Arsip Tag: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Momentum Berbenah


ROBERT ADHI KSP

Sebagian wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya terendam lagi pada Senin (9/2) dan Selasa ini. Selain akibat curah hujan yang tinggi, banjir kali ini juga disumbang oleh kondisi alam, yakni pasang laut atau rob.

Tidak hanya terjebak banjir, warga  juga mengalami kemacetan lalu lintas yang menggila. Maka, lengkaplah penderitaan warga; terjebak banjir dan kemacetan. Di media sosial, banyak pengguna media sosial mempertanyakan kinerja   jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Banjir adalah persoalan kronis Jakarta. Bahkan, sejak zaman kolonial Belanda, ketika masih bernama Batavia, Jakarta sudah kebanjiran, yaitu pada 1621, 1654, 1873, dan 1918. Pada beberapa dekade terakhir, banjir besar kerap terjadi, di antaranya pada 1979, 1996, 1999, 2002, 2007, dan 2012.

Momentum BerbenahApakah banjir pada awal 2015 termasuk besar? Besar atau tidak, relatif. Meski banjir kali ini bukanlah banjir kiriman dari Bogor, dampaknya tetap besar. Wilayah permukiman di Jakarta Utara cukup banyak, termasuk perumahan elite yang dihuni warga kelas menengah dan pembayar pajak.

Apa yang telah dikerjakan Gubernur  dan jajarannya untuk mengurangi dampak banjir? Tentu tidak cukup hanya dengan mengimbau warga agar tidak membuang sampah ke sungai ataupun menyeret mereka ke pengadilan untuk membayar denda. Juga tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa Jakarta sudah kebanjiran sejak zaman Belanda.

Perlu ada upaya nyata mengurangi dampak banjir. Perbaikan dan pembersihan saluran/gorong-gorong dan pemeriksaan pompa air  perlu  dilakukan setiap waktu, bukan hanya menjelang musim hujan. Selain itu, perlu kebijakan menyeluruh terkait tata ruang Jakarta. Janganlah semua lahan kosong  dijadikan hutan beton! Jakarta juga perlu hutan bakau di pantura,  hutan kota, taman, dan danau!

Publik juga bertanya, bagaimana koordinasi dengan PLN terkait pemadaman listrik yang berdampak pada tidak berfungsinya pompa air sehingga kawasan Istana kemasukan air? Dalam kasus banjir, Gubernur DKI Jakarta  harus tampil sebagai pengendali utama Ibu Kota. Begitu membaca tanda-tanda alam Jakarta bakal kebanjiran, sebaiknya Gubernur  langsung menggelar rapat koordinasi  lintas sektoral.

Dua masalah kronis Jakarta adalah banjir dan kemacetan, ”warisan”  yang belum terpecahkan hingga saat ini.   Gubernur Basuki sebaiknya memfokuskan diri menyelesaikan dua persoalan ini dengan serius. Jangan menganggap banjir dan kemacetan hanya persoalan biasa sehingga hanya ditangani dengan cara yang biasa.

Rakyat Jakarta tentu tidak pernah puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski sudah membayar berbagai pajak kepada pemerintah, warga  belum mendapatkan layanan yang memuaskan. Apalagi jika dikaitkan dengan rencana gaji tinggi yang akan diterima PNS Jakarta.

Gubernur Basuki sebaiknya memberikan target kepada PNS di jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan dua persoalan klasik itu melalui penilaian kinerja yang ketat. Apa yang sudah dilakukan lurah, camat, kepala dinas, wali kota untuk membantu mengurangi banjir dan kemacetan di Ibu Kota? Jika tak ada satu pun yang mampu menyelesaikan ”pekerjaan rumah” itu,  untuk apa PNS digaji tinggi?

Banjir pada awal Februari ini momentum yang baik bagi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan jajarannya untuk berbenah, berubah, dan membuktikan diri bahwa pegawai negeri sipil Jakarta layak mendapat gaji tinggi.   Jangan pernah menganggap banjir dan kemacetan hanya persoalan biasa!

robert.adhiksp@kompas.com

Iklan

Seputar Gaji Tinggi PNS Jakarta


ROBERT ADHI KSP

KENAIKAN gaji pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengejutkan banyak pihak karena angkanya cukup fantastis dan melampaui gaji PNS instansi pemerintah lainnya. Apakah gaji tinggi PNS DKI Jakarta akan meningkatkan kualitas pelayanan publik?

PNS pelaksana tugas fungsional, seperti pelayanan dan administrasi, akan memperoleh pendapatan mulai dari Rp 9,5 juta sampai Rp 22,6 juta per bulan. Adapun pejabat struktural, seperti lurah, camat, kepala biro, dan kepala badan, akan menerima pendapatan antara Rp 33,7 juta dan Rp 78,7 juta per bulan. Gaji baru PNS DKI Jakarta akan diterima mulai Maret 2015 (Kompas, 3/2/2015).

Gaji baru (take home pay) PNS Jakarta ini angkanya menjadi besar setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerapkan tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis. Kinerja semua PNS akan dinilai dari berbagai aspek. Basuki meyakini PNS Jakarta akan berlomba-lomba bekerja dengan baik dan meraih nilai maksimal tunjangan.

Menurut Basuki, penerapan TKD dinamis bukan pemborosan karena sebelumnya TKD dinamis merupakan anggaran honorarium yang kemudian dialihkan. Selama ini, honorarium untuk pekerjaan teknis dan proyek menghabiskan sampai 40 persen dari total APBD DKI Jakarta. Nilai APBD Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 73 triliun. Setelah dialihkan menjadi TKD dinamis, jumlah dana yang akan dikeluarkan apabila semua kinerja PNS tercapai adalah 24 persen dari total APBD. Dengan demikian, Basuki menyebut TKD dinamis sesungguhnya lebih hemat dibandingkan dengan anggaran honorarium.

Gaji Tinggi PNS DKIKenaikan gaji ini disertai larangan melakukan pungutan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Selama ini masyarakat mengeluhkan pelayanan publik pemerintah, mulai dari lurah, camat, hingga kepala dinas. Lalu, bagaimana pengawasan terhadap kinerja PNS Jakarta? Semua PNS harus mengisi kinerja setiap hari. Laporan itu diserahkan ke atasan masing-masing. Tidak hanya itu. Basuki juga akan mendengarkan laporan dari masyarakat.

Apakah kenaikan pendapatan PNS Jakarta berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik? Inilah yang kita tunggu jawabannya. Mampukah lurah dan camat mengatasi persoalan sampah dan banjir di wilayahnya? Mampukah mereka ikut memantau dan meredam kejahatan di wilayahnya? Mampukah lurah dan camat menihilkan praktik pungutan liar? Mampukah pejabat-pejabat DKI Jakarta menyelesaikan dengan cepat urusan perizinan? Apakah PNS Jakarta akan lebih berdisiplin dan tidak bermalas-malasan lagi?

Meskipun menaikkan penghasilan PNS adalah wewenang gubernur, kebijakan ini menimbulkan implikasi luas, di antaranya bisa menimbulkan kecemburuan nasional PNS di daerah terhadap PNS Jakarta.

Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan ini bisa menjadi cara Gubernur Basuki membuat PNS Jakarta bekerja lebih profesional. Basuki ingin mengubah pandangan negatif publik terhadap PNS, yakni malas, korup, dan lambat. Kita berharap citra PNS DKI Jakarta ke depan menjadi lebih baik. Bekerja dengan disiplin tinggi, tidak menerima pungutan liar dan suap, serta bekerja lebih cepat melayani masyarakat. Namun, apabila tak ada perubahan dalam pola dan sikap kerja PNS, publik tentu wajib menggugat kebijakan ini.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, 3 FEBRUARI 2015

Writing is the Painting of the Voice

%d blogger menyukai ini: