Arsip Tag: Polri

Warisan Putera Astaman: Dari Samsat sampai Patroli Keamanan Sekolah


Di tengah ramainya pembahasan mengatasi perkelahian pelajar akhir-akhir ini, sebenarnya sudah solusi ampuh yang dilakukan oleh Polri. Salah satu putra terbaik Polri, Mayor Jenderal Polisi Purnawirawan I Gusti Made Putera Astaman, pada tahun 1970-an sudah menggagas dan menerapkan Patroli Keamanan Sekolah di Jakarta dan kemudian diikuti sejumlah daerah.

Ketika menjabat Kepala Direktorat Lalu Lintas (Kaditlantas) Polda Metro Jaya tahun 1973-1978, Putera Astaman memperkenalkan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) sekaligus memassalkannya. Waktu itu Astaman berpendapat, polisi tak bisa selamanya nongkrong terus-menerus di sekolah, untuk mencegah perkelahian pelajar. 

Karena itu para siswa perlu dilatih secara swakarsa mengamankan lingkungan sekitarnya. Jika setiap sekolah memiliki 30 orang siswa yang berdisiplin tinggi dan memiliki visi kamtibmas ke depan, maka setidaknya mereka harus dapat mempengaruhi teman-teman lainnya. Konsep ini ternyata merambah ke daerah- daerah lainnya. Bahkan di Jakarta sendiri, Patroli Keamanan Sekolah berkembang dan didukung Pemprov DKI Jakarta. 

Bagaimana nasib Patroli Keamanan Sekolah saat ini? Mengapa Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI tidak mencoba menerapkan lagi Patroli Keamanan Sekolah yang pernah digagas Pak Putera Astaman? 

Pak Putera Astaman seorang polisi yang enerjik dan memiliki visi memajukan Polri. Putera Astaman terakhir menjabat Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops)  — dahulu jabatan ini jabatan strategis, orang nomor dua di bawah Kapolri, yang mengendalikan bidang operasi Polri selain Deputi Bidang Administrasi (Demin). 

Saya punya kenangan manis bersama Pak Putera Astaman ketika meliput Sidang Interpol di Dakar, Senegal tahun 1992 silam. Bersama Pak Putera Astaman pula, kami melanjutkan perjalanan, mengunjungi Markas Besar Interpol di Lyon, Perancis dan Markas Besar Scotland Yard di London, Inggris. Sungguh kenangan tak terlupakan.

Bertahun-tahun kemudian, saya bertemu lagi dengan Pak Putera Astaman tahun 2011 lalu. Saat itu ia masih tampak sehat untuk orang berusia 73 tahun. Meski sudah pensiun dari Polri, Pak Putera masih mencintai Polri. Ini terlihat dari masih banyaknya gagasan yang disampaikan untuk memajukan Polri.  Entah bagaimana respon petinggi Polri saat ini atas gagasan Pak Putera tersebut.

***

                                  Mayjen Pol (Purn) IGM Putera Astaman

                 KONSEPTOR SAMSAT DAN PATROLI KEAMANAN SEKOLAH

JAUH hari sebelum deregulasi didengung-dengungkan, penyederhanaan prosedur pengurusan kendaraan bermotor sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1973 dengan berdirinya Kantor Samsat (Sistem Manunggal Satu Atap). Dan selama 20 tahun, Kantor Samsat melayani masyarakat pemilik kendaraan bermotor dengan lancar.

Namun ketika pertengahan tahun 1993 pengurusan STNK diumumkan berlaku kembali 5 tahun sekali, maka orang yang paling sedih adalah Mayor Jenderal Polisi (Purnawirawan) I Gusti Made Putera Astaman (56), konseptor Kantor Bersama Samsat. “Ini betul-betul suatu kemunduran. Mengapa orang tidak melihat aspek historisnya?” ujarnya.

 

Putera Astaman301293
Tulisan tentang sosok Mayjen Pol Purn Putera Astaman dimuat di Harian Kompas, Kamis 30 Desember 1993.

 

Sebelum konsep Samsat diperkenalkan, situasi pengurusan surat- surat kendaraan pada tahun 1970-an boleh dibilang semrawut. Penggelapan pajak kendaraan merajalela. Masyarakat yang ingin memperpanjang STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Mereka yang hendak membayar pajak harus datang ke kantor pajak, menunggu dipanggil dan menghabiskan satu hari.

Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja. Dan mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK.

Bayangkan, waktu tersita tiga hari untuk mengurus perpanjangan kendaraan bermotor. Oleh karena itulah muncul gagasan Samsat untuk menyederhanakan semua urusan itu menjadi satu hari.

Putera Astaman yang pada waktu itu (tahun 1971) menjabat Kepala Bagian Operasi Ditlantas Polda Metro Jaya mencetuskan ide ini dan diterima oleh Kapolda (saat itu) Mayjen Widodo Budidarmo dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Pelaksanaannya dimulai tahun 1973.

Lanjutkan membaca Warisan Putera Astaman: Dari Samsat sampai Patroli Keamanan Sekolah

Iklan

Pemikiran Awaloedin Djamin tentang Polri Masih Relevan


Menjelang peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 1992 silam, saya bersama Mas Indrawan Sasongko M (alm) mewawancarai mantan Kapolri Jenderal Pol Purn Prof Dr Awaloedin Djamin MPA. Ini kali pertama saya mewawancarai seorang tokoh nasional dan mantan Kapolri secara khusus dan panjang lebar.

Kami mewawancarai Pak Awaloedin Djamin yang enerjik dan penuh semangat itu di kantornya di Gedung Jamsostek di Jalan Gatot Subroto.

 

Awaloedin Djamin
Wawancara dengan mantan Kapolri Prof Dr Awaloedin Djamin MPA dimuat di Harian Kompas, Minggu 28 Juni 1992. 

 

Di Indonesia baru ada satu polisi yang bisa meraih gelar doktor (PhD) dan kemudian diangkat menjadi profesor dalam ilmu administrasi negara. Keberuntungan dan koinsidensi sejarah menyebabkan dirinya memegang jabatan penting di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Menjadi Kepala Polisi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Administrasi Negara, Menteri Tenaga Kerja, Duta Besar Indonesia untuk Republik Federasi Jerman, anggota DPR-GR, MPRS dan DPA dan berbagai jabatan lainnya.

Kesempatan-kesempatan yang diperoleh Awaloedin membuat dirinya menjadi ahli tidak saja dalam soal kepolisian, tetapi juga administrasi negara dan sumber daya manusia.

Dalam wawancara selama lebih tiga jam, Jenderal Polisi Purnawirawan Awaloedin Djamin kelahiran Padang 26 September 1927 itu, memang banyak berbicara tentang berbagai masalah, termasuk masalah administrasi negara dan sumber daya manusia. Tetapi penulisan lebih difokuskan kepada masalah kepolisian. Pada masa itu, Kepolisian RI masih bergabung dengan ABRI, belum terpisah seperti sekarang.

Pak Awaloedin berpendapat, polisi masa depan bergerak di tengah-tengah kemajuan dan tidak boleh seperti katak di bawah tempurung. Polisi yang bertugas, harus bisa menguasai wilayahnya, kebiasaannya, suku bangsanya, keadaan ekonominya, wataknya.

“Lulusan PTIK itu harus jadi police middle manager. Dia tidak hanya jadi pemimpin anggotanya, ia juga harus berusaha meningkatkan diri menjadi pemimpin masyarakat lingkungannya. Jadi harus keluar. Kapolres misalnya, selain jadi pemimpin anak buahnya, juga harus jadi pemimpin masyarakat luas di lingkungannya. Mengembangkan diri jadi pemimpin, tidak gampang. Masyarakat sekarang adalah masyarakat yang kompleks. Kalau Polri saja tidak bisa mengantisipasi ini, ya susah. Kita bertugas di tengah-tengah mereka,” demikian pendapat Pak Awaloedin Djamin yang disampaikan dalam wawancara tersebut.

Lanjutkan membaca Pemikiran Awaloedin Djamin tentang Polri Masih Relevan

Mabuk Laut Selama 28 Jam di Kapal Patroli Polisi


Menertawakan diri sendiri itu sesekali memang perlu. Saya selalu tertawa geli jika mengingat pengalaman memalukan pada tahun 1991 ketika saya mengalami mabuk laut selama 28 jam di atas kapal patroli polisi. Mabuk laut kok sampai 28 jam ? Asyik sih asyik, tapi pengalaman yang satu ini asyik dalam kondisi tersiksa.

Bulan Juli 1991, saya mendapat tugas dari kantor untuk ikut dalam kapal patroli polisi dari Jakarta menuju Batam. Kapal itu menjadi salah satu peserta Latihan Bersama Aman Malindo ke-10 antara Kepolisian RI dan Polis Di Raja Malaysia (PDRM).

Kapal patroli polisi itu hanya berkapasitas 17 orang. Saya merupakan salah satu penumpangnya. Selebihnya ya anggota Polisi Perairan. Tak ada wartawan lain yang ikut.

Perompakan1991

Laporan tentang Aman Malindo ke-10 dimuat di Harian Kompas, Sabtu  14 September 1991 halaman 8

Berbekal semangat tinggi dan ingin mencoba sesuatu yang baru, saya putuskan ikut kapal patroli polisi itu. Kalau sebelumnya saya sudah ikut mobil patroli kota, kali ini saya mencoba naik kapal patroli polisi.

Dua jam pertama, saya masih bisa bercanda dan tertawa dengan anggota Polri. Saya menikmati desiran angin laut yang bersih. Tetapi setelah itu, saya merasakan kepala mulai pusing. Perut terasa mual. Mau muntah tapi kok tak ada yang dikeluarkan. Aduh, saya mengalami mabuk laut.

“Ini belum seberapa,” kata seorang polisi. “Nanti kalau kita lewat daerah Bangka, gelombangnya bisa lebih tinggi,” lanjutnya.

Ucapan polisi itu bikin saya stres. Astaga. Gelombang yang tidak tinggi saja sudah bikin kepala saya pusing tujuh keliling, apalagi terkena gelombang tinggi.

Saya bertanya kepada polisi-polisi itu, apa obat mengatasi mabuk laut. “Obatnya tidak ada Mas. Obatnya cuma tidur,” kata mereka.

Alhasil, perjalanan dari Jakarta ke Batam selama 28 jam itu benar-benar menyiksa saya.  Bolak-balik saya membalikkan badan, tetap saja saya tak bisa tidur.

“Paksakan tidur saja Mas, coba memikirkan yang enak-enak,” kata salah satu anggota Polisi Perairan. Saya mencoba memejamkam mata, memikirkan yang enak-enak, tetapi tetap saja tak bisa tidur. Guncangan kapal terlalu keras akibat dihantam ombak. Bagaimana bisa memikirkan yang enak-enak dalam kondisi seperti itu?

Lanjutkan membaca Mabuk Laut Selama 28 Jam di Kapal Patroli Polisi

Bermalam di Ladang Ganja Aceh


Bulan Mei 1990, saya mendapat tugas Kompas ke Aceh, memenuhi undangan Mabes Polri terkait Operasi Nila. Waktu itu Polri gencar menggelar operasi pemberantasan ganja di Aceh Tenggara, Aceh Besar, dan Aceh Timur.

Aceh merupakan daerah pertama di luar Jawa yang saya datangi dalam kaitan tugas jurnalistik di luar kota. Sebelumnya, dari tahun 1987 sampai April 1990, tugas jurnalistik saya hanya seputar Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Bandung, dan Tangerang. Tugas di Jakarta baru dimulai bulan Juli 1990.

 

Operasi Ganja di Aceh
Bersama anggota Gegana Polri, saya menginap di ladang ganja di Aceh, Mei 1990.

Ini kali kedua saya ditugaskan meliput acara di Aceh. Beberapa bulan sebelumnya, awal tahun 1990, saya meliput acara Menteri Perumahan Rakyat Siswono Yudohusodo meresmikan perumahan karyawan PT Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe.
.
Meski dinas luar kota ke Aceh hanya beberapa hari, bagi saya tugas ini mengasyikkan. Pagi-pagi sekali saya ke Bandar Udara Kemayoran. Ada tiga media nasional yang diundang. Dua lagi, kalau tak salah ingat, dari majalah Tempo (Robin) dan majalah Editor (Dadi). Dari Dispen Polri, ada Kapten Anton Tabah.

Lanjutkan membaca Bermalam di Ladang Ganja Aceh

Badrodin Haiti dan Tantangan Polri Profesional


ROBERT ADHI KSP

Komisaris Jenderal Badrodin Haiti (56) menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR. Dari sejumlah perwira tinggi berbintang tiga, Badrodin Haiti memiliki pengalaman yang relatif lengkap di berbagai bidang.

Badrodin Haiti yang lahir di Jember, Jawa Timur, 24 Juli 1958, adalah lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1982 dan meraih penghargaan Adhi Makayasa. Haiti juga lulusan terbaik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1989 dan meraih Adhi Wira, lulusan Sekolah Staf Pimpinan (Sespim) Angkatan XXXIII tahun 1998, dan lulusan terbaik di Lemhannas KRA ke-36 tahun 2003 dengan meraih Wibawa Seroja Nugraha.

Badrodin Haiti

Di kewilayahan, Badrodin pernah menjabat sebagai Kepala Polres Probolinggo (1999), Kepala Poltabes Medan (2000), Kepala Polwiltabes Semarang (2004). Dia pernah bertugas di bidang reserse, yaitu sebagai Direktur Reserse Kriminal Polda Jatim (2003) dan Direktur I Keamanan dan Transnasional Badan Reserse Kriminal (2008-2009); di bidang hukum sebagai Kepala Divisi Hukum (2010); serta di bidang pendidikan sebagai Sekretaris Lembaga Pendidikan dan Latihan (2005).

Haiti pernah menjabat sebagai Kepala Polda Banten (2004), Kapolda Sulawesi Tengah (2006), Kapolda Sumatera Utara (2009-2010), dan Kapolda Jawa Timur (2010-2011). Badrodin juga pernah menjadi Asisten Operasi (2011-2013), Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Baharkam (2013-2014), dan Wakil Kapolri (2014-sekarang), sebelum ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kapolri sejak 16 Januari 2015.

Nama Badrodin pernah disebut-sebut tersangkut kasus rekening gendut sejumlah perwira tinggi Polri pada 2010, tetapi Badrodin dengan tegas membantah informasi itu. Sesuai data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 2 Mei 2014, harta Badrodin senilai Rp 8,2 miliar dan 4.000 dollar AS. Kekayaannya meliputi tanah dan bangunan di Jabodetabek, sejumlah mobil, dan logam mulia.

Dari sisi sumber daya manusia yang ada di Polri, Badrodin Haiti dianggap sebagai sosok yang terbaik saat ini dan yang paling pantas menduduki jabatan Kapolri. Badrodin akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Ketua DPR Setya Novanto menyebutkan, nasib Badrodin ditentukan paling lambat 11 April 2015.

Melihat pengalamannya yang beragam di Kepolisian RI, publik tidak meragukan kemampuan dan kepemimpinan Badrodin Haiti menjabat orang nomor satu di institusi Polri. Apabila DPR menyetujuinya, Badrodin akan menjabat Kapolri ke-22 sejak Indonesia merdeka.

Lanjutkan membaca Badrodin Haiti dan Tantangan Polri Profesional

Mendambakan Polri yang Dicintai Rakyat


Gambar

ROBERT ADHI KSP

Sejak tahun 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri berada di bawah Presiden, setelah bertahun-tahun lamanya di bawah kendali Angkatan Bersenjata RI. Setelah 14 tahun, bagaimana wajah Polri? Apakah harapan agar Polri makin profesional dan melayani rakyat dengan tulus sudah terwujud?

Pasca Reformasi, Polri memang terus berbenah diri. Setiap tahun, pimpinan Polri mengumumkan jumlah anggota yang dipecat sebagai bukti keseriusan Polri membersihkan institusi ini. Langkah itu tentu saja belum cukup untuk membuat Polri dicintai rakyat.

Pada 2013, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman menyebutkan, sebanyak 144 anggota Polri dipecat. Jumlah ini berkurang dibandingkan dengan jumlah polisi yang dipecat tahun 2012 yang tercatat 595 orang. Sebagian di antaranya terlibat kasus narkoba dan pungli.

Kapolri Sutarman mencatat, pada 2013 sebanyak 4.315 anggota Polri melakukan berbagai pelanggaran. Jumlah ini naik dibandingkan jumlah anggota Polri yang melakukan pelanggaran pada 2012 sebanyak 3.416.

Memecat anggota Polri yang bermasalah sudah menjadi kewajiban pimpinan Polri. Namun, mengapa citra Polri tak juga berubah? Kasus yang menimpa jenderal polisi berbintang dua, Djoko Susilo, beberapa waktu lalu, merupakan salah satu bukti nyata bagaimana korupsi di tubuh Polri merajalela. Mata rakyat terbelalak. Jenderal yang lama bertugas di bidang lalu lintas ini dihukum 18 tahun penjara. Puluhan asetnya berupa rumah dan tanah di sejumlah lokasi disita.

Lanjutkan membaca Mendambakan Polri yang Dicintai Rakyat

Operasi Senyap dan Langkah “Bersih-bersih” Polri


Gambar

ROBERT ADHI KSP

Langkah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Sutarman belum lama ini patut diapresiasi. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Polda Jawa Timur, serta Kapolda Kalimantan Barat, dimutasi menyusul dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri setelah melakukan Operasi Senyap. Polri mulai ”bersih-bersih”?

Kapolda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal (Pol) Arie Sulistyo, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Nurhadi Yuwono, dan Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur Kombes Rahmat Hidayat dimutasi setelah Divisi Pengamanan Polri (Propam) Polri melancarkan Operasi Senyap. Bukan hanya komandannya, wakil dan pimpinan unit di bawahnya juga dimutasi ke sejumlah wilayah polda di timur Indonesia. Propam Polri menemukan indikasi pelanggaran sehingga para komandan harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi.

Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman berharap langkah pembersihan yang dilakukannya ini, untuk mengubah citra Polri, menjadi institusi yang bersih dan dicintai.

Mengubah citra Polri memang tidak mudah. Apalagi, belum lama ini, salah satu jenderal polisi yang bertugas di bidang lalu lintas, Djoko Susilo, divonis 18 tahun penjara karena korupsi. Puluhan asetnya berupa rumah dan tanah yang tersebar di beberapa lokasi disita.

Lanjutkan membaca Operasi Senyap dan Langkah “Bersih-bersih” Polri