ROBERT ADHI KSP
Kepolisian Daerah Metro Jaya akan menerapkan denda tinggi bagi penerobos di jalur bus transjakarta. Denda tinggi bisa jadi menimbulkan efek jera. Namun, apakah transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi, dan terjadwal sudah tersedia?
Ada dua hal yang perlu dibahas dari pemberlakuan denda tinggi jalur bus transjakarta. Pertama, sterilisasi jalur dilakukan agar bus-bus melaju tanpa hambatan. Ini terkait dengan kedatangan 310 bus baru bulan Desember. Saat ini jumlah bus transjakarta 669 unit, dioperasikan di 12 koridor, tetapi belum termasuk armada yang rusak.
Kedua, penyediaan angkutan umum aman dan nyaman, yang terintegrasi dan terjadwal, juga mendesak. Bila niat pemerintah ingin pemilik mobil pindah ke angkutan umum, ya, segera benahi transportasi publik. Siapa mau menyiksa diri naik angkutan umum di Jabodetabek yang jadwal tak jelas dan tak aman?
Bus transjakarta yang beroperasi sejak 2004 hingga kini belum menjangkau semua wilayah Ibu Kota. Sampai tahun 2013, jumlah koridor tercatat 12. Masih ada tiga koridor yang akan diselesaikan, yaitu Ciledug-Blok M, Stasiun Manggarai-Kampus Universitas Indonesia, dan Blok M-Pondok Kelapa. Tiga koridor ini direncanakan dibangun di jalan layang.
Hampir 10 tahun beroperasi, tetapi pelayanan bus transjakarta masih belum memuaskan. Keamanan di dalam bus, misalnya, masih buruk karena cukup banyak penumpang kecopetan. Waktu kedatangan bus transjakarta di beberapa koridor juga terlambat. Penumpang harus menunggu lebih dari satu jam.
Keluhan semacam ini dikirim para penumpang melalui SMS Pengaduan 9250 dan dimuat di situs resmi www.transjakarta.co.id.
Tidak terintegrasi
Tak mudah mengurai benang kusut kemacetan Jakarta. Ini semua dampak dari kebijakan pemerintah pada masa lalu. Andaikan sejak awal presiden berpihak kepada transportasi publik, kebijakan para menteri terkait tentunya akan mempermudah penyediaan armada transportasi umum serta mempercepat penyelesaian pembangunan MRT dan monorel. Sayangnya, hal itu tidak terjadi.
Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Sutiyoso dan Fauzi Bowo, belum mampu mewujudkan transportasi publik yang terintegrasi. Semua masih wacana. Waktu terbuang sia-sia.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang baru satu tahun memimpin Jakarta berupaya mengurai satu per satu kekusutan itu. Pembangunan MRT yang diwacanakan lebih dari 20 tahun silam dan pembangunan monorel direncanakan lebih dari lima tahun silam akan diselesaikan. Ini baru satu langkah mengurai benang kusut kemacetan. Hasilnya pun belum dapat dinikmati dalam waktu dekat. Namun, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Buruk
Pelayanan transportasi publik di Jakarta dan Bodetabek saat ini masih buruk. Apakah ada jaminan naik bus transjakarta tiba di tempat kerja tepat waktu?
Tak ada transportasi publik yang terintegrasi dan terjadwal antara Jakarta dan Bodetabek. Apakah ada koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah kota/kabupaten di pinggiran Jakarta dalam penyediaan transportasi publik?
Bukankah sebaiknya bus-bus transjakarta beroperasi sejak dari kawasan permukiman di Bodetabek? Warga cukup memarkirkan kendaraannya di park and ride terdekat, lalu naik bus transjakarta ke lokasi kerja. Bila waktu tunggu 5-10 menit, warga punya alternatif: lebih baik naik bus transjakarta daripada terjebak macet. Namun, ini masih wacana.
Kondisi buruknya transportasi publik di Jabodetabek inilah yang menyebabkan warga membeli mobil. Tak ada alternatif transportasi publik memadai. Tahun 2012, sebanyak 1,1 juta mobil terjual, sebagian besar beredar di Jabodetabek.
Pemerintah pusat juga kurang mendukung kebijakan transportasi publik. Menteri Perindustrian belum lama ini malah mengeluarkan kebijakan mobil murah ramah lingkungan. Bayangkan, tahun 2014, puluhan ribu mobil baru akan memadati jalan-jalan di seputar Jabodetabek!
Karena itu, tidak heran bila sekarang hampir setiap saat Jakarta disergap kemacetan. Panjang jalan yang digunakan tetap itu-itu saja, tetapi jumlah kendaraan terus bertambah dan bersesakan di jalan yang sama. Berapa persen penambahan jalan di Jabodetabek dibandingkan dengan penambahan jumlah kendaraan? Jangan heran bila tahun depan waktu tempuh dari satu titik ke titik lain akan lebih lama.
Sambil menunggu armada baru bus transjakarta tiba, MRT serta monorel rampung, warga mengandalkan sarana transportasi publik KRL Commuter Line Jabodetabek. Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan dan jajarannya meningkatkan pelayanan KRL dengan menghapuskan KA ekonomi non-AC, memberlakukan tiket elektronik, dan membenahi stasiun-stasiun di Jabodetabek.
Namun, layanan KRL Commuter Line masih belum memuaskan. Gerbong makin padat, sedangkan AC tak menyala. Keluhan di media sosial Twitter dan Facebook tentang layanan KRL muncul setiap hari.
Meski demikian, jumlah pengguna KRL terus meningkat, menjadi 600.000 orang setiap hari. PT KAI menambah 30 gerbong eks Jepang yang segera beroperasi.
Stasiun-stasiun di Bodetabek memperluas lahan parkir. Jumlah mobil dan motor yang parkir bertambah. Ini tanda betapa warga sudah tak tahan dengan kemacetan di Jakarta. Mereka rela berimpit-impitan di gerbong kereta setengah jam sampai satu jam asalkan perjalanan lancar.
Ini juga indikasi warga Jabodetabek sudah lama mendambakan transportasi publik yang nyaman, aman, lancar, terintegrasi, dan terjadwal dengan baik.
Denda tinggi mungkin menimbulkan efek jera bagi penerobos jalur bus transjakarta. Namun, kemacetan di sisi jalur itu makin menjadi-jadi bila pemerintah lamban menyediakan transportasi publik terpadu. Publik berharap Joko Widodo dan Basuki T Purnama bergegas merealisasikannya.
Robert Adhi Ksp 