Jadikan Indonesia Bangsa yang Besar

Banyaknya suku dan agama di Indonesia seharusnya menjadi kekuatan besar untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik.Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yang disampaikan pendiri bangsa ini harus menjadi roh bagi bangsa Indonesia melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Pawai pakaian adat dari 34 provinsi di seluruh Indonesia dalam peringatan Hari Toleransi Internasional merupakan simbol yang mencerminkan keberagaman Indonesia yang indah dan penuh warna.

Peringatan Hari Toleransi Internasional makin relevan jika dikaitkan dengan kondisi Jakarta akhir-akhir ini. Ketika ada ormas yang menolak Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dipanggil Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang menjabat Presiden RI, dukungan untuk Basuki justru mengalir deras, termasuk dukungan di media sosial.

Menurut Awesometrics, selama delapan jam pada 14 November, tagar #Gubernur Ahok sejak twit pertamanya sudah menembus 20.000-an mention dari pukul 07.00 hingga pukul 15.00. Pada hari itu terdapat 20 juta akun yang menyimak percakapan #GubernurAhok selama delapan jam.

”Saya NU, saya dukung #GubernurAhok,” demikian tulis Zuhairi Misrawi, tokoh muda NU dalam akun Twitter-nya. ”Punya gubernur keren, kok, ditolak,” ungkap akun @ekodansetiawan.

”Meski tak pegang KTP Jakarta, saya tetap dukung #GubernurAhok,” tulis Andina Dwifatma, sastrawan muda yang pernah meraih juara pertama Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta 2012.

Sebagian besar pengguna Twitter mendukung Basuki dan menganggap Basuki pantas menjabat Gubernur DKI Jakarta. Penolakan sebuah ormas terhadap Basuki berkaitan dengan suku dan agamanya dianggap tidak relevan.

Meski Basuki keturunan Tionghoa dan beragama Kristen, kinerjanya sebagai pejabat publik, terutama memberantas korupsi di tubuh pemerintah daerah DKI Jakarta, terbukti. Basuki berkomitmen membuat kota Jakarta menjadi lebih baik. Aksi demo salah satu ormas dibalas dengan demo yang mendukung Basuki menjadi Gubernur DKI.

Pada peringatan Hari Toleransi Internasional, Minggu kemarin, ribuan orang membubuhkan tanda tangan yang mendukung Basuki menjadi Gubernur DKI.

Hari Toleransi Internasional diperingati miliaran penduduk di seluruh dunia sejak dideklarasikan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, pada 1995. Deklarasi Paris itu ditandatangani oleh 185 negara anggota PBB. Peringatan setiap tanggal 16 November itu bertujuan untuk membangkitkan kesadaran publik akan bahayanya intoleransi.

Menurut definisi UNESCO, toleransi adalah penghormatan, penerimaan, dan apresiasi terhadap kekayaan atas keberagaman kebudayaan di dunia, bentuk ekspresi dan jalan menjadi manusia. Hal ini didorong oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, dan kebebasan berpikir, memiliki hati nurani dan keyakinan. Toleransi adalah harmoni dalam perbedaan. Bukan hanya tugas moral, melainkan juga merupakan kebutuhan dan syarat dalam politik dan hukum.

Dalam kaitan ini, menarik menyimak sebuah foto di gereja di Washington DC, Amerika Serikat, yang dipublikasikan di berbagai media internasional pekan lalu. Di gereja tempat aktivis hak asasi manusia, Martin Luther King, pernah berpidato itu, ratusan umat Islam di ibu kota negara AS itu melakukan shalat di dalam gereja. AS tampaknya mengirim pesan bahwa negara itu menjalankan toleransi beragama secara nyata.

Intoleransi

Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia menyampaikan catatan tentang berbagai kasus intoleransi yang terjadi.

The Wahid Institute, misalnya, menyebutkan, sepanjang tahun 2013 praktik intoleransi yang dialami berbagai kelompok agama minoritas tercatat 245 kasus. Konflik terjadi karena persoalan agama. Padahal, kata Yenny Wahid, Direktur Wahid Institute, Indonesia, negara Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya menerima perbedaan dan kemajemukan.

Setara Institute mencatat, sepanjang 2013 terdapat 222 peristiwa dan 292 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Untuk menyelesaikan berbagai persoalan intoleransi, Setara Institute, misalnya, menyerahkan draf kepada Menteri Agama, terutama yang terkait dengan kepastian hukum pembangunan rumah ibadah dan pengakuan agama dalam konteks Indonesia yang beradaptasi dengan kebinekaan.

Publik berharap di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kasus-kasus intoleransi dapat diminimalisir.

Mengutip Yenny Wahid, pemerintah dan masyarakat Indonesia sudah seharusnya membekali diri dengan kemampuan beradaptasi untuk mengelola perbedaan agama ataupun aliran-aliran kepercayaan.

Menggarisbawahi Khofifah Indar Parawansa, sudah saatnya rakyat Indonesia bergandengan tangan tanpa harus membanding-bandingkan suku dan agama. Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar jika rakyat tidak lagi berkonflik karena urusan SARA.

Memang, sudah saatnya rakyat Indonesia bersama-sama membangun bangsa yang kuat, terhormat, dan bermartabat. Jangan jadikan persoalan SARA menjadi persoalan yang mengganjal bangsa ini. Rakyat harus melihat pejabat publik dari kinerja dan komitmennya membangun negeri ini. Mari jadikan Indonesia bangsa yang besar!

SUMBER: DUDUK PERKARA, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SENIN 17 NOVEMBER 2014