Arsip Tag: Jakarta

Momentum Berbenah


ROBERT ADHI KSP

Sebagian wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya terendam lagi pada Senin (9/2) dan Selasa ini. Selain akibat curah hujan yang tinggi, banjir kali ini juga disumbang oleh kondisi alam, yakni pasang laut atau rob.

Tidak hanya terjebak banjir, warga  juga mengalami kemacetan lalu lintas yang menggila. Maka, lengkaplah penderitaan warga; terjebak banjir dan kemacetan. Di media sosial, banyak pengguna media sosial mempertanyakan kinerja   jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Banjir adalah persoalan kronis Jakarta. Bahkan, sejak zaman kolonial Belanda, ketika masih bernama Batavia, Jakarta sudah kebanjiran, yaitu pada 1621, 1654, 1873, dan 1918. Pada beberapa dekade terakhir, banjir besar kerap terjadi, di antaranya pada 1979, 1996, 1999, 2002, 2007, dan 2012.

Momentum BerbenahApakah banjir pada awal 2015 termasuk besar? Besar atau tidak, relatif. Meski banjir kali ini bukanlah banjir kiriman dari Bogor, dampaknya tetap besar. Wilayah permukiman di Jakarta Utara cukup banyak, termasuk perumahan elite yang dihuni warga kelas menengah dan pembayar pajak.

Apa yang telah dikerjakan Gubernur  dan jajarannya untuk mengurangi dampak banjir? Tentu tidak cukup hanya dengan mengimbau warga agar tidak membuang sampah ke sungai ataupun menyeret mereka ke pengadilan untuk membayar denda. Juga tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa Jakarta sudah kebanjiran sejak zaman Belanda.

Perlu ada upaya nyata mengurangi dampak banjir. Perbaikan dan pembersihan saluran/gorong-gorong dan pemeriksaan pompa air  perlu  dilakukan setiap waktu, bukan hanya menjelang musim hujan. Selain itu, perlu kebijakan menyeluruh terkait tata ruang Jakarta. Janganlah semua lahan kosong  dijadikan hutan beton! Jakarta juga perlu hutan bakau di pantura,  hutan kota, taman, dan danau!

Publik juga bertanya, bagaimana koordinasi dengan PLN terkait pemadaman listrik yang berdampak pada tidak berfungsinya pompa air sehingga kawasan Istana kemasukan air? Dalam kasus banjir, Gubernur DKI Jakarta  harus tampil sebagai pengendali utama Ibu Kota. Begitu membaca tanda-tanda alam Jakarta bakal kebanjiran, sebaiknya Gubernur  langsung menggelar rapat koordinasi  lintas sektoral.

Dua masalah kronis Jakarta adalah banjir dan kemacetan, ”warisan”  yang belum terpecahkan hingga saat ini.   Gubernur Basuki sebaiknya memfokuskan diri menyelesaikan dua persoalan ini dengan serius. Jangan menganggap banjir dan kemacetan hanya persoalan biasa sehingga hanya ditangani dengan cara yang biasa.

Rakyat Jakarta tentu tidak pernah puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski sudah membayar berbagai pajak kepada pemerintah, warga  belum mendapatkan layanan yang memuaskan. Apalagi jika dikaitkan dengan rencana gaji tinggi yang akan diterima PNS Jakarta.

Gubernur Basuki sebaiknya memberikan target kepada PNS di jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan dua persoalan klasik itu melalui penilaian kinerja yang ketat. Apa yang sudah dilakukan lurah, camat, kepala dinas, wali kota untuk membantu mengurangi banjir dan kemacetan di Ibu Kota? Jika tak ada satu pun yang mampu menyelesaikan ”pekerjaan rumah” itu,  untuk apa PNS digaji tinggi?

Banjir pada awal Februari ini momentum yang baik bagi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan jajarannya untuk berbenah, berubah, dan membuktikan diri bahwa pegawai negeri sipil Jakarta layak mendapat gaji tinggi.   Jangan pernah menganggap banjir dan kemacetan hanya persoalan biasa!

robert.adhiksp@kompas.com

Iklan

Seputar Gaji Tinggi PNS Jakarta


ROBERT ADHI KSP

KENAIKAN gaji pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengejutkan banyak pihak karena angkanya cukup fantastis dan melampaui gaji PNS instansi pemerintah lainnya. Apakah gaji tinggi PNS DKI Jakarta akan meningkatkan kualitas pelayanan publik?

PNS pelaksana tugas fungsional, seperti pelayanan dan administrasi, akan memperoleh pendapatan mulai dari Rp 9,5 juta sampai Rp 22,6 juta per bulan. Adapun pejabat struktural, seperti lurah, camat, kepala biro, dan kepala badan, akan menerima pendapatan antara Rp 33,7 juta dan Rp 78,7 juta per bulan. Gaji baru PNS DKI Jakarta akan diterima mulai Maret 2015 (Kompas, 3/2/2015).

Gaji baru (take home pay) PNS Jakarta ini angkanya menjadi besar setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerapkan tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis. Kinerja semua PNS akan dinilai dari berbagai aspek. Basuki meyakini PNS Jakarta akan berlomba-lomba bekerja dengan baik dan meraih nilai maksimal tunjangan.

Menurut Basuki, penerapan TKD dinamis bukan pemborosan karena sebelumnya TKD dinamis merupakan anggaran honorarium yang kemudian dialihkan. Selama ini, honorarium untuk pekerjaan teknis dan proyek menghabiskan sampai 40 persen dari total APBD DKI Jakarta. Nilai APBD Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 73 triliun. Setelah dialihkan menjadi TKD dinamis, jumlah dana yang akan dikeluarkan apabila semua kinerja PNS tercapai adalah 24 persen dari total APBD. Dengan demikian, Basuki menyebut TKD dinamis sesungguhnya lebih hemat dibandingkan dengan anggaran honorarium.

Gaji Tinggi PNS DKIKenaikan gaji ini disertai larangan melakukan pungutan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Selama ini masyarakat mengeluhkan pelayanan publik pemerintah, mulai dari lurah, camat, hingga kepala dinas. Lalu, bagaimana pengawasan terhadap kinerja PNS Jakarta? Semua PNS harus mengisi kinerja setiap hari. Laporan itu diserahkan ke atasan masing-masing. Tidak hanya itu. Basuki juga akan mendengarkan laporan dari masyarakat.

Apakah kenaikan pendapatan PNS Jakarta berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik? Inilah yang kita tunggu jawabannya. Mampukah lurah dan camat mengatasi persoalan sampah dan banjir di wilayahnya? Mampukah mereka ikut memantau dan meredam kejahatan di wilayahnya? Mampukah lurah dan camat menihilkan praktik pungutan liar? Mampukah pejabat-pejabat DKI Jakarta menyelesaikan dengan cepat urusan perizinan? Apakah PNS Jakarta akan lebih berdisiplin dan tidak bermalas-malasan lagi?

Meskipun menaikkan penghasilan PNS adalah wewenang gubernur, kebijakan ini menimbulkan implikasi luas, di antaranya bisa menimbulkan kecemburuan nasional PNS di daerah terhadap PNS Jakarta.

Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan ini bisa menjadi cara Gubernur Basuki membuat PNS Jakarta bekerja lebih profesional. Basuki ingin mengubah pandangan negatif publik terhadap PNS, yakni malas, korup, dan lambat. Kita berharap citra PNS DKI Jakarta ke depan menjadi lebih baik. Bekerja dengan disiplin tinggi, tidak menerima pungutan liar dan suap, serta bekerja lebih cepat melayani masyarakat. Namun, apabila tak ada perubahan dalam pola dan sikap kerja PNS, publik tentu wajib menggugat kebijakan ini.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, 3 FEBRUARI 2015

Pembangunan LRT dan Kemacetan di Ibu Kota


ROBERT ADHI KSP
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana membangun kereta ringan (light rail transit) sebagai salah satu moda transportasi massal di Ibu Kota. Pembangunan LRT itu tidak akan menggunakan dana APBD DKI Jakarta, tetapi dari dana para pengembang yang memiliki proyek properti di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pekan lalu menggelar rapat dengan para pengembang yang akan menyandang dana pembangunan kereta ringan (LRT) tersebut. (Kompas.com, 22/1/2015).  LRT dipilih karena tidak banyak membebaskan lahan dan dapat dibangun di atas jalan-jalan yang sudah ada. LRT juga lebih fleksibel karena dapat dibangun di antara gedung-gedung jangkung. Kapasitas daya angkut LRT juga lebih besar dibandingkan dengan monorel dan bustransjakarta.

LRT

Menurut rencana, akan ada tujuh rute LRT, yaitu Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21.6 kilometer), Tanah Abang-Pulomas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Internasional Soekarno-Hatta (18,5 km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

Pengembang yang akan terlibat dalam pembangunan LRT Jakarta adalah Agung Sedayu Group, Agung Podomoro Group, JIExpo, PT Intiland, Lippo Group, Panin Group, Summarecon Agung, dan Pakuwon Group. Dua BUMD DKI Jakarta yang terlibat adalah PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Para pengembang ini memiliki berbagai proyek properti di Jakarta. Masuk akal apabila para pengembang itu ramai-ramai sepakat membangun LRT yang akan melintasi lokasi properti mereka. Selain akan membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta, kehadiran LRT akan memberi nilai tambah bagi properti itu.

LRT yang akan melintasi gedung perkantoran, apartemen, dan pusat perbelanjaan yang dibangun dan dioperasikan para pengembang itu diharapkan dapat mengurangi penggunaan mobil dan motor di Jakarta. Bagaimanapun, kehadiran mal-mal di seputar Jakarta ikut memberi kontribusi pada kemacetan lalu lintas.

Upaya Pemprov DKI Jakarta dan para pengembang properti itu layak didukung. Apalagi pembangunan LRT ini salah satu upaya menyambut Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 2018 (bersama Palembang di Sumatera Selatan).

Publik berharap pembangunan LRT bersinergi dengan transportasi massal cepat (MRT), KRL Commuter Line Jabodetabek, dan bus transjakarta. Masyarakat sudah lama mendambakan transportasi publik yang nyaman, aman, manusiawi, dan saling terhubung di Ibu Kota.

Sudah saatnya Jakarta memiliki sistem transportasi massal berkualitas internasional yang sama baiknya dengan kota-kota di dunia. Pemerintah harus memberi alternatif bagi warganya untuk melakukan mobilitas dan aktivitas. Kalau tidak naik mobil atau motor, warga harus menggunakan alternatif apa? Pemerintah tidak cukup dengan melarang kendaraan melintasi jalan tertentu, menaikkan pajak kendaraan, atau menerapkan jalan berbayar, tetapi juga wajib menyediakan transportasi massal yang baik. Publik berharap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dapat mewujudkan harapan tersebut.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 27 JANUARI 2015

Menyoal Pembatasan Usia Kendaraan


ROBERT ADHI KSP

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana membatasi usia kendaraan bermotor di Jakarta maksimal 10 tahun.

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sesungguhnya bukanlah solusi yang bijak. Mengapa? Pemerintah tidak punya hak melarang warga negara memiliki kendaraan, berapa pun usianya. Mobil tua yang usianya lebih dari 10 tahun, kalau dirawat dengan baik, tentu masih bisa berfungsi. Jadi, apa masalahnya?

Pemprov Jakarta tidak boleh semena-mena dengan beranggapan semua warga Ibu Kota memiliki daya beli yang kuat. Harus diingat, tidak semua orang mampu membeli mobil baru. Masih banyak warga yang, karena keterbatasan dana, terpaksa membeli mobil bekas. Mereka dipaksa keadaan untuk membeli mobil karena pemerintah belum mampu menyediakan transportasi publik yang memadai.

Pembatasan KendaraanPemerintah sebaiknya fokus menyediakan transportasi publik yang aman dan nyaman lebih dahulu. Apakah layanan bus transjakarta sudah dibenahi? Apakah bus-bus yang berumur tua, reyot, dan alat pendingin tak berfungsi maksimal sudah diganti dengan bus yang baru? Apakah jangkauan layanan bus transjakarta sudah diperluas hingga ke jantung wilayah permukiman di Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi? Pada kenyataannya, layanan bus transjakarta masih belum maksimal. Masih banyak keluhan pengguna bus transjakarta, mulai dari kondisi bus sampai waktu tunggu yang terlalu lama.

Pemprov Jakarta juga harus mendukung penuh PT Kereta Api Indonesia Jabodetabek yang mengoperasikan commuter line di wilayah Jabodetabek. Dukungan itu bisa dalam bentuk kemudahan akses dari dan ke stasiun-stasiun. Penumpang kereta rel listrik (KRL) yang baru turun dari stasiun KRL dengan mudah mencari angkutan umum ke tempat kerja. Pemerintah daerah juga wajib membangun trotoar di seputar stasiun agar penumpang dengan mudah berjalan kaki dari dan ke stasiun. Sejauh ini, fasilitas bagi pejalan kaki masih sangat kurang! Kalaupun ada, fungsinya berubah menjadi lokasi pedagang kaki lima. Sungguh memprihatinkan!

Dukungan yang sama harus diberikan pemda di Bodetabek. Selain memperluas lahan parkir di dekat stasiun agar konsep park and ride diterapkan, pemda juga wajib memperlebar akses ke stasiun dan menyediakan angkutan umum. Intinya, stasiun-stasiun KRL di Jabodetabek dipercantik dan ramah bagi penggunanya.

Pemprov DKI Jakarta sebaiknya mempercepat penyelesaian pembangunan transportasi massal cepat (MRT) agar dapat digunakan warga. Selesaikan semua persoalan yang menghambat agar MRT dapat beroperasi tepat waktu. Pemprov sebaiknya juga segera menerapkan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Pajak progresif bagi pemilik kendaraan yang memiliki kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya juga lebih logis. Pemprov perlu merealisasikan jalur khusus sepeda yang aman di wilayah Ibu Kota untuk mendorong lebih banyak orang beralih naik sepeda. Pengendara motor yang memasuki jalur sepeda harus ditilang!

Banyak solusi lain yang lebih pas untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. Publik berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikap bijak dan manusiawi dalam mengeluarkan kebijakan. Apabila layanan transportasi publik sudah aman dan nyaman di seluruh Jabodetabek, tentu otomatis akan banyak warga yang beralih ke transportasi publik.

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 20 JANUARI 2015

Saatnya Memberi Tempat bagi Pejalan Kaki


ROBERT ADHI KSP

Sudah saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah kota-kabupaten di sekitar Jakarta memberi fasilitas bagi pejalan kaki. Hingga saat ini, Jakarta dan kota-kota penyangganya sangat tidak ramah pada pejalan kaki.

Di kota-kota besar di dunia, pejalan kaki mendapat tempat terhormat. Singapura, misalnya, menyediakan kawasan pejalan kaki yang lebar sehingga orang leluasa berjalan kaki tanpa khawatir disenggol kendaraan. Di Shanghai, Tiongkok, kawasan belanja Nanjing Road menyediakan tempat bagi pejalan kaki. Demikian pula kota-kota di Eropa, seperti Paris, Amsterdam, dan London. Kota-kota yang memiliki sistem tranpsortasi massal yang terintegrasi menyediakan tempat yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki.

Pejalan KakiNamun, bagaimana dengan Jakarta dan kota-kota penyangganya? Masih banyak trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki malah dibiarkan diokupasi pedagang kaki lima atau pihak lain.

Ketika banyak pekerja komuter menggunakan kereta api sebagai angkutan menuju tempat kerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengabaikan penyediaan tempat bagi pejalan kaki yang nyaman dari dan ke stasiun-stasiun kereta. Ambil contoh Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat. Mereka yang akan ke stasiun atau baru keluar dari stasiun kesulitan berjalan kaki dengan perasaan aman karena cemas sewaktu-waktu dapat disenggol kendaraan yang melaju kencang. Trotoarnya sempit. Itu pun masih terganggu dengan kehadiran bangunan posko dan warung kaki lima. Ini hanya salah satu contoh.

Pemerintah kota dan kabupaten di pinggiran Jakarta juga harus menyediakan tempat bagi pejalan kaki agar mereka yang akan ke dan dari stasiun kereta dan terminal merasa nyaman.

Bukan hanya trotoar di sekitar stasiun dan terminal yang perlu disediakan pemerintah, tetapi juga di kawasan-kawasan belanja. Apakah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membangun trotoar di kawasan-kawasan belanja? Pusat perbelanjaan yang berdekatan, seperti Mal Taman Anggrek dan Central Park, seharusnya saling terhubung dan dapat diakses melalui trotoar pejalan kaki. Demikian juga Plaza Indonesia, Grand Indonesia, dan Thamrin City yang berdekatan sebaiknya dapat diakses pejalan kaki melalui trotoar yang nyaman.

Fasilitas bagi pejalan kaki juga bisa disediakan melalui terowongan bawah tanah. Di Fukuoka, Jepang, misalnya, antara satu pusat perbelanjaan dan lainnya bisa terhubung satu sama lain melalui kawasan pejalan kaki bawah tanah. Demikian pula di Singapura dan kota-kota lainnya di mancanegara. Di Jakarta, kawasan belanja Senayan, misalnya, sebaiknya terhubung satu sama lain dan bisa diakses pejalan kaki melalui terowongan bawah tanah. Plaza Senayan, Senayan City, Senayan Trade Center, dan fX Sudirman, bahkan sampai ke Pacific Place di SCBD.

Kita berharap fasilitas pejalan kaki ini disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bekerja sama dengan para pengembang. Apalagi bila MRT dan kereta bandara sudah beroperasi, kebutuhan fasilitas bagi pejalan kaki harus menjadi prioritas.

Publik mengharapkan keberpihakan pemerintah pada pejalan kaki. Kini sudah waktunya, pemerintah memberi tempat terhormat bagi pejalan kaki!

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 6 JANUARI 2015

Menunggu Revitalisasi Kota Tua Terwujud


kotatua<
ROBERT ADHI KSP

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk konsorsium Kota Tua untuk mempercepat realisasi revitalisasi Kota Tua. Di tangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Kota Tua Jakarta yang selama ini ditelantarkan akan berubah wajah.

Pekan lalu, Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Arie Budhiman menyatakan, program revitalisasi Kota Tua akan dimulai secara resmi pada Maret 2014. Akan ada lembaga berbentuk badan hukum PT yang akan melaksanakan revitalisasi di kawasan Kota Tua.

Lanjutkan membaca Menunggu Revitalisasi Kota Tua Terwujud

Benang Kusut Kemacetan Jakarta


 ROBERT ADHI KSP

Kebijakan mobil murah menimbulkan reaksi negatif di sana-sini. Pertanyaan sama yang diajukan rakyat sejak bertahun-tahun lalu adalah mengapa pemerintah tidak berpihak pada transportasi publik?

Hati-hatilah “Twitter-an”


ROBERT ADHI KSP

Jakarta paling aktif ”ngetwit” di media sosial Twitter. Jakarta mengalahkan New York, Tokyo, London, Sao Paolo. Kota Bandung berada di posisi ke-6 mengalahkan Paris dan Los Angeles. Jumlah pengguna Twitter di Indonesia sampai tahun 2013 tercatat 29 juta atau peringkat kelima setelah Amerika Serikat, Brasil, Jepang, dan Inggris.

Sejak diluncurkan kali pertama pada 21 Maret 2006 oleh Jack Dorsey, jejaring sosial Twitter dengan pesan teks maksimal 140 karakter itu memiliki jumlah pengguna melampaui 500 juta di seluruh dunia, persisnya 554.750.000 (data 5 Juli 2013). Setiap hari bertambah rata-rata 135.000 pengguna baru.

Lanjutkan membaca Hati-hatilah “Twitter-an”

Jakarta Butuh Trotoar Nyaman dan “Shopping Street”


Kawasan belanja Nanjing Road di Shanghai, China memiliki shopping street yang lebar dan nyaman. FOTO: ROBERT ADHI KSP
Kawasan belanja Nanjing Road di Shanghai, China memiliki shopping street yang lebar dan nyaman. FOTO: ROBERT ADHI KSP

oleh ROBERT ADHI KSP

Perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap trotoar yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki selama ini sangat kurang. Padahal di banyak kota besar di dunia, pejalan kaki diberi tempat terhormat. Bahkan di banyak kawasan belanja di dunia, pejalan kaki diberi ruang yang lega di kawasan ”shopping street”.

Akan tetapi, saat ini, jangankan  shopping street yang nyaman dan aman, jumlah trotoar yang layak pun bisa dihitung dengan jari. Banyak trotoar berubah fungsi menjadi lahan pedagang kaki lima, lintasan sepeda motor, dan lahan parkir mobil. Hak pejalan kaki diserobot.

Lanjutkan membaca Jakarta Butuh Trotoar Nyaman dan “Shopping Street”

Writing is the Painting of the Voice

%d blogger menyukai ini: