Arsip Tag: Bus Transjakarta

Menyoal Pembatasan Usia Kendaraan


ROBERT ADHI KSP

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana membatasi usia kendaraan bermotor di Jakarta maksimal 10 tahun.

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sesungguhnya bukanlah solusi yang bijak. Mengapa? Pemerintah tidak punya hak melarang warga negara memiliki kendaraan, berapa pun usianya. Mobil tua yang usianya lebih dari 10 tahun, kalau dirawat dengan baik, tentu masih bisa berfungsi. Jadi, apa masalahnya?

Pemprov Jakarta tidak boleh semena-mena dengan beranggapan semua warga Ibu Kota memiliki daya beli yang kuat. Harus diingat, tidak semua orang mampu membeli mobil baru. Masih banyak warga yang, karena keterbatasan dana, terpaksa membeli mobil bekas. Mereka dipaksa keadaan untuk membeli mobil karena pemerintah belum mampu menyediakan transportasi publik yang memadai.

Pembatasan KendaraanPemerintah sebaiknya fokus menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman lebih dahulu. Apakah layanan bus transjakarta sudah dibenahi? Apakah bus-bus yang berumur tua, reyot, dan alat pendingin tak berfungsi maksimal sudah diganti dengan bus yang baru? Apakah jangkauan layanan bus transjakarta sudah diperluas hingga ke jantung wilayah permukiman di Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi? Pada kenyataannya, layanan bus transjakarta masih belum maksimal. Masih banyak keluhan pengguna bus transjakarta, mulai dari kondisi bus sampai waktu tunggu yang terlalu lama.

Pemprov Jakarta juga harus mendukung penuh PT Kereta Api Indonesia Jabodetabek yang mengoperasikan commuter line di wilayah Jabodetabek. Dukungan itu bisa dalam bentuk kemudahan akses dari dan ke stasiun-stasiun. Penumpang kereta rel listrik (KRL) yang baru turun dari stasiun KRL dengan mudah mencari angkutan umum ke tempat kerja. Pemerintah daerah juga wajib membangun trotoar di seputar stasiun agar penumpang dengan mudah berjalan kaki dari dan ke stasiun. Sejauh ini, fasilitas bagi pejalan kaki masih sangat kurang! Kalaupun ada, fungsinya berubah menjadi lokasi pedagang kaki lima. Sungguh memprihatinkan!

Dukungan yang sama harus diberikan pemda di Bodetabek. Selain memperluas lahan parkir di dekat stasiun agar konsep park and ride diterapkan, pemda juga wajib memperlebar akses ke stasiun dan menyediakan angkutan umum. Intinya, stasiun-stasiun KRL di Jabodetabek dipercantik dan ramah bagi penggunanya.

Pemprov DKI Jakarta sebaiknya mempercepat penyelesaian pembangunan transportasi massal cepat (MRT) agar dapat digunakan warga. Selesaikan semua persoalan yang menghambat agar MRT dapat beroperasi tepat waktu. Pemprov sebaiknya juga segera menerapkan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Pajak progresif bagi pemilik kendaraan yang memiliki kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya juga lebih logis. Pemprov perlu merealisasikan jalur khusus sepeda yang aman di wilayah Ibu Kota untuk mendorong lebih banyak orang beralih naik sepeda. Pengendara motor yang memasuki jalur sepeda harus ditilang!

Banyak solusi lain yang lebih pas untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. Publik berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikap bijak dan manusiawi dalam mengeluarkan kebijakan. Apabila layanan transportasi publik sudah aman dan nyaman di seluruh Jabodetabek, tentu otomatis akan banyak warga yang beralih ke transportasi publik.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 20 JANUARI 2015

Iklan

Transportasi Publik di Jabodetabek


ROBERT ADHI KSP

Kemacetan lalu lintas di Jabodetabek yang semakin menggila membutuhkan solusi terpadu.

Pemerintah tidak cukup mengeluarkan kebijakan menaikkan pajak progresif, menerapkan jalan berbayar (ERP), menaikkan tarif parkir, ataupun melarang sepeda motor melintas di jalan tertentu. Pemerintah harus menyediakan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjadwal.

SudutPandang 23122014Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang patut diapresiasi adalah kepastian membangun jalan layang khusus bus transjakarta koridor XIII rute Ciledug-Blok M-Kapten Tendean sepanjang 9,4 kilometer. Pembangunan akan dimulai April 2015 dan dijadwalkan rampung pada Desember 2016.

Sejak beroperasi tahun 2004, bus transjakarta kini memiliki 12 koridor (210 kilometer) dengan 26 rute layanan di sejumlah wilayah Ibu Kota. Namun, setelah 10 tahun beroperasi, masih banyak keluhan penumpang bus transjakarta, mulai dari kondisi bus yang makin tua dan sakit-sakitan (sering mogok) sampai waktu tunggu yang kian lama. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan jajarannya untuk memperbaiki layanan transportasi publik.

Pemerintah juga sedang merampungkan pembangunan kereta bandara dari Stasiun Manggarai ke Bandara Soekarno-Hatta berjarak 38 kilometer dengan waktu tempuh 54 menit. Lima stasiun yang dilintasi kereta bandara ini, selain Manggarai dan Bandara, juga Stasiun Sudirman Baru, Duri, dan Batuceper. Pemerintah menargetkan proyek itu rampung pertengahan tahun 2015.

Di kawasan bandara, PT Angkasa Pura II sedang membangun kereta yang menghubungkan antarterminal dan lokasi-lokasi tertentu. Proyek ini dijadwalkan beroperasi awal 2016.

Proyek kereta bandara ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas ke arah bandara dan di dalam kawasan bandara. Sudah waktunya bandara internasional di Ibu Kota memiliki transportasi publik yang membanggakan. Kereta bandara ini kelak akan terkoneksi dengan MRT Jakarta yang saat ini dalam tahap pembongkaran media Jalan Fatmawati untuk konstruksi jalur dan stasiun layang MRT.

Bukan hanya Jakarta yang membutuhkan transportasi publik yang nyaman dan aman, melainkan juga kota-kota penyangga di sekitarnya.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, misalnya, mulai awal 2015 mengoperasikan Transanggrek Circle Line yang melintasi jalan-jalan utama di kota itu yang berbatasan dengan Jakarta dan wilayah sekitarnya. Transanggrek yang memiliki empat koridor ini terkoneksi dengan Terminal Pondok Cabe, Stasiun Pondok Ranji, dan Stasiun Rawabuntu, selain juga terhubung dengan pusat perbelanjaan Bintaro Plaza, Bintaro X-Change, dan Mal @Alam Sutera.

Upaya Pemkot Tangerang Selatan ini juga patut diapresiasi karena menyerap kebutuhan masyarakat akan transportasi publik yang nyaman, aman, dan saling terhubung dengan moda transportasi bus dan KRL.

Pesatnya pembangunan di Jabodetabek harus diimbangi dengan penyediaan transportasi publik yang memadai. Pemerintah berhak mengeluarkan kebijakan yang meminimalkan penggunaan kendaraan bermotor di jalan. Namun, pemerintah punya kewajiban menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Sudah saatnya memprioritaskan infrastruktur transportasi publik di Jabodetabek!

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, SELASA 23 DESEMBER 2014

Denda Tinggi dan Transportasi Publik


Gambar

ROBERT ADHI KSP

Kepolisian Daerah Metro Jaya akan menerapkan denda tinggi bagi penerobos di jalur bus transjakarta. Denda tinggi bisa jadi menimbulkan efek jera. Namun, apakah transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi, dan terjadwal sudah tersedia?

Ada dua hal yang perlu dibahas dari pemberlakuan denda tinggi jalur bus transjakarta. Pertama, sterilisasi jalur dilakukan agar bus-bus melaju tanpa hambatan. Ini terkait dengan kedatangan 310 bus baru bulan Desember. Saat ini jumlah bus transjakarta 669 unit, dioperasikan di 12 koridor, tetapi belum termasuk armada yang rusak.

Kedua, penyediaan angkutan umum aman dan nyaman, yang terintegrasi dan terjadwal, juga mendesak. Bila niat pemerintah ingin pemilik mobil pindah ke angkutan umum, ya, segera benahi transportasi publik. Siapa mau menyiksa diri naik angkutan umum di Jabodetabek yang jadwal tak jelas dan tak aman?

Lanjutkan membaca Denda Tinggi dan Transportasi Publik

Benang Kusut Kemacetan Jakarta


 ROBERT ADHI KSP

Kebijakan mobil murah menimbulkan reaksi negatif di sana-sini. Pertanyaan sama yang diajukan rakyat sejak bertahun-tahun lalu adalah mengapa pemerintah tidak berpihak pada transportasi publik?