Arsip Tag: Jokowi

Menunggu Janji MRT dan LRT Terwujud


ROBERT ADHI KSP

Wajah transportasi Jakarta akan berubah menjelang penyelenggaraan Asian Games 2018 mendatang. Transportasi massal cepat (MRT) jurusan Lebak Bulus-Bundaran HI diharapkan sudah terwujud. Light rail transit rute Cibubur-Cawang-Grogol yang dibangun konsorsium BUMN juga ditargetkan rampung pada 2018.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mendukung rencana pembangunan kereta api ringan (LRT) di Jakarta. Dari tujuh rute yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dua rute diprioritaskan dan ditargetkan rampung sebelum Asian Games 2018. Dua rute LRT itu adalah Kebayoran Lama-Kelapa Gading dan Kelapa Gading-Kemayoran-Pesing-Bandara Soekarno-Hatta.

MRTLRTJKT

Kabar ini menggembirakan dan membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi massal berbasis rel menjadi perhatian serius pemerintahan Jokowi. Presiden meminta agar pembangunan MRT dan LRT dilanjutkan ke rute Cikarang-Balaraja (timur-barat) sehingga wilayah Jabodetabek saling terhubung dengan moda transportasi massal secara mudah dan cepat.

Publik tentu berharap pembangunan MRT dan LRT di Jakarta betul-betul terwujud nyata karena publik sudah bosan dengan wacana dan janji yang disampaikan para pemimpin negeri ini.

Pembangunan infrastruktur MRT dan LRT memang sudah menjadi kebutuhan kota Jakarta. Pembangunan moda transportasi massal sebenarnya sudah direncanakan sejak lebih dari seperempat abad silam, sejak pemerintahan Presiden Soeharto.

Lanjutkan membaca Menunggu Janji MRT dan LRT Terwujud

Iklan

Australia dan Brasil Bangkitkan Nasionalisme Kita


ROBERT ADHI KSP

Australia dan BrasilPernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengaitkan permohonannya agar Pemerintah Indonesia tidak mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba asal Australia dengan bantuan Australia untuk rekonstruksi pasca tsunami Aceh menimbulkan reaksi negatif.

Pernyataan Abbott dinilai tidak membantu, tetapi malah menjadi bumerang bagi Australia. Pengguna media sosial ramai-ramai membuat tagar (hashtag) #KoinUntukAustralia dan #CoinForAustralia. Tak hanya rakyat Indonesia yang mengecam pernyataan Tony Abbott, warga negara Australia sendiri pun kecewa.

Pernyataan Abbott itu disampaikan pada Rabu pekan lalu. ”Marilah kita tidak melupakan peristiwa beberapa tahun yang lalu. Ketika Indonesia dilanda bencana tsunami, Australia mengirim miliaran dollar bantuan untuk Indonesia,” katanya. Abbott memang berupaya meminta Indonesia membatalkan eksekusi terhadap dua warga negaranya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, terpidana mati kasus narkoba. Namun, pernyataan Abbott justru diartikan Australia tidak ikhlas memberikan bantuan kepada korban bencana. Tagar #KoinUntukAustralia sempat di puncak tren topik Twitter Indonesia. ”Berapa nomor rekening Anda, Mr Tony Abbott?” tulis seseorang.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop sampai harus mengklarifikasi ucapan Abbott kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Abbott mungkin ingin mengatakan, Australia selalu menjadi sahabat Indonesia, bahkan pada saat Indonesia membutuhkan. Namun, ucapannya bermakna ganda. Abbott telah merusak sendiri upaya diplomasi untuk menyelamatkan dua warga negaranya dari eksekusi mati.

Rakyat Indonesia juga marah ketika Presiden Brasil Dilma Rousseff secara terang-terangan melecehkan Pemerintah Indonesia. Dilma menolak menerima penyerahan surat kepercayaan Duta Besar RI untuk Brasil Toto Riyanto, pekan lalu, setelah permintaan Dilma agar Indonesia tidak mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba, warga negara Brasil, Marco Archer Cardoso Moreira, ditolak. Marco dieksekusi pada Januari lalu.

Setelah insiden duta besar tersebut, Presiden Joko Widodo langsung memanggil pulang Dubes Toto Riyanto dan mengirim nota protes kepada Pemerintah Brasil. Indonesia mempertimbangkan kemungkinan membatalkan pembelian alat utama sistem persenjataan dari Brasil.

Reaksi keras pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap Australia dan Brasil membuktikan Indonesia memiliki harkat dan martabat. Indonesia bukan bangsa yang bisa direndahkan dan dilecehkan seenaknya oleh bangsa lain. Nasionalisme bangsa Indonesia pun bangkit.

Beberapa tahun lalu, ketika Malaysia berulang kali mengklaim milik Indonesia sebagai milik negara itu, nasionalisme bangsa Indonesia bangkit. Rakyat Indonesia beramai-ramai mengenakan batik, yang pernah diklaim Malaysia. Perusahaan minyak Malaysia, Petronas, yang membuka SPBU merugi akibat sentimen negatif rakyat Indonesia terhadap Malaysia yang tak kunjung surut.

Kini, perlakuan Pemerintah Australia dan Brasil terhadap Indonesia telah membangkitkan kembali semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Kita tunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan punya harga diri!

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 24 FEBRUARI 2015

KEK Tanjung Lesung dan Pariwisata Banten


Tanjung Lesung

ROBERT ADHI KSP

Hari Senin (23/2), Presiden Joko Widodo meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung di Provinsi Banten. Pemerintah berkeinginan kawasan Tanjung Lesung menjadi salah satu pusat wisata berkelas internasional yang berbasis maritim.

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK) Tanjung Lesung meliputi kawasan seluas 1.500 hektar dan memiliki garis pantai sepanjang 13 kilometer, menyimpan keindahan panorama wisata alam mulai dari Pantai Anyer dan Pantai Carita di utara, Tanjung Lesung, hingga Taman Nasional Ujung Kulon di selatan, juga Gunung Anak Krakatau dan Pulau Umang. Menurut rencana, di kawasan ini akan dibangun hotel, sekolah pariwisata, dan sarana pendukung lainnya.

Kawasan wisata yang relatif sudah ”jadi” adalah kawasan pariwisata Tanjung Lesung, yang dikembangkan konsorsium PT Banten West Java, anak perusahaan Jababeka. Tempat wisata yang terletak di sebuah semenanjung kecil di deretan selatan kawasan pantai barat Selat Sunda ini mudah ditempuh setelah jalan menuju ke lokasi ini diperbaiki.

Tanjung Lesung memang ibarat perawan cantik yang setelah didandani rapi, mulai dilirik banyak lelaki. Berlokasi di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, kawasan wisata terpadu Tanjung Lesung dapat ditempuh dalam waktu antara 2,5 jam dan 3 jam dari Jakarta melalui Tol Jakarta-Merak dengan jarak tempuh sekitar 160 kilometer.

Burung camar bergembira menyambut matahari terbit di Tanjung Lesung. FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KSP
Burung camar bergembira menyambut matahari terbit di Tanjung Lesung.
FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KSP

Tidak mulus

Namun, yang menjadi persoalan adalah infrastruktur jalan tidak selamanya mulus. Apabila musim hujan tiba, jalan rusak dan hancur. Waktu tempuh bisa lebih panjang. Sudah waktunya dibangun jalan bebas hambatan yang memudahkan wisatawan menuju lokasi.

Menikmati matahari terbit di Tanjung Lesung. FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KSP
Menikmati matahari terbit di Tanjung Lesung.
FOTO: KOMPAS/ROBERT ADHI KSP

Lanjutkan membaca KEK Tanjung Lesung dan Pariwisata Banten

Pariwisata Sektor Unggulan Nasional


ROBERT ADHI KSP

PariwisataPresiden Joko Widodo menetapkan sektor pariwisata sebagai bisnis unggulan nasional, menargetkan 12 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang tahun 2015 dengan penerimaan devisa negara sebanyak 12 miliar dollar AS.

Dalam rapat kabinet terbatas bidang pariwisata di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2), Presiden Joko Widodo menyampaikan keyakinannya bahwa sektor pariwisata mampu menjadi sektor unggulan yang memacu pertumbuhan ekonomi. Presiden mewajibkan semua kementerian mendukung kebijakannya.

Untuk itu, pemerintah menaikkan anggaran promosi pariwisata secara drastis empat kali lipat, dari Rp 300 miliar per tahun menjadi Rp 1,2 triliun per tahun. Angka itu menunjukkan komitmen Presiden yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan sektor pariwisata dan menjadikan sektor ini primadona. Indonesia yang memiliki beragam budaya dan keindahan alam dari Sabang sampai Merauke harus menjadi daya tarik wisatawan.

Data Kementerian Pariwisata menunjukkan, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia melalui 19 pintu utama dan pintu lainnya sepanjang 2014 tercatat 9.435.411 orang, atau naik 7,19 persen dibandingkan dengan jumlah wisman yang datang sepanjang 2013 (sebanyak 8.802.129 orang). Wisman terbanyak yang datang ke Indonesia pada 2014 berasal dari Singapura (1,51 juta), diikuti Malaysia (1,27 juta), Australia (1,098 juta), dan Tiongkok (959.231 orang).

Semua daerah di Indonesia, menyimpan keindahan alam tiada tara, mulai dari pegunungan, hutan, pantai biru, sampai biota di bawah laut. Bahkan, masih banyak keindahan tersembunyi. Keindahan alam dari ujung barat hingga ujung timur itu sesungguhnya merupakan anugerah Tuhan untuk bangsa Indonesia. Apabila dikelola dengan baik, keindahan alam Indonesia ini berpotensi besar untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

Kebijakan Presiden Joko Widodo menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan harus didukung penuh, terutama agar Indonesia makin cepat lepas landas. Semua sektor harus dikerahkan untuk mempromosikan keindahan Indonesia sehingga makin banyak orang asing tahu bahwa Indonesia benar-benar the truly Asia, yang memiliki destinasi wisata paling lengkap di dunia. Semuanya ada!

Pemerintah juga harus memanfaatkan pertumbuhan kelas menengah Indonesia, yang makin sering melakukan perjalanan ke beberapa tempat wisata. Prakiraan McKinsey Global Institute, jumlah kelas menengah Indonesia 145 juta pada 2030. Angka ini betul-betul berkah bagi Indonesia dan potensi itu harus dimanfaatkan secara maksimal.

Target Presiden menjadikan sektor pariwisata sektor unggulan bukan hal berlebihan. Pada 2014, sektor pariwisata di posisi keempat penyumbang devisa negara (10,054 juta dollar AS), di bawah migas, batubara, dan minyak sawit. Tahun 2015, posisinya tidak jauh berbeda. Namun, tidak salahnya apabila pada tahun-tahun mendatang sektor pariwisata melesat ke tiga besar penyumbang devisa negara.

Untuk mewujudkan itu, pemerintah harus bekerja keras. Selama bertahun-tahun lamanya, Indonesia masih menghadapi persoalan klasik, yaitu keterbatasan infrastruktur. Agar dapat bersaing dengan negara-negara lain yang juga mengandalkan sektor pariwisata, Indonesia harus membangun berbagai infrastruktur pendukung, mulai dari bandara, pelabuhan, jalan, akomodasi, hingga lainnya. Segera wujudkan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah. Bukan saatnya lagi berwacana!

robert.adhiksp@kompas.com

SUMBER: SUDUT PANDANG, KOMPAS SIANG DIGITAL EPAPER, SELASA 17 FEBRUARI 2015

Antara Hukuman Mati dan Sikap Mendua


Hukuman mati

ROBERT ADHI KSP

PEMERINTAH Australia mati-matian menyelamatkan dua warga negara mereka, Andrew Chan (31) dan Myuran Sukumaran (33), dari eksekusi mati setelah permohonan grasi mereka ditolak. Kedua WN Australia itu ditangkap di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, pada 2005 karena menyelundupkan 8 kilogram heroin ke Australia. Pengadilan menjatuhkan vonis mati terhadap keduanya.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak meremehkan sikap publik di Australia yang menentang rencana eksekusi terpidana mati Bali Nine. ”Banyak orang Australia peduli pada isu ini,” kata Julie, yang menyatakan kemungkinan akan menarik duta besar Australia dari Indonesia apabila eksekusi dilaksanakan (Australia Plus, 13 Februari 2015).

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon menelepon Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan meminta Indonesia tidak melaksanakan eksekusi mati karena PBB menentang hukuman mati dalam situasi apa pun (”Ban Ki-moon makes plea to Indonesia over executions”, The Guardian, 14 Februari 2015).

Presiden Joko Widodo menegaskan, setiap hari, sedikitnya 50 orang meninggal karena narkoba. Presiden tidak ingin generasi muda Indonesia mati sia-sia karena narkoba. Sedikitnya ada 64 permohonan grasi yang masuk ke meja Presiden Joko Widodo, tetapi semuanya ditolak. Pada Januari 2015, enam terpidana mati kasus narkoba dieksekusi, yaitu Namaona Denis (48, Malawi), Marco Archer Cardoso Mareira (53, Brasil), Daniel Enemua (38, Nigeria), Ang Kim Soei (62, Belanda), Tran Thi Bich Hanh (37, Vietnam), dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia, WN Indonesia. Pemerintah Belanda dan Brasil menyampaikan protes dengan menarik duta besar mereka dari Indonesia.

Eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus-kasus narkoba itu memberi pesan bahwa Indonesia betul-betul serius berperang dengan sindikat narkoba.

Mendua
Tidak semua pihak di Indonesia setuju dengan hukuman mati. Pegiat hak asasi manusia, Hendardi, berpendapat lain. Menurut Ketua BP Setara Institute itu, kesigapan Presiden Joko Widodo menolak grasi terpidana kasus narkoba dan semangat Kejaksaan Agung mengeksekusi terpidana mati gelombang kedua adalah cara Jokowi dan kabinetnya menutupi kelemahan kinerja di bidang hukum, terutama terkait dengan ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.

Hendardi berpendapat, dengan menolak grasi itu, kabinet Jokowi merasa gagah dan pongah. Padahal, tidak ada kaitan dengan prestasi seorang Presiden. Hukuman mati tidak pernah mendapat pembenaran dengan alasan apa pun, termasuk ancaman bagi generasi muda. Mencegah peredaran narkoba dengan sungguh-sungguh jauh lebih penting daripada mengeksekusi terpidana kasus narkoba. Hendardi khawatir Presiden Jokowi akan mengalami kesulitan diplomatik melindungi 229 WN Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Lanjutkan membaca Antara Hukuman Mati dan Sikap Mendua

Akun Media Sosial Para Menteri Kabinet Kerja


Akun Menteri Kabinet Kerja

ROBERT ADHI KSP

ADA yang menarik dari para menteri di Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagian besar para menteri memiliki akun Twitter dan Facebook. Mereka memanfaatkannya sebagai alat untuk berkomunikasi dengan rakyat. Namun, tidak semua akun menteri diperbarui. Jika menteri tidak bisa dihubungi lewat akun media sosial, perlu dicari cara yang pas untuk menyerap suara rakyat.

Beberapa menteri langsung membuat akun, tetapi sebagian lainnya sejak sebelum menjabat menteri sudah memiliki akun-akun media sosial.

Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, misalnya, memiliki akun Twitter @ferrymbaldan sejak Maret 2009 dengan 52.700 pengikut. Sebelum menjabat menteri, Ferry cukup aktif ngetwit, terutama yang berkaitan dengan klub sepak bola favoritnya, Manchester United.

Lalu, bagaimana dengan kicauan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai menteri? Ferry tetap tanggap menjawab pertanyaan seputar intimidasi yang dilakukan pegawai BPN di Jawa Barat. ”Di mana dan kapan, tegur saja,” kata alumnus FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung, itu dalam kicauannya pada 31 Oktober.

Ferry mengajak semua pihak membantunya agar institusi kementeriannya bisa menjadi lebih baik dengan memberi informasi, kritik, dan masukan melalui akun Twitter resmi @atr_bpn.

Demikian juga Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang memiliki akun Twitter @LukmanSaifuddin. Lukman termasuk aktif berkicau di Twitter, termasuk menjawab pertanyaan dan komentar para pengikutnya yang masuk ke lini masa Twitter. Bahkan, pertanyaan kocak @kikipramitha, ”Pak, boleh gak kalo pasfoto di buku nikah pake foto gaya? Terlalu formal mah kayak di ijazah.” Lukman menjawab, ”Ide menarik nih.”

Menteri lain yang aktif ngetwit adalah Yuddy Chrisnandi @YuddyChrisnandi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini pada 28 Oktober ngetwit dia menjadi inspektur upacara Sumpah Pemuda di Kemenpan. ”Saya menggunakan baju Korpri, yang sudah tak pernah dipakai sejak 20 tahun lalu saat kerja di BBD,” ungkapnya.

Pada 29 Oktober, Yuddy berkicau, ”Kepada teman-teman, terima kasih atas sarannya terkait Kemenpan. Staf kementerian akan follow-up. Jangan ragu memberikan saran dan kritik.”

Lanjutkan membaca Akun Media Sosial Para Menteri Kabinet Kerja

Ajakan Mengawal Pemerintahan Baru


MengawalJokowi
ROBERT ADHI KSP

PRESIDEN terpilih Joko Widodo bergerak cepat. Sehari setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sidang sengketa pemilihan presiden, Joko Widodo mengajak semua sukarelawan yang mendukungnya mengawal pemerintahan baru. Sukarelawan diminta tidak membubarkan diri, tetapi tetap mengawasi roda pemerintahan baru termasuk pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menginginkan laporan yang disampaikan sukarelawan bukan laporan asal bapak senang (ABS). Jokowi justru mengharapkan laporan yang disampaikan kepadanya laporan yang ”jelek-jelek” agar dia dapat segera membereskan dan memperbaikinya.

Pernyataan presiden terpilih Jokowi itu bermakna bahwa dia mengajak rakyat berperan serta dalam pemerintahannya. Jokowi tahu banyak persoalan di negeri ini yang harus diselesaikan dengan cepat. Selama ini, banyak masalah yang dihadapi rakyat di daerah, tetapi banyak pemimpin daerah seolah tidak mendengar dan melihatnya. Jokowi tidak ingin itu terjadi dalam masa pemerintahannya.

Apabila ada kantor-kantor pemerintah yang melakukan pungutan liar (pungli), memeras rakyat, Jokowi menegaskan tidak segan-segan mencopot pejabat dan pegawai pelakunya. Ini sinyal yang benderang dari presiden terpilih kepada jajaran pemerintahannya.

Selama ini, penyakit kronis dalam birokrasi pemerintahan, antara lain, pungli di semua sektor dan layanan publik yang lamban yang merugikan rakyat, serta perizinan usaha yang berbelit- belit, yang membuat investor berpikir ulang menanamkan modalnya di daerah.

Bukan rahasia umum, selama ini rakyat ”diperas” di kelurahan, kecamatan, kantor wali kota dan bupati, kantor gubernur, kantor imigrasi, kantor polisi, kantor Samsat, kantor Bea dan Cukai, dinas perhubungan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga dan institusi pemerintah lainnya.

Pegawai pemerintah masih beranggapan, ”Apabila bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?” Perizinan sengaja dipersulit dan berbelit-belit. Kemudian, ujung-ujungnya, rakyat harus mengeluarkan uang tambahan agar urusan cepat selesai. Inilah ”penyakit” birokrasi di Indonesia yang tidak kunjung sembuh.

Ombudsman Republik Indonesia tahun 2013 melakukan survei kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Survei yang dilakukan di 23 pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan, umumnya dinas- dinas yang menyelenggarakan pelayanan publik belum mematuhi standar.

Tahun 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan survei integritas publik dan menemukan terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan biaya resmi pada unit layanan pengadaan barang dan jasa.

Ketua KPK Abraham Samad prihatin melihat kenyataan bahwa Indeks Prestasi Korupsi Indonesia masih terpuruk. Salah satu indikatornya adalah pelayanan publik yang buruk. Masih banyak terjadi pemberian uang pelicin, uang suap, dan gratifikasi yang merusak pelayanan publik.

Sebenarnya beberapa institusi pemerintah sudah memperbaiki layanan publik. Layanan di kelurahan-kelurahan di wilayah Jakarta, misalnya, kini membaik setelah Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Tahun 2014 ini, Direktorat Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan pembuatan paspor secara online sehingga layanan ini lebih mudah, lebih cepat, dan tidak dihadang calo.

Tahun lalu, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya memberlakukan sistem pengesahan surat tanda nomor kendaraan secara online yang melibatkan tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pelayanan publik secara online dan terintegrasi ini untuk memudahkan masyarakat membayar kewajiban pajak kendaraan.

Lanjutkan membaca Ajakan Mengawal Pemerintahan Baru

Capres dan Media Sosial


Gambar
ROBERT ADHI KSP
 
Siapa yang menguasai internet dan media sosial, dialah yang akan memimpin negara. Barack Obama sudah membuktikannya di AS. Bagaimana dengan calon presiden Republik Indonesia? Sejauh mana capres-capres memanfaatkan media sosial untuk menjaring pendukung?
 
Sebelum menjabat presiden Amerika Serikat 2008, Barack Obama, Senator Illinois ini, sukses memanfaatkan internet untuk menjaring pendukung dan mengumpulkan dana secara online. Obama memiliki jejaring sosial mulai dari Facebook, LinkedIn, Youtube, Twitter, Friendster, hingga MySpace. Pada pemilihan periode kedua 2012, Obama juga memanfaatkan jejaring sosial lainnya yang populer di Amerika, seperti Google Hangouts.
Lanjutkan membaca Capres dan Media Sosial

Jakarta Butuh Trotoar Nyaman dan “Shopping Street”


Kawasan belanja Nanjing Road di Shanghai, China memiliki shopping street yang lebar dan nyaman. FOTO: ROBERT ADHI KSP
Kawasan belanja Nanjing Road di Shanghai, China memiliki shopping street yang lebar dan nyaman. FOTO: ROBERT ADHI KSP

oleh ROBERT ADHI KSP

Perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap trotoar yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki selama ini sangat kurang. Padahal di banyak kota besar di dunia, pejalan kaki diberi tempat terhormat. Bahkan di banyak kawasan belanja di dunia, pejalan kaki diberi ruang yang lega di kawasan ”shopping street”.

Akan tetapi, saat ini, jangankan  shopping street yang nyaman dan aman, jumlah trotoar yang layak pun bisa dihitung dengan jari. Banyak trotoar berubah fungsi menjadi lahan pedagang kaki lima, lintasan sepeda motor, dan lahan parkir mobil. Hak pejalan kaki diserobot.

Lanjutkan membaca Jakarta Butuh Trotoar Nyaman dan “Shopping Street”

Writing is the Painting of the Voice

%d blogger menyukai ini: