Pekerjaan Rumah Kapolri Baru pada Era Revolusi Mental


Kapolri Baru

ROBERT ADHI KSP

Pergantian jabatan kepala Polri sebenarnya merupakan hal yang biasa. Namun, yang menjadi berbeda kali ini adalah pergantian kepala Polri dilaksanakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menggaungkan revolusi mental. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan kepala Polri baru pada era revolusi mental.

Publik berharap sosok kepala Polri betul-betul sosok yang dapat membawa institusi Polri disegani dan dihormati. Kapolri yang baru adalah sosok yang bersih dari masalah korupsi dan suap sehingga dapat menjadikan lembaga Polri bersih dari korupsi. Jangan sampai kasus yang memalukan Polri, yaitu kasus mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Djoko Susilo, terulang lagi.

Djoko Susilo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi pengadaan simulator kemudi roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas pada 2010-2011. Jenderal polisi berbintang dua itu juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dalam periode 2003-2010 dan 2010-2012. Djoko Susilo divonis pidana 18 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta yang menolak banding, dan diperkuat Mahkamah Agung yang menolak kasasinya. Selain diwajibkan membayar denda, hak memilih dan dipilih jabatan publiknya dicabut.

Pelayanan publik

Salah satu roh revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo adalah pelayanan publik. Dalam konteks ini, publik berharap Polri meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini, pencari keadilan dan hukum yang berhubungan dengan polisi acap kali tidak dilayani dengan baik.

Sebuah survei pada Oktober 2012, yang melibatkan 10.000 keluarga di 33 provinsi, yang dikutip Wall Street Journal, menyebutkan, satu dari tiga orang Indonesia menganggap menyuap polisi sebagai hal normal dan wajar. Memberi uang lebih kepada polisi agar urusan lancar. Persoalan ini terjadi bertahun-tahun. (”Many in Indonesia See Bribing Police as Normal”, Wall Street Journal, 2 Januari 2013).

Anekdot yang hingga sampai saat ini masih sering terucap, ”lapor kehilangan ayam malah kehilangan kambing”. Artinya, masih banyak yang enggan melaporkan kejahatan yang dialami kepada polisi karena si pelapor khawatir harus kehilangan banyak uang lagi untuk ”membantu” polisi mengejar penjahat.

Tentu persoalan yang sudah ”berkarat” ini harus diselesaikan dengan tuntas. Kepala Polri baru harus bisa menjamin kinerja jajarannya memuaskan masyarakat. Setidaknya ini diukur dengan pelayanan polisi terhadap masyarakat.

Maraknya pungutan liar atau pungli yang dilakukan (oknum) polisi di banyak tempat, termasuk di kantor pembuatan/perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK), juga menjadi sorotan selama bertahun-tahun. Prosedur masih berbelit-belit dan mengundang terjadi pungli.

Kepala Polri yang baru harus mampu memangkas prosedur berbelit-belit ini, seperti Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta memangkas prosedur pembuatan KTP dan kartu keluarga, atau ketika Joko Widodo menjabat Presiden berkomitmen memangkas semua perizinan yang melelahkan investor.

Persoalan lainnya yang masih harus diselesaikan Polri adalah transparansi penerimaan calon anggota Polri, baik lewat Sekolah Calon Bintara, Sekolah Calon Polisi Wanita, maupun Akademi Kepolisian.

Masih banyak keluhan yang terungkap di publik bahwa mereka yang ingin menjadi anggota polisi harus membayar jumlah tertentu agar bisa diterima. Meskipun berita-berita semacam ini sering dibantah oleh juru bicara kepolisian, faktanya berita soal ini terus bermunculan.

Kepala Polri baru juga punya pekerjaan rumah, yakni memperbaiki hubungan antarinstitusi keamanan antara Polri dan TNI. Sejak bertahun-tahun, perseteruan antara Polri dan TNI dalam hal tertentu acap kali berujung pada saling serang markas atau asrama.

Persoalan ini tentu tak cukup diselesaikan dengan berjoget bersama. Apa akar persoalannya, itulah yang perlu dibedah dan dicarikan solusinya. Salah satu yang sering terlontar adalah kesenjangan ekonomi antara anggota Polri dan TNI.

Sosok jujur dan melayani

Publik sesungguhnya sejak lama mendambakan sosok Polri yang jujur dan melayani masyarakat sepenuh hati, seperti Hoegeng Iman Santoso (Kepala Kepolisian Negara RI/Kapolri ke-5 yang menjabat pada 9 Mei 1968 sampai 2 Oktober 1971). Hoegeng sudah menjadi legenda kepolisian sampai-sampai Gus Dur, mantan Presiden RI, mengungkapkan anekdot, ”hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Hoegeng Iman Santoso”.

Hoegeng menolak rayuan pengusaha dan bertekad memberantas semua beking kejahatan. Hoegeng juga berpesan agar polisi jangan sampai dibeli. ”Baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik,” itulah kata-kata mutiara Hoegeng Iman Santoso yang sampai sekarang masih menjadi pedoman banyak orang.

Menyembuhkan borok-borok di institusi Polri tentu tak cukup dilaksanakan kepala Polri sendirian. Perbaikan itu harus dilakukan oleh semua jajaran Polri, dari atas sampai bawah.

Dalam konteks ini, sangat masuk akal apabila publik berharap sosok kepala Polri pada era revolusi mental adalah sosok yang bersih dari korupsi, sosok yang bisa mendukung konsep revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

Nama Budi Gunawan, yang pernah menjadi ajudan (mantan) Presiden Megawati Soekarnoputri dan kini jenderal polisi berbintang tiga yang menjabat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri, disebut-sebut sebagai calon tunggal kepala Polri. Siapa pun calon kepala Polri yang diajukan Presiden tentu sudah dipertimbangkan secara matang. Presiden punya hak prerogatif mengajukan nama calon kepala Polri, yang akan membantunya dalam bidang keamanan dalam negeri. Biarlah proses pemilihan kepala Polri ini diikuti lebih dahulu sampai selesai.

Apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang tidak pas pada seorang kepala Polri, tentu publik berharap Presiden Joko Widodo menggantinya dengan sosok yang lebih mampu dan lebih pantas.

Namun, apabila sosok baru terbukti mampu membawa Polri menjadi lebih bersih dan profesional, selayaknya kita memberi kesempatan kepada dia menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah Polri, termasuk mewujudkan revolusi mental di tubuh kepolisian.

Apakah Indonesia bisa memiliki polisi yang jujur dan bersih dari korupsi? Jika melihat pengalaman Hongkong yang sebelumnya memiliki banyak polisi korup, kita yakin Indonesia juga bisa meniru Hongkong.

Hongkong membentuk Independent Commission Againts Corruption (ICAC), badan pemerintah yang memiliki kekuatan investigatif, yang mengadopsi tiga pendekatan, yaitu hukuman, pendidikan, dan pencegahan, serta bertugas sejak 15 Februari 1974. ICAC telah mengubah Hongkong menjadi pusat keuangan internasional yang bersih dan jujur serta membuka jalan bagi ”boom” ekonomi Hongkong sejak 1980-an. Anak-anak muda yang kini bekerja di institusi kepolisian, termasuk lembaga pemerintahan lainnya, hidup dalam masyarakat yang bebas korupsi.

Kita berharap kepala Polri yang baru memiliki komitmen yang kuat untuk merealisasikan konsep revolusi mental di jajaran kepolisian. Selain itu, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa prosedur berbelit-belit dan tanpa pungli, serta membersihkan institusi Polri dari wabah korupsi.

Sudah saatnya rakyat menagih realisasi revolusi mental.

SUMBER: DUDUK PERKARA, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SENIN 12 JANUARI 2015

dimuat juga di situs Harian Kompas

Iklan