Arsip Tag: korupsi

Korupsi Proyek Pemerintah dan Rekayasa Sejak Perencanaan


 

R. ADHI KUSUMAPUTRA

Dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pada tahun 2017 ini merugikan negara Rp 2,3 triliun dan melibatkan eksekutif, legislatif, BUMN dan swasta. Korupsi di berbagai proyek pemerintah sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1960-an.

Harian Kompas Kamis 14 Oktober 1965 misalnya, mewartakan kasus manipulasi dan penggelapan uang negara hampir satu miliar rupiah dalam Proyek Conefo di Jakarta dan Lembaga Atom.  Pelakunya, Direktur “Trayan Art Association” dan “Nirmala Ltd”, Soediamto Dimjati (35 tahun) ditangkap Reserse Kriminal Komdak VIII Jawa Barat ketika sedang berfoya-foya di sebuah kamar di Hotel Savoy Homann Bandung awal Oktober 1965.

Surat kabar Kompas sejak 1965 memang berulang kali memberitakan kasus-kasus korupsi sejak awal terbit. Berulang kali pula Tajuk Rencana mengupas berbagai kasus korupsi. Termasuk yang dimuat Kompas Jumat 4 Juli 1969. “Korupsi, bahkan kecenderungan untuk korupsi benar-benar menghambat pelaksanaan pembangunan. Maka soal ini tidak bisa dianggap sepi. Kita tidak bisa menerima anggapan, ah korupsi toh sudah begitu umum, untuk apa masih harus diributkan lagi?” tulis Tajuk Rencana berjudul “Penghambat Pembangunan”.

Pencegahan korupsi perlu diusahakan. Salah satu jalan adalah menciptakan suasana yang tidak korup. Memberantas anggapan umum bahwa korupsi asal tidak ketahuan tidaklah mengapa. Memberantas anggapan umum bahwa korupsi kalau dilakukan orang-orang kuat, tak akan diambil tindakan.

Tajuk Kompas menyebutkan pula, “Kita mengetahui  bahwa korupsi tumbuh menjadi semacam lembaga, menjadi perbuatan kolektif. Tetapi semua itu tidak bisa membenarkan terciptanya anggapan umum bahwa ada pilih bulu dalam menindak. Anggapan umum ini amat merugikan.”

Opini Harian Kompas, Kamis 22 Maret 1973 berjudul “Praktik-praktik Pembocoran Uang Negara Sudah Menjurus ke Mumpung-isme” yang ditulis Soegandhi SH mengungkapkan, masih ada kebocoran-kebocoran keuangan negara, yang bersumber dari mentalitas pelaksananya dan prosedur yang masih memungkinkan terjadinya penyelewengan. Sampai sekarang memang sukar untuk menentukan secara pasti berapa persen sebenarnya uang proyek yang benar-benar efektif digunakan untuk keperluan proyek dan berapa yang masuk ke dalam kantong-kantong pribadi pelaksananya.

Tajuk Rencana Harian Kompas Rabu 14 Maret 1979 mengingatkan kembali masalah korupsi. “Sungguh prihatin hati kita apabila kita perhatikan ketujuh tempat rawan itu. Sebab hampir semua segi kehidupan dan pembangunan merupakan tempat rawan korupsi dan penyelewengan sehingga hampir tidak ada lagi tempat tersisa yang masih bersih,” tulis tajuk berjudul “Tujuh Tempat Rawan Sumber Penyelewengan” tersebut.

Ketujuh tempat rawan itu adalah proyek pusat, proyek daerah, bank, apartur negara, pajak dan bea cukai, pemberian layanan umum, dan pos pungutan di pinggir jalan. Bila diperas lagi, maka sumber korupsi dan penyelewengan itu adalah APBN, pelayanan pejabat, dan pungutan liar. Ini merupakan bidang-bidang kehidupan bangsa yang penting.

Jaksa Agung Singgih SH seperti diwartakan Harian Kompas 19 Desember 1992 menyebutkan, lemahnya disiplin dalam ketertiban anggaran, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kurangnya ketertiban dalam pengeluaran anggaran menimbulkan kebocoran dan pemborosan keuangan negara. Padahal pemerintah sudah menyusun dan menerapkan sistem pengawasan berlapis-lapis. Dari pengalaman kejaksaan menangani berbagai kasus pidana menyangkut keuangan negara, khususnya yang terkait penggunaan dana pembangunan, rekayasa sudah dilakukan sejak awal perencanaan, pada tahap pelaksanaan, dan pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan.

SUMBER: TOPIK HARI INI, KOMPAS.ID, 15 MARET 2017

Iklan

Korupsi Wakil Ketua DPR-GR Tahun 1965


Dugaan korupsi yang dilakukan anggota DPR pernah diberitakan harian Kompas, Selasa, 23 November 1965, di halaman 1 dengan judul ”MH Lukman Korupsi 250 Juta Uang Rakyat”.

MH Lukman adalah Menteri/Wakil Ketua DPR-GR dari Partai Komunis Indonesia. Berita ini terkait dengan rumah di lahan seluas 2.000 meter persegi di Jalan Gondangdia Lama di Jakarta Pusat yang digunakan Lukman sebagai rumah pribadinya yang masuk kategori rumah mewah. Rumah itu disebutkan memiliki tujuh kamar tidur, serambi belakang, serambi muka, lapangan tenis, dan kolam renang yang mewah.

MH Lukman 23-11-1965

Berita Kompas itu menyebutkan, ”Rumah sebesar dan semewah itu hanya memperlihatkan feodalisme dan sangat bertentangan dengan ucapan-ucapannya di mana dia selalu menganjurkan agar para pemimpin harus hidup sederhana, hingga perbedaan penghidupan pemimpin dan rakyatnya tidak terlalu mencolok.”

Pembuatan rumah tersebut dan bagaimana sampai uang rakyat sebesar Rp 250 juta digunakan tanpa pertanggungjawaban, semuanya dilakukan di luar pengetahuan pimpinan DPR-GR lainnya. Benar bahwa pimpinan DPR-GR MH Lukman dan Sjaichu akan diberikan rumah jabatan, dalam arti mereka memegang jabatan pimpinan DPR-GR. Sjaichu menggunakan prosedur umum, sebaliknya Lukman bertindak sendiri. Rumah jabatannya akan dijadikannya sebagai rumah pribadinya, dengan merombaknya menjadi rumah mewah, dan menggunakan uang rakyat sebesar Rp 250 juta. Untuk ukuran tahun 1965, jumlah uang itu sangat besar.

MH Lukman bersama 56 anggota DPR-GR lainnya sudah dipecat oleh Menko/Ketua DPR-GR Arudji Kartawinata pada awal November 1965, sesuai keputusan Pangdam V/Jaya guna meningkatkan kewaspadaan dan keamanan menyusul dugaan keterlibatan mereka dalam Gerakan 30 September (Kompas, Rabu, 3 November 1965). (KSP)

SUMBER: TOPIK HARI INI, KOMPAS.ID, KAMIS 9 MARET 2017

Operasi Senyap dan Langkah “Bersih-bersih” Polri


Gambar

ROBERT ADHI KSP

Langkah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Sutarman belum lama ini patut diapresiasi. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Polda Jawa Timur, serta Kapolda Kalimantan Barat, dimutasi menyusul dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri setelah melakukan Operasi Senyap. Polri mulai ”bersih-bersih”?

Kapolda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal (Pol) Arie Sulistyo, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Nurhadi Yuwono, dan Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur Kombes Rahmat Hidayat dimutasi setelah Divisi Pengamanan Polri (Propam) Polri melancarkan Operasi Senyap. Bukan hanya komandannya, wakil dan pimpinan unit di bawahnya juga dimutasi ke sejumlah wilayah polda di timur Indonesia. Propam Polri menemukan indikasi pelanggaran sehingga para komandan harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi.

Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman berharap langkah pembersihan yang dilakukannya ini, untuk mengubah citra Polri, menjadi institusi yang bersih dan dicintai.

Mengubah citra Polri memang tidak mudah. Apalagi, belum lama ini, salah satu jenderal polisi yang bertugas di bidang lalu lintas, Djoko Susilo, divonis 18 tahun penjara karena korupsi. Puluhan asetnya berupa rumah dan tanah yang tersebar di beberapa lokasi disita.

Lanjutkan membaca Operasi Senyap dan Langkah “Bersih-bersih” Polri

Pemberantasan Korupsi di China


Gambar

ROBERT ADHI KSP

Di China, skandal seks sering kali tidak hanya sekadar skandal seks, tetapi acap berkaitan dengan uang rakyat. Pemerintah China memanfaatkan perempuan-perempuan di lingkaran pejabat untuk memperoleh informasi. Inilah salah satu cara Pemerintah China memerangi korupsi.

Lanjutkan membaca Pemberantasan Korupsi di China