ROBERT ADHI KSP
Kebijakan mobil murah menimbulkan reaksi negatif di sana-sini. Pertanyaan sama yang diajukan rakyat sejak bertahun-tahun lalu adalah mengapa pemerintah tidak berpihak pada transportasi publik?
Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengirim surat kepada Wakil Presiden Boediono, yang isinya mempertanyakan kebijakan tersebut. Jokowi menilai kebijakan itu tidak sejalan dengan usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi kemacetan lalu lintas. Jokowi tetap bersikeras mobil murah ramah lingkungan akan makin menyesakkan Kota Jakarta.
Pada September 2010, Wapres Boediono sebenarnya telah mengeluarkan 17 langkah untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Mulai dari memberlakukan electronic road pricing (ERP), mengosongkan empat jalur bus transjakarta, mengkaji parkir di badan jalan, memperbaiki sarana-prasarana jalan, menambah koridor bus transjakarta, mewajibkan penggunaan bahan bakar gas, hingga menertibkan angkutan umum liar, termasuk penghentiannya.
Selain itu, Wapres juga meminta agar KRL Jabodetabek dioptimalkan, termasuk rute Manggarai-Cikarang, MRT dan monorel di Jakarta segera dibangun, otoritas transportasi Jakarta dibentuk, tol baru dibangun, lahan park and ride disiapkan, jalan lingkar dalam yang terintegrasi dengan MRT dibangun, dan pembangunan kereta api bandara dipercepat.
Beberapa rencana ini pernah disampaikan lebih dari 20 tahun silam. Meski gubernur DKI Jakarta sudah beberapa kali diganti, sebagian besar rencana belum juga terealisasi. Pemerintah pusat bukannya mendorong langkah tersebut diwujudkan, melainkan malah menambah masalah baru dengan mendukung mobil murah.
Mobilitumurahkarenaadanyainsentifpajak yangdiberikankepadaindustri.Ibaratbenang yangsudahkusut, makinkusut lagi.Jika sejakdulupemerintahpusatmembangunjalan-jalanumum baru danmembanguntransportasimassal,reaksinegatiftidakakansekerassekarang.Namun, yangmenjadipersoalanadalahpemerintahtidakmembanguninfrastruktur baru yangmendukungpertumbuhankendaraanbermotor.Jalan yangadaadalahjalan yang samadenganbelasantahunsebelumnya.Ini berbeda dengan China. Jalan barudibangunsetiaptahun,sektortransportasipublikjugatidaklupadibenahi.Mobil-mobil baru di Chinaselalularis.Pertumbuhankelasmenengahdidukungdenganinfrastruktur.Di Indonesia, banyak pejabat publik hanya bisa berjanji dibandingkan dengan melakukan aksi. Rencana hanya bagus untuk dibaca.
Banyak orang berharap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mampu merealisasikan janji-janjinya dan mengurai benang kusut kemacetan Jakarta. MRT dikabarkan akan mulai dibangun Oktober, demikian pula monorel. Armada bus transjakarta ditambah dan koridor diperluas. Penggunaan bahan bakar gas mulai diwajibkan. Mobil yang parkir sembarangan ditindak tegas. Kebijakan ERP mulai dikaji. Publik masih menunggu realisasi dari janji itu.
robert.adhiksp@kompas.com