Arsip Tag: Majelis Amanat Rakyat

Arsip Kompas: Jakarta Membara dan Soeharto Siap Mundur


Mei 1998. Jakarta dilanda kerusuhan massa, masyarakat berkabung (atas kematian empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, akibat luka tembak), rupiah melunglai, Indeks Harga Saham Gabungan anjlok, dan Presiden Soeharto siap mundur. Empat berita yang dimuat di harian Kompas, Kamis, 14 Mei 1998 ini, memiliki korelasi yang erat. Penembakan empat mahasiswa Trisakti, 12 Mei, memicu aksi kerusuhan massa yang lebih luas, yang akhirnya menyebabkan rupiah melunglai dan IHSG anjlok. Kondisi dalam negeri yang memburuk itu memaksa Presiden Soeharto mempersingkat kunjungannya di Mesir dan menyampaikan pernyataan bahwa dirinya siap mundur setelah berkuasa selama 32 tahun.

“Kalau memang rakyat tidak lagi menghendaki saya sebagai Presiden, saya siap mundur. Saya tidak akan mempertahankan kedudukan dengan kekuatan senjata. Saya akan mengundurkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan dengan keluarga, anak-anak dan cucu-cucu. Tetapi, semua itu harus dilakukan secara konstitusional. Kalau ada yang ingin melakukannya secara inkonstitusional, itu berarti mengkhianati Pancasila dan UUD 1945,” kata Presiden Soeharto dalam acara temu muka dengan masyarakat Indonesia di Mesir, sehari sebelumnya. Hal itu terungkap dalam berita berjudul “Kalau Rakyat Tak Lagi Menghendakinya, Presiden Siap Mundur” yang ditulis wartawan Kompas, J Osdar dan Musthafa Abd Rahman, dari Kairo, Mesir.

Arsip Kompas Jakarta Membara

Soeharto membantah informasi yang menyebutkan dia dan keluarganya menguasai hasil kekayaan Indonesia, juga informasi yang menyebut dia orang terkaya keempat di dunia setelah Ratu Inggris Elizabeth II, Raja Arab Saudi Fahd, dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Soeharto menyebut informasi-informasi itu fitnah.

Presiden Soeharto waktu itu berada di Mesir menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-15 dan mempersingkat kunjungannya. Dia batal melakukan kunjungan kepada Presiden Mesir Hosni Mubarak di Istana Koubbeh. Namun, Mubarak mengunjungi Soeharto di Hotel Sheraton Heliopolis.

Pernyataan Soeharto ditanggapi Ketua MPR/DPR Harmoko, seperti dimuat Kompas, 15 Mei 1998, “Pimpinan MPR Adakan Rapim Segera”. DPR, kata Harmoko, segera membahas pernyataan Presiden Soeharto yang disampaikan di Mesir. DPR akan membahasnya dalam Rapat Pimpinan MPR. Pada hari yang sama, pimpinan DPR menerima para praktisi hukum yang dipimpin Adnan Buyung Nasution yang meminta MPR segera menggelar sidang istimewa. “Kalau dalam keadaan normal, kita memang harus memakai mekanisme sesuai Tata Tertib MPR. Tapi, kalau sudah begini, siapa yang bisa menjamin pembakaran-pembakaran akan berhenti. Karena itu harus secepatnya,” ucap Adnan Buyung Nasution.

Dalam berita di hari yang sama berjudul “Para Tokoh Bentuk Majelis Amanat Rakyat, Siap Pimpin Bangsa secara Kolektif” disebutkan, sedikitnya 50 tokoh nasional di Jakarta, Kamis, 14 Mei 1998, membentuk kelompok pro demokrasi bernama Majelis Amanat Rakyat (MAR). Itu merupakan wadah kerja sama berbagai organisasi dan perorangan yang memiliki komitmen terhadap reformasi untuk demokrasi. MAR dibentuk setelah mereka melihat perkembangan di Indonesia yang makin memprihatinkan menyusul kemarahan massa terhadap pemerintah.

Ada tiga tuntutan MAR. Pertama, menyerukan kepada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri dengan kebesaran jiwa dan kehormatan demi kepentingan bangsa agar seluruh proses reformasi untuk demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan damai. Kedua, menyerukan kepada aparat keamanan untuk menghindarkan diri dari segala bentuk penggunaan kekerasan kepada rakyat sehingga keadaan yang lebih buruk dapat dicegah. Ketiga, mengimbau mahasiswa, generasi muda, dan rakyat pada umumnya untuk sungguh-sungguh dan secepatnya menciptakan perubahan situasi yang memungkinkan pemulihan segera kehidupan masyarakat secara wajar.

Lanjutkan membaca Arsip Kompas: Jakarta Membara dan Soeharto Siap Mundur

Iklan