Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melarang truk-truk masuk jalan
tol dalam kota Jakarta menyebabkan ratusan truk berlalu lalang melintas di Jalan Raya Serpong.
Anehnya, Pemprov Banten seakan tidak berdaya menghadapi ratusan truk yang bebas lalu lalang setiap saat meskipun sudah diumumkan ada pembatasan waktu.
Pemprov Banten juga mengabaikan pembangunan jalan baru di kawasan Serpong. Padahal,
Serpong menyumbang pendapatan asli daerah dan pajak yang besar bagi Banten.
Minimnya infrastruktur jalan baru menjadi catatan merah di antara pesatnya pembangunan Serpong.
Pengembang yang membangun Serpong perlu bekerja sama membuka akses penghubung. Memang sudah ada jalan baru mulus yang lebar yang dibangun pengembang BSD dan Paramount. Jalan alternatif BSD menuju Gading Serpong ini membantu mengurangi beban Jalan Raya Serpong. Namun, itu saja belum cukup.
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany beberapa waktu lalu melontarkan rencana membangun akses baru BSD menuju Alam Sutera melalui Jelupang. Namun, rencana tersebut belum ada tindak lanjutnya.
Serpong juga perlu memiliki akses ke wilayah tetangga yang juga berkembang, seperti Bintaro dan Curug (Lippo Village). Perlu dibangun jalan lebar yang menghubungkan satu sama lain.
Pintu masuk
Saat ini ada dua akses tol menuju Serpong, yaitu tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan tol Jakarta-Tangerang-Merak. Dua jalan tol ini menjadi pintu masuk utama ke wilayah Serpong.
Pemerintah sudah mengumumkan rencana melanjutkan jalan tol JORR 2 Jakarta-Serpong yang saat ini terhenti di Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan. Jalan tol ini bakal dilanjutkan menuju Balaraja, Kabupaten Tangerang.
Salah satu gerbang keluar yang akan dibangun adalah gerbang menuju gedung konvensi terbesar IIECC sehingga memudahkan pengunjung masuk dan keluar IIECC.
Di samping itu, akses transportasi publik ke Serpong yang mudah digunakan adalah KRL Commuter Line. Di wilayah ini terdapat Stasiun Rawabuntu dan Stasiun Serpong.
Pengembang Sinarmas Land sedang merenovasi Stasiun Cisauk dan melengkapinya dengan berbagai fasilitas pendukung.
Pemprov Banten belum lama ini merilis rencana pembangunan monorel Serpong menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang akan melintasi 16 stasiun, sebagian besar terhubung dengan pusat-pusat perbelanjaan di Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.
Jika monorel ini terwujud, kemacetan lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Serpong paling tidak akan berkurang. Apalagi bila monorel itu terintegrasi dengan stasiun-stasiun KRL Commuter Line yang sudah ada di Tangerang dan Tangerang Selatan.
Karena itu, tak ada jalan lain, Pemprov Banten harus merealisasikan rencana monorel dari Serpong ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Tol Serpong-Bandara
Pemerintah pusat juga perlu mendorong realisasi pembangunan Jalan Tol Serpong-Bandara. Jalan tol ini merupakan sambungan rencana tol JORR 2 Jagorawi-Cinere-Serpong-Bandara.
Sebagai pusat dari semua aktivitas di pinggiran barat-selatan Jakarta, Serpong layak mendapatkan akses jalan baru. Saat ini Serpong memiliki fasilitas berlimpah yang dibutuhkan warga kota.
Dari tempat pendidikan, tempat belanja, tempat makan, sampai tempat hiburan, semua tersedia. Bahkan, sebagian besar restoran dan rumah makan yang populer yang ada di Jakarta dapat ditemukan di Serpong.
Pemerintah harus bergegas mengantisipasi perkembangan Serpong agar wilayah ini tidak kehilangan magnet akibat kemacetan lalu lintas. Jangan mengulangi kesalahan tata ruang kota-kota lain.
Ketika kelas menengah kota tumbuh pesat, tak ada infrastruktur jalan yang mendukung pertumbuhan itu. Bayangkan, bagaimana ribuan mobil bersesakan di jalan yang sama selama bertahun-tahun?
Robert Adhi Ksp 