Arsip Tag: Kemacetan lalu lintas

Transportasi Publik di Jabodetabek


ROBERT ADHI KSP

Kemacetan lalu lintas di Jabodetabek yang semakin menggila membutuhkan solusi terpadu.

Pemerintah tidak cukup mengeluarkan kebijakan menaikkan pajak progresif, menerapkan jalan berbayar (ERP), menaikkan tarif parkir, ataupun melarang sepeda motor melintas di jalan tertentu. Pemerintah harus menyediakan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terjadwal.

SudutPandang 23122014Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang patut diapresiasi adalah kepastian membangun jalan layang khusus bus transjakarta koridor XIII rute Ciledug-Blok M-Kapten Tendean sepanjang 9,4 kilometer. Pembangunan akan dimulai April 2015 dan dijadwalkan rampung pada Desember 2016.

Sejak beroperasi tahun 2004, bus transjakarta kini memiliki 12 koridor (210 kilometer) dengan 26 rute layanan di sejumlah wilayah Ibu Kota. Namun, setelah 10 tahun beroperasi, masih banyak keluhan penumpang bus transjakarta, mulai dari kondisi bus yang makin tua dan sakit-sakitan (sering mogok) sampai waktu tunggu yang kian lama. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan jajarannya untuk memperbaiki layanan transportasi publik.

Pemerintah juga sedang merampungkan pembangunan kereta bandara dari Stasiun Manggarai ke Bandara Soekarno-Hatta berjarak 38 kilometer dengan waktu tempuh 54 menit. Lima stasiun yang dilintasi kereta bandara ini, selain Manggarai dan Bandara, juga Stasiun Sudirman Baru, Duri, dan Batuceper. Pemerintah menargetkan proyek itu rampung pertengahan tahun 2015.

Di kawasan bandara, PT Angkasa Pura II sedang membangun kereta yang menghubungkan antarterminal dan lokasi-lokasi tertentu. Proyek ini dijadwalkan beroperasi awal 2016.

Proyek kereta bandara ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas ke arah bandara dan di dalam kawasan bandara. Sudah waktunya bandara internasional di Ibu Kota memiliki transportasi publik yang membanggakan. Kereta bandara ini kelak akan terkoneksi dengan MRT Jakarta yang saat ini dalam tahap pembongkaran media Jalan Fatmawati untuk konstruksi jalur dan stasiun layang MRT.

Bukan hanya Jakarta yang membutuhkan transportasi publik yang nyaman dan aman, melainkan juga kota-kota penyangga di sekitarnya.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, misalnya, mulai awal 2015 mengoperasikan Transanggrek Circle Line yang melintasi jalan-jalan utama di kota itu yang berbatasan dengan Jakarta dan wilayah sekitarnya. Transanggrek yang memiliki empat koridor ini terkoneksi dengan Terminal Pondok Cabe, Stasiun Pondok Ranji, dan Stasiun Rawabuntu, selain juga terhubung dengan pusat perbelanjaan Bintaro Plaza, Bintaro X-Change, dan Mal @Alam Sutera.

Upaya Pemkot Tangerang Selatan ini juga patut diapresiasi karena menyerap kebutuhan masyarakat akan transportasi publik yang nyaman, aman, dan saling terhubung dengan moda transportasi bus dan KRL.

Pesatnya pembangunan di Jabodetabek harus diimbangi dengan penyediaan transportasi publik yang memadai. Pemerintah berhak mengeluarkan kebijakan yang meminimalkan penggunaan kendaraan bermotor di jalan. Namun, pemerintah punya kewajiban menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Sudah saatnya memprioritaskan infrastruktur transportasi publik di Jabodetabek!

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, SELASA 23 DESEMBER 2014

Iklan

Kemacetan, Transportasi Publik, dan Jalan Baru


Kemacetan di Jakarta

ROBERT ADHI KSP

Kemacetan lalu lintas di Jakarta dan wilayah sekitarnya semakin menggila. Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta ataupun Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) mengalami kemacetan akut. Hampir setiap saat, jalan tol yang seharusnya menjadi jalan bebas hambatan, dipadati kendaraan pribadi dan kendaraan berat. Padahal, pengguna jalan tol sudah membayar ongkos tol belasan ribu sampai puluhan ribu rupiah.

“Setelah JORR W2 (Jakarta Outer Ring Road West 2) Ulujami beroperasi dan tersambung, perjalanan dari Jakarta Timur menuju Serpong yang biasanya 45 menit, kini butuh waktu lebih dari dua jam!” kata seorang pengguna jalan tol, mengeluhkan buruknya layanan JORR. Pengelola jalan tol tidak mampu menertibkan truk kontainer dan trailer yang ”merampok” lajur kendaraan pribadi.

Kemacetan di Jakarta memang semakin menggila. Pertambahan jumlah mobil dan sepeda motor seperti deret ukur, rata-rata 11,2 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan jalan di Jakarta ibarat deret hitung, rata-rata 0,01 persen per tahun. Tidak sebanding!

Jumlah kendaraan bermotor di wilayah Polda Metro Jaya (Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok) sampai 2013 tercatat 16,1 juta unit. Dari jumlah itu, 12 juta di antaranya roda dua dan 4,1 juta roda empat.

Tahun 2012, jumlah kendaraan bermotor tercatat 14,4 juta (terdiri dari 10,7 juta unit roda dua dan 3,6 juta unit roda empat).

Sementara itu, panjang jalan di wilayah DKI Jakarta, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum, tercatat 7.208 kilometer, atau baru memenuhi 60 persen dari total kebutuhan jalan yang sebenarnya. Dengan jumlah penduduk 12 juta jiwa, Jakarta sebenarnya membutuhkan jalan sepanjang 12.000 kilometer.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta mengakibatkan pemborosan bahan bakar minyak, yang apabila dihitung mencapai lebih dari Rp 8 triliun per tahun.

Selama bertahun-tahun, pemerintah seakan menganakemaskan industri otomotif. Jutaan kendaraan bermotor baru menyesaki jalan-jalan di Jakarta. Akan tetapi, saat bersamaan, pemerintah mengabaikan pembangunan jalan baru.

Publik tak punya pilihan lain, dan harus membeli kendaraan bermotor karena transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya tidak saling terkoneksi dengan baik. Bagaimana bisa mencapai tempat kerja tepat waktu apabila sistem transportasi massa di Jakarta belum terintegrasi?

 

Lanjutkan membaca Kemacetan, Transportasi Publik, dan Jalan Baru

Benang Kusut Kemacetan Jakarta


 ROBERT ADHI KSP

Kebijakan mobil murah menimbulkan reaksi negatif di sana-sini. Pertanyaan sama yang diajukan rakyat sejak bertahun-tahun lalu adalah mengapa pemerintah tidak berpihak pada transportasi publik?