Marwanto Harjowiryono, Maestro Simfoni Perbendaharaan

ROBERT ADHI KSP

Biografi profesional berjudul “Marwanto Harjowiryono, Maestro Simfoni Perbendaharaan – Pengawal ‘Die Hard’ APBN, Pendobrak Reformasi Birokrasi” mengungkap perjalanan karier Marwanto Harjowiryono, tokoh pembaruan yang meninggalkan jejak banyak legacy di Kementerian Keuangan. Marwanto pernah menjadi Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan, Direktur Eksekutif Asian Development Bank, menjabat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Jauh sebelum itu, Marwanto adalah sosok di balik layar penyusunan APBN pada masa krisis Asia. 

Buku ini tidak sekadar memuat berbagai legacy Marwanto Harjowiryono dan aneka pengalamannya bertugas 36 tahun di Kemenkeu, tetapi juga testimoni puluhan narasumber yang menguatkan itu semua. Buku ini layak dibaca oleh generasi muda Kementerian Keuangan dan calon pemimpin di masa depan. Banyak yang dapat dipelajari kaum muda dari kepemimpinan Marwanto Harjowiryono.  Tujuan utama buku biografi profesional ini disusun adalah agar pengetahuan dan pengalaman Pak Marwanto selama 36 tahun tidak hilang begitu saja, tetapi tetap berguna bagi generasi muda Kemenkeu.

Diawali dengan jumpa virtual pada akhir April 2020, pertemuan dengan Pak Marwanto Harjowiryono dilanjutkan dengan wawancara perdana pada pertengahan Mei. Namun buku ini dikerjakan sejak akhir Juni hingga awal September 2020.  Semua wawancara dengan Pak Marwanto dan dengan hampir 50 narasumber dilakukan secara virtual  mengingat buku ini digarap pada masa pandemi Covid-19. Wawancara dengan Pak Marwanto melalui Zoom (lima kali), sedangkan komunikasi melalui WhatsApp untuk kepentingan konten buku, dilakukan hampir setiap hari selama bulan Juli, Agustus, hingga pertengahan September 2020. 

Buku ini rampung pada Oktober 2020 dan direncanakan akan diluncurkan pada Hari Oeang 2020, namun karena Indonesia masih menghadapi masa pandemi Covid19, acara bedah buku baru dapat dilaksanakan pada rangkaian acara Hari Oeang 2021, tepatnya pada 19 Oktober 2021 di Gedung BPPK Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan. Itu pun digelar secara hybrid, daring dan tatap muka terbatas.

Biografi profesional Marwanto Harjowiryono versi e-book dapat diakses secara gratis di tautan ini.

Terima kasih kepada Pak Marwanto Harjowiryono yang selalu bersedia “diganggu” dengan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan konten buku ini. Terutama selama bulan Juli dan Agustus, hampir setiap dinihari (antara pukul 02.00 dan 05.00), penulis berkomunikasi dengan Pak Marwanto melalui WhatsApp dan kadang melalui telepon, untuk memastikan akurasi dan meminta penjelasan lebih jauh, lebih lengkap.

Sebagian besar wawancara dengan puluhan narasumber dilakukan melalui Zoom —termasuk dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi wawancara jarak jauh ini dan memberi gambaran yang benderang tentang sumbangsih Pak Marwanto selama bertugas di Kemenkeu. 

Selain mewawancarai langsung Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati melalui Zoom, penulis juga mewawancarai 17 pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Irjen, Dirjen, dan Staf Ahli), dan tiga orang di antaranya mantan Dirjen yang mengenal langsung sosok Marwanto. Penulis juga mewawancarai 19   pejabat eselon II dan pegawai eselon III Kemenkeu yang memiliki hubungan kerja dengan Marwanto di masa lalu untuk mengetahui lebih mendalam tentang gaya kepemimpinan Pak Marwanto. 

Untuk memberi gambaran menyeluruh tentang figur Pak Marwanto sebagai suami dan sebagai ayah, penulis mewawancarai Ibu Tri Hardiyanti (istri), serta Nur Shabrina Listiyani, Bhaskara Adiwena, dan Malinda Ghassani (anak).  “Mas Marwanto seorang sederhana dan tidak neko-neko, sejak awal saya mengenalnya sampai sekarang,” kata Yanti, sang istri.   

Mas Marwanto seorang sederhana dan tidak neko-neko, sejak awal saya mengenalnya sampai sekarang.

TRI HARDIYANTI, ISTRI MARWANTO

Menjelang finalisasi pengerjaan buku pada bulan Agustus 2020, penulis berdiskusi dengan Pak Marwanto tentang judul buku ini. Setelah melalui beberapa kali diskusi, akhirnya disepakati judul utama adalah “Marwanto, Maestro Simfoni Perbendaharaan”. Ini bermakna Marwanto seorang maestro atau konduktor yang memimpin “orkestra simfoni” Ditjen Perbendaharaan sehingga menghasilkan karya yang indah. Tugas Marwanto di Ditjen Perbendaharaan memang menjadi “roh” isi buku ini dan dimuat dalam Bab Satu, Delapan, dan Sembilan.  Sedangkan subjudul “Pengawal Die Hard APBN, Pendobrak Reformasi Birokrasi” menunjukkan keahlian lain Marwanto dalam penyusunan APBN dan kepiawaiannya ketika menjadi Kepala Pelaksana Harian Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan.

Buku ini diberi Prolog oleh Pak Agus Martowardojo (Menkeu 2010-2013), Pak M. Chatib Basri (Menkeu 2013-2014), dan Pak Bambang Brodjonegoro (Menkeu 2014-2016), juga Pak Suahasil Nazara (Wakil Menkeu 2019-sekarang) dan Pak Mardiasmo (Wamenkeu 2014-2019). Semuanya mengungkapkan betapa banyak yang sudah diperbuat Marwanto selama di Kemenkeu.  

Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab Pertama dibuka dengan cerita Marwanto (saat itu Dirjen Perbendaharaan) yang cemas dengan kondisi APBN 2016 yang mengalami defisit mendalam, dan kembalinya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Penulis sengaja membuka buku ini dengan peristiwa ini untuk memberi gambaran kepada pembaca tentang rumitnya tugas Marwanto Harjowiryono dalam mengawal arus kas negara di APBN. “Marwanto adalah Dirjen yang terbuka menjelaskan arus kas negara, apakah posisinya merah, kuning, atau hijau,” kata Rionald Silaban, yang pernah menjabat Kepala Pushaka Kemenkeu. 

Marwanto adalah Dirjen yang terbuka menjelaskan arus kas negara, apakah posisinya merah, kuning, atau hijau

RIONALD SILABAN, KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENKEU

Bab Kedua, flash back, mengisahkan masa kecil dan masa muda Marwanto di Yogyakarta. Lahir di Kampung Patangpuluhan yang bertetangga dengan Pabrik Gula Madukismo, Marwanto adalah anak bungsu dari 10 bersaudara dari pasangan Nawirin Harjowiryono dan Sutiyah Kertoirono. Awalnya dia bercita-cita menjadi dokter, namun akhirnya memilih Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dan menikmati kuliah di kampus Bulaksumur.

Bab Ketiga menceritakan awal karier Marwanto di Kementerian Keuangan (dulu Departemen Keuangan) di Biro Perencanaan. Atasan langsungnya saat itu adalah Dono Iskandar. Tugas pertama Marwanto adalah menyusun RAPBN 1983-1984. Pada masa itu tahun anggaran dimulai 1 April dan berakhir 31 Maret. Di sela-sela tugasnya, Marwanto diminta menggantikan Dono mengajar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).  Di sini Marwanto mengembangkan kompetensi keilmuannya dan turut berperan dalam proses pembentukan kader-kader pimpinan di Kemenkeu. 

Bab Keempat mengisahkan Marwanto sebagai Kepala Biro Analisa APBN  harus mengelola APBN pada masa krisis Asia 1997-1998. Saat itu, dia harus menghadapi delegasi dari Bank Dunia dan IMF. 

“Marwanto adalah tokoh utama di balik layar APBN. Krisis Asia 1997-1998 berawal dari krisis moneter dan berubah menjadi krisis fiskal.  Pada masa krisis tersebut, Indonesia tak punya uang tetapi tidak boleh ngutang. Pada masa sulit, Marwanto dan timnya menyusun postur APBN. Dia pekerja keras, humble, dan dapat diandalkan. Saya melihat sendiri dapurnya. Marwanto dan timnya bekerja keras sampai larut malam,” kata Robert Pakpahan, yang pada masa itu Kasubdit Perencanaan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak.  

Marwanto adalah tokoh utama di balik layar APBN. Krisis Asia 1997-1998 berawal dari krisis moneter dan berubah menjadi krisis fiskal.  Pada masa krisis tersebut, Indonesia tak punya uang tetapi tidak boleh ngutang. Pada masa sulit, Marwanto dan timnya menyusun postur APBN. Dia pekerja keras, humble, dan dapat diandalkan. Saya melihat sendiri dapurnya. Marwanto dan timnya bekerja keras sampai larut malam

ROBERT PAKPAHAN, DIRJEN PAJAK 2017-2019

Marwanto mengawal perubahan struktur APBN. “Marwanto giat mengedukasi perubahan format APBN dari T-account (dengan format debet-kredit) menjadi I-account yang sejalan dengan perubahan tahun fiskal menjadi Januari-Desember – sesuai amanat Undang-undang Keuangan Negara. Marwanto mampu memimpin reformasi APBN Indonesia yang fundamental ini dengan sangat  baik,” kata Askolani, Dirjen Anggaran. 

Marwanto giat mengedukasi perubahan format APBN dari T-account (dengan format debet-kredit) menjadi I-account yang sejalan dengan perubahan tahun fiskal menjadi Januari-Desember – sesuai amanat Undang-undang Keuangan Negara. Marwanto mampu memimpin reformasi APBN Indonesia yang fundamental ini dengan sangat  baik.

ASKOLANI, DIRJEN ANGGARAN

Bab Kelima menceritakan karier Marwanto sebagai Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri yang mewakili Kementerian Keuangan dalam berbagai forum internasional; dan sebagai Kepala Biro Humas (yang kemudian berubah menjadi Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi). Marwanto mengubah paradigma tugas Humas dari sekadar tukang kliping dan tukang foto. Di era Marwanto, peran Biro Humas menjadi lebih strategis, dilibatkan dalam berbagai acara nasional dan internasional.  

“Pak Marwanto adalah pejabat Kemenkeu pertama yang menjadi Kepala Biro Humas (yang terpisah dengan Biro Hukum). Beliau mendukung keterbukaan informasi. Pak Marwanto menekankan fungsi humas sebagai komunikator, bukan sekadar unit yang memproduksi siaran pers dan event organizer. Di era Pak Marwanto, Biro Humas Kemenkeu lebih maju satu langkah dibandingkan humas-humas lembaga pemerintah lainnya. Karena itulah ketika saya menjabat Kepala Biro KLI (nama baru Biro Humas), saya lebih mudah mengajak kawan-kawan di sana berlari karena Humas Kemenkeu bukanlah tipe humas jadul lagi,” kata Nufransa Wira Sakti, saat ini Staf Ahli Menkeu dan pernah menjabat Kepala Biro KLI (2016-2020). 

Di era Pak Marwanto, Biro Humas Kemenkeu lebih maju satu langkah dibandingkan humas-humas lembaga pemerintah lainnya. Karena itulah ketika saya menjabat Kepala Biro KLI (nama baru Biro Humas), saya lebih mudah mengajak kawan-kawan di sana berlari karena Humas Kemenkeu bukanlah tipe humas jadul lagi.

NUFRANSA WIRA SAKTI, STAF AHLI MENTERI KEUANGAN

***

Tokoh di Balik Layar Reformasi Birokrasi Kemenkeu

Satu hal menarik dari buku ini adalah pengakuan dari banyak pihak bahwa Marwanto tokoh di balik layar suksesnya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, 2007-2009. Marwanto saat itu Staf Ahli Menkeu yang ditunjuk  Menkeu Sri Mulyani sebagai Kepala Pelaksana Harian Tim Reformasi Birokrasi. Apa saja yang dikerjakan Marwanto —yang saat itu berduet dengan Eddy Abdurrachman? Semua diungkap di Bab Keenam.  

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, peran Marwanto dalam Tim Reformasi Birokrasi adalah sebagai motor penggerak yang melaksanakan perubahan di Kemenkeu, mulai dari struktur organisasi, SDM, indikator kinerja, sampai remunerasi penggajian, semuanya berubah total. Tim inilah yang membuat dari SOP (standard operating procedure) sampai business model. Ini kemajuan yang berarti. “Pak Marwanto memberi keseimbangan. Beliau menjembatani saya sebagai Menkeu baru yang sangat bersemangat dan ambisius melakukan reformasi di tubuh Kemenkeu dengan para pejabat dan pegawai Kemenkeu,” kata Sri Mulyani dalam wawancara khusus dengan penulis, 27 Agustus 2020.

Peran Marwanto dalam Tim Reformasi Birokrasi adalah sebagai motor penggerak yang melaksanakan perubahan di Kemenkeu, mulai dari struktur organisasi, SDM, indikator kinerja, sampai remunerasi penggajian, semuanya berubah total. Tim inilah yang membuat dari SOP (standard operating procedure) sampai business model. Ini kemajuan yang berarti.

SRI MULYANI INDRAWATI, MENTERI KEUANGAN 2005-2010; 2016-SEKARANG

Menurut Sri Mulyani, “Dulu setiap pekerjaan di Kemenkeu tidak ada SOP. Begitu masuk Kemenkeu, surat di Kemenkeu seperti masuk hutan belantara. Tidak jelas kapan surat didisposisi karena orang harus membawa banyak amplop agar suratnya tiba di meja pejabat yang dituju. Wajah Kemenkeu 15 tahun ke belakang, sebelum tahun 2005, tidak seperti wajah Kemenkeu sekarang.” 

Bagaimana dengan sekarang? “Silakan Anda mewawancarai generasi muda Kemenkeu yang tidak merasakan zaman jahiliah. Kemenkeu sekarang sudah menjadi institusi pemerintah yang transparan dan terbuka dalam melakukan penilaian kinerja unit sampai kinerja individu. Kemenkeu punya tim reformasi birokrasi yang sampai sekarang masih dirawat, built-in, dan institutionalized,” kata Sri Mulyani bangga.    

Menteri Keuangan periode 2013-2014 M. Chatib Basri berpendapat, Marwanto merupakan sosok ulet  dalam menjalankan tugas. Dia  mengawal reformasi birokrasi Kemenkeu dengan sangat sabar dan telaten,  meskipun tugas tersebut terkadang membuat dirinya mendapat tekanan dan omelan  dari kelompok yang  saat itu sedang menikmati comfort zone dan menolak perubahan.  Tak banyak yang mencatat, salah satu pencapaian utama dari Kementerian Keuangan adalah reformasi birokrasi.

“Reformasi inilah yang membuat wajah Kementerian Keuangan berubah. Kebanggaan akan institusi meningkat, perbaikan pelayanan, integritas adalah tema-tema yang kemudian menjadi penting. Saya harus mengakui bahwa proses ini tidak selalu mudah, dan belum sepenuhnya berhasil. Namun fondasi telah diletakkan, dan perubahan terjadi.  Dan Marwanto merupakan tokoh yang instrumental dalam milestone ini,” ungkap Chatib Basri.  

Reformasi birokrasi inilah yang membuat wajah Kementerian Keuangan berubah. Kebanggaan akan institusi meningkat, perbaikan pelayanan, integritas adalah tema-tema yang kemudian menjadi penting. Saya harus mengakui bahwa proses ini tidak selalu mudah, dan belum sepenuhnya berhasil. Namun fondasi telah diletakkan, dan perubahan terjadi.  Dan Marwanto merupakan tokoh yang instrumental dalam milestone ini.

M. CHATIB BASRI, MENTERI KEUANGAN 2013-2014

Begitu pentingnya reformasi ini, tulis Chatib Basri dalam Prolognya, Princenton University, salah satu universitas terbaik di muka bumi ini, sampai membuat studi kasus mengenai reformasi birokrasi ini. Studi ini berjudul “Reforming Indonesia’s Ministry of Finance 2006-2010”. “Ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani, mendapat penghargaan menjadi Menteri Terbaik di Dunia di World Development Summit di Dubai tahun 2018, saya menulis bahwa penghargaan ini sebenarnya agak terlambat. Saya tahu bahwa kemampuan Indonesia dalam mengelola fiskal memang amat dihargai dunia, namun saya kira, alasan utama yang membuat Sri Mulyani pantas mendapat penghargaan itu adalah reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Dan Marwanto punya peran yang amat penting dalam proses ini,” papar M. Chatib Basri dalam Prolognya.

Robert Pakpahan, Dirjen Pajak (2017-2019) dan Dirjen PPR (2013-2017) menilai tim reformasi birokrasi bentukan Sri Mulyani yang ditangani Marwanto sukses menata kembali organisasi birokrasi Kemenkeu. Marwanto dan timnya berhasil menyusun proses bisnis organisasi baru sampai pada SOP, serta menyusun remunerasi seluruh pegawai Kemenkeu.  Inilah yang mendorong Kemenkeu berubah jauh. Integritas pegawai Kemenkeu terjaga. Di sini terlihat jelas, Marwanto seorang reform minded.  

“Salah satu faktor kesuksesan Sri Mulyani menata reformasi birokrasi di Kemenkeu adalah karena Marwanto menjadi Kalakhar tim reformasi birokrasi. Marwanto memastikan semuanya berjalan. Kinerja pegawai bisa dilacak, SOP dibuat sampai soft copy-nya, semua pelaksanaan tugas harus ada SOP. Semua dibuat konkret.  Memang ini hasil kerja bersama Kemenkeu, tetapi Marwanto adalah motor utamanya. Kalau ada yang tidak berjalan dengan semestinya, Marwanto melaporkan langsung ke Sri Mulyani. Dalam lembaga birokrasi, kalau tak ada titik sentralnya, ya tidak jalan. Semua dipadukan oleh Marwanto dan tim reformasi birokrasi dengan baik,” ungkap Robert Pakpahan.

“Bagi saya, Marwanto seorang kolega yang baik, menghargai orang, mendengarkan pendapat orang lain -apapun pendapat yang disampaikan. Marwanto menyerap dan menerima pendapat tersebut. Pak Marwanto sangat polite. Selama saya berinteraksi dengannya, beliau menghargai siapapun, bukan hanya ke atas, tetapi juga ke bawah. Pak Marwanto teman diskusi yang baik meskipun kadang kami berbeda pendapat. Beliau sangat disiplin dan pekerja keras, Ini kelebihan Pak Marwanto,” kata Eddy Abdurrachman yang pernah menjadi Wakil Kalakhar Tim Reformasi Birokrasi. 

Menurut Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Luky Alfirman, tidak mudah bagi Pak Marwanto melaksanakan tugasnya sebagai Kalakhar Tim Reformasi Birokrasi. Banyak tantangan yang dihadapi tim ini, terutama meyakinkan sebagian pegawai Kemenkeu bahwa kita harus mengubah kultur bekerja dan tidak boleh terlena di zona nyaman. Beberapa malah mengatakan, “oh ini tidak mungkin diwujudkan.” Sebelumnya, jabatan di Kemenkeu berdasarkan senioritas dan masa kerja. 

Tim Reformasi Birokrasi berhasil mengubah kultur di Kemenkeu berbasis kinerja. Ini merupakan perubahan yang benar-benar mengguncang. Kinerja diukur dengan balanced scorecard, Key Performance Indicator (KPI)  mulai dari organisasi sampai pada individu. Dan key player di balik tim reformasi birokrasi ini adalah Pak Marwanto

LUKY ALFIRMAN, DIRJEN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

“Nyatanya, Tim Reformasi Birokrasi berhasil mengubah kultur di Kemenkeu berbasis kinerja. Ini merupakan perubahan yang benar-benar mengguncang. Kinerja diukur dengan balanced scorecard, Key Performance Indicator (KPI)  mulai dari organisasi sampai pada individu. Dan key player di balik tim reformasi birokrasi ini adalah Pak Marwanto,” ungkap Luky yang pada masa itu  bertugas sebagai sekretaris tim modernisasi di Ditjen Pajak.  

Dalam bab ini, diungkap pula testimoni pegawai Kemenkeu yang pernah bekerja sama dengan Marwanto. 

Dini Kusumawati misalnya melihat kompetensi manajerial Marwanto luar biasa. Marwanto mampu mengejawantahkan Tim Reformasi Birokrasi ini akan ke mana dan akan melakukan apa. “Beliau tahu banget cara mengarahkan dan memaksimalkan, mengoptimalkan semua anggota Kalakhar ini, menugasi saya pekerjaan apa. Treatment Pak Marwanto ke setiap orang berbeda-beda,” papar Dini, saat ini Kepala Biro Organta. “Pak Marwanto membuat perencanaan dengan sangat baik, sudah memikirkan semua detailnya, mau terjun sampai ke bawah, mengikuti kegiatan teknis, dan mau mendengar, menjadi pendengar aktif,” nilai Dini. 

Reformasi birokrasi Kemenkeu telah mengubah paradigma SDM dari administrasi ke kompetensi; simplifikasi belasan ribu jabatan menjadi 2.000-an; sampai mengubah persepsi “rajin malas, pintar goblok sama saja”.   

***

Bab Ketujuh menceritakan gebrakan Marwanto ketika menjabat Dirjen Perimbangan Keuangan. Dia mempraktikkan dan menerapkan reformasi birokrasi dalam unit yang awalnya  ditengarai beredar calo “transfer ke daerah” dan di tengah isu kongkalikong pegawai DJPK dengan orang-orang daerah.  

Menteri Keuangan periode 2010-2013 Agus Martowardojo dalam Prolognya mengungkapkan, pada tahun 2011, dana transfer dalam APBN  mencapai  lebih dari   Rp 411 triliun  atau sekitar 33 persen dari total belanja negara. Untuk mengalokasikan dan menjamin kualitas pelaksanaan pencairan dana tersebut, diperlukan kebijakan yang mendukung dan mampu mengoptimalkan semakin besarnya  dana yang dialokasikan ke daerah ini. Dengan demikian, setiap Rupiah yang keluar dari APBN untuk kepentingan transfer ke daerah, akan benar-benar dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

“Jumlah transfer ke daerah saat itu telah mencapai lebih  dari sepertiga dari total  belanja APBN. Namun bila memperhitungkan seluruh dana yang mengalir ke locus daerah, baik dalam bentuk belanja yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga (K/L), dana dekonsentrasi maupun  dana pembantuan, maka jumlah dana  yang mengalir dari APBN ke seluruh daerah di wilayah tanah air kala itu bisa mencapai jumlah  lebih dari 70 persen dari belanja APBN. Satu jumlah yang sangat besar, sehingga pelaksanaannya di lapangan harus benar-benar ditangani oleh aparat yang kompeten,” ungkap Agus Martowardojo yang menunjuk Marwanto sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan.  

“Marwanto seorang tipe pejuang, yang benar-benar bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Setelah Marwanto menjabat Dirjen Perimbangan Keuangan, saya merasakan ada sentuhan perubahan dengan meningkatkan kualitas pelayanan untuk mitranya, pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah,” kata Irjen Kemenkeu, Sumiyati.  

***

“Legenda Perbendaharaan”

Bab Kedelapan dan Kesembilan yang merupakan “roh” buku ini menceritakan bagaimana sepak terjang Marwanto selama memimpin Ditjen Perbendaharaan selama enam tahun (2013-2019), mengendalikan 7.400 pegawai di 183 KPPN dan 34 provinsi di seluruh Indonesia. 

Marwanto seorang eksekutor yang hebat, the right man on the right place. Road map boleh ada, tetapi bila tak bisa dieksekusi, hanya akan menjadi living document.  Semua yang ada di road map, bisa dilaksanakan dengan baik.  Marwanto membuat road map Menkeu terwujud. 

FUAD RAHMANY, KETUA BAPEPAM 2006-2011

Fuad Rahmany, senior, mentor dan kolega Marwanto menilai, Marwanto seorang eksekutor yang hebat, the right man on the right place. “Road map boleh ada, tetapi bila tak bisa dieksekusi, hanya akan menjadi living document.  Semua yang ada di road map, bisa dilaksanakan dengan baik.  Marwanto membuat road map Menkeu terwujud. He’s a doer, someone who gets actively involved in something, rather than just thinking or talking about it,” kata Fuad.  

Marwanto berupaya mewujudkan Perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia dan itu berhasil direalisasikannya dengan melakukan reformasi di bidang treasury. Banyak inisiasi yang dicanangkan para pejabat sebelumnya, tetapi Marwanto mampu mengeksekusinya ketika menjabat Dirjen Perbendaharaan. Mulai dari Treasury Single Account; Treasury Dealing Room yang mengelola kas negara dengan aktif; Government Finance Statistic (GFS) yang memuat operasi keuangan pemerintah; dan penerapan sistem basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah.

Sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Pak Marwanto bertanggung jawab atas kecepatan dan ketepatan pengelolaan pencairan pembayaran dana yang bersumber dari APBN. Pak Marwanto terus melakukan reformasi dalam peningkatan governance pengelolaan dan pelaksanaan anggaran Negara, termasuk penerapan otomasi dalam proses pelaksanaan dan pencairan anggaran.

SUAHASIL NAZARA, WAKIL MENTERI KEUANGAN 2019 – SEKARANG

Selain itu, Modul Penerimaan Negara (MPN) G2/G3 yang mempermudah wajib pajak; Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) yang memudahkan pengecekan dan pengawasan pengelolaan keuangan negara secara real time; Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang memudahkan pencairan dana ke satuan kerja;sampai pada penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang mengubah cara belanja dan meningkatkan efisiensi kementerian dan lembaga pemerintah. 

Marwanto menginisiasi pembayaran pajak melalui internet banking dan ATM (Modul Penerimaan Negara Generasi ke-2/MPN G2), bahkan pembayaran pajak  sudah bisa dilakukan melalui Tokopedia,  Bukalapak, serta gerai-gerai Alfamart dan Indomaret. (MPN G3).

Presiden Joko Widodo meluncurkan SPAN di Istana Negara pada 29 April 2015. “Dengan SPAN, informasi mengenai pergerakan belanja dan pendapatan negara dapat dimonitor dengan cepat. Informasi menjadi lebih transparan, detail, yang sangat berguna untuk bahan pengambilan keputusan pimpinan,” kata Menteri Keuangan periode 2014-2016, Bambang Brodjonegoro dalam Prolognya. Hingga saat ini, dasbor OM-SPAN  (executive summary dari SPAN) merupakan menu utama para pemimpin negeri ini untuk melihat progress dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBN yang menjadi tanggung jawabnya.

“Sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Pak Marwanto bertanggung jawab atas kecepatan dan ketepatan pengelolaan pencairan pembayaran dana yang bersumber dari APBN. Pak Marwanto terus melakukan reformasi dalam peningkatan governance pengelolaan dan pelaksanaan anggaran Negara, termasuk penerapan otomasi dalam proses pelaksanaan dan pencairan anggaran,” ungkap Wakil Menkeu Suahasil Nazara dalam Prolognya. 

Inisiasi pembangunan Integrated Financial Information System Management (IFMIS) dan sekaligus meletakkan backbone TI untuk pengelolaan penganggaran dan perbendaharaan di Kementerian Keuangan tidak terlepas dari peran Marwanto.    

HADIYANTO, SEKJEN KEMENTERIAN KEUANGAN

Sekjen Kemenkeu Hadiyanto mengatakan, inisiasi pembangunan Integrated Financial Information System Management (IFMIS) dan sekaligus meletakkan backbone TI untuk pengelolaan penganggaran dan perbendaharaan di Kementerian Keuangan tidak terlepas dari peran Marwanto.    

“Saya surprise. Ketika menggantikan beliau di sini, hampir semua pimpinan Ditjen Perbendaharaan sangat santun, mirip Pak Marwanto. Saya yakin pengaruh Pak Marwanto sangat kuat. Beliau bekerja keras tanpa menonjolkan diri,” papar Andin Hadiyanto, Dirjen Perbendaharaan yang menggantikan Marwanto.  

Saya surprise. Ketika menggantikan beliau di sini, hampir semua pimpinan Ditjen Perbendaharaan sangat santun, mirip Pak Marwanto. Saya yakin pengaruh Pak Marwanto sangat kuat. Beliau bekerja keras tanpa menonjolkan diri.

ANDIN HADIYANTO, DIRJEN PERBENDAHARAAN

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menjelaskan, sistem pembayaran SPAN dan MPN yang dikembangkan Marwanto saat menjabat Dirjen Perbendaharaan, sangat membantunya di Ditjen Bea Cukai karena sistem tersebut terintegrasi. “Status penerimaan pajak di Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, PNPB itu real time dan tak perlu lagi dicatat di buku masing-masing,” ungkap Heru yang menjabat Dirjen Bea Cukai sejak 2015. 

Sistem pembayaran SPAN dan MPN yang dikembangkan Marwanto saat menjabat Dirjen Perbendaharaan, sangat membantu saya di Ditjen Bea Cukai karena sistem tersebut terintegrasi.

HERU PAMBUDI, DIRJEN BEA DAN CUKAI

Hal senada disampaikan Dirjen Pajak Suryo Utomo. Salah satu achievement Marwanto ketika menjabat Dirjen Perbendaharaan adalah mendesain sistem pembayaran pajak yang terhubung dengan perbankan. “Sistem pembayaran ini real time sehingga Kemenkeu mengetahui berapa sih duit yang sudah masuk ke kas negara? Berapa sih penerimaan pajak yang sudah masuk pada masa tertentu? Berapa penerimaan negara dari Pajak, Bea dan Cukai, dan PNPB?” kata Suryo yang menjabat Dirjen Pajak sejak November 2019.  

Salah satu achievement Marwanto ketika menjabat Dirjen Perbendaharaan adalah mendesain sistem pembayaran pajak yang terhubung dengan perbankan.

SURYO UTOMO, DIRJEN PAJAK

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menilai Direktorat Jenderal Perbendaharaan identik dengan nama Marwanto Harjowiryono. “Kalau bicara tentang Perbendaharaan, ya pasti menyebut nama Marwanto -siapapun penggantinya. Hingga saat ini, banyak legacy Marwanto yang masih berakar kuat dan namanya masih bergaung di sana,” ungkap Primanto yang menjabat  Dirjen Perimbangan Keuangan sejak Juni 2018.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan identik dengan nama Marwanto Harjowiryono. Kalau bicara tentang Perbendaharaan, ya pasti menyebut nama Marwanto -siapapun penggantinya.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI, DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Isa Rachmatarwata, Dirjen Kekayaan Negara mengaku belajar banyak dari  Marwanto yang ketika memimpin Ditjen Perbendaharaan, rajin berkunjung ke daerah, ke tempat-tempat paling pelosok. Kunjungan ini membahagiakan staf dan jajaran yang telah lama bertugas di sana. “Langkah Pak Marwanto menjadi inspirasi bagi saya ketika saya menjabat Dirjen Kekayaan Negara. Saya melakukan hal serupa, mencontoh beliau,” kata Isa.

Saya belajar banyak dari  Marwanto yang ketika memimpin Ditjen Perbendaharaan, rajin berkunjung ke daerah, ke tempat-tempat paling pelosok. Kunjungan ini membahagiakan staf dan jajaran yang telah lama bertugas di sana. Langkah Pak Marwanto menjadi inspirasi bagi saya ketika saya menjabat Dirjen Kekayaan Negara. Saya melakukan hal serupa, mencontoh beliau.

ISA RACHMATARWATA, DIRJEN KEKAYAAN NEGARA

Staf Ahli Menkeu Arif Baharudin berpendapat,  Marwanto berhasil mengawal akuntansi berbasis akrual. “Saya seorang akuntan sehingga saya paham kesulitan dalam penerapan akrual untuk kali pertama di lembaga pemerintah. Apalagi Pak Marwanto bukan akuntan, tetapi memimpin para akuntan. Akuntansi berbasis akrual ini mengantarkan capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk kali pertama pada 2016, kemudian 2017 dan 2018 berturut-turut selama tiga tahun di era Pak Marwanto menjabat DJPb. Bagi akuntan seperti saya, ini merupakan achievement besar seorang pemimpin yang bukan akuntan,” kata Arif. 

Marwanto berhasil mengawal akuntansi berbasis akrual. Saya seorang akuntan sehingga saya paham kesulitan dalam penerapan akrual untuk kali pertama di lembaga pemerintah. Apalagi Pak Marwanto bukan akuntan, tetapi memimpin para akuntan. Akuntansi berbasis akrual ini mengantarkan capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk kali pertama pada 2016, kemudian 2017 dan 2018 berturut-turut selama tiga tahun di era Pak Marwanto menjabat DJPb. Bagi akuntan seperti saya, ini merupakan achievement besar seorang pemimpin yang bukan akuntan.

ARIF BAHARUDIN, STAF AHLI MENKEU

Arif juga menilai Marwanto  sukses mengembangkan SPAN dan GFS keuangan pemerintah sehingga Indonesia menjadi benchmark di level Asia. “Beliau bisa melihat potensi sumber daya manusia di DJPb dengan baik sehingga memacu timnya berprestasi dengan baik,” ungkap Arif.  

Bagi Sudarto, Staf Ahli Menkeu, Marwanto adalah atasan, mentor, dan teman. “Saya belajar banyak hal dari beliau. Pak Marwanto satu-satunya eselon I yang bersikap egaliter. Semua diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Bahkan stafnya di Kanwil Perbendaharaan dan KPPN didorong untuk melakukan inovasi. Hanya Pak Marwanto yang mampu melakukan ini. Di sini terlihat sekali kemampuan manajerial Pak Marwanto dalam mengelola diskusi dan menampung argumen, dan inilah yang membuat Ditjen Perbendaharaan maju dan berkembang. Di era Pak Marwanto menjadi Dirjen, DJPb meraih penghargaan paling banyak,” kata Sudarto. 

Saya belajar banyak hal dari beliau. Pak Marwanto satu-satunya eselon I yang bersikap egaliter. Semua diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Bahkan stafnya di Kanwil Perbendaharaan dan KPPN didorong untuk melakukan inovasi. Hanya Pak Marwanto yang mampu melakukan ini. Di sini terlihat sekali kemampuan manajerial Pak Marwanto dalam mengelola diskusi dan menampung argumen, dan inilah yang membuat Ditjen Perbendaharaan maju dan berkembang. Di era Pak Marwanto menjadi Dirjen, DJPb meraih penghargaan paling banyak.

SUDARTO, STAF AHLI MENKEU

Untuk memompa semangat 7.400 pegawai di 183 KPPN dan 34 Kanwil Perbendaharaan di pelosok Indonesia, yang berada di garda paling depan dan yang berhubungan dengan masyarakat, Marwanto sering “menyapa” mereka, salah satunya dengan melakukan kunjungan ke KPPN di pelosok di timur Indonesia. 

Marwanto membenahi layanan publik di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia, dan berupaya agar KPPN mendapatkan sertifikat ISO 9001 yang menunjukkan pelayanannya sudah berstandar internasional.  Umumnya korporasi yang berupaya mengejar sertifikat ISO ini.

Ketika Marwanto mulai memimpin Ditjen Perbendaharaan, dia bertekad untuk bisa membawa DJPb menjadi institusi yang dipercaya (well trusted) karena mengelola ribuan triliun rupiah dana APBN.  Semua pencairan dana APBN dilakukan melalui 183 KPPN.

Marwanto juga berupaya mengembangkan potensi anak-anak muda untuk meningkatkan pelayanan di DJPb.  Dia menantang anak-anak muda yang muda yang energik lulusan STAN untuk menciptakan ide yang inovatif untuk meningkatkan pelayanan yang ramah di KPPN. Banyak ide cemerlang yang masuk ke mejanya.

Selama Marwanto menjabat Direktur Jenderal Perbendaharaan, LKPP meraih Opini WTP tiga tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan . Mempertahankan Opini WTP bukan tugas yang mudah tetapi mampu dilaksanakan Marwanto. Makna WTP tiga tahun berturut-turut ini menunjukkan kepemimpinan Marwanto yang berintegritas. “Mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga untuk menyusun laporan keuangan dengan benar, tepat waktu dan tepat asas, dan selanjutnya melakukan  konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dalam LKPP merupakan kerja besar yang memerlukan semangat kerja sama dan sinergi yang  besar sekali,”  ungkap Marwanto menanggapi ini. 

⁣Tahun 2020, BPK telah memeriksa LKPP Tahun 2019, termasuk  Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2019 dan memberikan Opini WTP atas keduanya.  Opini terbaik dari empat kategori opini pemeriksaan atas laporan keuangan. Ini merupakan kali keempat  Pemerintah memperoleh Opini WTP sejak LKPP Tahun 2016.⁣  LKPP 2019 ini “setengah” hasil kerja keras Marwanto, dan “setengah” lainnya upaya Dirjen Perbendaharaan yang baru.

Wakil Menteri Keuangan periode 2014-2019 Mardiasmo mengatakan, dengan pengalamannya bertugas di beberapa posisi strategis sebelumnya, Marwanto mampu dengan cermat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder LKPP, dari awal penyusunan laporan, proses audit,  hingga pertemuan trilateral dengan BPK untuk membahas berbagai temuan saat itu. Koordinasi tersebut dilanjutkan sampai dengan monitor dan evaluasi bersama  atas berbagai langkah tindak lanjut  hasil pemeriksaan BPK.

Berbekal pengalamannya bertugas di beberapa posisi strategis sebelumnya, Marwanto mampu dengan cermat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder LKPP, dari awal penyusunan laporan, proses audit,  hingga pertemuan trilateral dengan BPK untuk membahas berbagai temuan saat itu. Koordinasi tersebut dilanjutkan sampai dengan monitor dan evaluasi bersama  atas berbagai langkah tindak lanjut  hasil pemeriksaan BPK.

MARDIASMO, WAKIL MENTERI KEUANGAN 2014-2019

“Berkat kerja keras yang dilakukan bersama dengan tim dan pemangku kepentingan LKPP, maka LKPP 2016 akhirnya mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tertinggi dalam ranah audit pengelolaan keuangan negara ini  baru dapat dicapai setelah Indonesia menyusun LPPP selama dua belas tahun, sejak tahun 2004. Malahan ini merupakan Opini WTP pertama sejak Indonesia melaksanakan  kegiatan pemerintahan dan pembangunan  dengan APBN , sejak kita merdeka,” papar Mardiasmo dalam Prolognya. 

Marwanto tidak hanya berhasil melakukan reformasi birokrasi di internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, namun lebih dari itu,  Marwanto juga berhasil melaksanakan reformasi birokrasi pada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu di tubuh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Di era Marwanto, Hari Bakti Perbendaharaan ditetapkan setiap 14 Januari . Hari Perbendaharaan dapat menjadi media penguat esprit de corps DJPb mengingat institusi ini mempunyai pegawai dengan latar belakang unit dan pengalaman berbeda, serta merupakan bagian dari komunikasi publik DJPb.

Salah satu legacy Marwanto Harjowiryono adalah Museum Perbendaharaan di Kota Bandung, Jawa Barat. Museum ini menyimpan berbagai koleksi benda yang digunakan dalam pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan negara, dan catatan peristiwa penting sejarah pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di Indonesia.

Selain itu, di era Marwanto, program pembiayaan kredit ultra mikro dicanangkan. Program ini terbukti bermanfaat bagi masyarakat lyang tidak tersentuh perbankan (unbankable) dan belum terfasilitasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bahkan pada masa pandemi ini, kredit ultra mikro makin terasa manfaatnya. 

Di era Marwanto pula, laporan SPJ disederhanakan dari 44 menjadi dua. Ini didorong oleh arahan  Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan keheranannya melihat banyak Aparatur Sipil Negara yang masih berada di kantor hingga larut malam untuk menyelesaikan SPJ.  

Marwanto menginisiasi cash management, manajemen kas negara, dengan menyederhanakan 35.000-an rekening pemerintah menjadi 1.000 rekening saja. Inovasi yang dilakukan Marwanto adalah memperkenalkan  rekening virtual (virtual account) yang mengurangi banyak rekening. Jika sebelumnya satu kementerian memiliki 200 rekening misalnya, kini cukup satu rekening virtual, semua bisa dilakukan dengan mudah.

DYDIK CHOIROEL, DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA

Marwanto juga menginisiasi cash management, manajemen kas negara, dengan menyederhanakan 35.000-an rekening pemerintah menjadi 1.000 rekening saja. Inovasi yang dilakukan Marwanto adalah memperkenalkan  rekening virtual (virtual account) yang mengurangi banyak rekening. Jika sebelumnya satu kementerian memiliki 200 rekening misalnya, kini cukup satu rekening virtual, semua bisa dilakukan dengan mudah. Reformasi dalam manajemen kas negara ini mengefisienkan pengelolaan kas. Simplifikasi dan reformasi dalam manajemen kas negara ini mengefisienkan pengelolaan kas.

Didyk Choiroel, Direktur Pengelolaan Kas Negara mengungkapkan ikut terlibat dalam beberapa kebijakan yang dibuat Marwanto, di antaranya memberi kewenangan kepada kantor-kantor KPPN di daerah untuk menyalurkan dana desa dan dana alokasi khusus (DAK).

Pada tahun anggaran 2017, pada era Marwanto menjabat Dirjen Perbendaharaan, Dana Desa yang berasal dari dana APBN mulai disalurkan melalui KPPN untuk 74.882 desa di seluruh Indonesia – kecuali DKI Jakarta yang tidak mempunyai wilayah dengan struktur pemerintahan desa.  Selain Dana Desa, Dana Alokasi Khusus untuk pemerintah daerah juga disalurkan lewat KPPN. Dalam hal ini, KPPN berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Desa maupun Dana Alokasi Khusus Fisik.

Salah satu pengalaman berkesan RM Wiwieng Handayaningsih bekerja bersama Marwanto Harjowiryono (saat itu Dirjen Perbendaharaan) adalah ketika dia menjabat Direktur Sistem Perbendaharaan dan menetapkan jabatan fungsional. Konsep ini disusun pada akhir 2018. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN-RB pada September 2018,  amanah Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sudah terwujud.  

Sertifikasi bendahara sempat terancam tidak terealisasi karena dikhawatirkan akan menelan banyak biaya. Tetapi nyatanya malah tak ada biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi bendahara. Pak Marwanto mendukung upaya kami, mendorong agar sertifikasi bendahara terealisasi dengan bekerja sama dengan BPK, berdiskusi dengan banyak pihak.

RM WIWIENG HANDAYANINGSIH, SEKRETARIS DITJEN PERBENDAHARAAN

Selain itu, Direktorat Sistem Perbendaharaan berhasil menyusun sertifikasi bendahara. Dengan dinamika yang ada, sertifikasi bendahara sempat terancam tidak terealisasi karena dikhawatirkan akan menelan banyak biaya. “Tetapi nyatanya malah tak ada biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi bendahara. Pak Marwanto mendukung upaya kami, mendorong agar sertifikasi bendahara terealisasi dengan bekerja sama dengan BPK, berdiskusi dengan banyak pihak, termasuk dengan Bank Dunia, dengan Sekjen dan Biro Hukum Kementerian Keuangan,” ungkap Wiwieng, saat ini Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.

Pak Marwanto mau turun ke bawah. Saat kami harus lembur, tengah malam, Marwanto tiba-tiba hadir menyemangati kami dan jajaran Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Buat kami dan tim, ini sesuatu banget. Sangat memotivasi kami. Menyusun laporan keuangan membutuhkan ketelitian dan kadang kami merasa jenuh ketika berhadapan dengan angka-angka. Tetapi tidak boleh ada toleransi kesalahan. Dalam situasi seperti itulah, Pak Marwanto turun langsung menyemangati kami.

R. WIWIN ISTANTI, DIREKTUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pengalaman berkesan R. Wiwin Istanti, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dalam menyelesaikan tugas berat di antaranya Wiwin menilai Marwanto sangat concern dengan segala pekerjaan. “Pak Marwanto mau turun ke bawah. Saat kami harus lembur, tengah malam, Marwanto tiba-tiba hadir menyemangati kami dan jajaran Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Buat kami dan tim, ini sesuatu banget. Sangat memotivasi kami,” ungkap Wiwin. “Menyusun laporan keuangan membutuhkan ketelitian dan kadang kami merasa jenuh ketika berhadapan dengan angka-angka. Tetapi tidak boleh ada toleransi kesalahan. Dalam situasi seperti itulah, Pak Marwanto turun langsung menyemangati kami,” papar Wiwin.

Banyak inovasi muncul di era kepemimpinan Marwanto saat menjabat Dirjen Perbendaharaan, mulai dari Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), perbaikan tata kelola PK BLU sampai pembenahan SMI. Di era Marwanto, BLU digunakan secara tepat sebagai alat untuk mengendalikan cash management.  Pusat Investasi Pemerintah kini menjadi cangkang bagi Direktorat SMI yang  menyalurkan dana APBN ke LKBB dalam program pembiayaan ultra mikro untuk diteruskan kepada masyarakat yang tidak tersentuh perbankan. “Di era Marwanto juga lahir Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” kata Djoko Hendratto, yang pernah menjabat Direktur Sistem Manajemen Investasi. 

Ari Wahyuni, Direktur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menilai, Marwanto pemimpin yang prudent, hati-hati sekali. Ini sangat berkesan bagi dia. Mulai dari membereskan utang macet sampai memberdayakan UMKM. Bersama Marwanto, Ari membereskan database perjanjian PLN, Pertamina, PDAM, dan BUMN/BUMD lainnya. Mereka mengawal dana bantuan Rp 70 triliun dari Bank Dunia, ADB, Jerman dan lainnya. Mereka meneliti dokumen perjanjian, dan ternyata sekitar 1.000-an dokumen tersebut hilang. 

Marwanto pemimpin yang prudent, hati-hati sekali. Ini sangat berkesan bagi saya. Mulai dari membereskan utang macet sampai memberdayakan UMKM.

ARI WAHYUNI, DIREKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Bersama Marwanto, Ari membereskan itu, menagih utang ke pemda-pemda (dan pemda meneruskannya ke PDAM masing-masing). Utang 107 PDAM di berbagai daerah sangat banyak dan umumnya mereka tak mampu membayarnya. Semua utang macet. Dia dan Marwanto bisa menyelesaikannya dengan  menagihkannya ke pemda. Mereka minta pemda ikut bertanggung jawab. Kalau tidak, Kemenkeu akan memotongnya melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Ketika menghapuskan utang macet 107 PDAM, prosesnya luar biasa. Persoalan ini diselesaikan dengan cara hibah pemerintah pusat ke pemda, dan dari pemda ke PDAM dalam penyertaan modal daerah. Peran Marwanto dalam menyelesaikan utang PDAM ini mendapat apresiasi dari Jajaran Kantor Wapres yang sejak awal memang  sangat mendorong penyelesaian masalah ini. 

Sudarso, Direktur Pelaksanaan Anggaran berpendapat, salah satu inisiatif strategis DJPb di era Marwanto adalah jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Semangatnya untuk meningkatkan kompetensi penyelenggara pengelolaan keuangan negara. Pengakuan atas kompetensi tersebut berupa jabatan fungsional. Profesionalitas bendahara negara diakui dengan melihat kinerja, dan memberi jabatan karier dan tunjangan jabatan fungsional. Namun karena perangkat peraturan belum tersedia, Marwanto berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB, untuk segera menyetujui landasan  legal terbentuknya  jabatan fungsional perbendaharaan.

Di era Marwanto, Direktorat Jenderal Perbendaharaan satu-satunya unit pemerintah yang memiliki data pegawai yang sangat lengkap, berikut riwayat histori penghasilannya. Berbekal database ini juga, Ditjen Perbendaharaan dapat menghitung jumlah iuran jumlah pensiun, tabungan hari tua, iuran BPJS Kesehatan, dengan sangat akurat.

AGUNG YULIANTA, DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARAAN

Agung Yulianta, Direktur Sistem Perbendaharaan mengatakan, di era Marwanto, Direktorat Jenderal Perbendaharaan satu-satunya unit pemerintah yang memiliki data pegawai yang sangat lengkap, berikut riwayat histori penghasilannya. Berbekal database ini juga, Ditjen Perbendaharaan dapat menghitung jumlah iuran jumlah pensiun, tabungan hari tua, iuran BPJS Kesehatan, dengan sangat akurat. Bahkan TNI memanfaatkan database ini untuk kebijakan SDM mereka. 

Syafriadi, kini Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Aceh mengungkapkan,  Marwanto berhasil menata organisasi, menyempurnakan, memperbaiki yang kurang, dan menjadikan Ditjen Perbendaharaan sebagai benchmark bagi unit kerja yang lain. 

***

Bab Kesepuluh, bab pamungkas dalam buku ini memuat pendapat istri dan anak-anak tentang  Marwanto sebagai suami dan ayah. Marwanto mendukung istrinya untuk tetap berkarier dan bekerja agar mandiri.  Bagi Nur Shabrina Listiyani, si anak sulung, Marwanto adalah sosok ayah yang sederhana, pekerja keras, berhati lembut, positive thinking, penuh perhatian, detail oriented, reminder, membuat orang tegar dan penenang hati.

Bapak adalah sosok ayah yang sederhana, pekerja keras, berhati lembut, positive thinking, penuh perhatian, detail oriented, reminder, membuat orang tegar dan penenang hati.

NUR SHABRINA LISTIYANI, ANAK SULUNG MARWANTO-TRI HARDIYANTI

Bhaskara Adiwena, anak kedua, menyerap tiga pembelajaran hidup dari sang ayah, yaitu pribadi yang berintegritas, pribadi yang bersahaja, dan pribadi yang menbantu banyak orang.

Saya menyerap tiga pembelajaran hidup dari Bapak, yaitu pribadi yang berintegritas, pribadi yang bersahaja, dan pribadi yang membantu banyak orang.

BHASKARA ADIWENA, ANAK KEDUA MARWANTO-TRI HARDIYANTI

Malinda Ghassani, si anak bungsu, mengatakan, setiap kali dia mengalami kesulitan, kata-kata yang selalu diingatnya dari sang ayah adalah, “Be tough, you can do it! Ingat ada Allah yang selalu membantu kamu.” Kata-kata itu selalu membangkitkan semangat Malinda dalam keadaan sulit. 

Setiap kali saya mengalami kesulitan, kata-kata yang selalu diingat dari Bapak adalah, “Be tough, you can do it! Ingat ada Allah yang selalu membantu kamu.”

MALINDA GHASSANI, ANAK BUNGSU MARWANTO-TRI HARDIYANTI

Dalam bab ini diungkapkan juga filosofi Jawa yang memengaruhi kehidupan Marwanto. Urip iku urup. Hidup itu cahaya. Hidup itu cahaya yang menyala, dan berfungsi menerangi sekitarnya. Filosofi Jawa lainnya yang melekat pada dirinya adalah  ngluruk tanpo bolo; menang tanpo ngasorake; sekti tanpo aji-aji; sugih tanpo bondho. Berjuang  ke medan laga tanpa perlu membawa massa; menang tanpa merendahkan atau mempermalukan; berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, kekuatan, kekayaan atau keturunan; kaya tanpa didasari kebendaaan atau orang merasa kaya tanpa harus memiliki harta. 

Sebagai penulis, saya merasa beruntung dapat menulis sosok birokrat profesional Kementerian Keuangan, Pak Marwanto Harjowiryono. Selain dapat mendalami seluk-beluk persoalan Keuangan Negara, saya juga belajar kehidupan dari sosok yang bersahaja.

Robert Adhi Ksp, 14 September 2020 

CATATAN: Sebagian besar bahan ini dikutip dari “Catatan Penulis” dalam buku biografi profesional “Marwanto Harjowiryono, Maestro Simfoni Perbendaharaan” (2020) dengan tambahan informasi tentang bedah buku yang dilaksanakan tanggal 19 Oktober 2021 di Gedung BPPK Kementerian Keuangan RI.