Pembunuhan Jurnalis Perancis dan Krisis di Mali


Mali

ROBERT ADHI KSP

Dua jurnalis Perancis yang bekerja di Radio France Internationale dibunuh setelah sebelumnya diculik di kota Kidal, sebelah utara Mali, negara di Afrika barat, Sabtu (2/11). Pembunuhan atas pewarta radio ini merupakan salah satu ekses konflik etnis dan krisis politik berkepanjangan di Mali.

Pembunuhan terhadap dua jurnalis Perancis ini menambah angka tewasnya jurnalis dalam tugas di seluruh dunia. Sepanjang 2013 sudah 42 wartawan terbunuh saat bertugas.

Claude Verlon (58) dan Ghislaine Dupont (51) diculik empat orang yang membawa mobil Toyota setelah mewawancarai pemimpin sementara kelompok pemberontak etnis Tuareg NMLA (National Movement for the Liberation of the Azawad), Sabtu. Penculikan itu terjadi di siang bolong dan lokasinya sangat dekat dengan pangkalan militer, yang ditempati ratusan tentara Perancis dan penjaga perdamaian PBB.

Jenazah kedua jurnalis itu ditemukan di luar kota, sekitar 12 km dari kota Kidal, tak berapa lama setelah penculikan. Sejauh ini belum ada pihak yang bertanggung jawab atas kematian dua wartawan Perancis itu. Belum jelas apa motif pembunuhan ini meski sangkaan ditujukan kepada jaringan Al Qaeda di negeri itu.

Radio France Internationale (RFI) menyebutkan Verlon dan Dupont bekerja di RFI sejak 1980-an. Keduanya berada di Kidal untuk kedua kalinya. Juli lalu, mereka berada di Kidal untuk meliput pemilihan presiden.

Kedua jurnalis disebutkan sebagai ”wartawan yang menyukai tantangan dan sering bertugas di tempat-tempat sulit”. Dupont adalah koresponden senior yang menghabiskan karier jurnalistiknya di Afrika. ”Dia bagaikan anjing pelacak, yang tak pernah puas dengan informasi yang diperolehnya. Dia selalu ingin mendapatkan lebih,” kata koleganya, Nicolas Champeaux, tentang Dupont. Adapun Verlon adalah teknisi produksi yang pernah bertugas di Irak dan Afganistan, yang punya passion tentang Afrika.

Kementerian Luar Negeri Perancis mengatakan, tentara Perancis sudah memperingatkan wartawan untuk tidak datang ke kota Kidal pada 29 Oktober dan menolak mengamankan mereka masuk kota. Kondisi kota tidak aman akibat persaingan internal di tubuh kelompok separatis Tuareg.

Kidal yang berpenduduk sekitar 10.000 orang itu merupakan salah satu benteng militan Tuareg. Kelompok ini membawa Mali ke dalam kekacauan menyusul kudeta yang dipimpin militer. Kekosongan pemimpin negara menyebabkan pemberontak Tuareg yang memiliki jaringan Al Qaeda menguasai setengah wilayah Mali di sebelah utara.

Presiden Perancis Francois Hollande menyebutkan, pembunuhan tersebut sebagai perbuatan tercela. Hollande menggelar rapat kabinet, membahas langkah awal untuk mengetahui bagaimana dan mengapa jurnalis Perancis dibunuh.

Juru bicara Pemerintah Mali mengecam ”tindakan pengecut dan barbar” dan menegaskan tekad melanjutkan melawan terorisme dan kejahatan terorganisasi. ”Hollande dan Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita sepakat untuk menghabisi teroris yang menguasai wilayah utara Mali,” demikian pernyataan Istana Kepresidenan Perancis.

Pembunuhan dua jurnalis Perancis itu terjadi beberapa hari setelah Perancis merayakan pembebasan empat sandera di Niger yang diculik selama tiga tahun oleh jaringan Al Qaeda.

Kelompok ini menyasar perusahaan Perancis yang mengoperasikan tambang uranium di Niger, tetangga Mali. Penculikan menjadi bisnis yang menghasilkan banyak uang bagi kelompok-kelompok ekstremis di Sahara. Uang tebusan digunakan untuk membeli jip, bahan bakar, senjata, dan GPS.

Sejak 2003, wilayah utara Mali menjadi markas Al Qaeda di Afrika utara. Kelompok ini menggunakan gurun pasir di utara kota Kidal untuk melatih pejuang, dan mempersiapkan diri untuk berperang.

Menurut unit intelijen global Stratfor, Al Qaeda dalam kelompok Maghreb melakukan 18 penculikan terhadap warga negara asing dalam satu dekade terakhir, memperoleh uang tebusan 89 juta dollar AS.

Krisis politik

Mali memiliki hubungan historis dengan Perancis. Sejak 1892, Mali menjadi koloni Perancis sampai akhirnya merdeka pada 22 September 1960.

Negara seluas 1.240.192 km2 dan berpenduduk 15,9 juta jiwa ini mengalami krisis politik berkepanjangan yang menyebabkan kekacauan. Pada Maret 2012, militer Mali menggulingkan Presiden Amadou Toumani Toure menjelang pemilihan presiden bulan April. Militer menuduh Toure gagal menangani pemberontakan Tuareg.

Pada 12 April 2012, pemberontak Tuareg menguasai Mali utara, mendeklarasikan kemerdekaan. Militer menyerahkan pemerintahan interim kepada Presiden Dioncounda Traore.

Mei 2012, kelompok NMLA Tuareg dan pemberontak Ansar Dine bergabung dan mendeklarasikan Mali utara sebagai negara Islam. Ansar Dine mulai memberlakukan hukum Islam di Timbuktu.

Juni-Juli 2012, Ansar Dine dan aliansi Al Qaeda menghidupkan NMLA dan menguasai kota-kota di Mali utara, yaitu Timbuktu, Kidal, dan Gao. Kelompok ini menghancurkan tempat-tempat ibadah Muslim yang berbeda pandangan dengan mereka.

Pemberontak mengonsolidasikan posisi mereka di Mali utara pada akhir 2012. Mereka menguasai kota penting di Douentza pada September, mengendalikan Mali tengah, dan mendekati wilayah yang dikuasai pemerintah di barat laut Mali.

Pada November 2012, komunitas ekonomi negara-negara Afrika barat yang beranggotakan 15 negara, Ecowas, menyetujui rencana intervensi militer bersama pasukan Uni Afrika dan PBB untuk mengambil alih wilayah Mali utara.

Intervensi Perancis
Setelah pemberontak menguasai kota Konna pada Januari 2013, dan berencana menyerang ibu kota Mali, Bamako, Presiden Mali Dioncounda Traore meminta bantuan Perancis.

Militer Perancis mengusir ekstremis dan berhasil memulihkan pemerintahan Mali di seluruh wilayah yang sebelumnya dikendalikan Al Qaeda.

Pasukan Perancis dengan cepat menguasai kota-kota Gao dan Timbuktu. Pada akhir Januari, militer Perancis memasuki kota Kidal, yang selama ini menjadi pusat sengketa berkepanjangan antara etnis Tuareg dan sebagian besar penduduk Mali.

Setelah tentara Perancis menarik diri dari Mali pada April 2013, pasukan regional Afrika membantu tentara Mali mengamankan negara itu. Negara-negara di Eropa berjanji membantu melatih tentara Mali.

Pada Mei 2013, Mali mendapat bantuan 4 miliar dollar AS. Dana itu untuk membangun kembali Mali.

Pemerintah Mali pada Juni 2013 memberi sinyal berdamai dengan pemberontak nasionalis Tuareg untuk membuka jalan bagi pemilihan umum.

Dalam pemilihan umum yang digelar Juli-Agustus 2013, Ibrahim Boubacar Keita memenangi pemilu.

Namun, pada September 2013, tentara Mali bentrok dengan pemberontak Tuareg untuk pertama kali sejak kesepakatan damai bulan Juni.

Konflik yang terjadi di Mali menyebabkan hubungan sosial di negeri itu terdegradasi. Ketegangan
antaretnis memang telah lama terjadi di Mali, dan kekerasan komunal terjadi sejak masa lalu. Namun, studi Oxfam bulan Oktober menunjukkan konflik 2012-2013 lebih merusak hubungan sosial dibandingkan dengan kekerasan-kekerasan sebelumnya.

Di luar konflik terakhir, kemiskinan yang berkepanjangan, korupsi, dan kemarahan akibat keterbelakangan, marjinalisasi, dan ketidakadilan di Mali utara merupakan faktor penyebab konflik etnis, serta krisis politik dan keamanan di Mali.

SUMBER:  DUDUK PERKARA, KOMPAS SIANG, SENIN 4 NOVEMBER 2013

Iklan