Jangan Tunda Tol Trans-Sumatera!


Image

ROBERT ADHI KSP

SUDAH lebih dari 15 tahun lamanya masyarakat Sumatera menanti jalan Trans-Sumatera direalisasikan. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda jalan tersebut dibangun. Padahal, kondisi sebagian besar jalan yang menghubungkan provinsi-provinsi di Sumatera saat ini masih memprihatinkan.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPP Gapensi) Soeharsojo pekan lalu menyampaikan harapan masyarakat Sumatera dan berharap pemerintah tidak lagi menunda-nunda pembangunan infrastruktur tersebut. Bagaimanapun, kondisi jalan yang mulus dan bagus akan membantu kelancaran distribusi barang dan jasa (Kompas, 14 November 2013).

Ketua Forum Gubernur se-wilayah Sumatera periode 2012-2013, Gatot Pujo Nugroho, mengungkapkan, semua pemimpin se-Sumatera mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS). Bila pemerintah pusat masih menunda-nunda pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera, pemerintah provinsi se-Sumatera siap membangun sendiri jalan tol tersebut asalkan pemerintah pusat memberi izin.

Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera saat ini baru tahap persiapan dokumen dan pembebasan lahan. Namun, hingga kini belum jelas kapan akan mulai dibangun.

Mengapa Jalan Tol Trans-Sumatera begitu mendesak? Sumatera, dengan pencapaian produk domestik bruto (PDB) nasional tertinggi setelah Jawa, mendesak untuk dikembangkan lebih cepat. Peran wilayah dalam pembentukan PDB nasional untuk Sumatera cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, PDB nasional untuk Jawa cenderung turun.

Selain itu, dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan pemerintah, Sumatera diharapkan menjadi gerbang ekonomi nasional ke pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, dan Australia. Untuk itu, koridor ekonomi Sumatera sesuai MP3EI membutuhkan infrastruktur pendukung, termasuk jalan tol.

Jalan Tol Trans-Sumatera sudah menjadi bagian dari Jalan Asia (Asian Highway Network) yang ditandatangani dalam sidang komisi United Nations-ESCAP ke-61 pada 26-28 April 2004 di Shanghai, China.

Jalan Tol Trans-Sumatera akan mendukung keterhubungan di kawasan Asia Tenggara sesuai dengan Master Plan ASEAN Connectivity (MPAC).

Selain menjadi solusi konektivitas pusat ekonomi, pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera akan membuka kawasan baru ekonomi di sepanjang jalan tersebut.

Dari catatan Forum Ekonomi Dunia 2012, indeks daya saing (competitiveness index) kualitas infrastruktur jalan di Indonesia berada di posisi ke-90 dari 144 negara. Negara-negara di ASEAN memiliki peringkat lebih baik daripada Indonesia.

Sementara berdasarkan studi Bank Dunia 2012, Indeks Perdorma Logistik (Logistic Performance Index) Indonesia—salah satunya diukur dari infrastruktur jalan—berada di posisi ke-59 dari 155 negara. Peringkat negara-negara di ASEAN lebih baik daripada Indonesia.

Sejak 1978 hingga sekarang, Indonesia baru memiliki 750 kilometer jalan tol. Panjang jalan tol ini masih sangat kurang bila dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia.

Sembilan provinsi

Data Bappenas menyebutkan, Jalan Tol Trans-Sumatera direncanakan dibangun sepanjang 2.732 kilometer dari Aceh hingga Lampung. Jalan tol yang diperkirakan menelan biaya Rp 129,6 triliun itu terdiri dari 23 ruas yang melintasi sembilan provinsi di Sumatera. Dari 23 ruas tersebut, 15 ruas di koridor utama dan 8 ruas lainnya di koridor pendukung.

Sembilan provinsi di Pulau Sumatera yang akan dilalui Jalan Tol Trans-Sumatera adalah provinsi-provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.

Untuk tahap pertama, pemerintah menetapkan empat ruas, yaitu ruas Medan-Binjai (16,8 km), Palembang-Indralaya (22 km), Bakauheni-Terbanggi Besar (150 km), dan Pekanbaru-Dumai (135 km). Keempat ruas jalan tol itu diperkirakan menelan biaya Rp 31,5 triliun.

Yang menjadi persoalan adalah dari 23 ruas yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010, sejumlah ruas sudah pernah ditenderkan melalui skema kerja sama pemerintah swasta (KPS)/PPP, tetapi tidak ada peminat. Padahal, rencana awal, pembangunan Jalan Tol Trans- Sumatera akan mulai ground breaking pada September atau Oktober 2013.

Ruas Medan-Binjai, misalnya, ditender tiga kali. Ruas Palembang-Indralaya ditender satu kali, ruas Pekanbaru-Dumai ditender dua kali, dan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar ditender dua kali.

Namun, persoalan paling mendesak saat ini adalah belum terbitnya peraturan presiden (perpres). Payung hukum bagi pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera harus dikeluarkan sebelum tahun 2013 berakhir.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah merilis MP3EI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Kini saatnya Presiden Yudhoyono merealisasikannya pada akhir masa jabatan. Saatnya menoreh sejarah. Jangan ditunda-tunda lagi, Pak!

SUMBER: DUDUK PERKARA, KOMPAS SIANG, SENIN 25 NOVEMBER 2013

 

 
Iklan