Gambar

ROBERT ADHI KSP

AKSI terorisme terus mengguncang Tiongkok. Serangan terbaru terjadi di pasar terbuka di Distrik Shayibake, Urumqi, ibu kota Xinjiang, Tiongkok barat laut, pada 22 Mei lalu, yang menewaskan 39 orang dan melukai 90 orang lainnya. Mengapa kekerasan makin meningkat di Xinjiang?

Aksi-aksi terorisme di Tiongkok dalam dua tahun terakhir ini memang mencemaskan pemimpin ”Negeri Tirai Bambu” itu. Pada 1 Maret, serangan mematikan terjadi di stasiun kereta di Kunming, yang menewaskan 29 orang. Adapun pada 30 April, ledakan bom di stasiun kereta di Urumqi, menewaskan tiga orang termasuk dua pelaku, serta melukai 79 orang lainnya. Beberapa hari setelahnya, lelaki bersenjata pisau menyerang penumpang di stasiun kereta di Guangzhou, melukai enam orang.

Awal Oktober 2013, sebuah jip menabrak kerumunan orang di Lapangan Tiananmen di Beijing, menewaskan lima orang termasuk pelaku.

Pemerintah Tiongkok meyakini bahwa kelompok teroris Uighur memiliki jaringan yang kuat dengan kelompok teroris di luar negara itu. Otoritas Tiongkok menemukan bukti bahwa pelaku melakukan perjalanan ke Afganistan.

Meredupnya perang di Afganistan diduga merupakan salah satu pemicu utama meningkatnya aksi terorisme di daerah otonomi khusus Xinjiang, yang wilayahnya berbatasan dengan Afganistan. Tentara Amerika Serikat dan pasukan NATO meninggalkan Afganistan untuk mengakhiri perang di negeri itu. Para pejuang Afganistan diduga mengalihkan ”perang” ke Xinjiang.

Meningkatnya aksi terorisme membuat pihak keamanan Tiongkok meningkatkan kewaspadaan. Menyusul ledakan di pasar, di Urumqi, pekan lalu, kepolisian setempat telah menangkap lebih dari 200 tersangka teroris. Ini merupakan upaya Tiongkok menindak tegas kelompok teroris di negeri itu (“Extremist groups busted in northwest China”, CNN, 26 Mei 2014).

Akar masalah

Penangkapan terhadap kelompok- kelompok teroris itu tentu saja belum menyelesaikan masalah. Lalu apa duduk perkara kekerasan ini?

Dr Michael Clarke, pakar masalah Xinjiang dari The Griffith Asia Institute, Griffith University, Australia, menyebutkan sejumlah faktor penyebab kekerasan di wilayah itu. Pola serangan teror pada akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan radikalisasi kelompok oposisi terhadap kekuasaan Tiongkok. Ini berbeda dengan kekerasan di Xinjiang pada masa lalu, serangan dilakukan terhadap simbol-simbol negara, seperti polisi, aparat keamanan, atau pejabat pemerintah (“Why is Xinjiang Violence Escalating?”, BBC, 23 Mei 2014).

Perubahan strategi

Kekerasan yang terjadi pada akhir-akhir ini mengambil sasaran ruang publik, yang sengaja dirancang agar menimbulkan dampak yang luar biasa.

Perubahan taktik ini menunjukkan ada dua kemungkinan. Pertama, ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan konflik tidak hanya antara Pemerintah Tiongkok dan militan Uighur, tetapi lebih melebar antara warga etnis Uighur dan etnis Han di wilayah tersebut. Kedua, militan Uighur mengambil model aksi terorisme yang menimbulkan banyak korban, untuk membentuk persepsi bahwa mereka memiliki jaringan dengan Al Qaeda dan sejenisnya.

Pertanyaannya, mengapa sekarang? Kemungkinan pertama, berkaitan dengan apa yang sering disampaikan oleh otoritas Tiongkok tentang pengaruh eksternal, yang mengarah pada kelompok radikal Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM) dan Partai Islam Turkestan (TIP). ETIM hanya berperan pada periode singkat antara akhir 1990-an dan awal 2000-an, setelah kematian pemimpin mereka, Hasan Mahsum, selama operasi militer Pakistan di Waziristan pada 2003.

Adapun TIP yang muncul pada 2005 merupakan organisasi penerus dan diyakini memiliki 200-400 pejuang yang bermarkas di dekat Mir Ali, di Waziristan utama, beraliansi dengan Taliban Pakistan dan Gerakan Islam Uzbekistan (IMU).

Dibandingkan dengan ETIM, TIP lebih menonjolkan diri, menyusul sejumlah pernyataan yang dibuat berkaitan dengan peristiwa di Xinjiang. TIP, misalnya, pernah mengeluarkan pernyataan mendukung serangan di stasiun kereta Kunming dan Urumqi. TIP juga menggunakan internet sebagai alat untuk menyebarkan panggilan ”jihad” melawan Pemerintah Tiongkok.

Kemungkinan kedua, menyangkut hubungan antara kebijakan Tiongkok di Xinjiang dan kecenderungan meningkatnya kekerasan di wilayah itu. Tujuan Beijing memasukkan Xinjiang ke wilayah Republik Rakyat Tiongkok pada 1949 adalah untuk mengintegrasikan politik, ekonomi, dan kebudayaan Xinjiang serta populasi non-etnis Han ke dalam kesatuan negara Tiongkok yang multi-etnis. Itu dicapai dengan tiga strategi, yakni represi, pembatasan, dan investasi.

Sejak awal 1990-an, Beijing melaksanakan proyek modernisasi besar-besaran, mengucurkan miliaran dollar untuk membangun konstruksi dan infrastruktur yang menghubungkan negara-negara di Asia Tengah. Beijing berasumsi ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan meredam ketidakpuasan etnis Uighur.

Pembungkaman

Namun, yang terjadi adalah modernisasi yang gencar dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok malah memperlebar kesenjangan antara etnis Han dan etnis Uighur, juga kesenjangan ekonomi antara kota dan desa. Pada saat yang sama, pemerintah melakukan langkah represif untuk mengendalikan kegiatan budaya dan keagamaan etnis Uighur.

Dosen asal Uighur, Ilham Tohti, menyarankan Pemerintah Tiongkok agar memberi otonomi yang lebih luas kepada Xinjiang, dan tidak perlu sampai memerdekakan wilayah itu. Tohti ditangkap otoritas Tiongkok di Central University for Nationalities di Beijing pada 15 Januari 2014, dengan alasan ”menghasut separatisme”. Penangkapan ini adalah salah satu indikasi kuat betapa suara etnis Uighur dimarjinalkan dan dibungkam. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila radikalisasi makin tumbuh subur di Xinjiang.

Pemerintah Tiongkok tampaknya harus mengubah kebijakan atas Xinjiang, lebih banyak mendengarkan aspirasi, dan lebih memberdayakan etnis Uighur.

SUMBER: DUDUK PERKARA, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SENIN 26 MEI 2014