ROBERT ADHI KSP
Pernyataan Pemerintah China yang menyebutkan Meng Hongwei (64 tahun), Wakil Menteri Keamanan Publik yang juga Presiden Interpol, terjerat kasus suap dan korupsi, mengejutkan banyak pihak. Meng ditahan dan diperiksa oleh Komisi Pengawas Nasional, badan antikorupsi tertinggi di China sejak akhir September 2018 lalu.
Kasus penangkapan Meng Hongwei merupakan kasus terbaru penangkapan pejabat dan tokoh di China dalam kaitan kampanye antikorupsi yang dilancarkan Xi Jinping sejak 2012. Kasus-kasus korupsi di China kini ditangani Komisi Pengawas Nasional (NSC) yang belum lama ini diberi kekuasaan yang lebih luas dan kuat.
Xi Jinping yang menjabat Sekjen Partai Komunis China sejak 2012 dan menjadi Presiden China sejak tahun 2013 meluncurkan kampanye antikorupsi. Selama enam tahun terakhir, lebih dari satu juta orang dihukum karena terjerat kasus korupsi dan suap. Namun langkah Xi Jinping dikritik karena itu dianggap sebagai cara Xi menghancurkan lawan-lawan politiknya.
Sejumlah pengamat dan analis internasional mengomentari penahanan atas (mantan) Presiden Interpol tersebut. “Presiden Interpol ditangkap di negara asalnya karena korupsi, itu sangat memalukan,” kata Richard McGregor dari Sydney’s Lowy Institute, seperti dikutip CNN, Selasa (9/10/2018).
Presiden Interpol ditangkap di negara asalnya karena korupsi, itu sangat memalukan
RICHARD MCGREGOR, SYDNEY’S LOWY INSTITUTE
“Partai Komunis China tidak responsif terhadap dunia luar dan hanya asyik dengan dunia internal sendiri. Penangkapan Meng menunjukkan Komisi Pengawas Nasional hanyalah perpanjangan tangan partai, bukan lembaga pemerintah yang mewujudkan perlindungan hukum yang lebih besar,” kata McGregor.
Advokat hak asasi manusia, Michael Caster berpendapat, “Sungguh sangat memprihatinkan jika China berpikir dapat menculik dan menahan pimpinan organisasi internasional dengan sewenang-wenang.”
Michael menyimpulkan bahwa Meng Hongwei sebagai Presiden Interpol bekerja untuk melayani kebijakan Partai Komunis yang dipimpin Xi Jinping.
Kasus Meng Hongwei ini menyusul kasus aktris China, Fan Bingbing yang menghilang berminggu-minggu dan ternyata terjerat kasus penghindaran pajak. Menurut Caster, “Ini menunjukkan tidak ada yang aman dari jangkauan partai tersebut. Siapapun bisa menjadi korban berikutnya.”
Namun media pemerintah China, Global Times membantah tuduhan tersebut. “Media Barat tidak menghormati dan tidak memahami hukum China, juga salah paham terhadap kampanye antikorupsi China. Di manapun, sistem hukum China berbeda dengan Barat. Mereka dengan arogan menganggap perbedaan itu sebagai kekurangan,” demikian editorial Global Times.
Media Barat tidak menghormati dan tidak memahami hukum China, juga salah paham terhadap kampanye antikorupsi China. Di manapun, sistem hukum China berbeda dengan Barat. Mereka dengan arogan menganggap perbedaan itu sebagai kekurangan
EDITORIAL “‘GLOBAL TIMES”
Dilaporkan hilang di China
Sebelumnya, nama Meng menghiasi media internasional karena dia dilaporkan hilang oleh istrinya, Grace Meng, yang tinggal di Lyon.
Pada 5 Oktober, Kepolisian Perancis mengeluarkan pernyataan, demikian juga Kementerian Dalam Negeri Perancis peduli dengan kasus hilangnya Meng dan siap mengamankan keluarga Meng. Pada 6 Oktober, Interpol meminta klarifikasi kepada pemerintah China tentang status dan keberadaan Meng di China.
Pada 7 Oktober, Grace Meng menggelar jumpa pers di Lyon dan menceritakan kepada wartawan bahwa dia mendapatkan emoji di WhatsApp berupa pisau belati. Suaminya sempat mengirim pesan, “tunggu telepon dari saya,” namun sejak itu, Grace tak pernah mendengar kabarnya lagi.
Pada saat yang hampir bersamaan, pemerintah China merilis pernyataan bahwa Meng Hongwei sedang diperiksa Komisi Pengawas Nasional karena melanggar hukum, seperti dilansir China Daily, namun tidak disertai penjelasan rinci.
Beberapa jam setelah itu, Sekretariat Jenderal Interpol melalui akun twitternya menyatakan Meng Hongwei mengundurkan diri sebagai Presiden Interpol dan organisasi itu akan memilih presiden baru pada Sidang Umum ke-87 di Dubai, Uni Emirat Arab, November 2018 mendatang.
Tak ada hak istimewa
Pemerintah China baru bersuara dan menyampaikan pernyataan resmi pada Senin 8 Oktober setelah didesak oleh Interpol yang meminta klarifikasi dan penjelasan tentang status Meng Hongwei.
“Meng Hongwei saat ini sedang ditahan dan diselidiki dalam kasus suap dan korupsi. Meng melanggar undang-undang yang sangat membahayakan partai dan kepolisian China. Pemerintah China membentuk satuan tugas untuk menyelidiki siapa saja yang terlibat dalam penyuapan yang dilakukan Meng,” demikian pernyataan resmi pemerintah China melalui Kementerian Keamanan Publik.
Meng Hongwei saat ini sedang ditahan dan diselidiki dalam kasus suap dan korupsi. Meng melanggar undang-undang yang sangat membahayakan partai dan kepolisian China. Pemerintah China membentuk satuan tugas untuk menyelidiki siapa saja yang terlibat dalam penyuapan yang dilakukan Meng.
KEMENTERIAN KEAMANAN PUBLIK CHINA
Meng Hongwei adalah warga China pertama yang menjabat posisi puncak sebagai Presiden Interpol, organisasi kepolisian internasional yang beranggotakan 192 negara di seluruh dunia. Meng yang sudah 40 tahun berpengalaman di bidang penegakan hukum itu terpilih dalam Sidang Umum ke-85 Interpol di Bali, Indonesia, November 2016 silam.
Kementerian Keamanan Publik menyatakan, “Penyelidikan terhadap Meng Hongwei atas kasus suap dan dugaan pelanggaran hukum dilakukan pada waktu yang tepat, benar dan sangat bijaksana. Langkah ini menunjukkan sikap yang jelas dari Komite Sentral Partai Komunis China yang dipimpin kamerad Xi Jinping. Langkah ini untuk mengatur partai secara ketat dan menjalankan perjuangan antikorupsi.”
“Sikap tegas ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada hak istimewa dan tidak ada pengecualian di hadapan hukum. Siapapun yang melanggar hukum harus dihukum berat. Kita harus tegas menegakkan otoritas dan martabat hukum, mengingatkan bahwa batas merah hukum tidak dapat dilampaui… Ini diperlukan untuk membuat sistem hukum menjadi ‘jalur listrik tegangan tinggi’,” demikian pernyataan pemerintah China.
Sikap tegas ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada hak istimewa dan tidak ada pengecualian di hadapan hukum. Siapapun yang melanggar hukum harus dihukum berat. Kita harus tegas menegakkan otoritas dan martabat hukum, mengingatkan bahwa batas merah hukum tidak dapat dilampaui
Kekuasaan Meng di China dipreteli
Meng Hongwei adalah sarjana hukum lulusan Universitas Peking, salah satu perguruan tinggi elit di China. Sejak 2004, Meng menjabat Wakil Menteri Keamanan Publik, dan saat itu atasannya sebagai menteri adalah Zhou Yongkang.
Pada tahun yang sama, Meng menjabat Kepala Interpol China. Meng juga menjabat Direktur Badan Antiterorisme Nasional dan pada 2013 mengepalai Biro Kepolisian Maritim.
Penahanan terhadap Meng Hongwei karena persoalan dalam negeri China seolah mendadak dan tiba-tiba. Namun jika ditelusuri, sebenarnya jabatan Meng sudah mulai dipreteli sejak akhir 2017 lalu.
Penahanan terhadap Meng Hongwei karena persoalan dalam negeri China seolah mendadak dan tiba-tiba. Namun jika ditelusuri, sebenarnya jabatan Meng sudah mulai dipreteli sejak akhir 2017 lalu.
Pemerintah China mengganti Meng dari posisinya sebagai Kepala Biro Kepolisian Maritim dan Wakil Menteri Adminsitasi Kelautan Negara pada Desember 2017 tanpa alasan yang jelas dan rinci.
Pada April 2018, Kementerian Keamanan Publik menyatakan Meng bukan lagi anggota Komite Partai Komunis yang mengawasi kementerian tersebut. Ini merupakan langkah awal memperlemah kekuasaan Meng. Ini berarti Meng sudah “diincar” sejak hampir satu tahun yang lalu.
Meng, Zhou, dan masa lalunya
Kementerian Keamanan Publik yang mengawasi penegakan hukum menyebut-nyebut nama Zhou Yongkang. “Penyelidikan terhadap Meng diperlukan untuk memperbaiki pengaruh beracun yang dibawa Zhou Yongkang,” demikian pernyataan tersebut seperti dikutip Quartz.
Meng memang pernah bekerja pada Zhou Yongkang, Menteri Keamanan Publik (2002-2007) dan pemimpin senior Partai Komunis China, yang kemudian ditangkap dan diadili karena terlibat kasus korupsi pada tahun 2014.
Meng memang pernah bekerja pada Zhou Yongkang, Menteri Keamanan Publik (2002-2007) dan pemimpin senior Partai Komunis China, yang kemudian ditangkap dan diadili karena terlibat kasus korupsi pada tahun 2014.
Zhou Yongkang pernah menjadi anggota ke-17 Komite Tetap Politbiro Partai Komunis China, badan pembuat keputusan tertinggi China, dan Sekretaris Komisi Masalah Hukum dan Politik Pusat (2007-2012). Jabatan tersebut membuat Zhou Yongkang politisi ketiga paling powerful di China pada masa itu. Zhou mengawasi aparat keamanan dan lembaga-lembaga penegak hukum China dengan kekuasaan terbentang dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, paramiliter sampai badan intelijen.
Tak berapa lama, Zhou pensiun dan menghilang dari ingar-bingar publik. Pada 2014, pemerintah China mengumumkan bahwa Zhou sedang diselidiki dalam kasus korupsi. Penyelidikan itu menargetkan ratusan orang yang dekat dengan Zhou dalam industri minyak tempat dia bekerja sebelum menjadi pejabat, dan juga saat dia memimpin Kementerian Keamanan Publik.
Pada 2015, Zhou Yongkang dijatuhi hukuman seumur hidup atas sejumlah kejahatan termasuk penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Putra dan istri Zhou, mantan presenter televisi, dinyatakan bersalah atas dakwaan penyuapan, pada tahun berikutnya.
Sementara Meng Hongwei bertahan menjadi wakil menteri. Istri Meng, Grace, mengatakan, suaminya dan Zhou sebenarnya tidak dekat. Bahkan kata Grace, Zhou mencoba “mengusir” Meng dari kementerian tersebut.
Zhou Yongkang adalah anggota pertama Komite Tetap Politbiro dan pejabat paling senior yang diadili karena kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang sejak Republik Rakyat China berdiri.
Sejak Kongres ke-18 PKC pada 2012, lebih dari satu juta pejabat setingkat menteri, gubernur, wali kota, jenderal militer, anggota Komite Sentral Partai Komunis China, politisi, figur publik, berikut keluarga mereka, terjerat kasus-kasus suap dan korupsi.
Sejak Kongres ke-18 PKC pada 2012, lebih dari satu juta pejabat setingkat menteri, gubernur, wali kota, jenderal militer, anggota Komite Sentral Partai Komunis China, politisi, figur publik, berikut keluarga mereka, terjerat kasus-kasus suap dan korupsi.
Sejauh ini, belum jelas benar, jenis korupsi dan suap apa yang dilakukan Meng yang dianggap “membahayakan” partai. Kapan korupsi dan suap itu dilakukan? Apakah ketika Meng menjabat Presiden Interpol? Siapa penyuap dan penerima suap? Apakah ada pejabat-pejabat China lainnya yang terlibat? Kasus Meng Hongwei memang belum benderang.
Apakah nasib Meng Hongwei, sang (mantan) Presiden Interpol itu akan berakhir di balik jeruji besi seperti halnya dengan nasib pejabat China dan petinggi partai lainnya yang juga terjerat kasus suap dan korupsi?
SUMBER: KOMPAS.ID, SELASA, 9 OKTOBER 2018
Robert Adhi Ksp 