Pemikiran Awaloedin Djamin tentang Polri Masih Relevan


Menjelang peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 1992 silam, saya bersama Mas Indrawan Sasongko M (alm) mewawancarai mantan Kapolri Jenderal Pol Purn Prof Dr Awaloedin Djamin MPA. Ini kali pertama saya mewawancarai seorang tokoh nasional dan mantan Kapolri secara khusus dan panjang lebar.

Kami mewawancarai Pak Awaloedin Djamin yang enerjik dan penuh semangat itu di kantornya di Gedung Jamsostek di Jalan Gatot Subroto.

 

Awaloedin Djamin
Wawancara dengan mantan Kapolri Prof Dr Awaloedin Djamin MPA dimuat di Harian Kompas, Minggu 28 Juni 1992. 

 

Di Indonesia baru ada satu polisi yang bisa meraih gelar doktor (PhD) dan kemudian diangkat menjadi profesor dalam ilmu administrasi negara. Keberuntungan dan koinsidensi sejarah menyebabkan dirinya memegang jabatan penting di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Menjadi Kepala Polisi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Administrasi Negara, Menteri Tenaga Kerja, Duta Besar Indonesia untuk Republik Federasi Jerman, anggota DPR-GR, MPRS dan DPA dan berbagai jabatan lainnya.

Kesempatan-kesempatan yang diperoleh Awaloedin membuat dirinya menjadi ahli tidak saja dalam soal kepolisian, tetapi juga administrasi negara dan sumber daya manusia.

Dalam wawancara selama lebih tiga jam, Jenderal Polisi Purnawirawan Awaloedin Djamin kelahiran Padang 26 September 1927 itu, memang banyak berbicara tentang berbagai masalah, termasuk masalah administrasi negara dan sumber daya manusia. Tetapi penulisan lebih difokuskan kepada masalah kepolisian. Pada masa itu, Kepolisian RI masih bergabung dengan ABRI, belum terpisah seperti sekarang.

Pak Awaloedin berpendapat, polisi masa depan bergerak di tengah-tengah kemajuan dan tidak boleh seperti katak di bawah tempurung. Polisi yang bertugas, harus bisa menguasai wilayahnya, kebiasaannya, suku bangsanya, keadaan ekonominya, wataknya.

“Lulusan PTIK itu harus jadi police middle manager. Dia tidak hanya jadi pemimpin anggotanya, ia juga harus berusaha meningkatkan diri menjadi pemimpin masyarakat lingkungannya. Jadi harus keluar. Kapolres misalnya, selain jadi pemimpin anak buahnya, juga harus jadi pemimpin masyarakat luas di lingkungannya. Mengembangkan diri jadi pemimpin, tidak gampang. Masyarakat sekarang adalah masyarakat yang kompleks. Kalau Polri saja tidak bisa mengantisipasi ini, ya susah. Kita bertugas di tengah-tengah mereka,” demikian pendapat Pak Awaloedin Djamin yang disampaikan dalam wawancara tersebut.

Wawancara dilakukan pada 1992 ketika Polri masih di bawah Panglima ABRI dan ketika anggaran Polri masih harus dibagi-bagi dengan tiga angkatan lainnya. Tentu saja situasi saat ini sudah berubah karena sejak 2000, pascareformasi, Polri tidak lagi bagian dari ABRI, tetapi sudah di bawah Presiden.

 

FIDEL RAMOS16-05
Desember 1979: Kepala Kepolisian RI Letjen Awaloedin Djamin menerima kunjungan kehormatan Kepala Kepolisian Filipina Mayjen Fidel V Ramos. (Catatan: Fidel Ramos kemudian terpilih sebagai Presiden Filipina periode 1992-1998). FOTO: DOKUMENTASI KOMPAS/Dinas Peneragan Polri.

 

 

Sebagian pemikiran Awaloedin Djamin masih relevan dengan kondisi Polri saat ini. Karena itu saya kutip lagi hasil wawancara dengan Pak Awaloedin Djamin yang dimuat di Harian Kompas, Minggu 28 Juni 1992 dalam rubrik “Lebih Jauh Dengan“.

Apa yang mendorong Bapak dulu menjadi polisi?
Dulu, di sebelah SMA saya di Bukit Tinggi, ada sekolah inspektur polisi. Teman-teman SMP masuk sana. Saya lihat kok mereka gagah-gagah. Waktu dibuka angkatan kedua sekolah inspektur polisi, saya ikut ujian dan diterima.

Tapi setelah itu saya dipanggil oleh direktur sekolah dan kepala inspektur polisi Sumatera, Pak Djojo. Waktu itu tahun 1948, sebelum clash. Saya ditanya, mengapa masuk polisi. Saya jawab karena ingin jadi polisi. Persyaratannya hanya lulusan SMP, sementara waktu itu saya sudah kelas III SMA. Saya diberitahu, jika tamat SMA, saya bisa ke Yogyakarta. Saya tidak tahu bahwa di Yogyakarta ada sekolah komisa- ris polisi yang namanya Akademi Polisi (cikal bakal PTIK). Saya keluar lagi dan menyelesaikan sekolah.

Selama masa revolusi fisik, saya bergabung dengan polisi di daerah Palupu, Sumatera Barat ke arah Sumatera Timur. Sejak itu, keinginan menjadi polisi makin kuat.

Pada akhir tahun 1949, saya ke Jakarta, masuk sekolah republik. Namanya Akademi Nasional, yang merupakan sekolah tinggi republik pertama di Jakarta. Saya mengambil jurusan ekonomi, bersama-sama Suhadi Mangkusuwondo, Mochtar Kusuma- atmadja, Djukardi Odang.

Pada akhir tahun 1950, PTIK dibuka di Jalan Tambak. Tapi kuliahnya di UI. Dekannya Pak Djokosoetono, guru besarnya Pak Soemitro, Pak Soenario Kolopaking. Calon mahasiswa ada lima ratus orang, tapi yang diterima 55 orang. Seangkatan saya adalah Widodo Budidarmo. Lulus tahun 1955, saya bekerja sebagai komisaris kelas II. Mula-mula di Yogya sebentar, lalu di Markas Besar di Jakarta sebagai kepala seksi umum markas besar. Waktu pemberontakan PRRI/Permesta meletus, saya jadi sekretaris staf keamanan Polri. Kapolrinya waktu itu Pak Soekanto.

Bagaimana Bapak sebagai polisi lalu mendalami administrasi negara?
Tahun 1958, saya lihat ada dua perwira angkatan pertama PTIK, Katik Suroso (almarhum) dan Siswaji, sekolah ke Ameri- ka dapat gelar MA. Saya sebagai junior, kok mereka dapat gelar MA? Saya dikirim sekolah soal senjata api, saya bilang jangan deh. Saya nggak mau ambil gelar soal begituan.

Lama menunggu, akhir 1958, ada tawaran dari Ford Founda- tion yang baru untuk belajar administrasi negara di Amerika Serikat. Setelah diuji, yang lulus cuma saya. Pada awal ta- hun 1959, saya berangkat ke Amerika Serikat, belajar di Uni- versity of Pittsburg, Pensylvania. Itu sekolahnya Pak Sumarlin, Bintoro, Edi Swasono. Saya termasuk yang pertama masuk sekolah di sana, dan ambil gelar di sana.

Dapat gelar Master of Public Administration (MPA) di sana, saya dapat bea siswa dua tahun. Satu setengah tahun sudah selesai, sisanya bagaimana? Untuk meyakinkan Ford juga susah. Karena yang dikirim oleh Ford untuk doktor hanya dosen, sedangkan saya bukan dosen seperti Widjojo, Ali Wardhana, Emil Salim.

Saya dipanggil oleh dewan dari Ford Foundation, dan ditanya mengapa polisi harus jadi doktor? Saya bilang, mengajar manajemen tak bisa kakinya hanya di akademi. Kalau mau jadi pengajar yang baik di bidang administrasi, satu kaki di praktek, satu kaki di akademis. Ford setuju, pemerintah setuju memperpanjang saya, dua setengah tahun. Tambah tiga bulan lagi. Karena ada batas waktu saya ngebut dan bisa mengalahkan mahasiswa-mahasiswa Amerika sendiri. Karena mereka kan santai.

Pada akhir 1963, saya dapat gelar doktor di bidang public administration (administrasi negara) dari University of Southern California. Saya yang pertama di negara ini yang memperoleh gelar PhD dalam public administration.

Saya pulang dan kembali ke Mabak. Waktu saya berangkat, Kapolrinya Soekanto, waktu saya kembali ada pergantian. Waktu saya di luar negeri, ada perubahan besar di negara ini yaitu kembali ke UUD 1945 pada tahun 1959. Waktu pulang ke Mabak, tidak ada yang bertanya saya belajar apa. Saya ditempatkan sebagai Wakil Kepala Reserse Kriminil pada tahun 1963, merangkap kepala seksi.

Tahun 1964, saya ditugaskan membentuk Direktorat Kekaryaan Polri dan saya direktur pertamanya. Angkatan lain belum punya. Kemudian saya jadi anggota DPR-GR, jadi anggota MPRS, jadi anggota Front Nasional mewakili Polri.

Karena saya mewakili Polri di Front Nasional, maka saya pada 20 Oktober 1964, ikut mendirikan Sekber Golkar. Soehartono, Soekowati. Karena saya berhubungan dengan Han- kam, Wiloejo Poespojoedo (almarhum) yang kemudian jadi Ketua MPR dan Gubernur Lemhanas. Karena saya yang termuda di jajaran ABRI, saya membantu Pak Puspujodo mempersiapkan Lemhannas. Di ABRI sendiri, saya jadi anggota Dewan Penelitian dan Pengembangan Doktrin ABRI. Jenderal Suwarto dari AD jadi ketuanya, Marsekal Leo Wattimena dari AU, Laksamana Kun Djaelani dari AL, dan saya dari Polri. Kami konseptor pembentukan Seskogab.

Lalu kemana?
Setelah jadi Menteri Tenaga Kerja yang dianggap baik waktu itu (1966-1968), saya harus kembali ke ABRI. Saya menjadi Deputi Kapolri, dari 1968-1971. Waktu itu Kapolrinya Jendral Hoegeng Iman Santosa. Tahun 1971, saya ditarik keluar dari jajaran Polri dan menjadi Ketua LAN sampai 1976. Kemudian tahun 1976 saya diangkat jadi Duta Besar di Jerman Barat, selama dua tahun.

Kapan Bapak menjadi Kapolri?
Mula-mula tak ada berita apa-apa. Mendadak bulan September 1978, Pak Domo (Sudomo Menko Polkam) sekarang bilang, “Siap-siap, you dilantik jadi Kapolri. Bawa istri.” Saya pulang dan dilantik, menggantikan Jenderal Widodo Budidarmo. Saya cuma diberitahu bahwa Polri dalam keadaan kacau balau. Itu perintah Presiden Soeharto kepada Pangab/Menhankam M. Yusuf. Dalam perintah harian Yusuf kepada saya dikatakan, “You benahi seluruhnya Polri.”

Di lapangan, Jendral Yusuf berpidato, “Citra dan wibawa polisi lagi merosot.” Itu bukan istilah saya. ltu diucapkan M. Yusuf dan Pak Harto kemudian dalam Rapim ABRI. Pak Harto memberikan terapinya. Salah satu kemungkinan merosotnya wibawa Polri adalah karena Polri kurang tanggap dan kurang responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyara- kat yang membutuhkan.

Apa yang Bapak lakukan setelah jadi Kapolri?
Setelah jadi Kapolri, saya tak pernah berpretensi bahwa saya ahli. Waktu saya baru masuk, saya mendengarkan apa yang dikemukakan semua staf saya. Semuanya. Waktu saya masuk, berbulan-bulan saya belajar dari bawahan saya. Apa yang telah dikerjakan mereka. Di Mabak, saya masuk jam empat pagi. Berbulan-bulan. Satu persatu asisten saya tanya. Saya hanya mendengar dan bertanya, tanpa berkomentar dulu. Tak ada pe- ngarahan dulu. Dengar dan tanya hal yang tak jelas.

Setelah sekian bulan dan saya mulai paham, saya perin- tahkan apa yang harus dikerjakan para anggota Polri. Saya sudah punya gambaran kan. Saya rumuskan pola pembenahan Polri. Januari 1980 ke luar buku saya yang pertama.

Apa yang sudah Bapak benahi?
Orang bisa lihat laporan akhir memori jabatan saya. Contoh kecilnya, saya masuk anggaran pembangunan Polri hanya Rp 4,5 miliar. Gila nggak? Rupiah lho, bukan dollar. Dari Sabang sampai Merauke. Saya harus berjuang. Biaya polisi besar lho. Setiap tahun saya dekati Hankam, Mabes ABRI dan sebagainya. Setelah saya tinggalkan, anggaran Polri Rp 65 miliar.

Contoh kedua, waktu saya masuk dan melakukan inspeksi pertama, ternyata Polwan jumlahnya tinggal beberapa ratus orang. Hampir habis. Kita kan perlu Polwan. Makanya saya kosongkan Komando Pendidikan di Ciputat, dan setiap tahun masuk 300 orang. Mereka dididik jadi polisi wanita. Sekarang jumlahnya sudah ribuan.

Lebih celaka lagi, ketika saya masuk, saya kaget ketika tahu sekolah tamtama cuma empat bulan. Gila nggak. Padahal waktu zaman Belanda saja, masa latihan tamtama satu tahun. Kalau cuma empat bulan dengan latihan baris-baris dan halang-rintang, sudah habis. Mau jadi polisi macam apa mereka itu? Saya tidak tahu, sudah berapa puluh ribu yang sudah tamat. Saya bilang, tidak bisa sekolah tamtama begini. Paling tidak, enam bulan. Staf saya menjawab, untuk melaksana- kan hal tersebut, anggarannya tidak ada.

Bagaimana cara mengatasinya? Sekolah lagi, tidak keburu. Lalu saya bikin buku saku hitam tentang pengetahuan dasar seorang polisi. Itu di coba dulu. Panggil tamtama yang sete- ngah bodoh, pintar. Bisa baca tidak. Ngerti tidak. Saya bikin ratusan ribu sekaligus. Jadi kalau anggota tak bisa sampai ke kita, buku saku bisa sampai ke mereka. Kepada atasan mereka, saya bilang ajar anak buah kamu semua. Buku itu dibuat tanpa anggaran.

Bagaimana dengan pengetahuan teknis Polri waktu itu?
Ya ini menyedihkan. Pengetahuan teknis profesional Polri merosot sama sekali karena tak ada yang sekolah ke luar ne geri lagi. Yang disebut kemampuan profesional khas kepolisi an antara lain kemampuan di bidang reserse, lalu lintas, intelijens. Polri tak punya ahli lagi, sementara kejahatan berkembang terus.

Saya bersusah payah menjajaki kerja sama dengan luar ne geri. Dengan Jerman, Inggris, Belanda, Jepang, dan sampai sekarang masih kurang sekali. Kenapa sukar? Karena sejak Orde Baru lahir sampai saya jadi Kapolri, kita kan ABRI. Polisi Indonesia ini militer bukan, sipil bukan. Angkatan Darat, Laut dan Udara punya kerja sama yang erat sekali dengan AS dan Australia dan sebagainya. Sipil dengan IGGI. Tapi polisi tidak ada. Jadi bagaimana?

Kita boleh ABRI di dalam negeri, tapi di luar negeri kita tidak diakui sebagai militer. Tak ada polisi yang militer di dunia ini. Maka atas persetujuan Pak Harto, saya mencoba mencari bantuan lewat cara-cara sipil. Di Jerman, kita dapat tetes-tetes dan tetap tidak cukup, sampai sekarang. Kerja sama dengan Belanda di bidang pendidikan lali lintas sekarang malah distop.

Polisi harus punya ahli di bidang reserse kriminil, reserse narkotika, reserse ekonomi. Bagaimana menghadapi kasus-kasus kejahatan perbankan dan kesemrawutan lalu lintas? Polisi harus mengerti masalah perekonomian dan problem lalu lintas. Tak bisa setengah-setengah lagi.

Di beberapa Polsek, kertas, mesin tik tidak tersedia. Bahkan mau mengejar penjahat, bensin tidak ada. Bagaimana itu bisa terjadi?

Sistem anggarannya. Departemen lain sudah ditentukan. Di ABRI tidak demikian. Dipool jadi satu, lalu dibagi-bagi dari sana. Kita harus berjuang untuk mendapatkan bagian itu.

Tapi anggaran tetap kecil, bagaimana?
Masalahnya adalah kemampuan negara. Waktu saya Kapolri anggaran Polri naik dari Rp 4 milyar menjadi Rp 19,5 miliar. Pak Jusuf (Pangab/Menhankam waktu itu) pidato anggaran Polri naik sekian ratus persen. Waktu saya giliran pidato, saya bilang, “Terima kasih Pak Jusuf. Anggaran Polri yang besar sebanyak Rp 19 miliar itu sama dengan harga satu pesawat Hercules TNI-AU.”

Tapi waktu itu saya punya keuntungan. Saya mantan mente- ri. Saya kenal pribadi mereka yang bertugas di Hankam. Walaupun saya masih muda, tapi saya lebih senior di Hankam waktu itu. Jusuf kolega saya waktu menteri. Jadi saya bisa omong sedikit kasar.

Saya bilang, kondisi kantor Polsek (Kepolisian Sektor) tidak ada bedanya dengan zaman Majapahit. Nggak punya apa- apa. Mesin tik nggak punya, radio nggak punya.

Apakah ini dikarenakan Polri di bawah ABRI?
Tidak soal itu, asal dia otonom melakukan tugas kepolisiannya. Ini masalah peka, akibat Gestapu, terjadi desinte grasi Angkatan Bersenjata. Waktu belum ada UU tahun 1961. Ada Menteri Panglima Angkatan Darat, Menteri Panglima Angkatan Laut, Menteri Panglima Angkatan Udara dan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. Semuanya terpisah. Maka sesudah Gestapu, dibubarkan menterinya. Dibubarkan panglimanya.

Saya pertama di Mabak, yang menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Angkatan lain adalah Kepala Staf dan tidak mempunyai wewenang komando. Kapolri punya. Karena Polri operasi tiap hari. Undang-undang mengatakan, Kapolri adalah pimpinan teknis kepolisian. Jadi dia harus menguasai.

Jadi polisi merupakan bagian dari ABRI tidak menjadi soal, asal polisi punya otonomi untuk melakukan tugas kepo lisian. Undang-undangnya apa tugas kepolisian itu?
Beri dia semua sarana yang diperlukan itu. Negara ini juga peka. Kita tidak sama dengan Malaysia. Kita harus realistis. Yang saya minta, yang saya persoalkan, berikanlah kepada polisi budget yang diperlukan.

Bapak ingin Polri kita seperti apa?
Yang saya inginkan, rakyat kita aman besok. KUHAP itu saya yang bikin bersama Ali Said dan Moedjono. Di sana Hak Asasi Manusia, luar biasa. Penyidik utama adalah Polri. Semua sudah diatur. Supaya rakyat itu besok, yang bersalah masuk penjara, yang nggak bersalah, dilindungi.

Penyidikan bukan soal kewenangan, tapi soal kemampuan. Jaksa minta mengambil alih penyidikan. Itu tidak perlu. Tugas jaksa menuntut, dan itu tidak gampang. Padahal KUHAP sudah dirumuskan dan merupakan masterpiece. Tapi mengisi KUHAP kan tidak gampang? Harus diimbangi dengan kemampuan dan sarana penyidikan.

Di Eropa, setiap kantor kepolisian sektor (polsek) dan kepolisian resort (polres) punya laboratorium kriminil mini. Di sana, sidik jari, telapak kaki, bisa diperiksa di Polsek. Kita kapan punya itu?

Kita rencanakan 10 tahun mendatang komando operasi dasar Polri di tingkat resort. Hanya di kota-kota besar tertentu, sektornya bisa dilengkapi dengan semua unsur (reserse, lalu lintas dan sebagainya).

Tapi nantinya, ujung tombak Polri harus sektor. Negara ini kan besar. Tapi kita belum mampu. Berapa jumlah Polsek, berapa jumlah polisi. Di satu daerah, ada satu polisi ber- banding 5000 penduduk.

Polri wajib menata pengembangan sumber daya manusia Polri 25 tahun mendatang. Itu harus diperhatikan sekarang. Sumber daya manusia bukan hanya personel. Ada faktor lainnya, soal karier. Apakah perlu, mereka yang ada reserse itu sampai Letnan Kolonel, tidak pindah-pindah? Supaya dia benar benar mahir dan memiliki super spesialisasi. Reserse ada cabang-cabangnya.

Kita lihat bagaimana perkembangan kriminalitas esok? Jangan lupa. Orang boleh bilang, hak asasi manusia, keadilan. Bagaimana adil, kalau tidak memiliki peralatan yang cukup? Orang yang salah bisa lepas?

Itu namanya teknologi kepolisian. Ada teknologi di bidang laboratorium kriminil. Dan juga meningkat hebat, di Polda Metro, Polda Jatim, Jateng, Jabar, the electronic communication technology. Di Tokyo, semua kejadian diketahui dalam waktu 24 jam. Dan laporan peristiwa kriminal diterima secepatnya. Di Pusat Komando Pengendalian dan Operasional Metropolitan Paris, dari ratusan televisi di sana, kita bisa memantau sudut-sudut kota Paris.

Di kepolisian negara maju sistem pelaporan kejahatan sudah computerized. Kita bagaimana? Masih menunggu laporan dari Polsek ke Polres, Polres ke Polwil, Polwil ke Polda, Polda ke Mabes Polri. Membutuhkan waktu berapa lama itu? Orang lain bisa 24 jam, bahkan setiap menit. Data-data bisa dianalisa dengan cepat. Kita masih ketinggalan.

Tadi Bapak mengatakan, di satu daerah ada satu polisi untuk 5.000 penduduk. Berapa idealnya perbandingan antara jumlah polisi dengan jumlah penduduk?
Kita bicara dengan bahasa polisi, jargon polisi yaitu police population ratio. Ukuran ini dipakai karena polisi harus melindungi jiwa, harta dan hak-hak penduduk. Idealnya? Ada yang 1:350, ada yang 1:500.

Bagaimana perbandingannva di Indonesia? Kita tidak usah begitu. Dulu ketika saya menjadi Kapolri, jumlah penduduk masih 150 juta, jumlah polisi masih kurang. Sekarang dengan penduduk 183 juta jumlah polisi 170.000. Ini baru dalam soal jumlah, belum kualitasnya, belum keadaan wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, belum soal sarana.

Karena itu jumlah polisi tahun 2000 harus bertambah karena jumlah penduduk juga bertambah. Kalau tidak perbandingannya akan semakin pincang.

Untuk mengatasi kekurangan polisi dibanding jumlah penduduk yang terus bertambah, saya ciptakan sistem kamtibmas swakarsa, yang masuk GBHN 1988, pada Pola Repelita V. Sistem keamanan swakarsa diciptakan karena jumlah polisi kurang. Kurangnya jumlah polisi diimbangi dan ditutup dengan perlindungan oleh masyarakat sendiri.

Itu yang melatarbelakangi pembentukan satpam di perusahaan-perusahaan. Di desa, di perkampungan sistem keamanan swakarsa dilaksanakan lewat siskamling-siskamling. Sistem ini memiliki efek preventif yang besar. Apakah ini unik Indonesia? Tidak. Di Jepang sudah lama ada koba-koba.

Ada yang masih beranggapan, polisi cukup bertugas hanya dengan pentungan. Ya memang orang pikir, polisi hanya cukup dengan pentungan saja. You mau pilih polisi yang mana? Polisi juga sangat mahal biayanya. Tidak hanya AU yang punya pesawat terbang yang mahal, atau AL dengan kapal perang yang mahal.

Di PTIK, saya bentuk PPITK (Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian). Dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi negara ini, polisi masih terus ketinggalan. Dan menyiapkan polisi, memakan waktu. Harus direncanakan sejak sekarang. Polri harus punya ahli-ahli dan kejuruan-kejuruan di bidang operasional (reserse, lalu lintas, sabhara). Ini pekerjaan raksasa. Perencanaan personel, material, keuangan, pengawasan, segala macam ini ruwet. Ini harus ada ahlinya. Selain itu kita juga harus punya ahli dalam peralatan polisi. Ini termasuk teknologi. Pentungan, helm, radio, HT, senapannya bagaimana.

Bagaimana tugas polisi di masa depan?
Berat, saudara. Polisi masa depan bergerak di tengah-tengah kemajuan. Dan polisi jangan jadi katak di bawah tempurung. Tidak bisa lagi. Polisi yang bertugas, harus bisa menguasai wilayahnya, kebiasaannya, suku bangsanya, keadaan ekonominya, wataknya.

Lulusan PTIK itu harus jadi police middle manager. Dia tidak hanya jadi pemimpin anggotanya, ia juga harus berusaha meningkatkan diri menjadi pemimpin masyarakat lingkungannya. Jadi harus keluar. Kapolres misalnya, selain jadi pemimpin anak buahnya, juga harus jadi pemimpin masyarakat luas di lingkungannya. Mengembangkan diri jadi pemimpin, tidak gampang. Masyarakat sekarang adalah masyarakat yang kompleks. Kalau Polri saja tidak bisa mengantisipasi ini, ya susah. Kita bertugas di tengah-tengah mereka.

Dan kejahatan pasti meningkat kualitasnya. Itu sudah pasti, dan sudah menjadi hukum alam. Di samping kuantitas, juga kualitasnya. Saya ingin PTIK menjadi think-tank. Pak Kunarto (Kapolri) minta hal yang sama.

Bagaimana pendapat Bapak tentang polisi yang ikut proram MBA?
Saya setuju, terutama yang senior-seniornya. Kapolrinya juga ikut. Tapi dia menggairahkan yang muda-muda. Kalau Kapolrinya saja mau belajar, bagaimana dengan perwira- perwira menengah. Saya bilang pada Kapolri, dampaknya saudara belajar adalah didengar oleh anak buah.

Waktu untuk keluarga, kapan?
Waktu untuk keluarga memang kurang. Saya dekat dengan anak-anak, waktu mereka kecil-kecil. Sekarang semuanya sudah dewasa dan mandiri.

Rumah?
Saya tidak pernah mendapat rumah dinas, selama jadi menjabat apa pun juga. Rumah saya baru saya dapat setelah saya berhenti dari Kapolri. Saya cari setelah saya berhenti.

Kalau saya mengajar di PTIK, saya bilang agak kasar, “Saya nggak pernah ambil apa-apa dari republik ini. Saya memberi untuk republik ini. Kirim ribuan orang ke luar ne- geri semasa menjabat Ketua LAN, Kapolri dan sebagainya.

Setelah berhenti baru saya mikir diri, mikir rumah, baru mulai cari-cari rejeki. Nyatanya, tidak kurang juga. Cukup-cukup saja. Rumah saya, dicicil sampai sekarang. Baru saya beli, beberapa tahun lalu. “Saya dapat dari apa yang menjadi hak saya”. Waktu jadi menteri, negara tak punya uang.

Seandainya sejarah boleh diulang, apakah Bapak ingin yang lain?
Saya termasuk orang yang beruntung di negara ini. Di zaman Orde Baru ini. Pangkat baru naik jadi kolonel satu minggu, dapat kehormatan besar, diangkat jadi menteri. Pangkat naik dari AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi), yang setara Letkol jadi Komisaris Besar atau Kolonel. Delapan tahun saya jadi AKBP. Naik pangkat, seminggu kemudian dilantik jadi menteri.

Menteri-menteri lainnya adalah mayor jenderal semua, maka sebentar saya dinaikkan pangkat jadi Brigjen oleh Pak Harto. Aneh juga, waktu kemudian jadi Deputi Kapolri pangkat saya Mayjen, sedangkan waktu jadi Menteri pangkat saya Brigjen. Waktu saya duta besar, pangkat saya dinaikkan jadi Letjen. Saya hampir dua tahun jadi Letjen. Saya juga nggak tanya.

Dalam pidato saya ketika diangkat jadi guru besar, saya bilang, “Saya orang yang paling berbahagia. Pertama, saya mendapat kesempatan belajar setinggi-tingginya. PTIK, Universitas Pittsburg, University of Southern California. Nomor dua, sebagai sarjana administrasi negara, saya dapat kesempatan memimpin organisasi pemerintahan, departemen dan lembaga non-departermen, (LAN), kedutaan besar dan angkatan bersenjata. Ketiga, saya dapat kesempatan memperbaiki aparatur negara republik ini. Saya dapat kesempatan menerapkan apa yang saya tahu. Kan tidak semua orang mendapat kesempatan itu?

Saya dikukuhkan sebagai guru besar pada 1982, dan saya masih jadi Kapolri. Dalam bidang yang saya pelajari, saya diangkat jadi guru besar, itu kan kehormatan juga. Saya juga pernah menjadi anggota MPRS, DPR-GR dan DPA. Saya orang yang beruntung di negeri ini.

(Pewawancara: Robert Adhi Ksp/Indrawan SM/\Harian KOMPAS, Minggu 28 Juni 1992)

Iklan