KENAIKAN gaji pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengejutkan banyak pihak karena angkanya cukup fantastis dan melampaui gaji PNS instansi pemerintah lainnya. Apakah gaji tinggi PNS DKI Jakarta akan meningkatkan kualitas pelayanan publik?
PNS pelaksana tugas fungsional, seperti pelayanan dan administrasi, akan memperoleh pendapatan mulai dari Rp 9,5 juta sampai Rp 22,6 juta per bulan. Adapun pejabat struktural, seperti lurah, camat, kepala biro, dan kepala badan, akan menerima pendapatan antara Rp 33,7 juta dan Rp 78,7 juta per bulan. Gaji baru PNS DKI Jakarta akan diterima mulai Maret 2015 (Kompas, 3/2/2015).
Gaji baru (take home pay) PNS Jakarta ini angkanya menjadi besar setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerapkan tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis. Kinerja semua PNS akan dinilai dari berbagai aspek. Basuki meyakini PNS Jakarta akan berlomba-lomba bekerja dengan baik dan meraih nilai maksimal tunjangan.
Menurut Basuki, penerapan TKD dinamis bukan pemborosan karena sebelumnya TKD dinamis merupakan anggaran honorarium yang kemudian dialihkan. Selama ini, honorarium untuk pekerjaan teknis dan proyek menghabiskan sampai 40 persen dari total APBD DKI Jakarta. Nilai APBD Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 73 triliun. Setelah dialihkan menjadi TKD dinamis, jumlah dana yang akan dikeluarkan apabila semua kinerja PNS tercapai adalah 24 persen dari total APBD. Dengan demikian, Basuki menyebut TKD dinamis sesungguhnya lebih hemat dibandingkan dengan anggaran honorarium.
Kenaikan gaji ini disertai larangan melakukan pungutan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Selama ini masyarakat mengeluhkan pelayanan publik pemerintah, mulai dari lurah, camat, hingga kepala dinas. Lalu, bagaimana pengawasan terhadap kinerja PNS Jakarta? Semua PNS harus mengisi kinerja setiap hari. Laporan itu diserahkan ke atasan masing-masing. Tidak hanya itu. Basuki juga akan mendengarkan laporan dari masyarakat.
Apakah kenaikan pendapatan PNS Jakarta berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik? Inilah yang kita tunggu jawabannya. Mampukah lurah dan camat mengatasi persoalan sampah dan banjir di wilayahnya? Mampukah mereka ikut memantau dan meredam kejahatan di wilayahnya? Mampukah lurah dan camat menihilkan praktik pungutan liar? Mampukah pejabat-pejabat DKI Jakarta menyelesaikan dengan cepat urusan perizinan? Apakah PNS Jakarta akan lebih berdisiplin dan tidak bermalas-malasan lagi?
Meskipun menaikkan penghasilan PNS adalah wewenang gubernur, kebijakan ini menimbulkan implikasi luas, di antaranya bisa menimbulkan kecemburuan nasional PNS di daerah terhadap PNS Jakarta.
Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan ini bisa menjadi cara Gubernur Basuki membuat PNS Jakarta bekerja lebih profesional. Basuki ingin mengubah pandangan negatif publik terhadap PNS, yakni malas, korup, dan lambat. Kita berharap citra PNS DKI Jakarta ke depan menjadi lebih baik. Bekerja dengan disiplin tinggi, tidak menerima pungutan liar dan suap, serta bekerja lebih cepat melayani masyarakat. Namun, apabila tak ada perubahan dalam pola dan sikap kerja PNS, publik tentu wajib menggugat kebijakan ini.
SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, 3 FEBRUARI 2015
Robert Adhi Ksp 