Gambar

ROBERT ADHI KSP

Di China, skandal seks sering kali tidak hanya sekadar skandal seks, tetapi acap berkaitan dengan uang rakyat. Pemerintah China memanfaatkan perempuan-perempuan di lingkaran pejabat untuk memperoleh informasi. Inilah salah satu cara Pemerintah China memerangi korupsi.

Satu contoh, Liu Tienan, pejabat partai yang kehilangan posisinya awal tahun ini setelah bekas kekasihnya mengungkapkan bahwa Liu menggelapkan uang 200 juta dollar AS dari beberapa bank.

”Para perempuan ini menjadi cara paling efektif dalam upaya memberantas korupsi. Namun, ketika cara ini dianggap efektif, itu berarti upaya Pemerintah China selama ini belum efektif,” kata penulis Lijia Zhang (Swatting flies? Beijing’s fight to root out corruption, CNN, 16 Oktober 2013).

Perang melawan korupsi salah satu fokus utama Presiden China Xi Jinping. Ia dibantu komandan antikorupsi China, Wang Qishan.

Data yang dirilis China Daily menyebutkan, sekitar 15,4 persen dari whistleblower online adalah gundik yang menggunakan internet untuk mengekspos pejabat korup setelah putus dengan mereka. Pembuka informasi lainnya, pengusaha, wartawan, pejabat, dan netizen (26,9 persen).

Laporan ini hasil analisis dari 26 kasus yang diungkap secara online sejak awal 2013 hingga September. Umumnya kasus ini diungkap di media sosial yang populer di China, yaitu Weibo dan Tianya (15,4% of online whistleblowers are mistresses, China Daily, 16 Oktober 2013).

Para pemimpin China memanfaatkan internet untuk menerima berbagai laporan dugaan korupsi secara online. Sebuah situs resmi diluncurkan awal September lalu, melaporkan upaya pemberantasan korupsi di China lebih transparan dan diketahui dunia luar. Langkah ini juga untuk merespons laporan orang biasa yang memberi informasi dugaan korupsi secara online.

Posisi ke-80

Presiden China Xi Jingping bertekad memerangi korupsi di negeri itu. Salah satu kebijakannya adalah membatasi para pejabat negara berbelanja berlebihan, melakukan perjamuan mewah, dan menginap di hotel bintang enam.

Xi Jinping juga melarang para pejabat menerima hadiah mooncake menjelang tahun baru Imlek (China battles corruption: No more mooncake gifts, NBC, 5 September 2013). Namun, seorang pengguna media sosial Weibo (semacam Twitter) menulis, ”Siapa yang akan memberi kue bulan sebagai hadiah? Pejabat lebih sering menerima kartu belanja dan kartu (kredit) bank!”

Di China, sebagian besar pejabat yang korup bersaing dengan siapa yang memberi suap lebih. Tradisi memberi uang dalam amplop merah selama Tahun Baru Imlek dan beberapa acara khusus diperluas dengan menyuap pejabat.

Ranking China dalam Indeks Persepsi Korupsi berada di bawah Sri Lanka, yaitu di posisi ke-80 dari 176 negara. China berbagi tempat dengan Serbia serta Trinidad dan Tobago. Posisi China itu tak mungkin bergeser dalam waktu dekat.

Kejaksaan Agung China merilis, dalam delapan bulan terakhir (Januari-Agustus 2013), sebanyak 129 pejabat tingkat provinsi atau di atasnya diselidiki dalam kasus dugaan korupsi dan penyuapan. Jaksa di seluruh negeri menangani 22.617 kasus yang melibatkan 30.938 orang yang diduga korupsi.

Dari jumlah itu, 18.283 kasus atau 80,8 persen dikategorikan sebagai kasus serius, atau naik 5,7 persen. Lembaga antikorupsi China bertekad menangkap koruptor ”harimau” (pejabat tinggi) maupun ”lalat” (pejabat rendah) (129 senior officials investigated in first 8 months, China Daily, 17 Oktober 2013).

Publikasi meluas terhadap Bo Xilai, mantan petinggi partai, yang diadili karena korupsi, belum cukup mengubah realitas sehari-hari. Masih banyak mantan pejabat Politbiro tak tersentuh.

Tak tersentuhnya mereka karena buruknya sistem checks and balances di China. ”Ini seperti seseorang sakit, dia memeriksa diri sendiri, memberi resep obat sendiri, melakukan sinar X sendiri kepada dirinya, dan bila diperlukan, dia akan mengoperasi dirinya sendiri,” kata koresponden Reuters di Beijing, Benjamin Lim.

”Hal itu mustahil, tetapi itulah yang terjadi di China,” katanya. Elite politik China juga tak tersentuh akibat buruknya aturan hukum di negeri itu. Tak adanya aturan hukum yang jelas menyebabkan orang yang memiliki hubungan yang baik dengan pejabat tinggi atau disebut aristokrat merah mendapatkan kemudahan.

Tanpa aturan hukum atau organisasi independen pemberantasan korupsi yang powerful, masa depan reformasi di China redup. Tak akan ada reformasi sesungguhnya yang bermakna karena reformasi membutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian dan merugikan kepentingan keluarga serta teman-temannya.

Belajar dari Hongkong

Dalam urusan memerangi korupsi, China seharusnya belajar dari Hongkong, wilayah khusus China, yang sukses memberantas korupsi. Pada empat dekade lalu, Hongkong merupakan salah satu kota paling korup di dunia, menurut organisasi antikorupsi Transparency International (TI).

Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan TI sejak 1995 memberi skor mulai dari 0 (paling korup) sampai 100 (paling bersih). Tiga negara, Argentina, Gabon, dan Tanzania, memiliki skor 35, sedangkan Hongkong skor 77, di posisi ke-14 dari 176 negara.

Bagaimana Hongkong membersihkan negeri dari koruptor? Perubahan terjadi di wilayah bekas koloni Inggris itu menyusul protes rakyat di jalan setelah Peter Godber, inspektur polisi, melarikan diri saat diperiksa dalam kasus korupsi.

Aksi protes tersebut menyebabkan terbentuknya Independent Commission Against Corruption (ICAC), badan pemerintah yang memiliki kekuatan investigatif, yang mengadopsi tiga pendekatan, yaitu hukuman, pendidikan, dan pencegahan. Pendidikan antikorupsi dimulai sejak taman kanak-kanak. Karakter diciptakan ICAC menghadirkan anak-anak dengan kisah dan dilema etis, di mana orang jujur selalu menang. ”Kami tidak mengajarkan mereka tentang hukuman, tetapi tentang nilai-nilai,” kata Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Etika Hongkong (salah satu divisi ICAC) Monica Yu.

Setelah dua generasi mengadopsi pendekatan antikorupsi ini, ada bukti terjadi pergeseran budaya dalam sikap rakyat Hongkong. Saat ini masyarakat tidak pernah menolerir aksi korupsi. Mereka yang melanggar aturan akan dipermalukan oleh kawan-kawan mereka sendiri. Saat ini makin banyak orang Hongkong mendatangi ICAC, melaporkan dugaan korupsi.

Sebelum ICAC dibentuk, tak ada seorang pun yang berpikir cara komprehensif melawan korupsi. Pencegahan sangat penting. ICAC melihat beberapa sektor rawan korupsi, seperti perbankan dan konstruksi.

ICAC memainkan peranan kunci dalam upaya memberantas korupsi di Hongkong. ICAC menerbitkan panduan berbisnis dan mencoba mengidentifikasi operasi yang berpotensi memiliki risiko tinggi. Lembaga ini juga mengorganisasi berbagai acara yang membahas berbagai topik dan mendorong agenda pencegahan korupsi pada sektor bisnis dan pemerintahan. Dalam proses ini, karyawan diberi tahu bagaimana dan kepada siapa laporan dugaan kesalahan disampaikan.

Langkah ICAC Hongkong yang efektif ini memang perlu menjadi contoh bagi China. Dengan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi (10,4 persen pada 2010, dan 9,3 persen pada 2011, serta 7,8 persen pada 2012), tak ada jalan lain, China harus serius terus memerangi korupsi.

SUMBER: DUDUK PERKARA, KOMPAS SIANG, SENIN 21 OKTOBER 2013

Related articles