Arsip Kategori: Kebangsaan

Ribuan Mahasiswa Duduki DPR, Belasan Menteri Ekuin Mundur, Rezim Soeharto Tumbang, BJ Habibie Presiden


Puluhan ribu mahasiswa menduduki Gedung DPR. Soeharto kapok jadi Presiden. Sebelas menteri bidang ekuin mundur, rezim Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya tumbang dan BJ Habibie menjadi Presiden ke-3 Republik Indonesia. Berita-berita yang dimuat di harian Kompas pada 20, 21, dan 22 Mei 1998 itu menjadi bagian dari sejarah republik ini.

Soeharto Tumbang

Foto di halaman pertama harian Kompas 20 Mei 1998 memperlihatkan suasana Gedung DPR diduduki puluhan ribu mahasiswa dari wilayah Jabodetabek. Mereka tidak hanya memadati halaman DPR, tetapi juga menaiki kubah gedung, memenuhi taman-taman, lorong-lorong, ataupun ruangan lobi. Inilah demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama rezim Orde Baru berkuasa.

Dalam berita berjudul “Puluhan Ribu Mahasiswa Duduki DPR” disebutkan, ribuan mahasiswa memasuki DPR sejak pagi hari secara bergelombang. Mereka datang dengan bus-bus sewaan ataupun bus resmi universitas masing-masing. Karena penjagaan longgar, sebagian dari mereka langsung mendaki puncak kubah Gedung DPR dan memasang spanduk panjang yang meminta agar Presiden Soeharto segera mundur dari jabatannya.

Di samping mahasiswa, sejumlah pakar hukum tata negara dan anggota Komnas HAM Prof Dr Sri Soemantri, tokoh “Malari” dr Hariman Siregar, Sukmawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, tokoh HAM HJ Princen, Ketua Komite Nasional Indonesia Untuk Reformasi Ny Supeni, Ali Sadikin, Karlina Leksono, mantan Ketua DPR/MPR Kharis Suhud yang dipapah mantan Sesdalopbang Solihin GP juga hadir. Mereka sempat melakukan dialog dan diskusi dengan mahasiswa yang berunjuk rasa.

Berita utama Harian Kompas 20 Mei 1998 berjudul "Pak Harto: Saya Kapok Jadi Presiden"
Berita utama Harian Kompas 20 Mei 1998 berjudul “Pak Harto: Saya Kapok Jadi Presiden”

Pada hari yang sama, berita utama harian Kompas Rabu, 20 Mei 1998, berjudul “Pak Harto: Saya Kapok Jadi Presiden”, seolah menjawab tuntutan mahasiswa. Presiden Soeharto menegaskan bahwa dirinya tidak masalah jika harus mundur. “Mundur dan tidaknya, itu tidak masalah. Yang perlu diperhatikan adalah apakah dengan kemunduran saya, keadaan ini akan segera bisa diatasi,” kata Soeharto dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Selasa (19/5/1998), seusai bertemu dengan para ulama, tokoh masyarakat, berbagai organisasi kemasyarakatan dan ABRI.

Lanjutkan membaca Ribuan Mahasiswa Duduki DPR, Belasan Menteri Ekuin Mundur, Rezim Soeharto Tumbang, BJ Habibie Presiden

Iklan

Arsip Kompas: Jakarta Membara dan Soeharto Siap Mundur


Mei 1998. Jakarta dilanda kerusuhan massa, masyarakat berkabung (atas kematian empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, akibat luka tembak), rupiah melunglai, Indeks Harga Saham Gabungan anjlok, dan Presiden Soeharto siap mundur. Empat berita yang dimuat di harian Kompas, Kamis, 14 Mei 1998 ini, memiliki korelasi yang erat. Penembakan empat mahasiswa Trisakti, 12 Mei, memicu aksi kerusuhan massa yang lebih luas, yang akhirnya menyebabkan rupiah melunglai dan IHSG anjlok. Kondisi dalam negeri yang memburuk itu memaksa Presiden Soeharto mempersingkat kunjungannya di Mesir dan menyampaikan pernyataan bahwa dirinya siap mundur setelah berkuasa selama 32 tahun.

“Kalau memang rakyat tidak lagi menghendaki saya sebagai Presiden, saya siap mundur. Saya tidak akan mempertahankan kedudukan dengan kekuatan senjata. Saya akan mengundurkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan dengan keluarga, anak-anak dan cucu-cucu. Tetapi, semua itu harus dilakukan secara konstitusional. Kalau ada yang ingin melakukannya secara inkonstitusional, itu berarti mengkhianati Pancasila dan UUD 1945,” kata Presiden Soeharto dalam acara temu muka dengan masyarakat Indonesia di Mesir, sehari sebelumnya. Hal itu terungkap dalam berita berjudul “Kalau Rakyat Tak Lagi Menghendakinya, Presiden Siap Mundur” yang ditulis wartawan Kompas, J Osdar dan Musthafa Abd Rahman, dari Kairo, Mesir.

Arsip Kompas Jakarta Membara

Soeharto membantah informasi yang menyebutkan dia dan keluarganya menguasai hasil kekayaan Indonesia, juga informasi yang menyebut dia orang terkaya keempat di dunia setelah Ratu Inggris Elizabeth II, Raja Arab Saudi Fahd, dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Soeharto menyebut informasi-informasi itu fitnah.

Presiden Soeharto waktu itu berada di Mesir menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-15 dan mempersingkat kunjungannya. Dia batal melakukan kunjungan kepada Presiden Mesir Hosni Mubarak di Istana Koubbeh. Namun, Mubarak mengunjungi Soeharto di Hotel Sheraton Heliopolis.

Pernyataan Soeharto ditanggapi Ketua MPR/DPR Harmoko, seperti dimuat Kompas, 15 Mei 1998, “Pimpinan MPR Adakan Rapim Segera”. DPR, kata Harmoko, segera membahas pernyataan Presiden Soeharto yang disampaikan di Mesir. DPR akan membahasnya dalam Rapat Pimpinan MPR. Pada hari yang sama, pimpinan DPR menerima para praktisi hukum yang dipimpin Adnan Buyung Nasution yang meminta MPR segera menggelar sidang istimewa. “Kalau dalam keadaan normal, kita memang harus memakai mekanisme sesuai Tata Tertib MPR. Tapi, kalau sudah begini, siapa yang bisa menjamin pembakaran-pembakaran akan berhenti. Karena itu harus secepatnya,” ucap Adnan Buyung Nasution.

Dalam berita di hari yang sama berjudul “Para Tokoh Bentuk Majelis Amanat Rakyat, Siap Pimpin Bangsa secara Kolektif” disebutkan, sedikitnya 50 tokoh nasional di Jakarta, Kamis, 14 Mei 1998, membentuk kelompok pro demokrasi bernama Majelis Amanat Rakyat (MAR). Itu merupakan wadah kerja sama berbagai organisasi dan perorangan yang memiliki komitmen terhadap reformasi untuk demokrasi. MAR dibentuk setelah mereka melihat perkembangan di Indonesia yang makin memprihatinkan menyusul kemarahan massa terhadap pemerintah.

Ada tiga tuntutan MAR. Pertama, menyerukan kepada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri dengan kebesaran jiwa dan kehormatan demi kepentingan bangsa agar seluruh proses reformasi untuk demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan damai. Kedua, menyerukan kepada aparat keamanan untuk menghindarkan diri dari segala bentuk penggunaan kekerasan kepada rakyat sehingga keadaan yang lebih buruk dapat dicegah. Ketiga, mengimbau mahasiswa, generasi muda, dan rakyat pada umumnya untuk sungguh-sungguh dan secepatnya menciptakan perubahan situasi yang memungkinkan pemulihan segera kehidupan masyarakat secara wajar.

Lanjutkan membaca Arsip Kompas: Jakarta Membara dan Soeharto Siap Mundur

Insiden Trisakti Mei 1998 dalam Arsip “Kompas”


ROBERT ADHI KSP

Peristiwa 12 Mei 1998 mengguncang negeri ini. Insiden penembakan mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tak sekadar menjadi catatan sejarah perguruan tinggi swasta tersebut, tetapi sudah merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia. Insiden penembakan yang menewaskan empat mahasiswa dan melukai sembilan mahasiswa lainnya merupakan awal kebangkitan reformasi dan pemicu yang menjatuhkan rezim pemerintahan Soeharto yang sudah berkuasa 32 tahun.

Harian Kompas, Rabu 13 Mei 1998, menurunkan berita utama “Enam Mahasiswa Tewas”. Semula kabar yang beredar memang enam mahasiswa yang tewas, tetapi keesokannya dipastikan mahasiswa yang tewas empat orang. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Arsitektur), Hafidhin Royan (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Teknik Sipil), Hery Hartanto (Fakultas Teknologi Industri), dan Hendriawan Sie (Fakultas Ekonomi).

Insiden Trisakti Mei 1998

Namun, 17 tahun berlalu, sampai tahun 2015 keluarga empat mahasiswa yang tewas masih menyimpan kesedihan dan menanti keadilan. Apakah pemerintahan Joko Widodo berkomitmen menuntaskan kasus penembakan mahasiswa Trisakti itu?

Setiap tahun peringatan kasus Trisakti dan Mei 1998 hanya sekadar acara seremonial belaka dan repetisi janji pemerintah yang akan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. “Pernyataan Jaksa Agung M Prasetyo, April 2015 lalu, bahwa Kejaksaan Agung membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) hanya repetisi pernyataan-pernyataan pemerintah dari rezim ke rezim. Sampai saat ini tak ada kemajuan berarti, bahkan hasilnya nol besar,” kata Ketua Setara Institute Hendardi dalam pernyataan persnya, Rabu (13/5).

Rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla, kata Hendardi, sejak awal tidak menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM pada masa lalu. Ini terlihat dari sosok Jaksa Agung yang dipilih, yang dinilainya tidak sungguh-sungguh berkehendak memutus mata rantai impunitas. Pengguna media sosial Kartika Djoemadi dalam akun Twitter-nya mengingatkan pengungkapan penembakan ini harus dituntaskan dan reformasi belum selesai.

Kilas balik

Ketika terjadi penembakan, Selasa 12 Mei 1998, empat mahasiswa yang tewas itu berada di antara ribuan mahasiswa yang menggelar aksi keprihatinan di Kampus Universitas Trisakti di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Aksi keprihatinan yang digelar di halaman parkir kampus dimulai sekitar pukul 11.00 dan diikuti mahasiswa, dosen, pegawai, serta para alumnus universitas swasta terkemuka di Indonesia tersebut. Semula mereka akan mendengar orasi Jenderal Besar AH Nasution, tetapi tidak jadi datang sehingga mereka mendengar berbagai orasi dari para guru besar, dosen, dan mahasiswa.

Lanjutkan membaca Insiden Trisakti Mei 1998 dalam Arsip “Kompas”

Kebahagiaan dan Peran Negara


Kebahagiaan dan Peran Negara

ROBERT ADHI KSP

Negara-negara manakah yang penduduknya paling bahagia di dunia? Bagaimana mengukur kebahagiaan penduduk sebuah negara?

Perang sipil di Suriah dan Irak melahirkan NIIS yang menebar kekerasan. Nigeria dihantui kekerasan sektarian yang menewaskan ribuan warga sipil. Ukraina dilanda konflik bersenjata. Ketika di beberapa kawasan di dunia terjadi instabilitas, destruksi, putus harapan, apakah itu terdengar seperti ”dunia yang bahagia”?

Kebahagiaan itu subyektif, tidak obyektif, dan definisinya dapat diperdebatkan. Apakah kesejahteraan sama dengan kebahagiaan? Belum tentu, tetapi itu pasti membantu. Apakah Anda bahagia dengan kehidupan Anda? Apakah Anda merasa lebih bahagia dibandingkan lima tahun lalu?

Penelitian Legatum Institute, lembaga think tank, menunjukkan, meskipun terjadi berbagai peristiwa menyedihkan, sesungguhnya kesejahteraan dan kemakmuran global meningkat. Bagaimana mereka tahu?

Selama lima tahun terakhir, Legatum menganalisis dan menyusun laporan Indeks Kesejahteraan dengan menggabungkan indikator ekonomi tradisional dengan pengukuran kesejahteraan dan kepuasan hidup. Hasilnya adalah daftar 142 negara, yang meliputi 96 persen populasi dunia dan 99 persen GDP global. Peringkat dari negara paling makmur sampai paling miskin dan negara-negara yang warganya paling bahagia dan paling sedih di dunia (”The World’s Happiest (And Saddest) Countries”, Forbes, 2013).

Negara mana yang paling bahagia? Dalam lima tahun terakhir, negara-negara yang penduduknya bahagia adalah yang menikmati kedamaian, kebebasan, layanan kesehatan yang bagus, pendidikan berkualitas, sistem politik yang berfungsi dengan baik, dan tercipta banyak kesempatan. Pada 2014, Norwegia negara paling bahagia di dunia, disusul Swiss, Selandia Baru, Denmark, dan Kanada (Legatum Prosperity Index 2014). Dalam indeks 2013, Norwegia juga di posisi pertama disusul Swedia, Kanada, dan Selandia Baru.

Mengapa Norwegia di peringkat pertama selama lima tahun terakhir? Sekitar empat juta penduduk Norwegia yang homogen dan egaliter memiliki ekonomi yang kuat berkat minyak dan gas. Perusahaan Statoil milik negara itu merupakan salah satu perusahaan minyak paling mampu di dunia. Keuangan Norwegia mendapat pemasukan lebih dari 400 miliar dollar AS hasil royalti minyak dan gas. Itu dana besar jaring pengaman sosial bagi negeri itu.

Norwegia sungguh beruntung. Populasi kecil di tengah sumber daya alam yang besar, seperti juga dialami Kanada dan Australia.

Legatum Institute yang bermarkas di London, Inggris, juga mencatat peringkat negara-negara yang memiliki kewirausahaan, kebebasan pribadi, kesehatan, ekonomi, kapital sosial, pendidikan, keselamatan dan keamanan, serta pemerintahan.

Temuan mereka menunjukkan bahwa kemakmuran (atau kebahagiaan) muncul dari sifat-sifat sosial, yang dipupuk selama beberapa generasi secara holistik dan sangat dipengaruhi berbagai faktor, seperti iklim, budaya, geografi, sumber daya alam, dan keberuntungan.

Lanjutkan membaca Kebahagiaan dan Peran Negara

Jadikan Indonesia Bangsa yang Besar


Toleransi

ROBERT ADHI KSP

INDONESIA akan menjadi bangsa besar jika rakyat di Nusantara saling bergandengan tangan, tidak lagi membanding-bandingkan dan mengungkit-ungkit masalah suku, agama, ras, antar-golongan. Pernyataan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam peringatan Hari Toleransi Internasional, Minggu (16/11), itu perlu digarisbawahi.

Banyaknya suku dan agama di Indonesia seharusnya menjadi kekuatan besar untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik.Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yang disampaikan pendiri bangsa ini harus menjadi roh bagi bangsa Indonesia melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Pawai pakaian adat dari 34 provinsi di seluruh Indonesia dalam peringatan Hari Toleransi Internasional merupakan simbol yang mencerminkan keberagaman Indonesia yang indah dan penuh warna.

Peringatan Hari Toleransi Internasional makin relevan jika dikaitkan dengan kondisi Jakarta akhir-akhir ini. Ketika ada ormas yang menolak Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dipanggil Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang menjabat Presiden RI, dukungan untuk Basuki justru mengalir deras, termasuk dukungan di media sosial.

Lanjutkan membaca Jadikan Indonesia Bangsa yang Besar

Writing is the Painting of the Voice

%d blogger menyukai ini: