Arsip Tag: Basuki Tjahaja Purnama

Katakan dengan Bunga


Flowers always make people better, happier, and more helpful; they are sunshine, food, and medicine for the soul. (Luther Burbank).  Bunga-bunga selalu membuat orang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih berguna; bunga-bunga adalah matahari, makanan, dan obat bagi jiwa.

Lebih dari seribu karangan bunga dikirim ke Balai Kota DKI Jakarta, kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidajat sejak Selasa (25/4/2017) hingga Rabu (26/4/2017) ini.

Lihat gambar di Twitter

Ucapan di karangan bunga itu menarik perhatian khalayak karena bukan sekadar ucapan terima kasih biasa tetapi mencerminkan rasa cinta mendalam kepada Basuki-Djarot yang kalah dalam hitung cepat pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta 19 April lalu. Seribuan karangan bunga ini memenuhi halaman Balai Kota hingga tepi jalan Medan Merdeka Selatan hingga ke kawasan Monas.

Di dunia twitter, hestek #GombalinAhok sempat menjadi topik tren Indonesia sepanjang Rabu ini. “Ungkapan cinta banyak bentuknya. Salah satunya lewat bunga. Bunga-bunga ini bukti nyata @AhokDjarot dicintai rakyatnya,” tulis akun @PakarLogika sambil menyertakan satu foto tentang puluhan karangan bunga di Balai Kota dan dua foto tentang ratusan simpatisan yang antre bertemu Basuki di Balai Kota.

Lihat gambar di Twitter

Ucapan dalam karangan bunga itu banyak yang unik dan membuat orang tersenyum.  “Terima kasih Pak Ahok-Djarot atas peluh keringat yang tercurah buat Jakarta. Dari kami yang patah hati ditinggal saat lagi sayang-sayangnya,” demikian salah satu ucapan karangan bunga yang diwarnai 21 hati yang sengaja dibuat retak. Ada lagi kiriman karangan bunga dari ISP Grup, “Terima kasih Bapak Ahok-Djarot. Kalau aku disuruh untuk melupakanmu, aku mau ke kelurahan dulu, minta surat keterangan tidak mampu.” 

“Pemimpin dan rakyat yang saling mencintai,” tulis akun @Saidiman   dan postingan video Basuki dikerumuni massa. “The other team might won the vote, but @basuki_btp won our heart — the love is a bit overwhelming tho,” ungkap Farraz Theda dengan akun @raztheda yang mengunggah tiga foto tentang puluhan karangan bunga di seputar Balai Kota DKI. 

Lihat gambar di TwitterLihat gambar di Twitter

“Dear Pak Ahok, terhitung hari ini, berarti sudah dua kali saya melepaskan orang yang saya sayang hanya karena faktor agama,” ungkap Yusdianti Saputri dengan akun @namagueyusdi.  “Hatiku hancur Pak. Lebih baik kehilangan pacar daripada kehilangan Pak Ahok,” tulis Sunaryo Djamal @SunaryoDjamal.  “Pak Ahok tuh kayak gebetan yang gak pernah ngajak jadian. Tapi pas ditinggal berasa jadi mantan terindah sepanjang masa,” tulis akun @LiyahLyh.

“Cara berpolitik Ahok, meski kalah tapi bermartabat. ia sebagai pemimpin akan selalu dikenang dan dicintai terus warganya,” tulis Nong Darol Mahmada @nongangdah.

                                                               ***

Entah kebetulan atau tidak, 25 April adalah tanggal peringatan Revolusi Bunga (Carnation Revolution atau Revolução dos Cravos), kudeta militer terhadap Estado Novo yang dilakukan Armed Forces Movement di Lisbon, Portugal pada 25 April 1974. Tapi saat itu tak ada tembakan dilepaskan ketika rakyat merayakan akhir pemerintahan diktator dan perang di negara-negara koloni Portugis di Afrika. Bunga anyelir dimasukkan ke dalam moncong senjata para serdadu.  Saat itu, bunga pun menjadi simbol perdamaian dalam arti sebenarnya.

Seperti kata-kata Luther Burbank di awal tulisan, “bunga-bunga selalu membuat orang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih berguna; bunga-bunga adalah matahari, makanan, dan obat bagi jiwa.” 

Seribuan karangan bunga yang dikirim khusus untuk Pak Basuki dan Pak Djarot dua hari ini membuat para pengirimnya lebih baik dan lebih bahagia karena bunga-bunga itu merupakan makanan dan obat bagi jiwa mereka, menyikapi kekalahan jagoan mereka di Pilkada DKI Jakarta. Mereka sadar betul kekalahan bukanlah akhir segala-galanya dan mereka berusaha Basuki-Djarot tetap bersemangat melanjutkan pekerjaaan hingga enam bulan ke depan, hingga Oktober 2017.

Melalui karangan bunga dengan aneka ucapan yang kocak, para pendukung Basuki-Djarot setidaknya menunjukkan betapa dalamnya cinta mereka pada pasangan calon tersebut. Mereka bicara dengan bunga, simbol perdamaian.

Say it with flowers adalah nama judul film produksi 1934 yang disutradarai John Baxter dan dibintangi Mary Clare dan Ben Field. Katakan dengan bunga. Bunga memang tanda cinta kasih dan perdamaian. Bunga tidak menyakiti siapapun. Bahkan bunga mampu membuat hati pemberi dan penerimanya berbunga-bunga.  ***

SUMBER:  KOLOM, KOMPAS.ID, RABU 26 APRIL 2017  

Kota yang Ramah bagi Pejalan Kaki


ROBERT ADHI KSP

Mengapa Jakarta dan kota-kota di Indonesia tidak ramah bagi pejalan kaki? Pertanyaan ini dilontarkan sejak bertahun-tahun silam. Anehnya, banyak pejabat daerah seakan tidak peduli dengan kebutuhan mendasar warga kota tersebut.

Kota yang Ramah bagi Pejalan Kaki

Banyak kota besar di Indonesia melupakan membangun kawasan pejalan kaki. Jakarta, misalnya. Meski kawasan pedestrian sudah tersedia di beberapa lokasi di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan Sudirman, itu belum cukup membuat Jakarta dapat dijuluki sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki.

Jakarta hanya memberi tempat bagi pejalan kaki di jalan utama yang menjadi etalase kota. Namun, banyak sudut kota ini yang tidak ramah untuk pejalan kaki. Seolah pejalan kaki bukan warga negara yang perlu dihargai. Kota ini hanya memberi tempat untuk kendaraan bermotor roda empat dan roda dua.

Pejalan kaki belum mendapat tempat terhormat di kota ini. Lihatlah, misalnya, ketika para pengguna kereta rel listrik commuter line keluar dari stasiun-stasiun. Apakah mereka dapat berjalan kaki dengan leluasa atau harus bersusah payah mencapai halte atau berjalan kaki di trotoar yang sudah diokupasi pedagang kaki lima ataupun menjadi tempat tidur tunawisma?

Jakarta mungkin sudah pernah membangun trotoar bagi pejalan kaki. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, banyak trotoar berubah fungsi menjadi tempat bagi pedagang kaki lima. Kawasan pedestrian pun dengan cepat berubah fungsi. Pengawasan pemerintah lemah. Siapa yang bertanggung jawab?

Lanjutkan membaca Kota yang Ramah bagi Pejalan Kaki

Momentum Berbenah


ROBERT ADHI KSP

Sebagian wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya terendam lagi pada Senin (9/2) dan Selasa ini. Selain akibat curah hujan yang tinggi, banjir kali ini juga disumbang oleh kondisi alam, yakni pasang laut atau rob.

Tidak hanya terjebak banjir, warga  juga mengalami kemacetan lalu lintas yang menggila. Maka, lengkaplah penderitaan warga; terjebak banjir dan kemacetan. Di media sosial, banyak pengguna media sosial mempertanyakan kinerja   jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Banjir adalah persoalan kronis Jakarta. Bahkan, sejak zaman kolonial Belanda, ketika masih bernama Batavia, Jakarta sudah kebanjiran, yaitu pada 1621, 1654, 1873, dan 1918. Pada beberapa dekade terakhir, banjir besar kerap terjadi, di antaranya pada 1979, 1996, 1999, 2002, 2007, dan 2012.

Momentum BerbenahApakah banjir pada awal 2015 termasuk besar? Besar atau tidak, relatif. Meski banjir kali ini bukanlah banjir kiriman dari Bogor, dampaknya tetap besar. Wilayah permukiman di Jakarta Utara cukup banyak, termasuk perumahan elite yang dihuni warga kelas menengah dan pembayar pajak.

Apa yang telah dikerjakan Gubernur  dan jajarannya untuk mengurangi dampak banjir? Tentu tidak cukup hanya dengan mengimbau warga agar tidak membuang sampah ke sungai ataupun menyeret mereka ke pengadilan untuk membayar denda. Juga tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa Jakarta sudah kebanjiran sejak zaman Belanda.

Perlu ada upaya nyata mengurangi dampak banjir. Perbaikan dan pembersihan saluran/gorong-gorong dan pemeriksaan pompa air  perlu  dilakukan setiap waktu, bukan hanya menjelang musim hujan. Selain itu, perlu kebijakan menyeluruh terkait tata ruang Jakarta. Janganlah semua lahan kosong  dijadikan hutan beton! Jakarta juga perlu hutan bakau di pantura,  hutan kota, taman, dan danau!

Publik juga bertanya, bagaimana koordinasi dengan PLN terkait pemadaman listrik yang berdampak pada tidak berfungsinya pompa air sehingga kawasan Istana kemasukan air? Dalam kasus banjir, Gubernur DKI Jakarta  harus tampil sebagai pengendali utama Ibu Kota. Begitu membaca tanda-tanda alam Jakarta bakal kebanjiran, sebaiknya Gubernur  langsung menggelar rapat koordinasi  lintas sektoral.

Dua masalah kronis Jakarta adalah banjir dan kemacetan, ”warisan”  yang belum terpecahkan hingga saat ini.   Gubernur Basuki sebaiknya memfokuskan diri menyelesaikan dua persoalan ini dengan serius. Jangan menganggap banjir dan kemacetan hanya persoalan biasa sehingga hanya ditangani dengan cara yang biasa.

Rakyat Jakarta tentu tidak pernah puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski sudah membayar berbagai pajak kepada pemerintah, warga  belum mendapatkan layanan yang memuaskan. Apalagi jika dikaitkan dengan rencana gaji tinggi yang akan diterima PNS Jakarta.

Gubernur Basuki sebaiknya memberikan target kepada PNS di jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan dua persoalan klasik itu melalui penilaian kinerja yang ketat. Apa yang sudah dilakukan lurah, camat, kepala dinas, wali kota untuk membantu mengurangi banjir dan kemacetan di Ibu Kota? Jika tak ada satu pun yang mampu menyelesaikan ”pekerjaan rumah” itu,  untuk apa PNS digaji tinggi?

Banjir pada awal Februari ini momentum yang baik bagi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan jajarannya untuk berbenah, berubah, dan membuktikan diri bahwa pegawai negeri sipil Jakarta layak mendapat gaji tinggi.   Jangan pernah menganggap banjir dan kemacetan hanya persoalan biasa!

robert.adhiksp@kompas.com

Seputar Gaji Tinggi PNS Jakarta


ROBERT ADHI KSP

KENAIKAN gaji pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengejutkan banyak pihak karena angkanya cukup fantastis dan melampaui gaji PNS instansi pemerintah lainnya. Apakah gaji tinggi PNS DKI Jakarta akan meningkatkan kualitas pelayanan publik?

PNS pelaksana tugas fungsional, seperti pelayanan dan administrasi, akan memperoleh pendapatan mulai dari Rp 9,5 juta sampai Rp 22,6 juta per bulan. Adapun pejabat struktural, seperti lurah, camat, kepala biro, dan kepala badan, akan menerima pendapatan antara Rp 33,7 juta dan Rp 78,7 juta per bulan. Gaji baru PNS DKI Jakarta akan diterima mulai Maret 2015 (Kompas, 3/2/2015).

Gaji baru (take home pay) PNS Jakarta ini angkanya menjadi besar setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerapkan tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis. Kinerja semua PNS akan dinilai dari berbagai aspek. Basuki meyakini PNS Jakarta akan berlomba-lomba bekerja dengan baik dan meraih nilai maksimal tunjangan.

Menurut Basuki, penerapan TKD dinamis bukan pemborosan karena sebelumnya TKD dinamis merupakan anggaran honorarium yang kemudian dialihkan. Selama ini, honorarium untuk pekerjaan teknis dan proyek menghabiskan sampai 40 persen dari total APBD DKI Jakarta. Nilai APBD Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 73 triliun. Setelah dialihkan menjadi TKD dinamis, jumlah dana yang akan dikeluarkan apabila semua kinerja PNS tercapai adalah 24 persen dari total APBD. Dengan demikian, Basuki menyebut TKD dinamis sesungguhnya lebih hemat dibandingkan dengan anggaran honorarium.

Gaji Tinggi PNS DKIKenaikan gaji ini disertai larangan melakukan pungutan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Selama ini masyarakat mengeluhkan pelayanan publik pemerintah, mulai dari lurah, camat, hingga kepala dinas. Lalu, bagaimana pengawasan terhadap kinerja PNS Jakarta? Semua PNS harus mengisi kinerja setiap hari. Laporan itu diserahkan ke atasan masing-masing. Tidak hanya itu. Basuki juga akan mendengarkan laporan dari masyarakat.

Apakah kenaikan pendapatan PNS Jakarta berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik? Inilah yang kita tunggu jawabannya. Mampukah lurah dan camat mengatasi persoalan sampah dan banjir di wilayahnya? Mampukah mereka ikut memantau dan meredam kejahatan di wilayahnya? Mampukah lurah dan camat menihilkan praktik pungutan liar? Mampukah pejabat-pejabat DKI Jakarta menyelesaikan dengan cepat urusan perizinan? Apakah PNS Jakarta akan lebih berdisiplin dan tidak bermalas-malasan lagi?

Meskipun menaikkan penghasilan PNS adalah wewenang gubernur, kebijakan ini menimbulkan implikasi luas, di antaranya bisa menimbulkan kecemburuan nasional PNS di daerah terhadap PNS Jakarta.

Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan ini bisa menjadi cara Gubernur Basuki membuat PNS Jakarta bekerja lebih profesional. Basuki ingin mengubah pandangan negatif publik terhadap PNS, yakni malas, korup, dan lambat. Kita berharap citra PNS DKI Jakarta ke depan menjadi lebih baik. Bekerja dengan disiplin tinggi, tidak menerima pungutan liar dan suap, serta bekerja lebih cepat melayani masyarakat. Namun, apabila tak ada perubahan dalam pola dan sikap kerja PNS, publik tentu wajib menggugat kebijakan ini.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, 3 FEBRUARI 2015

Pembangunan LRT dan Kemacetan di Ibu Kota


ROBERT ADHI KSP
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana membangun kereta ringan (light rail transit) sebagai salah satu moda transportasi massal di Ibu Kota. Pembangunan LRT itu tidak akan menggunakan dana APBD DKI Jakarta, tetapi dari dana para pengembang yang memiliki proyek properti di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pekan lalu menggelar rapat dengan para pengembang yang akan menyandang dana pembangunan kereta ringan (LRT) tersebut. (Kompas.com, 22/1/2015).  LRT dipilih karena tidak banyak membebaskan lahan dan dapat dibangun di atas jalan-jalan yang sudah ada. LRT juga lebih fleksibel karena dapat dibangun di antara gedung-gedung jangkung. Kapasitas daya angkut LRT juga lebih besar dibandingkan dengan monorel dan bustransjakarta.

LRT

Menurut rencana, akan ada tujuh rute LRT, yaitu Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21.6 kilometer), Tanah Abang-Pulomas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Internasional Soekarno-Hatta (18,5 km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

Pengembang yang akan terlibat dalam pembangunan LRT Jakarta adalah Agung Sedayu Group, Agung Podomoro Group, JIExpo, PT Intiland, Lippo Group, Panin Group, Summarecon Agung, dan Pakuwon Group. Dua BUMD DKI Jakarta yang terlibat adalah PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Para pengembang ini memiliki berbagai proyek properti di Jakarta. Masuk akal apabila para pengembang itu ramai-ramai sepakat membangun LRT yang akan melintasi lokasi properti mereka. Selain akan membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta, kehadiran LRT akan memberi nilai tambah bagi properti itu.

LRT yang akan melintasi gedung perkantoran, apartemen, dan pusat perbelanjaan yang dibangun dan dioperasikan para pengembang itu diharapkan dapat mengurangi penggunaan mobil dan motor di Jakarta. Bagaimanapun, kehadiran mal-mal di seputar Jakarta ikut memberi kontribusi pada kemacetan lalu lintas.

Upaya Pemprov DKI Jakarta dan para pengembang properti itu layak didukung. Apalagi pembangunan LRT ini salah satu upaya menyambut Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 2018 (bersama Palembang di Sumatera Selatan).

Publik berharap pembangunan LRT bersinergi dengan transportasi massal cepat (MRT), KRL Commuter Line Jabodetabek, dan bus transjakarta. Masyarakat sudah lama mendambakan transportasi publik yang nyaman, aman, manusiawi, dan saling terhubung di Ibu Kota.

Sudah saatnya Jakarta memiliki sistem transportasi massal berkualitas internasional yang sama baiknya dengan kota-kota di dunia. Pemerintah harus memberi alternatif bagi warganya untuk melakukan mobilitas dan aktivitas. Kalau tidak naik mobil atau motor, warga harus menggunakan alternatif apa? Pemerintah tidak cukup dengan melarang kendaraan melintasi jalan tertentu, menaikkan pajak kendaraan, atau menerapkan jalan berbayar, tetapi juga wajib menyediakan transportasi massal yang baik. Publik berharap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dapat mewujudkan harapan tersebut.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 27 JANUARI 2015

Menyoal Pembatasan Usia Kendaraan


ROBERT ADHI KSP

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana membatasi usia kendaraan bermotor di Jakarta maksimal 10 tahun.

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sesungguhnya bukanlah solusi yang bijak. Mengapa? Pemerintah tidak punya hak melarang warga negara memiliki kendaraan, berapa pun usianya. Mobil tua yang usianya lebih dari 10 tahun, kalau dirawat dengan baik, tentu masih bisa berfungsi. Jadi, apa masalahnya?

Pemprov Jakarta tidak boleh semena-mena dengan beranggapan semua warga Ibu Kota memiliki daya beli yang kuat. Harus diingat, tidak semua orang mampu membeli mobil baru. Masih banyak warga yang, karena keterbatasan dana, terpaksa membeli mobil bekas. Mereka dipaksa keadaan untuk membeli mobil karena pemerintah belum mampu menyediakan transportasi publik yang memadai.

Pembatasan KendaraanPemerintah sebaiknya fokus menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman lebih dahulu. Apakah layanan bus transjakarta sudah dibenahi? Apakah bus-bus yang berumur tua, reyot, dan alat pendingin tak berfungsi maksimal sudah diganti dengan bus yang baru? Apakah jangkauan layanan bus transjakarta sudah diperluas hingga ke jantung wilayah permukiman di Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi? Pada kenyataannya, layanan bus transjakarta masih belum maksimal. Masih banyak keluhan pengguna bus transjakarta, mulai dari kondisi bus sampai waktu tunggu yang terlalu lama.

Pemprov Jakarta juga harus mendukung penuh PT Kereta Api Indonesia Jabodetabek yang mengoperasikan commuter line di wilayah Jabodetabek. Dukungan itu bisa dalam bentuk kemudahan akses dari dan ke stasiun-stasiun. Penumpang kereta rel listrik (KRL) yang baru turun dari stasiun KRL dengan mudah mencari angkutan umum ke tempat kerja. Pemerintah daerah juga wajib membangun trotoar di seputar stasiun agar penumpang dengan mudah berjalan kaki dari dan ke stasiun. Sejauh ini, fasilitas bagi pejalan kaki masih sangat kurang! Kalaupun ada, fungsinya berubah menjadi lokasi pedagang kaki lima. Sungguh memprihatinkan!

Dukungan yang sama harus diberikan pemda di Bodetabek. Selain memperluas lahan parkir di dekat stasiun agar konsep park and ride diterapkan, pemda juga wajib memperlebar akses ke stasiun dan menyediakan angkutan umum. Intinya, stasiun-stasiun KRL di Jabodetabek dipercantik dan ramah bagi penggunanya.

Pemprov DKI Jakarta sebaiknya mempercepat penyelesaian pembangunan transportasi massal cepat (MRT) agar dapat digunakan warga. Selesaikan semua persoalan yang menghambat agar MRT dapat beroperasi tepat waktu. Pemprov sebaiknya juga segera menerapkan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Pajak progresif bagi pemilik kendaraan yang memiliki kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya juga lebih logis. Pemprov perlu merealisasikan jalur khusus sepeda yang aman di wilayah Ibu Kota untuk mendorong lebih banyak orang beralih naik sepeda. Pengendara motor yang memasuki jalur sepeda harus ditilang!

Banyak solusi lain yang lebih pas untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. Publik berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikap bijak dan manusiawi dalam mengeluarkan kebijakan. Apabila layanan transportasi publik sudah aman dan nyaman di seluruh Jabodetabek, tentu otomatis akan banyak warga yang beralih ke transportasi publik.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 20 JANUARI 2015

Transportasi Publik di Jabodetabek


ROBERT ADHI KSP

Kemacetan lalu lintas di Jabodetabek yang semakin menggila membutuhkan solusi terpadu.

Pemerintah tidak cukup mengeluarkan kebijakan menaikkan pajak progresif, menerapkan jalan berbayar (ERP), menaikkan tarif parkir, ataupun melarang sepeda motor melintas di jalan tertentu. Pemerintah harus menyediakan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjadwal.

SudutPandang 23122014Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang patut diapresiasi adalah kepastian membangun jalan layang khusus bus transjakarta koridor XIII rute Ciledug-Blok M-Kapten Tendean sepanjang 9,4 kilometer. Pembangunan akan dimulai April 2015 dan dijadwalkan rampung pada Desember 2016.

Sejak beroperasi tahun 2004, bus transjakarta kini memiliki 12 koridor (210 kilometer) dengan 26 rute layanan di sejumlah wilayah Ibu Kota. Namun, setelah 10 tahun beroperasi, masih banyak keluhan penumpang bus transjakarta, mulai dari kondisi bus yang makin tua dan sakit-sakitan (sering mogok) sampai waktu tunggu yang kian lama. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan jajarannya untuk memperbaiki layanan transportasi publik.

Pemerintah juga sedang merampungkan pembangunan kereta bandara dari Stasiun Manggarai ke Bandara Soekarno-Hatta berjarak 38 kilometer dengan waktu tempuh 54 menit. Lima stasiun yang dilintasi kereta bandara ini, selain Manggarai dan Bandara, juga Stasiun Sudirman Baru, Duri, dan Batuceper. Pemerintah menargetkan proyek itu rampung pertengahan tahun 2015.

Di kawasan bandara, PT Angkasa Pura II sedang membangun kereta yang menghubungkan antarterminal dan lokasi-lokasi tertentu. Proyek ini dijadwalkan beroperasi awal 2016.

Proyek kereta bandara ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas ke arah bandara dan di dalam kawasan bandara. Sudah waktunya bandara internasional di Ibu Kota memiliki transportasi publik yang membanggakan. Kereta bandara ini kelak akan terkoneksi dengan MRT Jakarta yang saat ini dalam tahap pembongkaran media Jalan Fatmawati untuk konstruksi jalur dan stasiun layang MRT.

Bukan hanya Jakarta yang membutuhkan transportasi publik yang nyaman dan aman, melainkan juga kota-kota penyangga di sekitarnya.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, misalnya, mulai awal 2015 mengoperasikan Transanggrek Circle Line yang melintasi jalan-jalan utama di kota itu yang berbatasan dengan Jakarta dan wilayah sekitarnya. Transanggrek yang memiliki empat koridor ini terkoneksi dengan Terminal Pondok Cabe, Stasiun Pondok Ranji, dan Stasiun Rawabuntu, selain juga terhubung dengan pusat perbelanjaan Bintaro Plaza, Bintaro X-Change, dan Mal @Alam Sutera.

Upaya Pemkot Tangerang Selatan ini juga patut diapresiasi karena menyerap kebutuhan masyarakat akan transportasi publik yang nyaman, aman, dan saling terhubung dengan moda transportasi bus dan KRL.

Pesatnya pembangunan di Jabodetabek harus diimbangi dengan penyediaan transportasi publik yang memadai. Pemerintah berhak mengeluarkan kebijakan yang meminimalkan penggunaan kendaraan bermotor di jalan. Namun, pemerintah punya kewajiban menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Sudah saatnya memprioritaskan infrastruktur transportasi publik di Jabodetabek!

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, SELASA 23 DESEMBER 2014

Jadikan Indonesia Bangsa yang Besar


Toleransi

ROBERT ADHI KSP

INDONESIA akan menjadi bangsa besar jika rakyat di Nusantara saling bergandengan tangan, tidak lagi membanding-bandingkan dan mengungkit-ungkit masalah suku, agama, ras, antar-golongan. Pernyataan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam peringatan Hari Toleransi Internasional, Minggu (16/11), itu perlu digarisbawahi.

Banyaknya suku dan agama di Indonesia seharusnya menjadi kekuatan besar untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik.Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yang disampaikan pendiri bangsa ini harus menjadi roh bagi bangsa Indonesia melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Pawai pakaian adat dari 34 provinsi di seluruh Indonesia dalam peringatan Hari Toleransi Internasional merupakan simbol yang mencerminkan keberagaman Indonesia yang indah dan penuh warna.

Peringatan Hari Toleransi Internasional makin relevan jika dikaitkan dengan kondisi Jakarta akhir-akhir ini. Ketika ada ormas yang menolak Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dipanggil Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang menjabat Presiden RI, dukungan untuk Basuki justru mengalir deras, termasuk dukungan di media sosial.

Lanjutkan membaca Jadikan Indonesia Bangsa yang Besar

Writing is the Painting of the Voice

%d blogger menyukai ini: