, akan ada tujuh rute LRT, yaitu Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21.6 kilometer), Tanah Abang-Pulomas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Internasional Soekarno-Hatta (18,5 km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

Pengembang yang akan terlibat dalam pembangunan LRT Jakarta adalah Agung Sedayu Group, Agung Podomoro Group, JIExpo, PT Intiland, Lippo Group, Panin Group, Summarecon Agung, dan Pakuwon Group. Dua BUMD DKI Jakarta yang terlibat adalah PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Para pengembang ini memiliki berbagai proyek properti di Jakarta. Masuk akal apabila para pengembang itu ramai-ramai sepakat membangun LRT yang akan melintasi lokasi properti mereka. Selain akan membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta, kehadiran LRT akan memberi nilai tambah bagi properti itu.

LRT yang akan melintasi gedung perkantoran, apartemen, dan pusat perbelanjaan yang dibangun dan dioperasikan para pengembang itu diharapkan dapat mengurangi penggunaan mobil dan motor di Jakarta. Bagaimanapun, kehadiran mal-mal di seputar Jakarta ikut memberi kontribusi pada kemacetan lalu lintas.

Upaya Pemprov DKI Jakarta dan para pengembang properti itu layak didukung. Apalagi pembangunan LRT ini salah satu upaya menyambut Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 2018 (bersama Palembang di Sumatera Selatan).

Publik berharap pembangunan LRT bersinergi dengan transportasi massal cepat (MRT), KRL Commuter Line Jabodetabek, dan bus transjakarta. Masyarakat sudah lama mendambakan transportasi publik yang nyaman, aman, manusiawi, dan saling terhubung di Ibu Kota.

Sudah saatnya Jakarta memiliki sistem transportasi massal berkualitas internasional yang sama baiknya dengan kota-kota di dunia. Pemerintah harus memberi alternatif bagi warganya untuk melakukan mobilitas dan aktivitas. Kalau tidak naik mobil atau motor, warga harus menggunakan alternatif apa? Pemerintah tidak cukup dengan melarang kendaraan melintasi jalan tertentu, menaikkan pajak kendaraan, atau menerapkan jalan berbayar, tetapi juga wajib menyediakan transportasi massal yang baik. Publik berharap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dapat mewujudkan harapan tersebut.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 27 JANUARI 2015

Menyoal Pembatasan Usia Kendaraan


ROBERT ADHI KSP

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana membatasi usia kendaraan bermotor di Jakarta maksimal 10 tahun.

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sesungguhnya bukanlah solusi yang bijak. Mengapa? Pemerintah tidak punya hak melarang warga negara memiliki kendaraan, berapa pun usianya. Mobil tua yang usianya lebih dari 10 tahun, kalau dirawat dengan baik, tentu masih bisa berfungsi. Jadi, apa masalahnya?

Pemprov Jakarta tidak boleh semena-mena dengan beranggapan semua warga Ibu Kota memiliki daya beli yang kuat. Harus diingat, tidak semua orang mampu membeli mobil baru. Masih banyak warga yang, karena keterbatasan dana, terpaksa membeli mobil bekas. Mereka dipaksa keadaan untuk membeli mobil karena pemerintah belum mampu menyediakan transportasi publik yang memadai.

Pembatasan KendaraanPemerintah sebaiknya fokus menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman lebih dahulu. Apakah layanan bus transjakarta sudah dibenahi? Apakah bus-bus yang berumur tua, reyot, dan alat pendingin tak berfungsi maksimal sudah diganti dengan bus yang baru? Apakah jangkauan layanan bus transjakarta sudah diperluas hingga ke jantung wilayah permukiman di Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi? Pada kenyataannya, layanan bus transjakarta masih belum maksimal. Masih banyak keluhan pengguna bus transjakarta, mulai dari kondisi bus sampai waktu tunggu yang terlalu lama.

Pemprov Jakarta juga harus mendukung penuh PT Kereta Api Indonesia Jabodetabek yang mengoperasikan commuter line di wilayah Jabodetabek. Dukungan itu bisa dalam bentuk kemudahan akses dari dan ke stasiun-stasiun. Penumpang kereta rel listrik (KRL) yang baru turun dari stasiun KRL dengan mudah mencari angkutan umum ke tempat kerja. Pemerintah daerah juga wajib membangun trotoar di seputar stasiun agar penumpang dengan mudah berjalan kaki dari dan ke stasiun. Sejauh ini, fasilitas bagi pejalan kaki masih sangat kurang! Kalaupun ada, fungsinya berubah menjadi lokasi pedagang kaki lima. Sungguh memprihatinkan!

Dukungan yang sama harus diberikan pemda di Bodetabek. Selain memperluas lahan parkir di dekat stasiun agar konsep park and ride diterapkan, pemda juga wajib memperlebar akses ke stasiun dan menyediakan angkutan umum. Intinya, stasiun-stasiun KRL di Jabodetabek dipercantik dan ramah bagi penggunanya.

Pemprov DKI Jakarta sebaiknya mempercepat penyelesaian pembangunan transportasi massal cepat (MRT) agar dapat digunakan warga. Selesaikan semua persoalan yang menghambat agar MRT dapat beroperasi tepat waktu. Pemprov sebaiknya juga segera menerapkan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Pajak progresif bagi pemilik kendaraan yang memiliki kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya juga lebih logis. Pemprov perlu merealisasikan jalur khusus sepeda yang aman di wilayah Ibu Kota untuk mendorong lebih banyak orang beralih naik sepeda. Pengendara motor yang memasuki jalur sepeda harus ditilang!

Banyak solusi lain yang lebih pas untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. Publik berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikap bijak dan manusiawi dalam mengeluarkan kebijakan. Apabila layanan transportasi publik sudah aman dan nyaman di seluruh Jabodetabek, tentu otomatis akan banyak warga yang beralih ke transportasi publik.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 20 JANUARI 2015

Transportasi Publik di Jabodetabek


ROBERT ADHI KSP

Kemacetan lalu lintas di Jabodetabek yang semakin menggila membutuhkan solusi terpadu.

Pemerintah tidak cukup mengeluarkan kebijakan menaikkan pajak progresif, menerapkan jalan berbayar (ERP), menaikkan tarif parkir, ataupun melarang sepeda motor melintas di jalan tertentu. Pemerintah harus menyediakan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjadwal.

SudutPandang 23122014Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang patut diapresiasi adalah kepastian membangun jalan layang khusus bus transjakarta koridor XIII rute Ciledug-Blok M-Kapten Tendean sepanjang 9,4 kilometer. Pembangunan akan dimulai April 2015 dan dijadwalkan rampung pada Desember 2016.

Sejak beroperasi tahun 2004, bus transjakarta kini memiliki 12 koridor (210 kilometer) dengan 26 rute layanan di sejumlah wilayah Ibu Kota. Namun, setelah 10 tahun beroperasi, masih banyak keluhan penumpang bus transjakarta, mulai dari kondisi bus yang makin tua dan sakit-sakitan (sering mogok) sampai waktu tunggu yang kian lama. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan jajarannya untuk memperbaiki layanan transportasi publik.

Pemerintah juga sedang merampungkan pembangunan kereta bandara dari Stasiun Manggarai ke Bandara Soekarno-Hatta berjarak 38 kilometer dengan waktu tempuh 54 menit. Lima stasiun yang dilintasi kereta bandara ini, selain Manggarai dan Bandara, juga Stasiun Sudirman Baru, Duri, dan Batuceper. Pemerintah menargetkan proyek itu rampung pertengahan tahun 2015.

Di kawasan bandara, PT Angkasa Pura II sedang membangun kereta yang menghubungkan antarterminal dan lokasi-lokasi tertentu. Proyek ini dijadwalkan beroperasi awal 2016.

Proyek kereta bandara ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas ke arah bandara dan di dalam kawasan bandara. Sudah waktunya bandara internasional di Ibu Kota memiliki transportasi publik yang membanggakan. Kereta bandara ini kelak akan terkoneksi dengan MRT Jakarta yang saat ini dalam tahap pembongkaran media Jalan Fatmawati untuk konstruksi jalur dan stasiun layang MRT.

Bukan hanya Jakarta yang membutuhkan transportasi publik yang nyaman dan aman, melainkan juga kota-kota penyangga di sekitarnya.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, misalnya, mulai awal 2015 mengoperasikan Transanggrek Circle Line yang melintasi jalan-jalan utama di kota itu yang berbatasan dengan Jakarta dan wilayah sekitarnya. Transanggrek yang memiliki empat koridor ini terkoneksi dengan Terminal Pondok Cabe, Stasiun Pondok Ranji, dan Stasiun Rawabuntu, selain juga terhubung dengan pusat perbelanjaan Bintaro Plaza, Bintaro X-Change, dan Mal @Alam Sutera.

Upaya Pemkot Tangerang Selatan ini juga patut diapresiasi karena menyerap kebutuhan masyarakat akan transportasi publik yang nyaman, aman, dan saling terhubung dengan moda transportasi bus dan KRL.

Pesatnya pembangunan di Jabodetabek harus diimbangi dengan penyediaan transportasi publik yang memadai. Pemerintah berhak mengeluarkan kebijakan yang meminimalkan penggunaan kendaraan bermotor di jalan. Namun, pemerintah punya kewajiban menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Sudah saatnya memprioritaskan infrastruktur transportasi publik di Jabodetabek!

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, SELASA 23 DESEMBER 2014

Kemacetan, Transportasi Publik, dan Jalan Baru


Kemacetan di Jakarta

ROBERT ADHI KSP

Kemacetan lalu lintas di Jakarta dan wilayah sekitarnya semakin menggila. Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta ataupun Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) mengalami kemacetan akut. Hampir setiap saat, jalan tol yang seharusnya menjadi jalan bebas hambatan, dipadati kendaraan pribadi dan kendaraan berat. Padahal, pengguna jalan tol sudah membayar ongkos tol belasan ribu sampai puluhan ribu rupiah.

“Setelah JORR W2 (Jakarta Outer Ring Road West 2) Ulujami beroperasi dan tersambung, perjalanan dari Jakarta Timur menuju Serpong yang biasanya 45 menit, kini butuh waktu lebih dari dua jam!” kata seorang pengguna jalan tol, mengeluhkan buruknya layanan JORR. Pengelola jalan tol tidak mampu menertibkan truk kontainer dan trailer yang ”merampok” lajur kendaraan pribadi.

Kemacetan di Jakarta memang semakin menggila. Pertambahan jumlah mobil dan sepeda motor seperti deret ukur, rata-rata 11,2 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan jalan di Jakarta ibarat deret hitung, rata-rata 0,01 persen per tahun. Tidak sebanding!

Jumlah kendaraan bermotor di wilayah Polda Metro Jaya (Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok) sampai 2013 tercatat 16,1 juta unit. Dari jumlah itu, 12 juta di antaranya roda dua dan 4,1 juta roda empat.

Tahun 2012, jumlah kendaraan bermotor tercatat 14,4 juta (terdiri dari 10,7 juta unit roda dua dan 3,6 juta unit roda empat).

Sementara itu, panjang jalan di wilayah DKI Jakarta, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum, tercatat 7.208 kilometer, atau baru memenuhi 60 persen dari total kebutuhan jalan yang sebenarnya. Dengan jumlah penduduk 12 juta jiwa, Jakarta sebenarnya membutuhkan jalan sepanjang 12.000 kilometer.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta mengakibatkan pemborosan bahan bakar minyak, yang apabila dihitung mencapai lebih dari Rp 8 triliun per tahun.

Selama bertahun-tahun, pemerintah seakan menganakemaskan industri otomotif. Jutaan kendaraan bermotor baru menyesaki jalan-jalan di Jakarta. Akan tetapi, saat bersamaan, pemerintah mengabaikan pembangunan jalan baru.

Publik tak punya pilihan lain, dan harus membeli kendaraan bermotor karena transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya tidak saling terkoneksi dengan baik. Bagaimana bisa mencapai tempat kerja tepat waktu apabila sistem transportasi massa di Jakarta belum terintegrasi?

 

Lanjutkan membaca Kemacetan, Transportasi Publik, dan Jalan Baru

Tragedi Sewol di Korsel


SEWOL

ROBERT ADHI KSP

TRAGEDI kapal feri MV Sewol di Korea Selatan yang menenggelamkan ratusan penumpangnya berdampak serius. Pada Minggu (27/4), Perdana Menteri Korea Selatan Chung Hong-won menyampaikan permohonan pengunduran diri menyusul kemarahan rakyat dan keluarga korban penumpang kepada pemerintah memuncak. Pemerintah dinilai tidak mampu merespons krisis dengan cepat dan melakukan penyelamatan penumpang dengan segera.

Permohonan pengunduran diri PM Korsel Chung Hong-won langsung disetujui Presiden Korsel Park Geun-hye.

Lanjutkan membaca Tragedi Sewol di Korsel

MH370 Masih Diselimuti Misteri


Gambar

 

ROBERT ADHI KSP

Hampir sebulan yang lalu, tepatnya 8 Maret 2014, pesawat Malaysia Airlines MH370 dalam penerbangan dari Kuala Kumpur ke Beijing, Tiongkok, hilang kontak. Namun, berita-berita MH370, sebulan ini, lebih banyak berupa spekulasi dan hanya sedikit fakta yang muncul. Hilangnya pesawat Boeing 777-200 ER yang membawa 12 awak dan 227 penumpang itu hingga kini masih diselimuti misteri.

Kabar terakhir yang dilansir pada Senin (7/4), kapal patroli Tiongkok Haixun-01 menangkap sinyal alat perekam data penerbangan (black box) di Samudra Hindia selatan. Suara itu terdengar di kedalaman 4.500 meter. Lanjutkan membaca MH370 Masih Diselimuti Misteri

MH370 dan Pariwisata Malaysia


DUPER MH370 KSP

 

ROBERT ADHI KSP

Tahun 2014 dicanangkan oleh Badan Pariwisata Malaysia menjadi tahun pariwisata ”Visit Malaysia Year”. Menonjolkan ”tagline” ”Truly Asia”, Malaysia menargetkan membawa lebih dari 28 juta turis ke negeri itu sepanjang tahun ini dan berharap menerima 76 miliar ringgit Malaysia atau 23,1 miliar dollar AS pada 2014 ini. Namun, apakah insiden MH370 akan berdampak terhadap pariwisata Malaysia dalam jangka panjang?

 

Malaysia merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata yang populer bagi wisatawan Tiongkok, beberapa tahun terakhir ini. Pada 2013, hampir 1,8 juta warga Tiongkok bepergian ke negara- negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Angka ini naik 14,9 persen dibandingkan dengan tahun 2012.

Lanjutkan membaca MH370 dan Pariwisata Malaysia

Polusi di Kota-kota Besar di Dunia


 Polusi
 
ROBERT ADHI KSP
 
Untuk mengurangi tingkat pencemaran udara di Paris, Pemerintah Perancis membatasi penggunaan mobil pribadi dengan menerapkan kebijakan pelat nomor genap-ganjil. Polusi udara di Paris dalam tingkat berbahaya, 180 mikrogram per meter kubik udara, padahal batas normal 80 mikrogram.

Kebijakan baru itu diterapkan mulai Senin (17/3) di Paris. Kendaraan pribadi berpelat nomor ganjil diizinkan melintasi kota pada hari Senin, sedangkan kendaraan yang bernomor genap diizinkan melintasi kota pada hari Selasa. Demikian seterusnya.

Lanjutkan membaca Polusi di Kota-kota Besar di Dunia

Writing is the Painting of the Voice

%d blogger menyukai ini: