Arsip Tag: Electronic Road Pricing

Menyoal Pembatasan Usia Kendaraan


ROBERT ADHI KSP

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana membatasi usia kendaraan bermotor di Jakarta maksimal 10 tahun.

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sesungguhnya bukanlah solusi yang bijak. Mengapa? Pemerintah tidak punya hak melarang warga negara memiliki kendaraan, berapa pun usianya. Mobil tua yang usianya lebih dari 10 tahun, kalau dirawat dengan baik, tentu masih bisa berfungsi. Jadi, apa masalahnya?

Pemprov Jakarta tidak boleh semena-mena dengan beranggapan semua warga Ibu Kota memiliki daya beli yang kuat. Harus diingat, tidak semua orang mampu membeli mobil baru. Masih banyak warga yang, karena keterbatasan dana, terpaksa membeli mobil bekas. Mereka dipaksa keadaan untuk membeli mobil karena pemerintah belum mampu menyediakan transportasi publik yang memadai.

Pembatasan KendaraanPemerintah sebaiknya fokus menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman lebih dahulu. Apakah layanan bus transjakarta sudah dibenahi? Apakah bus-bus yang berumur tua, reyot, dan alat pendingin tak berfungsi maksimal sudah diganti dengan bus yang baru? Apakah jangkauan layanan bus transjakarta sudah diperluas hingga ke jantung wilayah permukiman di Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi? Pada kenyataannya, layanan bus transjakarta masih belum maksimal. Masih banyak keluhan pengguna bus transjakarta, mulai dari kondisi bus sampai waktu tunggu yang terlalu lama.

Pemprov Jakarta juga harus mendukung penuh PT Kereta Api Indonesia Jabodetabek yang mengoperasikan commuter line di wilayah Jabodetabek. Dukungan itu bisa dalam bentuk kemudahan akses dari dan ke stasiun-stasiun. Penumpang kereta rel listrik (KRL) yang baru turun dari stasiun KRL dengan mudah mencari angkutan umum ke tempat kerja. Pemerintah daerah juga wajib membangun trotoar di seputar stasiun agar penumpang dengan mudah berjalan kaki dari dan ke stasiun. Sejauh ini, fasilitas bagi pejalan kaki masih sangat kurang! Kalaupun ada, fungsinya berubah menjadi lokasi pedagang kaki lima. Sungguh memprihatinkan!

Dukungan yang sama harus diberikan pemda di Bodetabek. Selain memperluas lahan parkir di dekat stasiun agar konsep park and ride diterapkan, pemda juga wajib memperlebar akses ke stasiun dan menyediakan angkutan umum. Intinya, stasiun-stasiun KRL di Jabodetabek dipercantik dan ramah bagi penggunanya.

Pemprov DKI Jakarta sebaiknya mempercepat penyelesaian pembangunan transportasi massal cepat (MRT) agar dapat digunakan warga. Selesaikan semua persoalan yang menghambat agar MRT dapat beroperasi tepat waktu. Pemprov sebaiknya juga segera menerapkan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Pajak progresif bagi pemilik kendaraan yang memiliki kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya juga lebih logis. Pemprov perlu merealisasikan jalur khusus sepeda yang aman di wilayah Ibu Kota untuk mendorong lebih banyak orang beralih naik sepeda. Pengendara motor yang memasuki jalur sepeda harus ditilang!

Banyak solusi lain yang lebih pas untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. Publik berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikap bijak dan manusiawi dalam mengeluarkan kebijakan. Apabila layanan transportasi publik sudah aman dan nyaman di seluruh Jabodetabek, tentu otomatis akan banyak warga yang beralih ke transportasi publik.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 20 JANUARI 2015

Iklan

Kemacetan, Transportasi Publik, dan Jalan Baru


Kemacetan di Jakarta

ROBERT ADHI KSP

Kemacetan lalu lintas di Jakarta dan wilayah sekitarnya semakin menggila. Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta ataupun Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) mengalami kemacetan akut. Hampir setiap saat, jalan tol yang seharusnya menjadi jalan bebas hambatan, dipadati kendaraan pribadi dan kendaraan berat. Padahal, pengguna jalan tol sudah membayar ongkos tol belasan ribu sampai puluhan ribu rupiah.

“Setelah JORR W2 (Jakarta Outer Ring Road West 2) Ulujami beroperasi dan tersambung, perjalanan dari Jakarta Timur menuju Serpong yang biasanya 45 menit, kini butuh waktu lebih dari dua jam!” kata seorang pengguna jalan tol, mengeluhkan buruknya layanan JORR. Pengelola jalan tol tidak mampu menertibkan truk kontainer dan trailer yang ”merampok” lajur kendaraan pribadi.

Kemacetan di Jakarta memang semakin menggila. Pertambahan jumlah mobil dan sepeda motor seperti deret ukur, rata-rata 11,2 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan jalan di Jakarta ibarat deret hitung, rata-rata 0,01 persen per tahun. Tidak sebanding!

Jumlah kendaraan bermotor di wilayah Polda Metro Jaya (Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok) sampai 2013 tercatat 16,1 juta unit. Dari jumlah itu, 12 juta di antaranya roda dua dan 4,1 juta roda empat.

Tahun 2012, jumlah kendaraan bermotor tercatat 14,4 juta (terdiri dari 10,7 juta unit roda dua dan 3,6 juta unit roda empat).

Sementara itu, panjang jalan di wilayah DKI Jakarta, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum, tercatat 7.208 kilometer, atau baru memenuhi 60 persen dari total kebutuhan jalan yang sebenarnya. Dengan jumlah penduduk 12 juta jiwa, Jakarta sebenarnya membutuhkan jalan sepanjang 12.000 kilometer.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta mengakibatkan pemborosan bahan bakar minyak, yang apabila dihitung mencapai lebih dari Rp 8 triliun per tahun.

Selama bertahun-tahun, pemerintah seakan menganakemaskan industri otomotif. Jutaan kendaraan bermotor baru menyesaki jalan-jalan di Jakarta. Akan tetapi, saat bersamaan, pemerintah mengabaikan pembangunan jalan baru.

Publik tak punya pilihan lain, dan harus membeli kendaraan bermotor karena transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya tidak saling terkoneksi dengan baik. Bagaimana bisa mencapai tempat kerja tepat waktu apabila sistem transportasi massa di Jakarta belum terintegrasi?

 

Lanjutkan membaca Kemacetan, Transportasi Publik, dan Jalan Baru

Polusi di Kota-kota Besar di Dunia


 Polusi
 
ROBERT ADHI KSP
 
Untuk mengurangi tingkat pencemaran udara di Paris, Pemerintah Perancis membatasi penggunaan mobil pribadi dengan menerapkan kebijakan pelat nomor genap-ganjil. Polusi udara di Paris dalam tingkat berbahaya, 180 mikrogram per meter kubik udara, padahal batas normal 80 mikrogram.

Kebijakan baru itu diterapkan mulai Senin (17/3) di Paris. Kendaraan pribadi berpelat nomor ganjil diizinkan melintasi kota pada hari Senin, sedangkan kendaraan yang bernomor genap diizinkan melintasi kota pada hari Selasa. Demikian seterusnya.

Lanjutkan membaca Polusi di Kota-kota Besar di Dunia

Benang Kusut Kemacetan Jakarta


 ROBERT ADHI KSP

Kebijakan mobil murah menimbulkan reaksi negatif di sana-sini. Pertanyaan sama yang diajukan rakyat sejak bertahun-tahun lalu adalah mengapa pemerintah tidak berpihak pada transportasi publik?