ROBERT ADHI KSP
Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) diyakini akan menggerakkan roda perekonomian di Sumatera, memberi efek domino terhadap perekonomian daerah dan nasional, termasuk mendorong berkembangnya industri properti di sekitar kawasan-kawasan yang sudah direncanakan. Untuk itu, dibutuhkan integrasi antara rencana pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, belajar dari pengalaman negara lain, sangatlah diperlukan adanya integrasi pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kawasan.
“Mekanisme dana bergulir untuk pendanaan pengadaan tanah. Pemerintah mendanai seluruh kebutuhan biaya tanah dan badan usaha mengembalikan biaya tanah sesuai batas tingkat kelayakan komersial yang dapat diterima. Selain itu, perlu adanya sinergi dan komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait rencana penataan ruang dan pelaksanaan pengembangan kawasan,” kata Herry TZ dalam Diskusi Properti bertajuk “Mengelola Potensi Strategis Sumatera” yang diselenggarakan Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu (BPKPT) Kadin bersama REI, Himperra dan Angkasa Pura 1 di Hotel Radisson Batam, 31 Maret 2022.
JTTS yang beroperasi sejak 2017 dan sampai akhir Maret 2022 panjang jalan yang sudah beroperasi adalah 530 kilometer dari 2.788 kilometer yang direncanakan. Ruas tol yang sudah beroperasi itu adalah Medan-Binjai 18 km (beroperasi 2017), Bakauheni-Terbagi Besar 141 km (2018), Palembang-Indralaya 22 km (2017), Terbagi Besar-Kayu Agung 189 km (2019), Pekanbaru-Dumai 132 km (2020), dan Sigli-Banda Aceh 29 km (2020).
Pemerintah menargetkan menyelesaikan 431 kilometer lainnya sampai 2024 mendatang, yaitu Sigli-Banda Aceh 44 km (2022), Kisaran-Indrapura 48 km (2023), Kuala Tanjung- Parapat 96 km (2022), Simpang Indralaya – Muaraenim 65 km (2022), Sicincin-Padang 37 km (2024), Pekanbaru-Bangkinang 40 km (2022), Bangkinang-Pangkalan 24 km (2023), Taba Penanjung-Bengkulu 18 km (2023), dan Binjai-Pangkalan Brandan 58 km (2022). Adapun 1.253 kilometer lainnya akan dibangun setelah tahun 2024.
Kepala BPKPT Kadin Budiarsa Sastrawinata meyakini JTTS sepanjang 2.778 km yang menghubungkan Aceh hingga Lampung akan menggerakkan roda perekonomian di Sumatera, membuka sentra-sentra ekonomi baru dan pusat- pusat industri baru, dan membawa potensi bisnis yang besar terutama jika dapat dikaitkan dengan perencanaan kantong- kantong permukiman secara terpadu.
Budiarsa juga menyebutkan, pembangunan JTTS akan membuka peluang usaha bagi industri properti dan industri ikutannya, mulai dari pembangunan perumahan, kawasan industri, hingga pengembangan sektor pariwisata. Sumatera menyimpan banyak kekayaan keindahan alam yang natural yang berpotensi membuka kesempatan bagi sektor pariwisata di berbagai daerah di Sumatera untuk kian berkembang, dan pada gilirannya akan membuka lapangan kerja baru. BPKPT Kadin yang memiliki bidang-bidang kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan pariwisata, dapat membantu Pemerintah menggerakkan perekonomian Sumatera.
Peluang di Kota Bandara
BPKPT Kadin menggelar diskusi ini di Batam, agar dapat menggali lebih jauh potensi dan peluang usaha di kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK). Salah satu bidang di BPKPT Kadin adalah Kawasan Pengembangan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD), Kota Bandara atau Airport City, dan Kota Pelabuhan atau Harbour City. “BPKPT Kadin siap mendukung Pemerintah mengembangkan kawasan TOD di wilayah ini,” kata Budiarsa.
Diskusi Properti ini menampilkan pula Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi yang juga Wakil Kepala BPKPT Kadin, Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam Pikri Ilham Kurniansyah dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Angkasa Pura I Dendi Tegar Danianto yang menjelaskan rencana konsorsium PT Angkasa Pura I (Persero) bersama Incheon International Airport Corporation (IIAC) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengembangkan Bandara Internasional Batam (BIB) selama 25 tahun ke depan. Pengembangan BIB membuka peluang usaha bagi para pemangku kepentingan yang bergerak dalam industri properti.
“Kami siap berkolaborasi dengan pengembang nasional maupun daerah karena kami perlu semua pihak besar maupun kecil untuk bersama-sama merealisasikan kota bandara ini,” tegas Faik Fahmi ketika ditanya apakah pengembang daerah juga bisa terlibat dalam proyek kota bandara yang dikembangkan oleh Angkasa Pura 1.
15 Kawasan Khusus di Pulau Sumatera
Herry TZ menyebutkan, Pulau Sumatera memiliki potensi pengembangan kawasan sebagai koridor ekonomi yang menjadi pintu gerbang wilayah barat Indonesia, pusat logistik nasional, dan hub internasional. JTTS berfungsi meningkatkan konektivitas hub-hub pengembangan kawasan di Pulau Sumatera.
Dalam paparannya, Herry TZ mengungkapkan, pemerintah sudah menetapkan 15 kawasan khusus di Pulau Sumatera yang terdiri dari 6 Kawasan Strategis Nasional atau KSN, 3 Kawasan Industri atau KI, 5 Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, dan 1 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN.
Enam Kawasan Strategis Nasional itu adalah KSN Banda Aceh Darussalam (gas alam, pariwisata), KSN Mebidangro (industri, perkebunan), KSN Taman Nasional Tiga Puluh (ekowisata), KSN BBK/Batam-Bintan-Karimun (pelabuhan, timah), KSN Muaro Jambi (pariwisata), dan KSN Taman Nasional Berbak (pariwisata). Sementara tiga Kawasan Industri adalah KI Kuala Tanjung (pelabuhan), KI Tenayan (manufaktur), dan KI Tenggamus (perkapalan, pariwisata). Lima Kawasan Ekonomi Khusus di Sumatera adalah KEK Arun (energi, petrokimia), KEK Sei Mangkei (kelapa sawit, pariwisata, logistik), KEK Tanjung Sauh (pelabuhan kontainer), KEK Galang Batang (pengolah bauksit logistik), dan KEK Tanjung Api-Api (batubara, kelapa sawit). Adapun satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah KSPN Danau Toba.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun Jembatan Batam-Bintan sepanjang 14,74 kilometer, yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Buau, dan Pulau Bintan di Provinsi Kepulauan Riau. Proyek infrastruktur ini diproyeksikan beroperasi pada 2026 mendatang.
Potensi Pengembangan Properti di Sumatera
Direktur Rumah Umum dan Komersial, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur, yang mewakili Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, investasi pemerintah pada infrastruktur jalan berdampak positif di antaranya kemudahan aksesibilitas dan penurunan biaya logistik. Konektivitas yang tinggi memberi efek pengganda dengan menciptakan berbagai peluang ekonomi dan manfaat lainnya.
Salah satu sektor bisnis yang mendapatkan dampak positif adalah sektor properti. Terjadi kenaikan harga lahan dan properti di sekitar jalur Jalan Tol Trans Sumatera. Menurut Fitrah, peluang ini perlu ditangkap pengembang dengan mengimplementasikan konsep hunian berimbang dalam penyediaan perumahan sehingga pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku pembangunan. ***
TULISAN INI DIMUAT DI BPKPT UPDATES EDISI KE-10, TANGGAL 11 APRIL 2022
Robert Adhi Ksp 