Media Sosial dan Kekuatan Rakyat

Kicauan ribuan pengguna media sosial dengan tagar (hashtag) #SaveAhok, beberapa saat setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu menyatakan keluar dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, meramaikan dunia maya belum lama ini. Basuki yang akrab dipanggil Ahok kecewa Gerindra mendukung Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Namun, petinggi Gerindra dan partai politik (parpol) pendukung Koalisi Merah Putih menghujat Basuki. Pada saat itulah, ribuan pengguna media sosial Twitter berkicau mendukung langkah Basuki dan menilai keputusannya merupakan keputusan berani dan tepat.

Sebelumnya, dalam masa pemilihan presiden, ribuan pengguna Twitter juga membuat tagar #SaveRRI, memberikan dukungan kepada Radio Republik Indonesia. Dukungan itu berawal ketika Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berencana memanggil manajemen RRI dan mencurigai RRI tidak netral, karena hasil hitung cepat RRI mengunggulkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Rencana DPR memanggil manajemen RRI dikecam habis-habisan oleh ribuan pengguna media sosial. Dalam pemilihan legislatif sebelumnya, RRI sudah melakukan hitung cepat dan hasilnya mendekati presisi. Dukungan rakyat terhadap RRI melalui media sosial membuat DPR mengurungkan niat mereka ”mengadili” manajemen RRI.

Gerakan #SaveAhok dan #SaveRRI di Twitter hanya salah satu contoh, betapa media sosial menjadi alat bagi rakyat untuk melakukan perubahan. Betapa dahsyatnya kekuatan media sosial. Suara pengguna media sosial bermakna sebagai suara rakyat.

Media sosial juga alat yang ampuh untuk mengumpulkan massa. Dan itu terbukti dalam ”Konser Dua Jari” di Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juli lalu. Meski persiapannya mepet, acara itu dihadiri lebih dari 100.000 orang berkat peranan media sosial. Mereka berbondong-bondong datang tanpa dibayar.

Kasus Estrada

Jauh hari sebelum media sosial Twitter dan Facebook populer, ketika industri telepon seluler (ponsel) tumbuh pesat pada 1990-an, jutaan orang memanfaatkan pesan singkat (short message service/SMS) sebagai alat ampuh mengumpulkan massa dan melawan tirani. Ini terjadi setelah dalam sidang permakzulan (impeachment) Presiden Filipina Joseph Estrada, pada Januari 2001, sebanyak 11 anggota Kongres yang tergabung dalam tim penuntut mengundurkan diri karena ada kekuatan yang membuat mereka tak bisa mendapatkan keputusan jujur.Puluhan ribu warga Manila kemudian turun ke jalan, memprotes keputusan Senat Filipina yang menolak membuka rekening bank yang dicurigai menyimpan dana 66 juta dollar Amerika Serikat hasil korupsi Joseph Estrada, dan meloloskan Estrada dari tuduhan korupsi (Kompas, 18 Januari 2001).

Kurang dari dua jam setelah keputusan itu, 40.000-an orang, dari pekerja kantor, pelajar, buruh, aktivis, dan biarawati, berkumpul di Epifania de los Santos Avenue (EDSA), persimpangan jalan utama di Manila. Kekuatan rakyat (people’s power) Filipina ini mengingatkan aksi serupa ketika massa menjatuhkan Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada tahun 1986.Aksi massa sepanjang 10 kilometer pada awal 2001 itu berawal dari pesan singkat yang mengajak orang berkumpul di lokasi. Sedikitnya tujuh juta pesan singkat terkirim dalam pekan itu. Desakan massa yang begitu kuat berdampak besar. Estrada akhirnya mundur pada 20 Januari 2001 setelah Mahkamah Agung menyatakan kursi kepresidenan Filipina kosong, beberapa menit setelah 75.000 warga Filipina mengurung Istana Kepresidenan Malacanang. Pengganti Estrada adalah Wakil Presiden Gloria Macapagal-Arroyo.

”Joseph Estrada menyalahkan ’generasi SMS’ yang berperan besar menyebabkan dirinya jatuh,” tulis Clay Shirky dalam tulisannya berjudul ”The Political Power of Social Media” (Foreign Affairs, Januari 2011).

Sejak kehadiran internet pada awal 1990-an, jumlah orang yang saling terhubung internet meningkat drastis. Sampai pertengahan 2014, tercatat 2,4 miliar orang menggunakan internet, naik 566 persen sejak tahun 2000.

Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat sipil di seluruh dunia, mulai dari warga biasa, aktivis, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan telekomunikasi, penyedia perangkat lunak, sampai pemerintah.

”Arab Spring”

Hampir sepuluh tahun setelah peristiwa Estrada di Filipina, rakyat Arab di sejumlah negara melakukan revolusi, memanfaatkan media sosial Twitter dan Facebook. Sejak 18 Desember 2010, terjadi revolusi di Tunisia, Mesir, Libya, Bahrain, Suriah, Yaman, Aljazair, Irak, Jordania, Maroko, dan Oman, yang dikenal dengan istilah ”Arab Spring” atau Pemberontakan Arab.Media sosial Twitter, Facebook, Youtube, dan Skype menjadi alat bagi gerakan rakyat untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Media sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Arab. Revolusi pada abad ke-21 dicapai melalui Twitter, blog, pesan singkat di ponsel, dan diorganisasi melalui Facebook.

”Bukti yang kami temukan menunjukkan bahwa media sosial telah membawa kebebasan dan demokrasi di Afrika utara dan Timur Tengah, dan membantu meningkatkan harapan bagi berhasilnya pemberontakan politik,” kata Philip Howard, profesor dalam bidang komunikasi di Universitas Washington, AS.”Pendukung demokrasi membangun jaringan sosial yang luas dan aksi politik yang terorganisasi. Media sosial menjadi bagian penting sarana bagi kebebasan yang lebih besar,” tulis Howard dalam tulisannya, ”New Study Quantifies Use of Social Media in Arab Spring”, 12 September 2011.

Dalam konteks Indonesia, beberapa pekan terakhir ini, sebagian besar rakyat Indonesia menentang RUU Pilkada disahkan. Kepala daerah yang terpilih dalam pilkada langsung, seperti Ridwan Kamil (Bandung), Bima Arya (Bogor), dan Awang Ahmad (Singkawang), menentang pengesahan RUU Pilkada. Ridwan Kamil yang memiliki 704.000 followers (pengikut) di Twitternya mengaku tidak mengeluarkan banyak uang untuk mahar ke Partai Gerindra dan PKS (dua parpol pendukung RUU Pilkada). Dia yakin pilkada langsung tidak mahal dan tidak boros.

Gerakan mendukung pilkada langsung makin merebak luas di negeri ini. Rakyat yang tidak ingin Indonesia kembali ke era Orde Baru, menggalang kekuatan besar melalui media sosial untuk melakukan aksi di sejumlah kota, melawan tirani dan oligarki. Pengalaman di beberapa negara membuktikan bahwa kekuatan rakyat tak bisa dicegah!

 

SUMBER: DUDUK PERKARA, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SENIN 15 SEPTEMBER 2014