Arsip Tag: Trotoar

“Shopping Street”


ROBERT ADHI KSP

Survei yang dilakukan Universitas Stanford, Amerika Serikat, belum lama ini menyebut orang Indonesia paling malas berjalan kaki, ”hanya” 3.513 langkah per hari. Adapun orang Hongkong paling rajin berjalan kaki dengan rata-rata 6.880 langkah per hari. Para peneliti pun mengecek data menit per menit dari 700.000 orang yang menggunakan aplikasi pemantau aktivitas, Argus, di telepon seluler.

Di Jakarta, melihat kondisi sebagian besar kawasan pedestrian, survei Universitas Stanford itu bisa jadi benar adanya. Bagaimana berharap warga Jakarta rajin berjalan kaki jika kondisi trotoar di Ibu Kota tak nyaman dilalui? Banyak trotoar berubah fungsi, diokupasi pihak tertentu. Bertahun-tahun pengawasan pemerintah lemah dan terkesan dibiarkan. Agustus ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melancarkan kampanye Bulan Tertib Trotoar.

Selain itu, Jakarta juga memang tidak memberi ruang bagi warga untuk berjalan kaki, apakah sekadar untuk menikmati kuliner atau berbelanja. Belum terdengar rencana pemerintah membangun shopping street, kawasan belanja yang nyaman bagi pejalan kaki, yang menjadi ikon kota.

Sejumlah kota besar di mancanegara, sebut saja Singapura memiliki Orchard, Barcelona (La Rambla), Budapest (Vaci Utca), Vienna (Karntner Strasse), Paris (Champs-Elysees), Berlin (Kurfurstendamm), New York (Fifth Avenue), Shanghai (Nanjing Road dan The Bund), dan Milan (Vittorio Emanuele II).

 

IMG_9784
Vaci utsa, Budapest, Hungaria. FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KSP

 

Di kota-kota itu, warga kota bersama wisatawan mancanegara dapat berjalan kaki di trotoar lebar, berbelanja sambil menikmati pemandangan gedung-gedung tua bersejarah. Selain dapat menjadi ikon kota, shopping street juga membantu warga Jakarta lebih aktif berjalan kaki.

Jika kendalanya cuaca dan polusi udara, sebenarnya ada cara lain yang bisa membuat orang Jakarta senang berjalan kaki dengan nyaman. Manfaatkan stasiun-stasiun bawah tanah mass rapid transit (MRT) Jakarta yang sedang dibangun dengan membuat lorong-lorong bawah tanah terkoneksi dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran seperti yang terlihat di sejumlah kota di dunia, salah satunya Tenjin (Fukuoka, Jepang).

Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Thamrin City, misalnya, dapat saling terhubung melalui lorong-lorong bawah tanah yang menyambung dengan stasiun bawah tanah MRT. Demikian juga Pacific Place dan kawasan SCBD terhubung dengan kawasan Senayan (Plaza Senayan, Hotel Fairmont, Senayan City, Senayan Square, fX Sudirman, Ratu Plaza) melalui kawasan pejalan kaki di bawah tanah, yang tentu saja menyambung dengan stasiun MRT terdekat. Bahkan, idealnya kawasan bawah tanah itu juga terkoneksi dengan stasiun-stasiun KRL terdekat. Stasiun MRT Senayan, misalnya, terkoneksi dengan Stasiun KRL Palmerah.

Mengajak warga Jakarta senang berjalan kaki memang tidaklah cukup dengan kata-kata. Pemerintah perlu menyediakan shopping street di permukaan tanah ataupun di bawah tanah yang terhubung dengan stasiun MRT dan KRL. Ini sekaligus mengajak warga menggunakan transportasi umum massal. Mari dimulai dengan mengembalikan trotoar sesuai fungsinya.

SUMBER: KATA KOTA, HARIAN KOMPAS, 6 AGUSTUS 2017

Iklan

Menyoal Pembatasan Usia Kendaraan


ROBERT ADHI KSP

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana membatasi usia kendaraan bermotor di Jakarta maksimal 10 tahun.

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sesungguhnya bukanlah solusi yang bijak. Mengapa? Pemerintah tidak punya hak melarang warga negara memiliki kendaraan, berapa pun usianya. Mobil tua yang usianya lebih dari 10 tahun, kalau dirawat dengan baik, tentu masih bisa berfungsi. Jadi, apa masalahnya?

Pemprov Jakarta tidak boleh semena-mena dengan beranggapan semua warga Ibu Kota memiliki daya beli yang kuat. Harus diingat, tidak semua orang mampu membeli mobil baru. Masih banyak warga yang, karena keterbatasan dana, terpaksa membeli mobil bekas. Mereka dipaksa keadaan untuk membeli mobil karena pemerintah belum mampu menyediakan transportasi publik yang memadai.

Pembatasan KendaraanPemerintah sebaiknya fokus menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman lebih dahulu. Apakah layanan bus transjakarta sudah dibenahi? Apakah bus-bus yang berumur tua, reyot, dan alat pendingin tak berfungsi maksimal sudah diganti dengan bus yang baru? Apakah jangkauan layanan bus transjakarta sudah diperluas hingga ke jantung wilayah permukiman di Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi? Pada kenyataannya, layanan bus transjakarta masih belum maksimal. Masih banyak keluhan pengguna bus transjakarta, mulai dari kondisi bus sampai waktu tunggu yang terlalu lama.

Pemprov Jakarta juga harus mendukung penuh PT Kereta Api Indonesia Jabodetabek yang mengoperasikan commuter line di wilayah Jabodetabek. Dukungan itu bisa dalam bentuk kemudahan akses dari dan ke stasiun-stasiun. Penumpang kereta rel listrik (KRL) yang baru turun dari stasiun KRL dengan mudah mencari angkutan umum ke tempat kerja. Pemerintah daerah juga wajib membangun trotoar di seputar stasiun agar penumpang dengan mudah berjalan kaki dari dan ke stasiun. Sejauh ini, fasilitas bagi pejalan kaki masih sangat kurang! Kalaupun ada, fungsinya berubah menjadi lokasi pedagang kaki lima. Sungguh memprihatinkan!

Dukungan yang sama harus diberikan pemda di Bodetabek. Selain memperluas lahan parkir di dekat stasiun agar konsep park and ride diterapkan, pemda juga wajib memperlebar akses ke stasiun dan menyediakan angkutan umum. Intinya, stasiun-stasiun KRL di Jabodetabek dipercantik dan ramah bagi penggunanya.

Pemprov DKI Jakarta sebaiknya mempercepat penyelesaian pembangunan transportasi massal cepat (MRT) agar dapat digunakan warga. Selesaikan semua persoalan yang menghambat agar MRT dapat beroperasi tepat waktu. Pemprov sebaiknya juga segera menerapkan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Pajak progresif bagi pemilik kendaraan yang memiliki kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya juga lebih logis. Pemprov perlu merealisasikan jalur khusus sepeda yang aman di wilayah Ibu Kota untuk mendorong lebih banyak orang beralih naik sepeda. Pengendara motor yang memasuki jalur sepeda harus ditilang!

Banyak solusi lain yang lebih pas untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. Publik berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikap bijak dan manusiawi dalam mengeluarkan kebijakan. Apabila layanan transportasi publik sudah aman dan nyaman di seluruh Jabodetabek, tentu otomatis akan banyak warga yang beralih ke transportasi publik.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 20 JANUARI 2015

Saatnya Memberi Tempat bagi Pejalan Kaki


ROBERT ADHI KSP

Sudah saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah kota-kabupaten di sekitar Jakarta memberi fasilitas bagi pejalan kaki. Hingga saat ini, Jakarta dan kota-kota penyangganya sangat tidak ramah pada pejalan kaki.

Di kota-kota besar di dunia, pejalan kaki mendapat tempat terhormat. Singapura, misalnya, menyediakan kawasan pejalan kaki yang lebar sehingga orang leluasa berjalan kaki tanpa khawatir disenggol kendaraan. Di Shanghai, Tiongkok, kawasan belanja Nanjing Road menyediakan tempat bagi pejalan kaki. Demikian pula kota-kota di Eropa, seperti Paris, Amsterdam, dan London. Kota-kota yang memiliki sistem tranpsortasi massal yang terintegrasi menyediakan tempat yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki.

Pejalan KakiNamun, bagaimana dengan Jakarta dan kota-kota penyangganya? Masih banyak trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki malah dibiarkan diokupasi pedagang kaki lima atau pihak lain.

Ketika banyak pekerja komuter menggunakan kereta api sebagai angkutan menuju tempat kerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengabaikan penyediaan tempat bagi pejalan kaki yang nyaman dari dan ke stasiun-stasiun kereta. Ambil contoh Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat. Mereka yang akan ke stasiun atau baru keluar dari stasiun kesulitan berjalan kaki dengan perasaan aman karena cemas sewaktu-waktu dapat disenggol kendaraan yang melaju kencang. Trotoarnya sempit. Itu pun masih terganggu dengan kehadiran bangunan posko dan warung kaki lima. Ini hanya salah satu contoh.

Pemerintah kota dan kabupaten di pinggiran Jakarta juga harus menyediakan tempat bagi pejalan kaki agar mereka yang akan ke dan dari stasiun kereta dan terminal merasa nyaman.

Bukan hanya trotoar di sekitar stasiun dan terminal yang perlu disediakan pemerintah, tetapi juga di kawasan-kawasan belanja. Apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membangun trotoar di kawasan-kawasan belanja? Pusat perbelanjaan yang berdekatan, seperti Mal Taman Anggrek dan Central Park, seharusnya saling terhubung dan dapat diakses melalui trotoar pejalan kaki. Demikian juga Plaza Indonesia, Grand Indonesia, dan Thamrin City yang berdekatan sebaiknya dapat diakses pejalan kaki melalui trotoar yang nyaman.

Fasilitas bagi pejalan kaki juga bisa disediakan melalui terowongan bawah tanah. Di Fukuoka, Jepang, misalnya, antara satu pusat perbelanjaan dan lainnya bisa terhubung satu sama lain melalui kawasan pejalan kaki bawah tanah. Demikian pula di Singapura dan kota-kota lainnya di mancanegara. Di Jakarta, kawasan belanja Senayan, misalnya, sebaiknya terhubung satu sama lain dan bisa diakses pejalan kaki melalui terowongan bawah tanah. Plaza Senayan, Senayan City, Senayan Trade Center, dan fX Sudirman, bahkan sampai ke Pacific Place di SCBD.

Kita berharap fasilitas pejalan kaki ini disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bekerja sama dengan para pengembang. Apalagi bila MRT dan kereta bandara sudah beroperasi, kebutuhan fasilitas bagi pejalan kaki harus menjadi prioritas.

Publik mengharapkan keberpihakan pemerintah pada pejalan kaki. Kini sudah waktunya, pemerintah memberi tempat terhormat bagi pejalan kaki!

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 6 JANUARI 2015

Penataan Trotoar dan Keamanan Ibu Kota


ROBERT ADHI KSP

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, pekan lalu, menyatakan akan menjadikan kawasan Thamrin-Sudirman dan Jalan Dr Satrio (Casablanca) sebagai kawasan tanpa pagar dan tembok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menciptakan kawasan tersebut hidup 24 jam.

Lanjutkan membaca Penataan Trotoar dan Keamanan Ibu Kota

Jakarta Butuh Trotoar Nyaman dan “Shopping Street”


Kawasan belanja Nanjing Road di Shanghai, China memiliki shopping street yang lebar dan nyaman. FOTO: ROBERT ADHI KSP
Kawasan belanja Nanjing Road di Shanghai, China memiliki shopping street yang lebar dan nyaman. FOTO: ROBERT ADHI KSP

oleh ROBERT ADHI KSP

Perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap trotoar yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki selama ini sangat kurang. Padahal di banyak kota besar di dunia, pejalan kaki diberi tempat terhormat. Bahkan di banyak kawasan belanja di dunia, pejalan kaki diberi ruang yang lega di kawasan ”shopping street”.

Akan tetapi, saat ini, jangankan  shopping street yang nyaman dan aman, jumlah trotoar yang layak pun bisa dihitung dengan jari. Banyak trotoar berubah fungsi menjadi lahan pedagang kaki lima, lintasan sepeda motor, dan lahan parkir mobil. Hak pejalan kaki diserobot.

Lanjutkan membaca Jakarta Butuh Trotoar Nyaman dan “Shopping Street”